Ditemukan 374595 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemberhentian taruna kepolisian Kepala kepolisian daerah lampung; Kepala kepolisian daerah sumatera selatan; Tata kerja kepolisian Class action Erliansyah vs kepala kepolisian daerah aceh;; Hamdani vs kepala kepolisian daerah aceh;; Helmi zarmansyah vs kepala kepolisian daerah aceh Abdu nafi giofani vs gubernur akademi kepolisian; Yudiandar ariga vs kepala kepolisian daerah aceh; Elang samudra vs kepala kepolisian daerah lampung;;
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Perdata Tanah
Register : 13-04-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 5/Pdt.G/2015/PN. Lbs
Tanggal 2 September 2015 — - Nurain, dkk vs Bahtiar, cs
68 — 8
  • yang terletak di Padang Lambah Jorong I (satu) Sungai Pandahan, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah Utara berbatas dengan Banda Aia, sebelah Timur berbatas dengan Ciak Nidar/Iyen, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung, sebelah Barat berbatas dengan Banda Aia, dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian
    Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketakepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yangmenyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atasizinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugiankepada Penggugat sebesar RP.137.000.000, (seratus tiga puluhtujuh juta rupiah);6.
    pertimbanganpertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke3(ketiga) Primair dari Para Penggugat dapat dibuktikan sehingga beralasanhukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum ke4 (keempat) Primair dari ParaPenggugat yang memohon untuk menghukum kepada Tergugat untukmenyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpabeban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atasizinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian
    obyek sengketa yangterletak di Padang Lambah Jorong (satu) Sungai Pandahan, NagariSundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dengan batas28batas tanah sebagai berikut: sebelah Utara berbatas dengan Banda Aia,sebelah Timur berbatas dengan Ciak Nidar/lyen, sebelah Selatan berbatasdengan Jalan Kampung, sebelah Barat berbatas dengan Banda Aia, dalamkeadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupuntangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuanaparat kepolisian
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 01-08-2011 — Putus : 28-12-2011 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 87/Pdt.G/2011/PN Pdg
Tanggal 28 Desember 2011 — Dr. Hj. Hearly T melawan Zulimah CS
111 — 32
  • Menghukum tergugat-tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dengan mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang memperoleh hak dari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada penggugat, jika engkar dengan bantuan kepolisian ;8. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.091.000.-(satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;9. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;
    Menghukum Tergugattergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara denganmengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang memperoleh hak daripadanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat, jika engkar denganbantuan kepolisian ;8.
    Menghukum tergugattergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara denganmengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang memperoleh hak daripadanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada penggugat, jika engkar denganbantuan kepolisian ;8. Menghukum tergugattergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.1.091.000.(satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;9.
Pengadilan PA Malili Perdata Agama
Register : 05-02-2021 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PA Malili Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Mll
Tanggal 5 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
15 — 11
  • Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI guna didaftarkan dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
  • Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
    • Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MIlTimur, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkandengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5 tanggal dan paraf; Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomoreeyang dikeluarkan oleh an.
    KepalaKepolisian Resort Luwu Timur Kepala Satuan Intelkam bermeterai cukup,telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok, dan diberi kode P.6 tanggal dan paraf; Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, aeeee yang dikeluarkan oleh an.
    Panitera Mahkamah Agung Ri,Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI,Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangangpertimbangan dipersidangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinanbahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh paraPemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangkamewujudkan kesejahteraan anak, masa
    Panitera Mahkamah Agung RI,Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI,Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI gunadidaftarkan dalam daftar yang di sediakan untuk itu;Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2021/PA.MIl5.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 01-11-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 18-12-2023
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Mkd
Tanggal 7 Desember 2023 — Penggugat:
PT BPR DwiArtha Sagriya
Tergugat:
1.Masruroh Ninda Handayani
2.Gamadi Panca Pradidta
Turut Tergugat:
Garnadi Panca Pradipta
55 — 0
  • Apabila para Tergugat tidak ada etikat baik untuk penyelesaian, maka Penggugat dapat melakukan permohonan eksekusi fiducia melalui Pengadilan Negeri dengan bantuan Kepolisian.
  • Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.173.000,- (seratus tujuh pulu tiga ribu rupiah);
Pengadilan PA BIMA Perdata Perceraian
Register : 02-09-2014 — Putus : 06-10-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PA BIMA Nomor 1058/Pdt.G/2014/PA.BM
Tanggal 6 Oktober 2014 — Pemohon lawan Termohon
51 — 13
  • Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 2 putusan ini dan apabilan putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;Dalam Konpensi dan Rekonpensi: Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu
    Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela, aman dantanpa syarat kepada Penggugat berupa kewajiban sebagaimana tersebutdalam diktum Nomor 2 putusan ini dan apabilan putusan ini tidak dapatdilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akandilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparatkeamanan lain yang terkait;Dalam Konpensi dan Rekonpensi:Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp. 501.000, (lima ratus satu ribu rupiah);Demikian
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 17-12-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 207/Pdt.G/2020/PN Ptk
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
DJOE CIN BUN
Tergugat:
THE JONG HIAN
119 — 19
  • Sintang-Pontianak Dusun Meranti Jaya Rt.006/Rw.003 Dusun Martiguna Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang secara sepihak oleh Tergugat, tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
  • Menyatakan perbuatan Tergugat untuk meminta Penggugat mengembalikan uang setoran sebesar Rp.425.000.000.00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat secara paksa, tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
  • Menyatakan Surat Kesepakatan Damai yang dibuat tanggal 15 Desember 2017 dihadapan Penyidik Kepolisian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-04-2005 — Upload : 19-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 953K/PDT/2003
Tanggal 12 April 2005 — KEPALA KEPOLISIAN RI., Cq. KA-POLDA SULAWESI UTARA, Cq. KAPOLRES MANADO, Cq. KEPALA KESATUAN INTELPAM KEPOLISIAN RESORT KOTA MANADO; PEMERINTAH RI., Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA, Cq WALIKOTA MANADO, Cq. KEPALA DINAS PARIWISATA dan KEBUDAYAAN KOTA MANADO
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN RI., Cq. KA-POLDA SULAWESI UTARA, Cq. KAPOLRES MANADO, Cq. KEPALA KESATUAN INTELPAM KEPOLISIANRESORT KOTA MANADO; PEMERINTAH RI., Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA, Cq WALIKOTA MANADO, Cq.KEPALA DINAS PARIWISATA dan KEBUDAYAAN KOTA MANADO
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 25-08-2010 — Putus : 01-11-2010 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 51/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 1 Nopember 2010 —
126 — 72
  • ., M.Hum dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D No. 9 - 11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14530 ; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;m e l a w a n KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA c.q. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 55, Jakarta Selatan 12190 ;Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;
    ., M.Hum dan kawankawan, para Advokat padakantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, beralamat di GrahaMitra Sunter Blok D No. 9 11, Jalan Sunter Boulevard Raya,Jakarta 14530 ;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, c.g. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA c.q.
    Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke VII)diatas, Pemohon mengirim surat yang ditujukan kepada Termohon, No. 397/LBH.MSN/2010, tertanggal 24 Mei 2010, Perihal: Tanggapan atas SP2HP ke VII dan permohonan untuk melaksanakan petunjuk dari Bapak Yulianto, selakuJaksa Penuntut Umum perkara a quo ;Bahwa setelah menunggu beberapa lama namun ternyata Termohon tidak jugamelaksanakan Petunjuk yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,akhirnya Pemohon mengirim surat pengaduan kepada Kepala Kepolisian
    dalildalil PEMOHONdalam Permohonannya, kecuali terhadap halhal yang berkaitan/berkenaandengan masalah inti pokok permohonan PEMOHON, yaitu sah tidaknyapenghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf aKUHAP ;Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadapPEMOHON telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai denganteknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalamUndangundang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undangundang No. 2Tahun 2002 tentang Kepolisian
