Adalah Pernyataan yang salah dan kelirusehingga harus TERGUGAT luruskan yaitu PENGGUGAT danTERGUGAT terikat dan harus tunduk pada Perjanjian PembiayaanNomor 9381701382 yang telah disepakati dan ditandatangani parapihak, dimana atas Perjanjian Pembiayaan Nomor 9381701382 jugatelah dibebankan dengan Jaminan Fidusia dimana PENGGUGATsebagai Pemberi Fidusia dan TERGUGAT Sebagai Penerima Fidusiasehingga PERNYATAAN PENGGUGAT YANG MENYATAKANSEBAGAI PEMILIK MOBIL ADALAH SALAH!!

Fidusia WAJIB Menyerahkan Benda Yang Menjadi ObjekJaminan Fidusia Dalam Rangka Pelaksanaan Eksekusi JaminanFidusia.Penjelasan Pasal 30 :Dalam Hal Pemberi Fidusia Tidak Menyerahkan Benda Yang MenjadiObjek Jaminan Fidusia Pada Waktu Eksekusi Dilaksanakan,Penerima Fidusia BERHAK MENGAMBIL BENDA YANG MENJADIOBJEK JAMINAN FIDUSIA Dan Hanya Apabila Diperlukan DapatMeminta Bantuan Pihak Yang BerwenangSehingga berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Jo Pasal 29 ayat (1) huruf (a) JoPasal 30 UndangUndang No. 42 Tahun

Fidusia WAJIB Menyerahkan Benda Yang MenjadiObjek Jaminan Fidusia Dalam Rangka Pelaksanaan EksekusiJaminan Fidusia.Penjelasan Pasal 30 :Halaman 29 dari 54 halaman Putusan No. 11/Pdt.G.S/2021/PN.Mnd.Dalam Hal Pemberi Fidusia Tidak Menyerahkan Benda YangMenjadi Objek Jaminan Fidusia Pada Waktu EksekusiDilaksanakan, Penerima Fidusia BERHAK MENGAMBIL BENDAYANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA Dan Hanya ApabilaDiperlukan Dapat Meminta Bantuan Pihak Yang BerwenangSelain itu, dalam ketentuan Pasal 23 ayat

(2) Undangundang Nomor42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakanbahwa :Pasal 23 ayat (2)Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, ataumenyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objekJaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan,kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dariPenerima Fidusia.Faktanya bahwa kendaraan tersebut yang menjadi ObjekPembiayaan dan/atauObjek Jaminan Fidusia dieksekusi ataudiamankandaripihakketigaatas nama VERI PANGAEL!!!

No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan FidusiaAkta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5sekurangkurangnya memuat : a. identitas pihak Pemberi danPenerima Fidusia; b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; c.uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia; d. nilaipenjaminan; dan e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.3.5.

AlfaGoldland Realty (Penggugat) sebagai Pemberi Kuasa kepada PT. HijauPundinusa (Tergugat II) sebagai Penerima Kuasa, untuk menjual kepadasiapapun termasuk kepada Penerima Kuasa sendiri PT. Hijau Pundinusa(Tergugat II) ;e Surat Kuasa No. 10 tanggal 5 Januari 1999 adalah Surat Kuasa dari PT.Alfa Goldland Realty (Penggugat) sebagai Pemberi Kuasa kepada PT.Hijau Pundinusa (Tergugat II) sebagai Penerima Kuasa, untuk bertindakdan atas nama Pemberi Kuasa (PT.

(burgelijk wetboek), kuasa yang diperoleh oleh Tergugat I adalah sah menuruthukum.Bahwa pemberian kuasa sebagimana diatur dalam pasal 1792 KUHPerdata(burgelijk wetboek) menyatakan :Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikankekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanyamenyelenggarakan suatu urusan.Bahwa pemberian kuasa berdasarkan pasal tersebut memiliki unsur :1 Persetujuan ;2 Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan ;3 Atas nama pemberi

Notaris di Jakarta antara PT.Alfa GoldlandRealty Pemberi Kuasa dengan PT.Hijau Pundinusa PenerimaKuasa, diberi tanda (bukti P1) ;2 Foto copy Akta Jual Beli No.64/2001, tanggal 11 juli 2001, dibuatoleh Niny ,SH.

