Ditemukan 43475 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-11-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 08-02-2019
Putusan PA ENREKANG Nomor 101/Pdt.P/2018/PA.Ek Tanggal 22 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 3
10 — 3
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut :arbadl bsis acl le ployl 8 taiArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus dlimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon, ANAKPEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untukmenikah, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon, ANAK PEMOHONyang
Register : 24-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA TILAMUTA Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Tlm Tanggal 15 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
20 — 8
20 — 8
B nne nnn nn nn nnn nn nn nnn nn nnn nena eee Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:Qibooll sls ale grad swlaoll 55Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.arbooIL byeis asl le pLYl 19 jusArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus dlimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa terbukti umur anak Pemohon (calon mempelaiperempuan) kurang dari 16 tahun, dan antara kedua calon mempelai tidak adahalangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan
Register : 04-03-2013 — Putus : 29-03-2013 — Upload : 01-03-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 151/Pid/B/2013/PN.SGT Tanggal 29 Maret 2013 — ANDI WAHYUDI als YUDI bin SLAMET HARUN
14 — 4
14 — 4
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akanditetapkan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, makadihukum pula untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim Ketua menjatuhkan pidana terhadap terdakwaterlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan :HALHAL YANG MEMBERATKAN :e Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan kebijakan
Register : 20-09-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 25-01-2019
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0060/Pdt.P/2018/PA.Tbh Tanggal 3 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
15 — 5
15 — 5
Ci jaaArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7 Tahun1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.
Putus : 28-04-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 259/Pid.B/2014/PN.Dps Tanggal 28 April 2014 — I NYOMAN WIJA
12 — 6
12 — 6
yang didakwakan dalam dakwaan tersebut dan harus dijatuhipidana yang setimpal dengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diriTerdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik halhal yang memberatkan maupunyang meringankan ;Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan
Putus : 25-03-2015 — Upload : 25-03-2015
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 12/Pid.Sus/2015/PT TTE Tanggal 25 Maret 2015 — ABDUL MUID Hi IDRUS alias MIDUL
41 — 14
41 — 14
Pengadilan TingkatBanding, penjatuhan pidana tersebut tidak sesuai dengan ketenuan hukum yangberlaku, oleh karenanya Putusan tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan,tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding apabila melihat status sosialTerdakwa sebagai seorang Guru atau Pendidik, sudah seharusnya yangbersangkutan dapat memberikan suri tauladan kepada generasi penerus Bangsa(anak didik), disamping harus juga mendukung dan mengamankan kebijakan
Register : 02-11-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA ENREKANG Nomor 181/Pdt.P/2016/PA.Ek Tanggal 20 Desember 2016 — PEMOHON
28 — 5
28 — 5
paiArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon, ANAKVil dan ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah, baik menurutsyariat Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku kecualihanya faktor usia dari anak Pemohon, ANAK VII yang baru berumur 18 tahun8 bulan, sehingga permohonan Pemohon agar anak Pemohon, ANAK VIIdiberikan
Register : 28-08-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Son Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 18
37 — 18
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak4 tahun yang lalu; Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dan hanyamengangkat anak saudara merekan yang masing masing bernama ; Vinsensus Konyep, Lahir tanggal 8 Agustus 1991 Simon Konyep, lahir tanggal 1 september 1998 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukankesimpulan dan setelah itu tidak meminta sesuatunya lagi danmenyerahkannya kepada kebijakan
Register : 16-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 369/Pdt.P/2018/MS.Sgi Tanggal 18 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
21 — 7
21 — 7
Hal ini sejalan dengan kaedahfiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa alNazair fi Qawaidwa Furu Figh alSyafii, hal. 134, yang diambil alin menjadi pendapat majelishakim yang berbunyi sebagai berikut:asaboodL lbgic acl JI Je pL VI .9 oiArtinya: kebijakan seorang pemimpin (pemerintah) terhadap rakyatnyaharus berorientasi kepada kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbuktidan beralasan hukum
Register : 09-02-2010 — Putus : 05-08-2010 — Upload : 09-01-2012
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 658/Pdt.G/2010/PA.Bwi Tanggal 5 Agustus 2010 — PEMOHON DAN TERMOHON
21 — 3
21 — 3
Pts.No.658/Pdt.G/2010/PA.Bwi.Menimbang, bahwa ternyata pihak tegugat menyetujui semua tuntutan penggugat tersebut di atasdengan perincian pengaturan porsi diserahkan pada kebijakan maielis hakim, sehingga dengan demikianmajelis hakim memandang perlu untuk menetapkan terlebih dahulu bahwa barangbarang tersebut diatas sebagai harta bersama dari penggugat dan tergugat, oleh karena kedua belah pihak samasamamenghendaki perceraian maka setelah perceraian terjadi, masingmasing mantan suami dan mantan istrinanti
Putus : 11-02-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1201K/Pid/2013 Tanggal 11 Februari 2014 — MUHID ABU Alias ID
26 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wailukum mengeluarkankebijakan untuk penggunaan dana fee tersebut kami alihnkan ke dalamkegiatan prona Desa, pembelian sarana olahraga dan untuk turut sertaDesa Wailukum dalam memperingati ulang tahun Kabupaten HalmaheraTimur serta kegiatan lain yang menyangkut kepentingan Desa Wailukum,jadi dapat dianalogikan bahwa penggunaan dana tersebut peruntukannyauntuk kepentingan Desa Wailukum dan dalam mengambil suatu kebijakanKepala Desa juga tidak wajiob meminta persetujuan dari masyarakat, jikadalam hal kebijakan
Register : 27-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA PURWODADI Nomor 570/Pdt.P/2021/PA.Pwd Tanggal 5 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
20 — 3
20 — 3
Kitab AlAsybah wa al Nadhair halaman 128:arbadl beic as JI ule elo 8 paiArtinya: Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasipada kemaslahatan rakyat ;2.
Putus : 27-07-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 K/MIL/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — ANTON PUTRA SIREGAR;
64 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan Pasal 54 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan kebijakan Pemerintah saat ini, untuk parapecandu Narkotika penanganannya dengan mendapatkan perawatandi rumah sakit dan identitasnya pun harus dirahasiakan, sertadibebaskan dari tuntutan hukum, karena mereka adalah korban, bukanpelaku kejahatan dengan pertimbangan bahwa menyembuhkan satupecandu berarti memutus mata rantai peredaran Narkotika.
Putus : 07-05-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 247 / Pid.B / 2014 / PN.Dps. Tanggal 7 Mei 2014 — I KETUT SUNATI
10 — 7
10 — 7
telah terbukti secara sahmenurut hukum dan keyakinan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalahmelakukan perbuatan tersebut dan dijatuhi hukuman ; Menimbang, bahwa didalam menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpaldengan kesalahan tersebut Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan keadaan yang dapat dipandang sebagai alasan yang memberatkan maupun yangmeringankan hukuman tersebut yaitu : HALHAL YANG MEMBERATKAN : 220202o2coecoe connec ce ceecencnceene e Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan
Register : 13-03-2012 — Putus : 09-04-2012 — Upload : 17-04-2012
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 86/Pid.B/2012/PN.Pkl Tanggal 9 April 2012 — TARYONO alias KUCIT bin SONTARI ;
18 — 2
18 — 2
selama pemeriksaan dipersidangan pada diriTerdakwa tidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun pembenar, makaTerdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya namunpidana yang akan dijatuhkan tersebut adalah bersifat memberikan pembinaan danbukanlah merupakan balas dendam ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan
Register : 12-11-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA ENREKANG Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.Ek Tanggal 27 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
45 — 11
45 — 11
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut :arbadl bsis acl le ploYl 8 taiArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus dlimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon, ANAKPEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untukmenikah, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangundanganyang berlaku kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon, ANAK PEMOHONyang
Register : 20-02-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PA PURWODADI Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Pwd Tanggal 20 Februari 2017 — pemohon
18 — 5
18 — 5
Pwd.rahmah, serta upaya untuk memelihara kehormatan (hifz al Hurmah) danmemelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (hifz al Nasi)daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkankemudaratan yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah(zina) yang berkelanjutan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128(Aggaall Bacall) Aad eed Ly be gis dae ll cle pL) Ca)Artinya : Kebijakan Pemerintah (
Register : 02-06-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PT PALU Nomor 38/PDT/2021/PT PAL Tanggal 14 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat I : WENIULA NAUNU Diwakili Oleh : ERIK CAHYONO, SH
Pembanding/Penggugat II : WIRNAYANTI RORE Diwakili Oleh : ERIK CAHYONO, SH
Terbanding/Tergugat I : PIMPINAN PT BANK PERKREDITAN RAKYAT LOKADANA UTAMA PALU Cq PIMPINAN BANK PERKREDITAN RAKYAT PALU LOKADANA UTAMA CABANG TOJO UNA UNA Cq PIMPINAN KANTOR KAS PT BANK PERKREDITAN RAKYAT UTAMA
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KADISPORA Cq UPTD DISDIKPORAA
78 — 38
Pembanding/Penggugat II : WIRNAYANTI RORE Diwakili Oleh : ERIK CAHYONO, SH
Terbanding/Tergugat I : PIMPINAN PT BANK PERKREDITAN RAKYAT LOKADANA UTAMA PALU Cq PIMPINAN BANK PERKREDITAN RAKYAT PALU LOKADANA UTAMA CABANG TOJO UNA UNA Cq PIMPINAN KANTOR KAS PT BANK PERKREDITAN RAKYAT UTAMA
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KADISPORA Cq UPTD DISDIKPORAA
78 — 38
keluarga terhadap penggugat serta terhentinya modalusaha para PENGGUGAT, sehingga nyata dan jelas, merugikan secarainmateriil bagi para PENGGUGAT, sehingga penggugat memohon kepadamajelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menghukum paraTERGUGAT untuk membayar kerugian inmateril sebesar Rp,5,000,000,000,00 (lima miliyard rupiah ), dibayar secara tunai dan seketika,Bahwa tidak dipenuhi, dilindungi dan tidak diberikan pelayanan sebagaimanayang ditentukan dalam undangundang, akibat perbuatan dan kebijakan
Register : 05-06-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PA MAROS Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Mrs Tanggal 10 Juli 2017 — perdata
- pemohon
50 — 12
50 — 12
No. 36/Pdt.P/2017/PA.MrsArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.daleddls b gis dic I cle ale) aulArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Register : 18-03-2013 — Putus : 23-10-2007 — Upload : 18-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 42/Pdt.G/2007/PN.BLT Tanggal 23 Oktober 2007 — INDRIYARTI alias INDIARTI VS SULADIANTO
51 — 26
51 — 26
Indiyarti adalah korban penipuan dandibudak oleh pihak ketiga.Oleh karena itu sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan PakHakim maka sangat perlu saya usulkan beberapa saksi untuk dimintai keterangan.Kenapa hal ini bisa terjadi ? saksi saksi tersebut yang mengetahui penipuan = Sdr.Yanto Cs, antara lain :1. Lilik Wahyuningsih ( adik ipar ). Alamat : Desa Pojok Rt.04 / 03,Ponggok Blitar, dan suaminya Mardi Lukito, alamat Desa PojokRt.04/03, Ponggok Blitar.2.