    Negara Republik Indonesia dan PeraturanKapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian penangananperkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berawal dariadanya Pengaduan dari korban WURYANINGTYAS HAPSARI kepada DirReskrimum Polda Metro Jaya pada tanggal 28 September 2009 mengenai adanyaperkara kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalamPasal 45 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
    Pol. : 2768/K/TX/2009/SPK UNIT II tanggal 28 September 2009 serta bukti P1 Surat Tanda PenerimaanLaporan No. 2768/K/IX/2009/SPK UNIT IIT tanggal 28 September 2009, terbuktipada tanggal 28 September 2009 Pemohon telah melaporkan tentang terjadinya tindakpidana kekerasan psikis dalam rumah tangga kepada Sentra Pelayanan Kepolisian PoldaMetro Jaya ;Menimbang, bahwa selanjutnya laporan Pemohon tersebut ditindaklanjutidengan diterbitkannya Surat Perintah Tugas tanggal 8 Oktober 2009 (bukti T3), SuratPerintah
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Amb
Tanggal 2 Mei 2019 — Pemohon:
1.AZIS alias AZIS
2.RUSLAN JAILANI alias OKLAN
3.JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA
4.ARWAN alias ARWAN
5.LA ODE MUSTAFA alias ONYONG
6.JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN
Termohon:
Kepolisian Resort Pulau Ambon dan P.P. Lease
25 — 0
  • Pemohon:
    1.AZIS alias AZIS
    2.RUSLAN JAILANI alias OKLAN
    3.JUNAIDIN ELO BUTON alias JUNA
    4.ARWAN alias ARWAN
    5.LA ODE MUSTAFA alias ONYONG
    6.JUMARLAN KAPOTA alias MARLAN
    Termohon:
    Kepolisian Resort Pulau Ambon dan P.P. Lease
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl
Tanggal 17 Oktober 2018 — Ny.DIANA,dkk,Bupati Pandeglang,Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten,Kepala Sekolah Negeri Kurung kambing I,4. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang,5.KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG,6. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang,7. Camat Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang,8. Kepala Desa Kurungkambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
123 — 20
  • Ny.DIANA,dkk,Bupati Pandeglang,Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten,Kepala Sekolah Negeri Kurung kambing I,4. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang,5.KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG,6. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang,7. Camat Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang,8. Kepala Desa Kurungkambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
    Kepolisian Negara Repuplik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah ProvinsiBanten, Beralamat di Jalan Syeh Nawaw Al Bantani No.76 Serang, Banten.yang diwakili oleh Muhammad Endro, S.IK., M.H., Jabatan Kabidkum PoldaBanten, IIN FAUZI, S.H., S.E., M.H., M.Si.,M.Kn. Jabatan Advokat Madya 2Bidkum Polda Banten, Dr. Dadang Herli S.SIP, S.H., M.H., M.Si., M.Kn.Jabatan Kabag Wassidik Ditreskrimsus Polda Banten, H. Suntoro,S.H.M.H.
    Kepolisian Daerah Banten sesuai dengan SuratKeputusan Bupati Pandeglang tanggal 09 Agustus 2004, Nomor :503/163Huk/2004, ~~ tertang Penetepan Lokasi Pembangunan Sekolah Polisi Negara(SPN) Kepolisian Daerah Banten dan Surat Dukungan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Pardeglang tanggal 27072004 Nomor :172.4/01/05DP/2004, dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasalpasal tersebutdibawah ini.
    Kepolisian Daerah Banten sesuai denganSurat Keputusan Bupati Pandeglang tanggal 09 Agustus 2004, Nomor :503/163Huk/2004, tentang Penetepan Lokasi Pembangunan Sekolah PolisiNegara (SPN) Kepolisian Daerah Banten dan Surat Dukungan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang tanggal 27072004 Nomor:172.4/01/05DP/2004, dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasalpasal tersebut dibawah ini.
    Surat Permohonan Kepala Kepolisian Daerah Banten kepada BupatiPandeglang (Bukti Tl, Till 2a) ;b. Surat Keputusan Bupati Pandeglang No. 593/163Huk/2004, tertanggal 9Agustus 2004, tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sekolah PolisiNegara (SPN) Kepolisian Daerah Banten (Bukti Tl, TIll 2b) ;c.
