SAAD tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UURINomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;ATAUHal. 6 dari 17 hal. putusan No. 7/PIDANAK/2017/PT.SMRKEDUABahwa Anak M. ADI YANSYAH Als ADI Bin M.

SAAD tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UURINomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2017yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan:1. Menyatakan bahwa Anak M. ADI YANSYAH ALS. ADI BIN M.

SAAD terbuktibersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangHal. 9 dari 17 hal. putusan No. 7/PIDANAK/2017/PT.SMRNarkotika jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan PidanaAnak sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Anak M.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 ayat (1) ke3, ke4, dan ke5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2)KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak;Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSANAK/2021/PT BNAMembaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsatanggal 15 Juli 2021No.Reg.Perk :PDM09/LNGSA/Eoh.2/06/2021, danmeminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa danmengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai

Menyatakan anak FATHIR ALKHALIQ Bin DODI HENDRO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencuriandengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4,dan ke5 KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU RI No. 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;2.

Juli 2021 Nomor 5/Pid.SusAnak/2021/PN Lgs beserta Laporan PenelitianKemasyarakatan dan semua buktibuktinya, Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Langsa yangmenyatakan Anak telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4 dan ke5 KitabUndang Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem

;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut adalah selaras denganazas yang terkandung dalam sistem peradilan pidana yang dianut dan tercermin dalamKUHAP dimana pada prinsipnya sistem pembuktian menurut undangundang secara ;negative (negatifief wettelijike bewijs theorie) menentukan bahwa Hakim hanya bolehmenjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukanoleh undangundang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakim terhadapeksistensinya alatalat

bahwa berdasarkan faktafakta hukum di persidangan yang diperolehdari keterangan saksi Bambang Sulistiyono, saksi wasis dan saksi Haryanto bin Yasir bahwabarang bukti tersebut adalah milik saksi Haryanto bin Yasir, oleh karenanya berdasarkanketentuan pasal 44 ayat (2) KUHAP dan pasal 194 KUHAP haruslah dikembalikan kepadasaksi Hariyanto bin Yasir;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebin dahuludipertimbangkan hal sebagai berikut :Menimbang, bahwa asas pemidanaan di dalam sistem

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 330.500, (tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor 9/G/2021/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dan disampaikandalam persidangan secara elektronik (eCourt) dengan penyampaian SalinanPutusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi PengadilanTata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021; Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Pembanding/

;Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan MemoriBanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (eCourt)sebagaimana ternyata dari Memori Banding tertanggal 03 April 2021.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor9/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 17 Maret 2021;Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk melaksanakan inzage secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;TENT ANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukandalam pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPutusan Nomor 127/B/2021/PTTUN.SBY.Halaman 12 dari 20 halamanSemarang

Halaman 1 dari 11Bahwa sekitar tahun 2014, Pemohon telah mengajukan permohonanpenerbitan Paspor, sehingga terbitlan Paspor dengan nomor A7991753,atas nama Hermantino, lahir di Malaysia pada tanggal 05 Juni 1986;Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan perubahan datadi Paspor di kantor Imigrasi atas nama Hermantino, lahir di Malaysia padatanggal 05 Juni 1985, akan tetapi ditolak oleh sistem imigrasi karenapemohon telah memiliki Paspor atas nama Hermantino, lahir di Malaysiapada tanggal 05

selainmengajukan bukti Surat, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orangSaksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut:Saksi Amal; Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohonakanmengajukan penerbitan Paspor yang baru; Bahwa pemohon tidak ingin merubah namanya tetapi Pemohon inginmengajukan perubahan data di Paspor di kantor Imigrasi atas namaHermantino lahir di Malaysia pda tanggal 5 Juni 1985 akan tetapi ditolakoleh sistem

