Ditemukan 44841 data
8 — 2
berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapatditerima untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, makaberdasarkan pasal 49 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahapkedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolut);Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksisaksi dan bukti P.1,maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalan
6 — 0
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon yang telah dipanggil secararesmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkanoleh suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir ;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Termohon tidakmempertahankan hakhaknya dan dianggap membenarkan dalil permohonan Pemohon(vide Pasal 174 HIR) ;Menimbang, bahwa perkara a quo adalan
23 — 4
Pasal 126 HIR ;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Tergugattidak mempertahankan hakhaknya, oleh karenanya ketidak hadirannyadianggap telah mengakui dan membenarkan terhadap dalildalil permohonanPemohon dan pengakuan adalah merupakan bukti yang mengikat dansempurna sesuai dengan Pasal 174 HIR ;Menimbang, bahwa perkara a quo adalan bidang perceraian, maka untukmemperkuat kebenaran dalildalil permohonanya, Pemohon dibebani wajibbukti tambahan, sesuai dengan Pasal 180 KUH Perdata
67 — 23
telah mengajukan buktibukti berupa surat (P) serta dua orang saksiyang memberikan keterangan dibawah sumpah;Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah berupa foto copy, dimana alatbukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap Pos, sehinggatelah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1) dan Padal 5 UndangundangNomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harusdinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut adalan
73 — 17
Para Pemohon menikah di usia 17 tahun, sehingga Pemohon masih dibawah umur, oleh karenanya tidak bisa menikah di KUA; Bahwa sebelum menikah status Para Pemohon adalah Perjaka danPerawan; Bahwa diantara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dansepersusuan; Bahwa dari pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikarunial1 (Satu) orang anak; Bahwa selama berumah tangga, tidak ada orang yang mengganggugugat rumah tangga para Pemohon; Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahannikah adalan
10 — 0
keduanya berpisah,Pemohon dengan seizin Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon yang telah dipanggilsecara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnyaitu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidakhadir ;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, makaTermohon tidak mempertahankan hakhaknya dan dianggap membenarkandalil permohonan Pemohon (vide Pasal 174 HIR) ;Menimbang, bahwa perkara a quo adalan
27 — 8
maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohondengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi yaitu:SAKSI dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimanatelah diuraikan dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalan
15 — 8
Karya Makmur Nomor 03,Banjar Pemangkalan, Kelurahan Ubung Kaje, Kecamatan Denpasar Utara; Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus duda (cerai hidup)sedangkan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup); Bahwa yang menikahkan mereka adalah ustadz Tamam dan yang menjadiwali nikah Pemohon II adalan ustadz Tamam juga karena Pemohon Ilsudah tidak mempunyai orang tua maupun saudara kandung yang bisamenjadi wali nikah baginya; Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalahPak Ibrahim
MURTINI
36 — 5
Foto copy Kartu Tanda Penduduk;wn Menimbang, bahwa oleh karena nama sebagai identitas diri adalan haksetiap orang, maka meskipun seseorang telah dewasa, maka hak atas namasebagai identitas diri tersebut tetap juga melekat untuk selamanya;wn Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti Surat yang diajukan olehPemohon, Hakim melihat Pemohon mengubah Akte Autentik yang berupa KartuTanda Penduduk dengan nomor : 3503094511880003 Kartu Keluarga Nomor :3503092901080090 dan Akta Nikah Nomor : 0118/018/VII/2012
Swarna Ingmurtantie
18 — 7
saksisaksi tersebut saling bersesuaian, padapokoknya menerangkan telan mengenal Pemohon dan nama Pemohon yangsebenarnya adalah Swarna Ingmurtantie dahulu bernama Kim Tjoe, lebih lanjutsaksisaksi tersebut di persidangan menerangkan pula bahwa nama Pemohontersebut telah tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan TentangKewarganegaraan Republik Indonesia milik Pemohon;Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (Suratsurat) maupun saksisaksi,Hakim memperoleh suatu fakta yuridis jika nama Pemohon adalan
9 — 0
