Ditemukan 10035 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berdasarkan berdaarkan berdasakan berdasrakan berasarkan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - ADIWARTYASTUTI, SE (TERDAKWA)
135 — 33
  • mengajukan dari kantor cabang kekantor pusat dandari kantor pusat ke divisi konsumer, dilakukan proses dibeberapa divisi danbukan hanya satu divisi namun diproses melalui beberapa divisi dankeluarlah SKKP yang ditujukan ke cabang pengusul selelah itu di eksekusioleh yang mengusulkan ;Bahwa Dalam komite itu mengaju pada surat edaran internal yang mengacujuga SE BI lalu muncullah SKKP berdasarkan SE BANK SYARIAHMANDIRI dan tidak boleh menyimpang dari SE BANK SYARIAH MANDIRI;Bahwa prinsip membuat SKKP berdasrkan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg
Tanggal 14 Juni 2017 — PAMUNGKAS TEDJO ASMORO,SE.
122 — 32
  • empat puluh enammilyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratusenam puluh empat rupiah), nilai tersebut didalamnya termasuk biaya antaran/distribusi KPS ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Area PenjualanIV jakarta Nomor : SK.1300/PenjualanIV/1/4/0513 Tentang Tim Pelaksana ProyekPencetakan dan Pengiriman Kartu Perlindungan Sosial tanggal 01 Juni 2013,saksi Arief Setyanto adalah Ketua Tim dan Pengarah adalah Direktur Surat danPaket, saksi Ismanto dan berdasrkan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid. Sus/TPK/2014/PN.BDG.
Tanggal 15 Oktober 2014 — TUMPAK JOHNI PURBA.
148 — 26
  • 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, Pasal 1 angka 1 disebutkan ; Setiapwarga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatannegeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku,: Selanjutnya berdasrkan Pasal 2 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor : 8 tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian jo.UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999, menentukan bahwa pegawai
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-09-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 52/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 14 Februari 2017 — M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI
128 — 89
  • Selebar kota Bengkuluyang berbatasan dengan tanah kawasan bandara fatmawatibengkulu. ( berdasrkan fakta yang terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan saksi Sri Sunarsih, saksi R. BambangSugeng Sukipto, saksi Haznam (pemilik toko bangunan santun)kemudian bukti tranfer dari bank BCA nomorrekening6555002011 yaitu ke toko bangunan sinar logam pada tanggal 17Februari 2016 sebagaimana bukti rekening koran bank bca atasnama terdakwa dan keterangna saksi Surya Darma.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 57/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Januari 2012 — HAMID SE Bin SEGEIR (TERDAKWA)
122 — 30
  • Jatengkepada Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Bina Marga Kementrian PekerjaanUmum dengan surat nomor : TMJ.AA.KU.891 tanggal 11 Mei 2010 tentangPermohonan Penggantian Dana Dukungan Pemerintah Pembebasan TanahProyek Jalan Tol Semarang Solo Seksi I Tembalang Ungaran dan danatersebut telah mendapat penggantian pada tanggal 17 Mei 2010, sesuai denganSurat Perintah Membayar (SPM) tanggal 17 Mei 2010 nomor00003/DDPUPTST/2010.Bahwa PT Trans Marga Jateng memberikan dana talangan kepada TPT (TimPengadaan Tanah) berdasrkan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-05-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 136/Pid.sus/2013/PN.Sby
Tanggal 5 Mei 2014 — Ir. AKHMAD FAQIH
94 — 36
  • Menimbang, bahwa dari faktafakta berdasarkan keterangan saksisaksi, surat ahliserta keterangan Terdakwa akan dipertimbankan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasrkan Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan DaerahJawa Barat dan Banten, Tbk Nomor: 428/SK/DIRSDM/2011 tanggal 08 Juli 2011 dankutipan lampiran Surat Keputusan Direksi PT.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 162/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 18 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat II : YOHANES ATOK, SH
Terbanding/Tergugat IV : FANUS BAU
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS ASA
Terbanding/Tergugat III : MAN DAHU
Terbanding/Tergugat I : FIDELIS KALI
Turut Terbanding/Penggugat III : MARIA LIUK
Turut Terbanding/Penggugat I : VINSENSIUS BERE
232 — 122
  • /2018/PT KPGHalaman 133 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 133 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 133 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 133 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 133 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 133 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 133 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGdilihat dari tahun pembagiantanah dikurangi dengan umurkawin berdasrkan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 80/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 13 April 2017 — LILIK SUKIRMAN,SP. BIN WARSO ADMOJO
99 — 38