Notaris di Jakarta antara PT.Alfa GoldlandRealty Pemberi Kuasa dengan PT.Hijau Pundinusa PenerimaKuasa, diberi tanda (bukti T.I3);Foto copy Permohonan Jjin Peralihan HGB No.82/Pakulonan seluas6.360 m2 dari luas keseluruhan 379.075 m2, HGB No.30/Pakulonanseluas 4.125 dari luas keseluruhan 10.135 m? atas nama PT. AlfaGoldland Realty kepada Eddy Trio Tjan, diberi tanda (bukti T.I4) ;Foto copy Akta Jual Beli No.64/2001, tanggal 11 juli 2001, dibuatoleh Niny ,SH.

Surat kuasa menjual nomor 14 Oktober 2009 dibuat hari Jumat tanggal 9Oktober 2009 pemberi kuasa 1. Ny.Siti Rohima, 2. Ny.Netty Erniwati, 3.Erwin Efendi, 4. Ny. Ernawati, 5. Zainal Arifin, 6. M. Ishak Dana, 7. EndyVirgo Saputra memberikan kuasa kepada Nona Yuyun Mustikawati atassertifikat hak milik nomor 2447/82/594.3/Tpi diambil sebagian yaitu denganukuran luas 2.463 M?:3. Surat kuasa menjual nomor 70 dibuat pada hari Selasa tanggal 15September 2009 pemberi kuasa 1. Supardi, 2. Ny.

Surat kuasa menjual nomor 15 dibuat pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober2009, pemberi kuasa 1. Suroto, 2. Ny. Sukasih, 3. Sugito memberikankuasa menjual kepada Sutan S.Hasan Muchsien atas sertifikat hak miliknomor 2809/82.594/3 (04156 P. Kencana) Tpi tanggal 8 September 1982An. Suroto Bin Losa, Sukasih, Bin Loso, Sugito Bin Loso sebagian sudahdibeli oleh saksi Sutan S. Hasan Muchsien pada tahun 2007 dengan ukuranluas 3.955 M2;2.

Surat kuasa menjual nomor 14 Oktober 2009 dibuat hari Jumat tanggal 9Oktober 2009 pemberi kuasa 1. Ny.Siti Rohima, 2. Ny.Netty Erniwati, 3.Erwin Efendi, 4. Ny. Ernawati, 5. Zainal Arifin, 6. M. Ishak Dana, 7. EndyVirgo Saputra memberikan kuasa kepada Nona Yuyun Mustikawati atassertifikat hak milik nomor 2447/82/594.3/Tpi diambil sebagian yaitu denganukuran luas 2.463 M?;3. Surat kuasa menjual nomor 70 dibuat pada hari Selasa tanggal 15September 2009 pemberi kuasa 1. Supardi, 2. Ny.

Surat kuasa menjual nomor 14 Oktober 2009 dibuat hari Jumat tanggal 9Oktober 2009 pemberi kuasa 1. Ny.Siti Rohima, 2. Ny.Netty Erniwati, 3.Erwin Efendi, 4. Ny. Ernawati, 5. Zainal Arifin, 6. M. Ishak Dana, 7. EndyVirgo Saputra memberikan kuasa kepada Nona Yuyun Mustikawati atasHal. 36 dari 74 hal. Put. No. 1945 K/Pid.Sus/2015.sertifikat hak milik nomor 2447/82/594.3/Tpi diambil sebagian yaitu denganukuran luas 2.463 M?;3.

Surat kuasa menjual nomor 70 dibuat pada hari Selasa tanggal 15September 2009 pemberi kuasa 1. Supardi, 2. Ny. Purwati memberikankuasa menjual kepada Sutan S. Hasan Muchsien atas sertifikat hak miliknomor 2778/82/594.3/Tpi dengan ukuran seluas 7.045 M?;4. Surat kuasa menjual nomor 71 dibuat pada hari Selasa tanggal 15September 2009 pemberi kuasa 1.Supardi, 2. Ny.Purwati memberikankuasa menjual kepada Sutan S.

Register07/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Mdn.Turut Tergugat adalah pihak pemilik yang memiliki obyekfidusia selaku Pemberi Fidusia kepada Penggugat.Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 2/Pdt.SusLainLain/2019/PN .Niaga Man.Jo.