Halaman 3 dari 11 Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohonakanmengajukan penerbitan Paspor yang baru; Bahwa pemohon tidak ingin merubah namanya tetapi Pemohon inginmengajukan perubahan data di Paspor di kantor Imigrasi atas namaHermantino lahir di Malaysia pda tanggal 5 Juni 1985 akan tetapi ditolakoleh sistem imigrasi karena Pemohon telah memiliki Paspor atas namaHermantino lahir di Malaysia pada tanggal 5 juni 1986; Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai pelaut; Bahwa

dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi, masingmasing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Sulfe Hendi, ST.Benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian BPKBsepeda motor Yamaha.Benar pencurian itu terjadi pada tanggal 21 Mei 2013 bertempat di kantor PT.BAF (Busan Auto Finance) Cabang Tanjungpinang tepatnya di ruangan AdminLantai I.Benar saksi melakukan fisik BPKB yang ada didalam laci brankas penyimpananBPKB dan disesuaikan dengan jumlah yang ada di sistem

Gatot Subroto No.10/11 Km. 5 bawahTanjungpinang yang bergerak dibidang pembiayaan pembeliian sepedamotor khusus Yamaha.e Benar setelah dilakukan pengecekan fisik BPKB yang ada ada didalam lacibrankas dengan jumlah didalam sistem komputer yang berselisih 4 (empat)buah BPKB asli sepeda motor Yamaha yang mana seharusnya jumlah fisikBPKB yang ada didalam brankas tempat penyimpanan BPKB sama dengansistem komputer.e Benar BPKB yang hilang tersebut atas nama : Carles Damanik, atas namaImam Sarwadi, atas

BAF.Benar setelah dilakukan pengecekan fisik BPKB yang ada ada didalam lacibrankas dengan jumlah didalam sistem komputer yang berselisih 4 (empat)buah BPKB asli sepeda motor Yamaha yang mana seharusnya jumlah fisikBPKB yang ada didalam brankas tempat penyimpanan BPKB sama dengansistem komputer.Benar saksi bekerja sebagai staff admin yang bertugas melelang motor,penginputan data motor tarikan, release BPKB, go life aplikasi dan auditBPKB.Benar saksi tidak ada lagi mengeceknya karena saksi sudah yakin

Nomor 12 Tahun1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman sebagaiamana dalamDakwaan Pertama;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hj. Hajra Binti H.Puang Paki dengan pidana penjara selama lamanya 4 (empat)bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dan dengan perintahterdakwa tetap ditahan dalam Kota Sidenreng Rappang;3.

No. 12Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman sebagaiamanadalam Dakwaan Pertama ;3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hj. Hajra Binti H.Puang Paki selama lamanya 4 (empat) bulan dan dendasebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu)bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahandalam Kota Sidenreng Rappang ;4.

No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanamandan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;MENGADILI1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal5 Februari 2018 No. 327 / Pid.Sus / 2018 / PNSdr. Yangdimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan,yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan terdakwa Hj. Hajra Binti H.

Sedangkan AJI : TUN TASTOS berisimengenai Tuntunan Total Amniah (TAS) Sistem atau solusi 8 problemamniah, Sistem sel terputus, yang terdiri dari system alat komunikasi,system komunikasi yang aman, system pengamanan pascapenanngkapan, system penanganan personal yang dipelihara musuh,system penanganan infiltrasi musuh, system penanganan personal yangberbalik memihak musuh, system pengamanan kegiatan, sistempenanganan personal, dan ystem pengamanan markas.

Bahwa organisasi Jamaah Islamiyah telah dilarangolehPemerintah Indonesia pada sekitar akhir tahun 2008 melalui beritayang ada di televisi maupun dikoran, karena organisasi JamaahIslamiyah adalah organisasi yang ingin merubah sistem Demokrasipancasila yang ada di Indonesia menjadi sistem yang sesuai denganSyariat Islam dan itu telah melanggar hukum di Indonesia."