  • .Putusan Nomor 80/Pid Sus TPK/2016/PN.Bgl Hal. 54 dari 278 halamanBahwa pada tahuun 2013 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu adamelaksanakan Kegiatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawahuntuk pekerjaan Lahan Siap Tanaman di Dinas Pertanian PropinsiBengkulu,Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku AnggotaPanitia Pengadaan Pokja V, berdasarkan SK.Gubernur BengkuluNo.N123.X Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Pengadaandalam kegiatan ini berdasrkan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 33/Pid.sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 3 Desember 2014 — 1.SUHARMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN 2.M. IRSYAD, ST Bin MAKASI
85 — 14
  • Aceh Tenggara belum terealisasikan sejumlah Rp.19.800.000, (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga telah terbukti kerugianNegara sejumlah Rp.193.246.000, (seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat PuluhEnam Ribu Rupiah).Menimbang bawa berdasrkan uraian diatas, unsur dapat Merugikan Keuangan Negaraatau Perekonomian Negara telah terpenuhi.Ad.5.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 29-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN PNKPG
Tanggal 1 Juni 2016 — Penuntut Umum:
Ronald Oktha, SH
Terdakwa:
Ir. NOER SUWARTINA
201 — 365
  • perjanjian kontrak NomorKTR.182.2/PPK1Dep.VPDT/ X/ 2014 tanggal 1 Oktober 2014 dengan nilai kontraksebesar Rp 20.554.601.086 (dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat jutaenam ratus satu ribu delapan puluh enam rupiah) yang di tanda tangani olehMaprih Unggul Purwanto, S.Kom selaku pihak kesatu dengan Ir Ramlan, MBA, MMselaku pihak kedua dan Jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 1 Oktober 2014sampai dengan 31 Desember 2014.Bahwa Nama Direktur PT Spektra Adhya Prasaranaadalah Ir Sri Rahardjo berdasrkan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 130/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 29 Februari 2016 — Ir. TRI BUDI PURWANTO, MT Bin HADI SUNARYO (TERDAKWA)
130 — 39
  • Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan(saksi) tersebut benar tandatangan saksi; Bahwa keterlibatan saksi dalam Pembangunan pekerjaan kontruksiKolam Retensi Muktiharjo Kidul Kota Semarang adalah saksi sebagaikaryawan kontrak PT Cipta Rencana (Jl Berlian Raya 236 Semarang)sebagai konsultan review design; Bahwa saksi melakukan pekerjaan tersebut berdasarkan SPK dariDinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya MineralNo SPK : 050/2689 Tanggal SPK :28 Februari 2014 berdasrkan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 81/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 13 April 2017 — DARLIS BIN DAUD TAIH
107 — 55
  • pekerjaan Lahan Siap Tanam di Dinas PertanianPropinsi Bengkulu TA.2013.Bahwa pada tahuun 2013 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu adamelaksanakan Kegiatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawahuntuk pekerjaan Lahan Siap Tanaman di Dinas Pertanian PropinsiBengkulu,Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku AnggotaPanitia Pengadaan Pokja V, berdasarkan SK.Gubernur BengkuluNo.N123.X Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Pengadaandalam kegiatan ini berdasrkan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 79/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 13 April 2017 — EDI NAVIAN BIN MA` ADJIS
140 — 51
  • pekerjaan Lahan Siap Tanam di Dinas PertanianPropinsi Bengkulu TA.2013.Bahwa pada tahuun 2013 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu adamelaksanakan Kegiatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawahuntuk pekerjaan Lahan Siap Tanaman di Dinas Pertanian PropinsiBengkulu,Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku AnggotaPanitia Pengadaan Pokja V, berdasarkan SK.Gubernur BengkuluNo.N123.X Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Pengadaandalam kegiatan ini berdasrkan
Pengadilan PA MAJALENGKA Perdata Agama
Register : 08-02-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 0642/Pdt.G/2018/PA.Mjl
Tanggal 14 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
162 — 12
  • terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang bahwa Termohon beragama Islam dan bertempattinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuanpasal 49 ayat (1), Jo pasal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahuni989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Majalengka;Menimbang, bahwa berdasrkan
    terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon= adalahsebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang bahwa Termohon' beragama Islam dan bertempattinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuanpasal 49 ayat (1), Jo pasal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahuni1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Majalengka;Menimbang, bahwa berdasrkan
    terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon= adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang bahwa Termohon' beragama Islam dan bertempattinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuan =4pasal 49 ayat (1), Jo pasal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahuni1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Majalengka;Menimbang, bahwa berdasrkan
Pengadilan PA MAJALENGKA Perdata Agama
Register : 07-02-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 0616/Pdt.G/2018/PA.Mjl
Tanggal 7 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
151 — 3
  • terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang bahwa Termohon beragama Islam dan bertempattinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuanpasal 49 ayat (1), Jo pasal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Majalengka;Menimbang, bahwa berdasrkan
    terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang bahwa Termohon beragama Islam dan bertempattinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuan =4pasal 49 ayat (1), Jo pasal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Majalengka;Menimbang, bahwa berdasrkan
Pengadilan PN PALU
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 —
66 — 7
  • piotodesa balean,sungai pioto desa bahingin kecamatan lobu kabupaten banggai tahun 2015 yaitu standaryang digunakan untuk melaksanakn pekerjaan Normalisasi saluran sungai adalah alat berat Excavator.Bahwa pelaksanaan Proyek pembangunan normalisasi saluran sungai lobu desa lobu, sungai lobudesa niubulan, sungai lobu desa kadodi, sungai lobu desa uhauhangon, sungai pioto desa balean,sungai pioto desa bahingn kecamatan lobu kabupaten banggai tahun 2015, pekerjaan sudahdilaksanakan 100% oleh penyedia berdasrkan
Pengadilan PA MAJALENGKA Perdata Agama
Register : 07-02-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 0616/Pdt.G/2018/PA.Mjl
Tanggal 7 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
175 — 1
  • terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang bahwa Termohon beragama Islam dan bertempattinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuanpasal 49 ayat (1), Jo pasal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Majalengka;Menimbang, bahwa berdasrkan
    terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang bahwa Termohon beragama Islam dan bertempattinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuan =4pasal 49 ayat (1), Jo pasal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Majalengka;Menimbang, bahwa berdasrkan
Pengadilan PA MAJALENGKA Perdata Agama
Register : 05-02-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 0586/Pdt.G/2018/PA.Mjl
Tanggal 7 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
124 — 4
  • terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang bahwa Termohon beragama Islam dan bertempattinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuanpasal 49 ayat (1), Jo pasal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Majalengka;Menimbang, bahwa berdasrkan
    terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang bahwa Termohon beragama Islam dan bertempattinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuan =4pasal 49 ayat (1), Jo pasal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Majalengka;Menimbang, bahwa berdasrkan
Pengadilan PA MAJALENGKA Perdata Agama
Register : 15-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 1002/Pdt.G/2018/PA.Mjl
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
188 — 6
  • terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang bahwa Termohon beragama Islam dan bertempattinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuanpasal 49 ayat (1), Jo pasal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahuni989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Majalengka;Menimbang, bahwa berdasrkan
    terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon= adalahsebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang bahwa Termohon' beragama Islam dan bertempattinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuanpasal 49 ayat (1), Jo pasal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahuni1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Majalengka;Menimbang, bahwa berdasrkan
    terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon= adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang bahwa Termohon' beragama Islam dan bertempattinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuan =4pasal 49 ayat (1), Jo pasal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahuni1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Majalengka;Menimbang, bahwa berdasrkan
Pengadilan PA MAJALENGKA Perdata Agama
Register : 07-02-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 0616/Pdt.G/2018/PA.Mjl
Tanggal 7 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 0
  • terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang bahwa Termohon beragama Islam dan bertempattinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuanpasal 49 ayat (1), Jo pasal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahuni989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Majalengka;Menimbang, bahwa berdasrkan
    terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon= adalahsebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang bahwa Termohon' beragama Islam dan bertempattinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuanpasal 49 ayat (1), Jo pasal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahuni1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Majalengka;Menimbang, bahwa berdasrkan
    terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon= adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang bahwa Termohon' beragama Islam dan bertempattinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, maka sesuai dengan ketentuan =4pasal 49 ayat (1), Jo pasal 66 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahuni1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara initermasuk wewenang Pengadilan Agama Majalengka;Menimbang, bahwa berdasrkan