863204parlisttextpardplainf1fs22lang1033langfe1033langnp1033langfenp1033insrsid803947charrsid8869464 hichafldbchaf0lochfl 1.tabpardqj fi36011900ri0s1360slmultl1widctlpartlhyphtx4050tqr tx900tlhyphtx9720aspalphaaspnum faautols67adjustrightrino1in900itap0Opararsid4222030 f1fs22insrsid8 03947 charrsid8869464Menyatakanf1fs22lang1044 langfel1033langnp1044insrsid8 869464charrsid88 69464Terdakwa dr FENNO TREES TAHALELE, M.Ph telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke 1KUHPidana. flfs22lang1044langfel1033langnp1044insrsid8869464 tab1fs22insrsid88 69464 charrsid8 869464parlisttextpardplainf1fs22lang1044langfel1033langnp1044langfenp1033insrsid8869464charrsid8869464 hichafldbchaf0lochfl2.tab f1lfs22lang1044langfel1033langnp1044insrsid8869464charrsid8869464Menjatuhkan

S2762/PW.01/5/2008 tanggal 18 Juni 2008 adalah sebesarRp. 104.386.000, (seratus empat juta tiga ratus delapan puluh enam riburupiah) atau setidaktidakn ya berkisar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (83) Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke KUHP Jo.

PARJITO, M.P telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaanPrimair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, makaterdakwa harus tetap ditahan dan terdakwa dalam hal ini ditahan maka sudahsewajarnya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dengan pidanayang akan dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena di Peradilan Tingkat BandingTerdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harusdibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yanguntuk Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor: 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor : 8Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturanperaturan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILIHalaman 95 dari 96 Hal.

SYAMSUDDINdidakwadengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsidaritas yaitu :e primair melakukan tindak pidana korupsi yangdiancam pida na sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang nomer 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang nomer 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomer31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 (1) ke1 KUHPidana.e subsidair melakukan tindak pidana korupsi yangdiancam pidana sebagaimana

.: PDS 01 /Denpa/ 01 /2015 yang pada pokoknya menuntutagar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasarmenjatuhkan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa NI GUSTI AYU NYOMAN SUCIATI tidak terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dan membebaskan terdakwa NI GUSTI AYU NYOMANSUCIATI dari Dakwaan Primair tersebut ;2 Menyatakan terdakwa NI GUSTI AYU NYOMAN SUCIATI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

2010lain atau suatu korporasi, judex facti berpendapatunsur tersebut tidak terbukti mamun judex facti tetapmembuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Subsidairmelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat(1) KUHP, yang seharusnya judex facti tidak perlumembuktikan lagi.Bahwa Dakwaan kami disusun dengan dakwaan kombinasimelanggarPERTAMAPRIMAIR :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat(1) KUHP.SUBSIDIAIR.

Bin (Alm) KASNAWIsebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang HukumSUBSIDAIR :13sense Bahwa terdakwa Hari Mukti, ST. Bin (Alm) Kasnawi selaku DirekturCV.

atas diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang secara nyata dijalani oleh Terdakwa ; Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada di dalam tahanan danmenurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 193 ayat (2)huruf b KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana makakepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan ; Mengingat, Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) danayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 242 Undangundang...undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undangundang Hukum

., selaku Plt.Bupati BoneBolango (perkara terpisah) telah memperkaya diri sendiri atau orang lainsehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara berjumlah sebesarRp3.044.520.000,00 (tiga miliar empat puluh empat juta lima ratus dua puluhribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diancam pidanadan diatur pada Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan

2 Ayat (1) Jo.

Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan;Bahwa pertimbangan Judex Facti mengenai unsur "yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara" merupakan unsur yang sangatesensial dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

2 Ayat (1) jo.

Bank Sulteng Cab.Bungku dengan menggunakan cek tunai73dan tidak dapat dipertanggungjawabkann sebagaimana poOs pospengeluaran yang sebenarnya sebesarRp. 4.649.025.313,94 ,oe eee eee Perbuatan terdakwa GEMMAWATY HAMBUAKO, SE.tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagiamandiatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1IKUHPidana

(seratus empat puluh tiga juta enam ratus duapuluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yangterungkap dalam persidangan tersebut selanjutnya Majelisakan mempertimbangkan apakah dakwaan yang diajukan olehPenuntut Umum menjadi terbukti ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telahdiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaanberbentuk subsidaritas, yaituPrimair : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1

) Jo Pasal 18 Undang UndangNomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat(1) KUHP,;Subsidiair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang260Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 20Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal65 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terdakwa telah di Dakwa oleh PenuntutUmum

Fotocopy Surat penelitian Kelengkapan dokumen SPP;Menimbang,bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa disusundalam bentuk surat dakwaan subsidiair yang terdiri dari dakwaan :PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 jo.

