Ditemukan 23753 data
19 — 6
Hal ini sejalan dengan qgoidah yang tertuang dalam Kitab Al AsybahWan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :arLoodb logic ac,JI de eL Yl 9 poiArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ;Menimbang, bahwa para Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersamabelum pernah bercerai dan tidak ada ganguan dari masyarakat yangmempersoalkan pernikahannya maka hakim telah sejalan pula dengan mengutippendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fighi halaman 93 yangberbunyi:we Joo
10 — 1
binti Ngataro;Menimbang, bahwa alasan Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan perubahan biodata pada Buku Kutipan Akta Nikah adalah agarmemperlancar pengurusan Kartu Keluarga dan suratsurat lain yang berkaitandengan administrasi kependudukan, sehingga hakhak Pemohon danPemohon II sebagai warga negara terlindungi;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :anLiodb bogie arc Jl ole ploVl 9,105Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya
7 — 0
Pemohon pun akan mendapatkan perlindungan dan kepastianhukum;Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum tersebut, majelis hakim perlumengemukakan dalil syari (doktrin qaidah Fiqhiyyah) dalam Kitab Asbah wan Nadhoirhal. 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, mengatakan;Artinya : Menghindari kerusakan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebihmaslahatDan dalam Kitab Asbah wan Nadhoir halaman 128 yang juga diambil alih sebagaipendapat majelis, mengatakan;Artinya :Pemerintah mengurus rakyatnya
12 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentangPerubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, sertaSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal inisesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83yang berbunyi :doch bee Le dl de ply) GyeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon
15 — 1
anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2)UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 6 Huruf (e) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan hal tersebut sejalan dengan pendapatpakar hukum Islam yang diambil alin sebagai pendapat Majelis sebagaimanagoidah ushul figh dalam kitab Asybah WanNadhoir hal.128 yang diambil alihmenjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :Hal. 11 dari 14 hal.Pen.No.0102/Pdt.P/2016/PA.SbsIL csa oigla sVosolnaSO 9 IVolo olinArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya
9 — 0
Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Al Asbah Wan Nadhairhalaman 128 yang berbunyiArtinya : pemerintah mengurus rakyatnya sesuaidengan kemaslahatan ;3. Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Al Ashbah Wan Nadhohirhalaman 56 yang berbunyiPUTUSAN PA.TL No 0038/Pdt.P/2009/PA.TL, halaman 11 dari 13halamanArtinya : penderitaan itu harus dihilangkan ;4.
17 — 2
Pasal 6 Undangundang Nomor 4Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi : , ty .dowakl bau LES, oF ale ae as a od L i Artinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Penetapan NomorHalaman 8 dari 10 halamanMenimbang
8 — 10
:arbadb byio as Jl We eLYl 9 paiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya haruslah sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namatersebut telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untukmendaftarkan perbaikan atau perubahan nama tersebut pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2017/PA.KbmMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal
7 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahunPenetapan NomorHalaman 7 dari 9 halaman2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi :Sowuckl bau Le ol a ale) naiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa
75 — 9
Oleh karena itu agar terjadi Kesamaan nama dan tanggallahir para Pemohon yang terdapat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan ayang ada dalam paspor, maka harus segera diganti;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapat denganQaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :falas be sie Ape yl gle abel G puatArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
9 — 7
ule ole p ato aw leo I 5 >Artinya : Menghindari kerusakan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebihmaslahatDan dalam Kitab Asbah wan Nadhoir halaman 128 yang juga diambil alih sebagaipendapat majelis, mengatakan;Loyd Yolo Sl lcd oigh oolraArtinya :Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;Hadist Nabi Saw yang berbunyi sebagai berikut;loleas oly loxS ls adls 9 aud y 50 yi yo pS Elo 3pan sf 9 Lw8 9 yoy Vi ad ad YSArtinya : Jika datang kepadamu seorang (yang minta dikawinkan) yang engkauridha
17 — 0
Pasal 6 UndangundangNomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentangPencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitabAsybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :do ak ave Le yl as aley aArtinya: Pemerintah dalam =mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon
8 — 0
, 4 od L e Penetapan Nomor 0022/Padt.P/2018/PA.KbmHalaman 7 dari 9 halamanArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
14 — 2
Artinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
12 — 3
Pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, danSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, sertasesuai pula dengan Dalil Syari dalam Kitab A/ Asybah wan Nadhaair halaman83 diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2019/PA.Kbm,Halaman 7 dari 10 halaman.doch baie Le dl de ply) GyeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;maka perubahan identitas nama
18 — 13
Bukhary)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqlytersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fighiyah dalamkitab AlAsybah wa AnNazha ir halaman 128 sebagai berikut:arbaol L beic ate JI gle plo Vila fasArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengankemashlahatan.Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2018/PA.Tgr9Menimbang, bahwa demi mengedepankan
19 — 3
:arbacdl bogie ac Jl de ployl 9 aiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbagan di atas, makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 tahun
11 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi : , ty .dowakl bau LES, oF ale ae as a od L i Artinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Penetapan NomorHalaman 8 dari 10 halamanMenimbang
18 — 2
: / uf ae) ' 2 Penetapan Nomor : 0110/Pat.P/2016/PA.Kbm.Halaman 7 dari 9 halamanArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan diperintahkan kepada paraPemohon untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor
9 — 2
=Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu. permohonan ParaPemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang