Ditemukan 58795 data
6 — 1
picsArtinya : "Ungkapan tidak menimbulkan kerugian pada orang lain danmembahayakan dirinya sendiri maksudnya menimbulkan bahayakerugian pada manusia yang dibawah kekuasaanya baik itu berupakepemilikan ,maupun kemanfaatan secara umum itu tidak diperbolehkan,seseorang juga tidak diperkenankan membahayakan saudara sesamamuslimnya.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undangundang Nomor23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan
1.ZETMY NAMSERNA
2.ANNA ARIANE de FRETES
20 — 10
lakilaki, lahir di Ambon, tanggal08 Mei 2012 adalah anak Para Pemohon dalam perkawinan yang sah, olehkarena itu petitum angka 2 dan 3 patut dikabulkan.Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Para Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkanmaka petitum angka 1 dikabulkan.Mengingat UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 24Tahun
TRI MULYATI
50 — 7
Permohonan Pemohon yang lain terlebihdahulu;Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Padt.P/2021/PN TgtMenimbang, bahwa terhadap Petitum ke2 (kedua) yang menyatakanuntuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah atau memperbaikiAkta Kelahiran Pemohon, maka Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut:Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam ketentuan hukum positifsebagaimana termuat dalam Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 23Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24Tahun
11 — 2
harusdilakukan proses mediasi, namun dalam perkara ini karena tidak mengandungsengketa yang sifatnya hanya perkara voluntair maka mediasi tidak perludilaksanakan;Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Pemohon yangdikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnyaserta telah di nazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2ayat(1) huruf a UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun
6 — 1
joArtinya : "Ungkapan tidak menimbulkan kerugian pada orang lain danmembahayakan dirinya sendiri maksudnya menimbulkan bahayakerugian pada manuasia yang dibawah kekuasaanya baik itu berupakepemilikan ,maupun kemanfaatan secara umum itu tidak diperbolehkan,seseorang juga tidak diperkenankan membahayakan saudara sesamamuslimnya.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undangundang Nomor23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan
MOCH. HASBI ZARKASIH
21 — 4
Hakim akan memberikan pendapat, penilaian danpertimbangan hukumnya sebagai berikut:Menimbang, bahwa masalah penetapan kematian adalah termasuk bidanghukum perdata yang penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Negerisesual dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2)Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
8 — 4
bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2)yang surat aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukupdan telah dicocokan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuanpasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang Undang nomor 13 tahun1985 jo Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun
DEVID FEBRIYANTO,S.H.
14 — 2
itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankankepada Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum Pemohon dipandangperlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yangdikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimanaamar di bawah nanti;Mengingat Pasal 52 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun
8 — 6
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berhargasehingga dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah denganpengakuan Pemohon dan Pemohon II serta keterangan saksisaksi terbuktiPemohon dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikianPengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima
10 — 11
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili diKabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenangmemeriksa, memeriksa dan memutus perkara aquo karena Pengadilan Agamamempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohonberupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan
Nendi Apandi
49 — 68
tersebutdikenal dan dipanggil dengan nama Naufal Abdul Aziz Apandi;Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perubahan namaanak Pemohon tersebut memberi kebaikan bagi anak Pemohon dan perubahannama anak Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, makakeinginan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalahkeinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di NegaraRepublik Indonesia serta ada istiadat yang ada;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24Tahun
6 — 7
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berhargasehingga dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah denganpengakuan Pemohon dan Pemohon II serta keterangan saksisaksi terbuktiPemohon dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikianPengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima
10 — 9
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 05 September 1989;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan
16 — 14
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili diKabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibadak berwenangmenerima, memeriksa dan memutus perkara aguo karena Pengadilan Agamamempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohonberupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan
12 — 12
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili diKabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibadak berwenangmenerima, memeriksa dan memutus perkara aguo karena Pengadilan Agamamempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohonberupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan
19 — 17
Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon berdomisili diKabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenangmenerima, memeriksa dan memutus perkara aguo karena Pengadilan Agamamempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohonberupa bukti P.2, P.3 dan P.4 di tambah keterangan
13 — 2
memberikanperlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan statushukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialamioleh penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yangmenyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap,benar dan semestinya, tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 14 UndangUndang Nomor 24Tahun
12 — 1
Salinan Penetapantelah terjadinya ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikahyang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon, Termohon, dan tempatperkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu, dan berdasarkan SE nomor 1 tahun 2017, bahwapemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan danCatatan Sipil sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang Undang nomor 23tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 24tahun
9 — 0
Wahyu Saputra umur 24tahun, 2. Maiheru Surya Adi Putra umur 22 tahun, dan 3.
11 — 2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Brebes, yang mengadili Perkara Perdatadalam Tingkat Pertama dengan Persidangan Majlis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT , tempat tanggal lahir Brebes 14101994 (24tahun), agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal diXXXXXX, Kecamatan Bulakamba,Kabupaten Brebes, selanjutnya disebutTERGUGAT, tempat tanggal lahir, Brebes 09041985 (33tahun), agama Islam, pendidikan