Bahwa pendapat Saksi baik secara pribadi maupun organisasijamaah Islamiyah yang Saksi ikuti terkait dengan sistem Demokasi yangditerapkan di Indonesia tidak sependapat dan wajib diperangi karenatidak sesuai dengan Syariat Islam, sedangkan Masyrakatnya yangmasih mendukung Sistem Demokrasi Wajib di Dakwahi supaya akantetapi dalam situsai dan konsidi yang tdak memungkinkan untukmemerang!

dikarenakan masih lemah yang mana tidak mungkinmemerangi sistem pemerintahan maka yang dilakukan adalahmendekati umat islam yang menjadi pelaku sistem demokrasi untukmenjaga nilai nilai perjuangan tetap bisa dilakukan walaunpun secaralambat.Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.7.

Bahwa yang Saksi tahu, pergerakan yang dilakukan oleh anggotaJI menggunakan sistem SELTER (Sel terputus) sehingga realitaoperasionalnya Saksi sama sekali tidak mengetahui karena Saksisebagai ustad di pondok saja..

Pemproses, AdministrasiKredit dan Sistem InformasiDebitur : Prastiwi Handayani, SE dan Sugiarto7.

;Bahwa setahu saksi cara yang dilakukan oleh terdakwa Sugiarto dalampenyalahgunaan kredir tersebut dengan cara sistem domplengan dansistem topengan;Bahwa On The Spot harus dilaksanakan dan diatur dalam KeputusanDireksi PD BPR BKK Demak Kota mengenai Standar OperasionalProsedur dan Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PD BPR BKK DemakKota Kabupaten Demak;Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan pertama kali terdakwaSugiarto menyalahgunakan kredit dengan sistem domplengan maupunsistem topengan,

Melakukan pencatatan pada sistem komputer segala sesuatu yangberkaitan dengan debitur (melakukan pencatatan terhadap debiturbaru di dalam sistem komputer untuk nomor anggota) ;2. Melakukan verifikasi akhir terhadap permohonan kredit kepada atasanuntuk diteruskan kepada Pimpinan Cabang (mengecek kebenarankelengkapan administrasi permohonan kredit dari debitur) ;3.

Sedangkan slipslip penerimaandan pengeluaran oleh teller diserahkan kepada Kasi pelayanan untukdisimpan;Bahwa buku Register Permohonan yang saksi buat tidak dimasukkandalam sistem komputer, entry data dilakukan ketika permohonan sudahdirealisasi yang bertugas memasukkan entry data adalah terdakwaSugiharto;Bahwa yang ada dalam buku Realisasi Kredit otomatis nanti akandimasukkan dalam sistem komputer karena setelah dientry agar uangbisa dicairkan melalui teller harus memaluli proses approve/ persetujuandari

Pemproses, AdministrasiKredit dan Sistem InformasiDebitur :Prastiwi Handayani, SE dan Sugiarto ;7. Customer Service,Administrasi Dan KYC Miftahul Choiri, S.IP.

Dokumen/Aflikasi Pembukaan Rekening Produk Dana/Pembukaan BukuTabungan dan Formulir Contoh tanda tangan Nasabah Perorangan;Dan akibat Formulir/Dokumen yang dipalsukan sistem komputerisasi PT.

Kode Transaksi (Kontran) 2301 akanmuncul di slip validasi secara sistem komputer apabila penarikandianggap sesuai ketentuan. Hal ini tidak bisa dimanipulasi atautidak dirubah pada sistem komputer, karena sistem komputer telahHal. 61 dari 95 hal. Put. No.2095K/Pid.Sus/2008diprogram secara khusus oleh IT Bank Mandiri. Dilihat dari 12slip kwitansi penarikan (satusatunya paket bukti padapersidangan) yang menggunakan kode transaksi 2301 sudahsesuai dengan ketentuan Bank Mandiri.

PemohonKasasi/Terdakwa tegaskan lagi bahwa apabila identitas nasabahtidak sesuai dengan aplikasi data komputer Bank Mandiri, makasegala transaksi ditolak oleh sistem komputer dan validasi tidakmungkin tercetak pada slip penarikan, tetapi bukti persidangan (12slip kwitansi seolaholah tercetak). Selain itu, apabila tandatangan nasabah tidak sesuai dengan buku tabungan aslinya/tandatangan nasabah tidak sesuai dengan aplikasi pembukuan di BankCabang Penerbit, maka secara sistem komputer ditolak.3.