No. 7/Pdt.SusPKPU/2018.PN Niaga Mdnberikut segala hak, kepentingan dan seluruh manfaat yangdmiliki oleh Pemberi Fidusia tersebut, sebagaimanaternyata dari daftar persediaan bermeterai cukup yangmenjadi lampiran Perjanjian ini termasuk perubahanperubahan yang dibuat dari waktu ke waktu, daftardaftarmana yang merupakan satu kesatuan dan bagian yangtidak terpisahkan dari Perjanjian ini.2.12 Bahwa Penggugat juga secara nyata telah memegang SertifikatJaminan Fidusia No.

Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasaitu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagaipenggugat dan tergugat);d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketayang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

AH 037; yang dapat secara langsungdiartikan memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian JaminanFidusia sekaligus bertindak sebagi Pemberi Fidusia,..dstHalaman 31 dari 86 Putusan Nomor 2/Pat.SusLainLain/2019/PN .Niaga Man.Jo. No. 7/Pat.SusPKPU/2018.PN Niaga Mdn54.Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh Notaris dalam kutipanyang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, adalahsebagai berikut:.... PT.

High Speed Shipyard adalah pihak yang memang memilikiwewenang untuk menandatangani Perjanjian Jaminan Fidusia di atassebagai Pihak Pemberi Fidusia, meskipun barang barang tersebutberada dalam Galangan Anggrek Hitam.55. Bahwa keterangan Penggugat yang telah mengaku mendapatkonfirmasidari Notaris (Sitaresmi Puspadewi Subianto selaku pembuat AktaPerjanjian Fidusia) yang menyatakan bahwa Turut Tergugat merupakanpemilik Kapal Pattimura No.

/Pdt.G/2020/PA.Dgl.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 15 Agustus 1965, agamaIslam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di Desa, KabupatenDonggala, Memberikan kuasa kepada:Kuasa advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum padakantor Perkumpulan Pemberi

Jasa Bantuan HukumKUONAMI cabang Donggala yang beralamat di Jalanmasitudju, Desa Labuan Panimba, kecamatan Labuan,Kabupaten Donggala, Berdasarkan surat kuasa khususNo: 30/PPBHK.DGL/Pdt/2020 tertanggal 03 Juni 2020.Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. sebagaiPenggugat;MelawanTergugat, tempat dan tanggal lahir Gondoruso, 05 Agustus 1959, agamaIslam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar,tempat kediaman di Desa, Kabupaten Donggalasebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari

dalam putusan ini, Majelis Hakimcukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;Menimbang bahwa terlebin dahulu Majelis mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukanPenerima Kuasa sebagai berikut:Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 November 2021yang dibuat oleh Pemberi

Talak Nomor 798/Pdt.G/2021/PA.Bjrdi Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadibatas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telahdisumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita AcaraPengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khususdimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus puladinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukumyang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi

danmenyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannyadan mohon putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkaraPERTIMBANGAN HUKUMHalaman 7 dari 15 halamanMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugatadalah seperti diuraikan di atas;Menimbang bahwa Pehon telah menguasakan perkaranya kepadaArifBudhi Witono, SH ,SH. advokat dan Konsultan hukum dengan SuratKuasa Khusus, yang ditanda tangani oleh Pemberi

Pengadilan AgamaPonorogo dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi darimateri kuasa yang diberikan, secara formil dan materiil berdasarkan buktiyang diajukan oleh penerima kuasa Pemohon kususnya saudara advokadKUASA HUKUM maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khususdimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa haruspula dinyatakan telah mempunyai Legal standing dan mempunyaikedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukantindakan hukum atas nama Pemberi

Pemohon menyerahkan surat kuasaKhusus dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpahsebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atasnama WANUJI, SH, yang masih berlaku;Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni SuratKuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yangmempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advoka yangtelah disebutkan diatas tersebut, dinilai sah dan mempunyai kedudukanhukum (legal standing) mewakili pemberi

kKuasa untuk melakukan tindakanhukum mewakili pemberi kuasa untuk beracara in casu dalam perkara ini diPengadilan Agama Nganjuk, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1)Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua PengadilanTinggi Agama Surabaya Nomor W13A/1760/Hk.05/SE/V/2013, tanggal 6 Me!