Pasal 126Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidakmempertahankan hakhaknya, oleh karenanya ketidak hadirannya dianggap telahmengakui dan membenarkan terhadap dalildalil permohonan Pemohon dan pengakuanadalah merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sesuai dengan Pasal 174Menimbang, bahwa perkara a quo adalan bidang perceraian, maka untukmemperkuat kebenaran dalildalil permohonanya, Pemohon dibebani wajib buktitambahan, sesuai dengan Pasal 180 KUH Perdata ; Menimbang
9 — 1
Pasal 126Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidakmempertahankan hakhaknya, oleh karenanya ketidak hadirannya dianggap telahmengakui dan membenarkan terhadap dalildalil permohonan Pemohon dan pengakuanadalah merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sesuai dengan Pasal 174Menimbang, bahwa perkara a quo adalan bidang perceraian, maka untukmemperkuat kebenaran dalildalil permohonanya, Pemohon dibebani wajib buktitambahan, sesuai dengan Pasal 180 KUH Perdata ; Menimbang
13 — 1
Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon yang telah dipanggilsecara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Termohondinyatakan tidak hadir ;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, makaTermohon tidak mempertahankan hakhaknya dan dianggap membenarkandalil permohonan Pemohon (vide Pasal 174 HIR) ;Menimbang, bahwa perkara a quo adalan
9 — 0
Pasal 126 HIR ;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidakmempertahankan hakhaknya, oleh karenanya ketidak hadirannya dianggap telahmengakui dan membenarkan terhadap dalildalil permohonan Pemohon dan pengakuanadalah merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sesuai dengan Pasal 174 HIR ;Menimbang, bahwa perkara a quo adalan bidang perceraian, maka untukmemperkuat kebenaran dalildalil permohonanya, Pemohon dibebani wajib buktitambahan, sesuai dengan Pasal 180 KUH Perdata
12 — 2
Pasal 126 HIR ;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Tergugattidak mempertahankan hakhaknya, oleh karenanya ketidak hadirannyadianggap telah mengakui dan membenarkan terhadap dalildalil permohonanPemohon dan pengakuan adalah merupakan bukti yang mengikat dansempurna sesuai dengan Pasal 174 HIR ;Menimbang, bahwa perkara a quo adalan bidang perceraian, maka untukmemperkuat kebenaran dalildalil permohonanya, Pemohon dibebani wajibbukti tambahan, sesuai dengan Pasal 180 KUH Perdata
24 — 1
Pasal 126 HIR ;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Tergugattidak mempertahankan hakhaknya, oleh karenanya ketidak hadirannyadianggap telah mengakui dan membenarkan terhadap dalildalil permohonanPemohon dan pengakuan adalah merupakan bukti yang mengikat dansempurna sesuai dengan Pasal 174 HIR ;Menimbang, bahwa perkara a quo adalan bidang perceraian, maka untukmemperkuat kebenaran dalildalil permohonanya, Pemohon dibebani wajibbukti tambahan, sesuai dengan Pasal 180 KUH Perdata
19 — 3
Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalan Nasabbernama Amiludin Muharam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh Sudarso Kosoloi danFahri Muslim;3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon Il telahberhubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masingmasingbernama :1. Anastasia Putri Kolanus, perempuan umur 6 tahun;2. Ervita Nurfadila Kolanus, perempuan umur 3 tahun;3.
16 — 10
Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalahTetangga para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut:bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dan Pemohon II yangdilangsungkan pada tanggal bulan Juli 1983 di Dusun Barat Kubur, DesaSesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;Hlm. 3 Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PA GM.bahwa yang menjadi wali nikah adalan Ayah kandung Pemohon IIbernama Muhamad Munir, dan dihadiri saksi nikah masingmasingbernama JAMILUDIN
17 — 5
Pemohon bernamaSulle bin Mauna, sedangkan Pemohon II bernama Yammi binti Ricu; Bahwa Pemohon dan Pemohon II sebagai suami isteri; Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon danPemohon II pada tanggal 31 Desember 1987 di Dusun Kampung Galung,Desa Pussui, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa(sekarang Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar); Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalan ayah kandung Pemohon II bernama Ricu,yang dinikahkan
SURYA DARMAWAN
62 — 37
Akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa dokumen kependudukan tersebut diouat dan diterbitkan berdasarkandatadata kependudukan yaitu data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagaihasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 1 angka 9 UndangundangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAadministrasi Keoendudukan),Menimbang, bahwa yang dikatakan Pendaftaran Penduduk adalan pencatatan biodataPenduduk, pencatatan atas pelaporan