    Poin 12 dan 13 : Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Sertfikat HakPakai No, .... bidang tanah A seluas, 193.470 M2 atas nama Tergugat Il(Kepolisian Daerah Banten) dan Sertifikat Hak Pakai No. ...., Bidangtanah B seluas 6.530 M2 atas nama Tergugat Il (Kepolisian DaerahBanten) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Il dengan segaladokumen turunannya.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pertanahan
Register : 02-09-2013 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 27/G/2013/PTUN.JPR
Tanggal 31 Maret 2016 — KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH PAPUA (PENGGUGAT) MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA (TERGUGAT) 2. SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI, S.H. (TERGUGAT II INTERVENSI I) 3. VICOAS TB. AMALOS (TERGUGAT II INTERVENSI II) 4. NONA SAIDAWATI (TERGUGAT II INTERVENSI III) 5. EDY PURWANTO (TERGUGAT II INTERVENSI IV)
111 — 106
  • KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH PAPUA (PENGGUGAT)MELAWAN1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA (TERGUGAT)2. SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI, S.H. (TERGUGAT II INTERVENSI I)3. VICOAS TB. AMALOS (TERGUGAT II INTERVENSI II)4. NONA SAIDAWATI (TERGUGAT II INTERVENSI III)5. EDY PURWANTO (TERGUGAT II INTERVENSI IV)
    PAULUS WATERPAUW, kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Kepolisian DaerahPapua, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 8 KotaJAY APU A 5 nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nn nsecDalam hal ini memberi kuasa kepada KOMBES POLDJOKO PRIHADI, S.H., AKBP ANTHONIUS DIANCE,S.H.
    SOETRAN, dalam hal ini sebagai Wakil Pemerintah Pusat bertindakuntuk dan atas nama Menteri dalam Negeri yang selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA, menyerahkan kepada Kepala Daerah Kepolisian XVII Irian Jaya(sekarang Polda Papua) a.n.
    Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Irian Jaya kepada KepalaDaerah Kepolisian XVII Irian Jaya (sekarang Polda Papua) Nomor : 95 /61.) / 1976 tentang penyerahan Inventaris Barangbarang bergerak/tidakbergerak yang terdaftar pada / digunakan oleh Instansiinstansi Vertikaldan Pemerintah Daerah Otonom Provinsi Daerah Tingkat Irian Jaya;Naskah Serah Terima dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat Irian Jayakepada Kepala Daerah Kepolisian XVII Irian Jaya terhadap InventarisBarangbarang Tidak Bergerak Per April
    Dampak dari keputusankeputusan yang dikeluarkan Tergugat,Penggugat dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahPapua, kehilangan tanah seluas 1.276 M2 yang dikuasainyasebagaimana data tercantum dalam daftar Naskah penyerahanGubernur Provinsi Irian Jaya, kepada Kadapol XVII Irian Jaya;14. Sikap tergugat yang mengeluarkan keputusankeputusan dapat dikritisiSebagal DeriKUtts+eetese eset e eee eee eeea.
    Kepolisian Daerah Papua, maka jika tergugat ingin mengalinkan HakPakai terhadap obyek tersebut maka harus seijin Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia; ""0d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang HakGuna Usaha, Hak guna Bangunan, dan Hak pakai atas Tanah pasal 54Ayat (8) " Bahwa Peralihan Hak Pakai atas Tanah Negara harusdilakukan dengan izin Pejabat yang berwenang";e.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 01-08-2018 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 234/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
KARYANTO PIETER
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
2.JEMMY MASUANG Branch Manager PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
3.PT.MULTI DAYA KAPITAL
4.Kepala Kepolisian Sektor KAPOLSEK Tamalate
5.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
6.OTORITAS JASA KEUANGAN
98 — 37
  • Penggugat:
    KARYANTO PIETER
    Tergugat:
    1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
    2.JEMMY MASUANG Branch Manager PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
    3.PT.MULTI DAYA KAPITAL
    4.Kepala Kepolisian Sektor KAPOLSEK Tamalate
    5.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
    6.OTORITAS JASA KEUANGAN
    Kepala Kepolisian Sektor Kapolsek Tamalate, bertempat tinggal diJalan Danau Tanjung Bunga Makassar , sebagaiTergugat IV;5. Kementrian Hukum Dan Ham Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan,bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin No.102,Pa'baengBaeng, Tamalate, Kota Makassar, SulawesiSelatan , sebagai Tergugat V;6. Otoritas Jasa Keuangan, bertempat tinggal di Menara Radius PrawiroLantai 2 JI. M.H.
    Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia dalam Pasal 13 yang berbunyi tugas pokok polri yaknimemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri,menegakkan hukum memberikan perlindungan, pengayoman, danpelayanan kepada masyarakat. Juga dijelaskan dalam Pasal 13 KepolisianNegara Republik Indonesia secara umum juga berwenang yakni menerimalaporan dan pengaduan.
    Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2014 tentang manajemenpenyidikan tindak pidana dilingkungan kepolisian Negara RepublikIndonesia pada Pasal 14 menjelaskan sebagai berikut : Penyelidikan terhadap suatu perkara tindak pidana berdasarkanlaporan polisi dan surat perintah penyelidikan; Setelah ada laporan maka pelapor dimintai keterangan dalambentuk berita acara pemeriksaan;4. Adapun pembelaan dari Tergugat iV adalah sebagai berikut :a.
    Fotocopy sesuai asli Undangan kobfirmasi dari Kepolisian DaerahSulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar Sektor Tamalate, diberitandaP7;11. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama KaryantoPieter, diberitanda P8;Menimbang, bahwa Kuasa dari Tergugat dipersidangan telahmengajukan bukti Surat antara lain ;1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Karyanto Pieter dan Elli Dhanio,diberi tanda T11;2. Fotocopy sesuai asli Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan, diberitanda T12;3.
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-05-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sdk
Tanggal 25 Juli 2018 — Penuntut Umum:
DAWIN SOFIAN GAJA,SH.
Terdakwa:
SAHAT MANGAPUL SITANGGANG
41 — 4
  • Dan sudah dilakukan Pemusnahan Barang bukti tersebut sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP-Sita/05/II/2018/Res Narkoba Dikeluarkan di Sidikalang 20 Februari 2018 Oleh Kepala Kepolisian Resort Dairi JANUARIO MORAIS, S.IK AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76040916 Dan yang menerima Perintah Kepala Satuan Serse NArkoba NOPIARDI AJUN KOMISARIS POLISI NRP 65110056
  • 1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan 24 (dua puluh empat) bungkusan kertas warna
    coklat berisi ranting, daun dan biji yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja, Dan sudah dilakukan Pemusnahan Barang bukti tersebut sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP-Sita/05/II/2018/Res Narkoba Dikeluarkan di Sidikalang 20 Februari 2018 Oleh Kepala Kepolisian Resort Dairi JANUARIO MORAIS, S.IK AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76040916
    Dan yang menerima Perintah Kepala Satuan Serse NArkoba NOPIARDI AJUN KOMISARIS POLISI NRP 65110056;
  • 1 (satu) buah plastik asoy warna putih berisi 20 (dua puluh) lembar kertas warna cokelat yang telah dikoyak dan 1 (satu) buah hekter merek ETONA Dan sudah dilakukan Pemusnahan Barang bukti tersebut sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP-Sita/05/II/2018/Res Narkoba Dikeluarkan di SIdikalang 20 Februari 2018 Oleh Kepala Kepolisian Resort Dairi JANUARIO MORAIS
    Dan sudah dilakukan PemusnahanBarang bukti tersebut sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan BarangBukti Nomor : SPSita/05/II/2018/Res Narkoba Dikeluarkan di Sidikalang 20Februari 2018 Oleh Kepala Kepolisian Resort Dairi JANUARIO MORAIS,S.IK AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76040916 Dan yangHalaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Sdkmenerima Perintah Kepala Satuan Serse NArkoba NOPIARDI AJUNKOMISARIS POLISI NRP 65110056;1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan 24 (dua
    puluhempat) bungkusan kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji yangdiduga Narkotika Golongan Jenis Ganja, 1 (Satu) buah plastik asoy warnaputin berisi daun, biji dan ranting yang diduga Narkotika Golongan JenisGanja, Dan sudah dilakukan Pemusnahan Barang bukti tersebut sesuaidengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SPSita/05/II/2018/Res Narkoba Dikeluarkan di Sidikalang 20 Februari 2018Oleh Kepala Kepolisian Resort Dairi JANUARIO MORAIS, S.IK AJUNKOMISARIS BESAR POLISI NRP
    Saksi RINA MANALU menerangkan :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai suami saksi;Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkandalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benarserta ditandatangani;Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal22 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan PekanKelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi tepatnyadidalam warung milik terdakwa;Bahwa saksi tidak ingat
    Dan sudah dilakukan PemusnahanBarang bukti tersebut sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan BarangBukti Nomor : SPSita/05/II/2018/Res Narkoba Dikeluarkan di Sidikalang 20Februari 2018 Oleh Kepala Kepolisian Resort Dairi JANUARIO MORAIS,Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN SdkS.IK AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76040916 Dan yangmenerima Perintah Kepala Satuan Serse NArkoba NOPIARDI AJUNKOMISARIS POLISI NRP 65110056;1 (satu) buah plastik asoy warna merah yang berisikan 24 (dua
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 18-04-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 20-09-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 26/PDT/2016/PT JMB
Tanggal 27 Oktober 2016 — AGNITA DAMARIA IRSAL / AGNITA SINGEDEKANE IRSAL
Terbanding/Tergugat I : AISJAH (Alm) dan SIDI MURSALIN
Terbanding/Tergugat XIV : KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI, Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA TELANAIPURA KOTA JAMBI
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH RI, Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq.