Kerugian Keuangan Negara (ab) (245.000.000,0035.546.696,00=209.453.304,00)Sehingga akibat perbuatan terdakwa ROLAND FREDRIK MOROMPA, S.si.TNegara Cq Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Poso mengalami kerugian+ 209.453.304,00 ( dua ratus Sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu tigaratus empat rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut.soonee Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. = ATAUKEDUAaonnon= Bahwa ia Terdakwa ROLAND FREDRIK MOROMPA, S.si.T.dalam kapasitasnyaselaku Bendahara Kelompok Tani Pebunia pada pengelolaan cetak sawah Desa Owini,Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret 2013 sampaidengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaktidaknya dalam tahun 2013, bertempatdi Desa Owini

/ PW11/ 5 /2013 tanggal 11 Oktober 2013, atau setidaktidaknya sekitar jumlahitu, sebagaimana tabel di bawah ini : N Uraian ADD (Tahun) Jumlah (Rp)0 2008 2009 2010 20111 Jumlahpengeluaranmenurut SPJ 45.000.000 41.295.000 20.950.000 24.494.000 131.739.0002 Jumlahpengeluaran menurut 454.546 9.250.000 0 0 9.704.546realisasi sesuai peruntukannya3 Kerugian keuangan Negaral 44.545.454. 32.045.000 20.950.000 24.494.000 122.034.454Daerah (12) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RINomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RINo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.SubsidairBahwa Terdakwa YOTO YUDIONO Bin NOTO ALWARID, yangsaat itu jabatannya selaku Sekretaris dalam Tim Pelaksana (Panlak)ADD Tingkat Desa Asinan Kecamatan

untuk menentukan bersalah atau tidaknyaterdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa sebagaimana faktafakta hukum di atas, telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana dari pasalpasal yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut:Primair : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;Subsidair : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangundangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Menyatakan terdakwa BASRAN Bin BAHRUN PALLATJE tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalamdakwaan Primair Penuntut Umum;2.

PALLATJE dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbuktimelakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhisemua unsur unsur pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh PenuntutUmum dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu :PRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana.SUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo.

membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor RegisterPerkara: PDS04/RP9/Ft.1/10/2019 tanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknyamenuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/TipikorKendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN, SE Bin ABU LAHAJI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalamdakwaan Primair Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN, SE Bin ABU LAHAJI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam

KdiMenimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh PenuntutUmum dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu :PRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Selatan.Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.168dari.200Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalamBerita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dandianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutdisusun secara subsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang

., tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1)huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana(Dakwaan Kesatu Primair) ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primairtersebut di atas ;3. Menyatakan Terdakwa Drs.

EDDY MACHMUDI EFFENDI, MA., tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam dalam DakwaanAlternatif Kesatu Primair menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1)huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif KesatuPrimair tersebut di atas ;3. Menyatakan Terdakwa Drs.

Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD)Pada Desa Loka Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara TahunAnggaran 2016 Dan 2017 Nomor : LAPKKN584/PW20/5/2019 tanggal 9Desember 2019.Halaman27 dari174 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PNkKdiPerbuatan Terdakwa ARISDIANTO Bin SEMANGtersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR.Bahwa Terdakwa ARISDIANTO Bin SEMANG selaku Penjabat(P)Kepala Desa Loka KecamatanTolala Kabupaten Kolaka Utara berdasarkanKeputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 141/308 tahun 2015 tanggal 19Oktober 2015 tentang

LAPKKN584/PW20/5/2019 tanggal 09 Desember 2019sekitar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas, Majelis akanmempertimbangkan apakah terbukti terdakwa melakukan tindak pidanakorupsi Sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagaiberikut :Primair, didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang perubahan Tindagk Pidana Korupsi atas Undang Undang ri Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSubsidair: didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsisebagaimanPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa sekalipun

menentukan apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam SuratDakwaannya tersebutterlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindakpidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangantelah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN BglDakwaan Primair :Melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Dakwaan Subsidair :Melanggar Pasal 3 Jo.

Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHalaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.SusTPK/2016/PN Bglsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo.

yangkiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikutdipertimbangkan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindakpidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkaptersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa PenuntutUmumMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindakpidana dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU:PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNo. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR : Pasal3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang No. 31Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.ATAU164KEDUA:Pasal 9 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor No. 20Tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndang R.I. No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang;Secara melawan hukum;Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;a Ff beMereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan;6.