Bahwa sistem komputerisasi pada Bank Mandiri baik secara operasional atautransaksi harian sudah memiliki sistem yang ketat yg diatur dengan sistemkomputerisasi induk Kantor Pusat dengan menggunakan InternasionalTechnologi (IT), dan setiap menu dan fungsi yang ada dalam komputer padaBank Mandiri tidak dapat dirubah tanpa ada ketentuan dari Direksi KantorPusat atau dari IT Kantor Pusat.e.

No.2095K/Pid.Sus/2008nasabah dengan slip penarikan fiktif, merupakan sebuah kenyataan yang tidakmungkin dilakukan dalam sistem Bank Mandiri dengan menggunakanTeknologi IT dan Sistem eMas. Dengan slip fiktif tersebut maka komputer akanmenolak permintaan tersebut. Kalaupun Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukanapproval tentunya atas permintaan Head Teller.

Simseremeceeecetseerees tanggalmembenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili lj 2ul9 dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan dik Peaat ; hob Aytersangka membubuhnkan tanda tangan Nat yeTersangk :Cheeta WinesPUTUSAN PENGADILAN PELAKSANAAN HUKUMANKurunganDendaPerlakuan barang buktiBiaya perkaraTanda tanganPanitera

AY pada haridiberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, WM. tanggal V2. ee Wh. havsseaces 20.2 pukuluntuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya OO Wib. Jddibawah ini : Demikianlah Berita Acara Pem@fksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benamya mengingat sumpah jabatan pada saatsekorang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar aes han, tanggal,bulan serta tahun tersebut di atas. a ) oor RES SOR eeS ae I Py ik PpOTT es Are .

IURIE VRABIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengakses computer dan/atau sistem elektronik untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat merugikan orang lain ;

IURE VRABIE secarasah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengakseskomputer dan/atau sistem elektronik untuk memperoleh Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang dapat merugikan orang lain sebagaimanadiatur dalam Pasal 46 Ayat (2) jo. Pasal 30 Ayat (2), Pasal 36 jo. Pasal 51 Ayat (2)UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elekronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalamDakwaan Keempat Penuntut Umum;2.

24 Pebruari 2016, atau setidaktidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2016, bertempat di ATM BNI ID.S1ELGAO04JT Inn Kuta Beach Bali, atau setidaktidaknya di tempat lain dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, yangmenyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hakatau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransferHal.5 dari 81 hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Dps.informasi elektronik dan/atau dokumen elektonik kepada sistem

SLELGAO4JT Inn Kuta Beach Bali,atau setidaktidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan NegeriDenpasar, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut sertamelakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakseskomputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar,menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, yang mengakibatkankerugian bagi orang lain, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan caraantara lain sebagai berikut :

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukummengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun;3. Unsur dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik;A. Unsur yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain;5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan;Ad.1.

IURIE VRABIEtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaturut serta mengakses computer dan/atau sistem elektronik untukmemperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapatmerugikan orang lain ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. ION IABANJI dan terdakwa2. IURIE VRABIE masingmasing dengan pidana penjara selama 2(dua)tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(Satu miliar rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan;3.

perkara perceraian tidakberhasil, maka untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dilakukan tertutupuntuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Pemohon yangtelah terdaftar dengan register perkara Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Sak, tanggal14 Juni 2021 yang dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahansebagaimana yang termuat dalam perubahan permohonan Pemohonsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikanmenyampaikan jawabannya yang diunggah dalam sistem

Membebankan biaya perkara sesuai hukum;Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik yangdiunggah ke dalam sistem informasi pengadilan dan telah diverifikasi KetuaMajelis,yang mana Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalilpermohonannya semula;Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik yangdiunggah ke dalam sistem informasi pengadilan dan telah diverifikasi KetuaMajelis yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya:Bahwa untuk menguatkan dalildalilnya, Pemohon mengajukan

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan RumahTahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4)KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwaharuslahdikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan hukumyang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pulaTerdakwa diperintahkan tetap ditahan ; Menimbang, bahwa sistem

pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendammelainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ; Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslahmempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupunrasa keadilan di masyarakat (social justice) ; Menimbang, bahwa pada hakekatnya undangundang telah menentukan bahwabatasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai legaljustice

Pasal 37 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem BudidayaTanaman;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifki Hidayat Als Rifkidengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulankurungan; 3. Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning No.