89 — 53
  • AGNITA DAMARIA IRSAL / AGNITA SINGEDEKANE IRSAL
    Terbanding/Tergugat I : AISJAH (Alm) dan SIDI MURSALIN
    Terbanding/Tergugat XIV : KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI, Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA TELANAIPURA KOTA JAMBI
    Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH RI, Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq.
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 06-12-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 05-01-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 80/PDT/2021/PT BJM
Tanggal 5 Januari 2022 — IDAWATI
Terbanding/Tergugat V : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR KOTA BANJARMASIN
200 — 104
  • IDAWATI
    Terbanding/Tergugat V : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR KOTA BANJARMASIN
    Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahKalimantan Selatan Resor Kota Banjarmasin, bertempat tinggaldi Jalan Jendral Achmad Yani KM. 3,5, Kel. Kebun Bunga,Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, KalimantanSelatan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes PolisiMohamad Ridwan, S.H, Dkk beralamat di JI. S.
    Bahwa perlu Tergugat uraikan Bahwa Sertifikat yang diperjualbelikankepada Penggugat oleh Tergugat memang benar disita/dipinjam pakaiberdasakan Surat LaporanPolisi (Tergugat V) untuk pemeriksaan dalillaporan Perkara Pidana hingga sampai saat ini Gugatan diajukan olehPenggugat barang bukti yang dipinjam/disita oleh Tergugat V tidak pernahdikembalikan oleh Tergugat V sehingga barang buktit ersebut digelapkanatas permintaan Tergugat IV kepadaTergugat V atau Penyedik kepolisian(vide bukti terlampir).7
    Bahwa perlu dijelaskan Penggugat selaku pembeli, sertifikat tersebutbelum dibalik namakan oleh Penggugat dan dipinjam oleh Tergugat untukdiserahkan kepada pihak Kepolisian (Tergugat V).
    Dalam hal Tergugat Vmembuat surat keterangan pinjam pakai barang bukti atau tanda terimapenyitaan sertifikat, akan tetapi ditengah perjalanannya Tergugat V tidakHalaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT.BJMpernah mengembalikan lagi terhadap Tergugat , sementara Tergugat telahmeminjam Sertifikat tersebut kepada Penggugat karena tanah danbangunan baik sertifikat tersebut telah dijual kepada Penggugat ataskepercayaan Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan ada dasar SuratPenyidik Kepolisian
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 09-11-2022 — Putus : 26-06-2023 — Upload : 17-07-2023
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Rap
Tanggal 26 Juni 2023 — KEPOLISIAN SEKTOR BAGAN SINEMBAH
8.5. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KOTA PINANG
71 — 55
  • KEPOLISIAN SEKTOR BAGAN SINEMBAH
    8.5. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KOTA PINANG
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 27-02-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PA BIMA Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Bm
Tanggal 6 April 2023 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 7
  • hadhonah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau telah kawin ;
  • Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 3 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian
Pengadilan PN BANGIL Perdata
Register : 19-08-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 04-02-2022
Putusan PN BANGIL Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Bil
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
HERMANTO
Tergugat:
HARTONO
87 — 7
  • Suro :
  • Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
  • Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya di atas tanah ( Obyek sengketa ) Penggugat untuk mengosongkan dari penghuni dan barang penghuniserta menyerahkan tanah ( Obyek sengketa ) tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya dan apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Kepolisian ) ;
  • Menghukum Tergugat
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 14-06-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 05-07-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 594/PID/2021/PT SBY
Tanggal 1 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : HARRY ACHMAD DWI MARYONO
Terbanding/Terdakwa : RIFA'IE Bin SUDENG
98 — 69
  • permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
  • Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 26 April 2021 Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smp yang dimohonkan banding sepanjang pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Rifaie bin Sudeng tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada Pejabat Kehakiman atau kepolisian
    pada suatu waktu dalam tahun 2020,bertempat di dalam anjungan kapal motor jaya abadi yang terletak dipelabuhanDusun Jembatan, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep atausetidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan yakni melakukanpembunuhan dengan rencana dan dengan sengaja tidak segeramemberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman, atau kepolisian
    Menyatakan Terdakwa RIFAIE Bin SUDENG telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tidaksegera memberitahukan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian ataukepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, meskipun MengetahuiHal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 594/PID/2021/PT SBYbahwa akan ada permufakatan jahat/tindak pidana yang membahayakannyawa orang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;2.
    dipersidangan dalam memeriksa dan mengadili terdakwa Rifaie bin Sudeng dantelah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuanPasal 165 ayat (1) KUH Pidana;Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Sumenep Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 24 April2021 yang telah berhasil membuktikan dakwaan ketentuan Pasal 165 ayat (1)KUH Pidana, yang unsurunsurnya: Barang Siapa ; Dengan sengaja tidak segera memberitahukan kepada pejabatkehakiman atau kepolisian
    Menyatakan terdakwa Rifaie bin Sudeng tersebut diatas terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada PejabatKehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam olehkejahatan itu, meskipun mengetahui akan ada permufakatan jahat /tindak pidana yang membahayakan nyawa orang ;. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun;.
Pengadilan PN MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-05-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 08-06-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 103/Pdt.G/2017/PN Mtr
Tanggal 2 Nopember 2017 — ALOTAIBI HAMAD MOFARAH D sebagai PENGGUGAT Melawan : IBRAHIM sebagai TERGUGAT
50 — 33
  • Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan/atau menyerahkan obyek sengketa untuk dikuasai, dimanfaatkan, dan dikelola oleh Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (Kepolisian Republik Indonesia) apabila Tergugat tidak bersedia menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;6.
    Menyatakan hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menguasaiObyek Sengketa tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa persetujuanPENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;Meletakkan sita jaminan (conservatuoir beslag) terhadap Obyek Sengketa;Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan dan/atau menyerahkan ObyekSengketa untuk di kuasai, di manfaatkan, dan di kelola oleh PENGGUGAT,bilamana perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (Kepolisian RepublikIndonesia) apabila TERGUGAT tidak bersedia menyerahkan Obyek
    dimanaPenggugat Rekonvensi merasa bisa membeli dan mempermainkan hukum diRepublik yang kita cintai ini, dan berdasarkan keyakinan bisa membeli danmempermainkan hukum itulah maka segala tuduhan palsu yang disematkanoleh Tergugat Rekonvensi yakni tuduhan/fitnah bahwa Penggugat Rekonpensitelah menggelapkan sejumlah dana serta isu bahwa lbrahim, A.Md PenggugatRekonvensi memarkup (penggelembungan) dana proyek pembangunan hotelsyariah yang semula hanya isuisu murahan akhirnya atas bantuan beberapaOknum Penyiidik Kepolisian
    Reskrimum Kepolisian Daerah (Polda) NTBkepada Penggugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi disidik dandijadikan Tersangka tanoa prosedur penyidikan (tanpa adanya gelar perkara)yang sah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penahanan secaramelawan hukum selama 35 hari terhadap Penggugat Rekonvensi, yangsemuanya itu dilakukan oleh oknum penyidik atas pesanan dari AlotaibiHamad Mofarah alias Tergugat Rekonvensi;Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2017/PN.Mtr13.
    sepengetahuan dan/atau tanpa persetujuanPenggugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga gugatanPenggugat pada petitum ke4 beralasan hukum dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dikabulkannya petitum ke 4gugatan Penggugat di atas, maka petitum ke6 yang menuntut agar menghukumTergugat untuk mengosongkan dan/atau menyerahkan obyek sengketa untukdikuasai, dimanfaatkan, dan dikelola oleh Penggugat, bilamana perlu denganbantuan aparat yang berwenang (Kepolisian
    hak sepenuhnya untukmenguasai, mengelola dan memanfaatkan atas obyek sengketa, sesuaidengan hukum dan/atau perundangundangan yang berlaku di Indonesia;Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai obyeksengketa tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa persetujuan Penggugat adalahperbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan/atau menyerahkan obyeksengketa untuk dikuasai, dimanfaatkan, dan dikelola oleh Penggugat,bilamana perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (Kepolisian