Bahwa Judex factie melanggar hukum karena Akta Pemberian HakTanggungan (TP5a s/d TP6b) ditanda tangani oleh Pemberi Hak (Terlawan"dan Terlawan Ill Asli) yang tidak absah atau tidak memiliki kewenanganuntuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan tersebutsehingga melanggar pasal 8 ayat (1) Undangundang No. 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Bendabenda yang Berkaitandengan Tanah, menyebutkan: (1) Pemberi Hak Tanggungan adalah orangperseorangan atau badan hukum yang

tertanggal 26052007 antara RECKY SUTANTO~ dengan ISTIQOMAH telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 26052007, bukti surat P10berupa Asli Surat Keterangan Nomor 470/059/028/2019 tertanggal 09092019 atas nama ISTIQOMAH, bukti Surat P11 berupa Asli Surat KeteranganNomor 470/088/028/2019 atas nama KALILA KHAIRUNNISA, bukti surat P12 berupa Asli Surat Kuasa tertanggal 30102019 atas nama PemberiKuasa JUMIYATI dan Penerima Kuasa ISTIQOMAH, bukti Surat P13 berupaAsli Surat Kuasa tertanggal 02112019 atas nama Pemberi

keterangan Saksi 1 KURNIA ARTANTI dan Saksi2 AGUS HARYANTO, diketahui bahwa hubungan antara Pemohon denganKALILA KHAIRUNNISA adalah Pemohon merupakan Saudara Kandung dariSOFIAH Ibu dari KALILA KHAIRUNNISA, dan KALILA KHAIRUNNISA telahdiasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon di Dusun Krajan RT 001/RW001 Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sejak ibukandungnya meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P12 berupaSurat Kuasa atas nama pemberi

dalam putusan ini, Majelis Hakimcukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;Menimbang bahwa terlebin dahulu Majelis mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukanPenerima Kuasa sebagai berikut:Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Oktober 2021yang dibuat oleh Pemberi

Putusan Nomor 722/Pdt.G/2021/PA.Bjrdinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukumyang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonanPemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;Menimbang, bahwa

Putusan Nomor 263/Padt.G/2021/PA.BjrMenimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukanPenerima Kuasa sebagai berikut:Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 April 2021 yangdibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di KepaniteraanPengadilan Agama Kota Banjar Nomor XXXXX, bertanggal 09 April 2021 yangdiberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karenasecara jelas menunjuk untuk perkara

Talak Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Bjrdi Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadibatas dan isi dari materi Kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telahdisumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita AcaraPengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khususdimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus puladinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukumyang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi

danselanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun danmenyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannyadan mohon putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkaraini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugatadalah seperti diuraikan di atas;Menimbang bahwa Penggugat telah menguasakan perkaranyakepada KUASA HUKUM dengan Surat Kuasa Khusus, yang ditandatangani oleh Pemberi

Pengadilan Agama Ponorogodengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materikuasa yang diberikan, secara formil dan materiil berdasarkan bukti yangdiajukan oleh penerima kuasa Pemohon kususnya saudara advokadKUASA HUKUM maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khususdimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa haruspula dinyatakan telah mempunyai Legal standing dan mempunyaikedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukantindakan hukum atas nama Pemberi

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriAmbon dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pada Pasal1 angka 3 dan angka 4 UU No.13 Tahun 2003 bahwa yangdimaksud dengan karyawan atau pekerja adalah setiap orangyang bekerja yang menerima upah atau imbalan dalam bentuklain, sedangkan pemberi kerja adalah orang perorangan,pengusaha, badan hukum atau badanbadan lainnya yangmempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atauimbalan dalam bentuk lain; Bahwa timbulnya hak dan kewajibanantara

Pekerja dengan pemberi kerja (dalam perkara in) antaraPenggugat dengan Tergugat) adalah apabila adanya atauterjadinya hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja yangdibuat secara tertulis atau secara lisan;7.

berita acara sidang perkara ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut,Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasasebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya perkara tersebut;Menimbang bahwa Penggugat telah menguasakan perkaranya kepadaChoirul Mustain, SH. dan Krisbiyanto Widhi Nugroho, SH. dengan Surat KuasaKhusus, yang ditanda tangani olen Pemberi

forum Pengadilan Agama Ponorogo dengan memuatmateri telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan,secara formil dan materiil berdasarkan bukti yang diajukan oleh penerima kuasaPenggugat khususnya saudara KUASA HUKUM maka Majelis berpendapatbahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanyaPenerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai Legal standing danmempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhakmelakukan tindakan hukum atasnama Pemberi

sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi putusan iniPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonannya denganmemberikan kuasa khusus kepada para kuasa hukumnya, kuasa hukumnya,karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakimmempertimbangkam terlebih dahulu keabsahan surat kuasa Penggugat;Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harusmemuat identitas pemberi

kuasa, identitas penerima kuasa, hal yangdikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai artiganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa,syaratsyarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidakterpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khususPenggugat kepada kuasa hukumnya dan syaratsyarat sebegaimana tersebutdi atas telah terpenuhi.

Kuasa Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapundan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap padagugatannya dan mohon putusan;Halaman 6 dari 13 halamanBahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkaraini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugatadalah seperti diuraikan di atas;Menimbang bahwa Penggugat telah menguasakan perkaranyakepada KUASA HUKUM yang ditanda tangani oleh Pemberi

,M.H dan Luthfi Hidiya, SH.maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapatdinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakantelah mempunyai Legal standing dan mempunyai kedudukan dankapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukumatas nama Pemberi Kuasa;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal 18 Mei 2005 dan ikatan perkawinan tersebut tidakpernah putus hingga saat ini, berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopiregister

WAHID serta tidak ada ahli warislain selain Pemohon dan pemberi kuasa II, Ill, IV sebagai (anak kandung) Almarhum danAlmarhumah.Menimbang bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksimasingmasing: bernama FIHIR Bin ROBO dan SAHRUDIN Bin HAMZIS yang memberikankesaksian dibawah sumpah maka secara Formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telahmemenuhi syarat Formil;Menimbang bahwa secara matril keterangan kedua saksi Pemohon telah salingbersesuaian yang mengetahui secara

Pasal 174 ayat (1) kelompokkolompok Ahli Waris terdiri dari: menurut hubungan darah:a. golongan lakilaki terdiri dari ayah, anak lakilaki,saudara lakilaki, paman dankakek;b. golongan perempuan terdiri dari anak perempuan saudara perempuan dannenek;menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.Apa bila semua Ahli Waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu,janda atau duda, akan tetapi yang termasuk Ahli Waris dalam perkara ini hanya sematamataPemohon I dan pemberi

legalitas kedudukan dankehadiran kuasa Penggugat di muka sidang dalam perkara ini;Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 19November 2018, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telahmenyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenisperkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatifpengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentinganpemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi danmateri kuasa yang diberikan oleh pemberi

Penggugat dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalahseorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia(PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan TinggiSurabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 05 Nopember2010, maka telah memenuhi Pasal 4 UndangUndang Nomor 18 tahun 2003tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telahmempunyai /egal standing serta dapat diterima kehadirannya di muka sidangbertindak untuk dan atas nama pemberi

meskipunTergugat tidak mengajukan Eksepsi tentang kewenangan Absolut;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan EksepsiKewenangan Mengadili Secara Absolut (Eksepsi KompetensiAbsolut) yang pada pokoknya menyatakan bahwa PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidakberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo,dikarenakan perselisihnan antara Tergugat selaku Pengurus RTdengan Penggugat selaku Satpam (security) bukanlah perselisihanpemutusan hubungan kerja antara Pemberi

Ketua RukunHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor 371 /Pdt.SusPHI/2019/PN.JKT.PSTTetangga (Ketua RT) dipilin dan bentuk dari dan oleh melaluimusyawarah dan mufakat warga rukun tetangga setempat, yangkemudian dibentuk pengurus, sekretaris dan bendahara, dandisahkan dengan Keputusan Lurah, dan Pengurus RT bukanlahpengusaha dan pemberi kerja;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugatperselisihan antara Penggugat selaku petugas satpam denganTergugat selaku Pengurus RT, andaikan benar quod non adalahsebagai