Pasal 37 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; AtauBahwa ia Terdakwa Rifki Hidayat ALs Rifki, pada hari Minggu tanggal24 Januari 2016 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak tidaknya masih dalambulan Januari 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalamtahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Minas Pekanbaru Km.42 Minas JayaKecamatan Minas Kabupaten Siak, atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Wilmar sendirimendistribusikan pupuk yang berasal dari impor dengan sistem kerja ataumarketing yang sama dan penyimpanan serta gudang yang sama pula;Bahwa pupuk yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukanlah berasaldari PT. Wilmar, hal tersebut karena ciricirinya terasa lembab, warnanyamelekat di tangan karena kemungkinan dicampur zat pewarna, sertatidak dingin saat dicampur air; Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Sak14Bahwa kalau pupuk milik PT.

Dalam kaitan perubahandan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlahsesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara manapun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakanbagian dari sistem hukum di Indonesia.

dalam SukuSimabur, Jorong Ampang Gadang, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan IVAngkat, Kabupaten Agam, setelah itu pemeriksaan pun harus dilakukan pulaterhadap Fungsionaris Adat dan Institusi Pemenntahan setempat, sedangkanhal ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Hakim tingkat pertama dalamperkara ini, karena ranji keturunan tersebut bisa saja direkayasa oleh pihakpihak yang berperkara untuk memenangkan perkaranya, apalagi ranji tersebuttidaklah memenuhi syaratsyarat sahnya suatu ranji dalam Sistem

Hukum AdatAlam Minangkabau, di mana dalam Sistem Hukum Adat Alam Minangkabausyaratsyarat sahnya ranji bagi yang menganut Sistem Hukum AdatMinangkabau Datuk Tumanggung (Luhak Agam) adalah : Ranji tersebut haruslah dibuat di atas segel (materai Rp. 6.000,) ; Ranji tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Mamak Kepala Wanis ; Ranji tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Mamak Tungganai,MamakKepala Kaum, dan Buek Arek Setia Tangguah ;10 Ranji tersebut baru disahkan dan ditandatangani oleh Lembaga

Thamrin No. 1Jakarta Pusat atau setidaknya masih di dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawanhukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasielektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik oranglain yang tidak berhak, dengan caracara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Robert Danyel Sugijanto bekerja di PT. BCA,Tbk. yang beralamat alamat kantor JI. MH.

data perpajakan yang mempunyai nilai strategiHal. 6 Put.No.142/Pid.Sus/2020/PT.DKI.keuangan melalui email kepada pihak BCA yang tidak masuk terbatasdan kepada pihak diluar BCA tidak seizin atasan langsung yaitu saksiAndry Priguna selaku Vice President Adviser Unit Perpajakan/BiroPerpajakan dan saksi Raymon Yunarto selaku Senior Executive VicePresident Divisi Keuangan dan Perencanaan sehingga Terdakwa tidakberhak memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik kepada Sistem

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor280/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2020, yang berbunyisebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Robert Danyel Sugijanto terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajadan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapunmemindahkan atau) mentransfer informasi elektronik dan/ataudokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidakberhak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;.

terdakwa harus dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sehinggasepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masapenahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjarayang dijatuhkan tersebut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan hukumyang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pulaTerdakwa diperintahkan tetap ditahan iMenimbang, bahwa sistem

pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendammelainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ; Putusan No. 192/Pid.B/2011/PN.Skg Page 1112Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslahmempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupunrasa keadilan di masyarakat (social justice) ; Menimbang, bahwa pada hakekatnya undangundang telah menentukan bahwabatasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan