Selanjutnyasetelah dilakukan musyawarah (baik di tingkat kecamatan yangmelibatkan unsur MUSPIKA setempat dan di tingkat kabupaten yangmelibatkan unsur dinas terkait) untuk menyelesaikan permasalahan diGampong Balee Musa Kecamatan Bandar Baru dan diperolehkesimpulan Keuchik haruS mengundurkan diri karena melanggarsumpah/janji jabatan;Bahwa tanggal 5 November 2018 Tuha Peuet Gampong Balee MusaKecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya mengirim surat Nomor04/BE/2018 Lampiran Perihal Mosi Tidak Percaya

Karena banyak penyimpangan yang dilakukanoleh Penggugat, mosi tidak percaya dari masyarakat dan untuk meredam,menghindari halhal yang tidak diinginkan serta terganggunya ketertibandan ketentraman masyarakat dalam pelaksanaan roda pemerintahan danpembangunan di Gampong Balee Musa maka diterbitkanlah ObjekSengketa;Bahwa pada halaman 11 poin 11 Penggugat mengatakan mengapa SuratKeputusan Pemberhentian Penggugat ditanda tangani oleh Wakil Bupati.Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Pidie Jaya

Bukti T5Surat dari Tuha Peuet Gampong Balee Musa KecamatanBandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 04/BE/2018,Perihal Mosi Tidak Percaya, tanggal 5 November 2018, yangditujukan kepada Bapak Bupati Pidie Jaya C/g.

Tahun 2015tentang Pengesahan Keuchik Terpilin Gampong Balee MusaKecamatan Bandar Baru, tanggal 27 Maret 2015 (sesuaidengan aslinya);UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(fotokopi dari fotokopi);Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentangPemerintahan Gampong (fotokopi dari fotokopi);Surat Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 700/286tanggal 21 Mei 2018 Perihal Pengiriman Laporan HasilPemeriksaan Khusus Nomor R.750/56/LHPKINSP/2018tanggal 16 Mei 2018 (Sesuai dengan aslinya);Surat Mosi

MUHAMMAD; Bahwa saksi menerangkan ia menjabat sebagai Camat Bandar Baru;Halaman 32 dari 47 HalamanPutusan Nomor 17/G/2019/PTUN.BNABahwa saksi tahu mosi tidak percaya timbul setelah rapatpertanggungjawaban dana desa yang dinilai masyarakat tidak transparanpenggunaannya;Bahwa saksi tidak ingat berapa orang yang hadir pada saat rapat tersebut;Bahwa saksi tahu hasil rapat terkait tidak ttansparan dana desa;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diam saja pada saat rapat;Bahwa Saksi tidak tahu terkait dana

N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Febrianto Mosi bin Agus Adam) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ira Mopangga binti Udin Mopangga) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Putusan Nomor 295 K/TUN/201710.11.12.Bahwa Surat Penyataan Sikap Mosi Tidak Percaya tersebut diawalidengan konspirasi/persekongkolan jahat yang sistemik dari orangorangtertentu. yang bermaksud melengserkan/pemakzulan terhadap diriPenggugat yang kemudian berproses sampai dikeluarkannya SuratKeputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat IIl sebagaimana tersebut diatas pada Objek Sengketa III;Bahwa baru kemudian pada tanggal 28 Januari 2016, ada pengaduan dari21 (Dua Puluh Satu) orang Anggota DPRD Kabupaten

Isnuriman Ismail, yang telah menandatangani SuratPernyataan Sikap Mosi tidak Percaya terhadap kepemimpinan Penggugatyang disampaikan langsung kepada Tergugat III;Bahwa tindakan faktual tersebut di atas berkelanjutan yakni Sdr.

Bahwa dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Karimuntidak pernah menerima surat pengaduan dari 21 orang Anggota DPRDKabupaten Karimun yang ada adalah Surat Pernyataan Sikap Mosi TidakPercaya yang ditandatangani oleh 20 orang Anggota DPRD KabupatenKarimun belum merupakan surat pengaduan sebagaimana yang sudahdiproses Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun;Bahwa surat Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya tanggal 28 Januari2016 yang ditandatangani oleh 20 (Dua Puluh) orang Anggota DPRDKabupaten Karimun

Putusan Nomor 295 K/TUN/201717.18.19.Bahwa menurut Penggugat perbuatan hukum berupa mosi tidak percayahanya diatur pada system ketatanegaraan Parlementer dalam KonstitusiRepublik Indonesia Serikat (KRIS) Tahun 1949 dan UUDS RI Tahun 1950sedangkan mosi tidak percaya tidak dianut dalam system ketatanegaraanNegara Republik Indonesia dalam UUD 1945 (sebelum maupun setelahperubahan yang ke IV) dikenal menganut system Presedensiil danhierarchies jenjang ke bawahnya yakni UndangUndang RepublikIndonesia

Dalam diktumnya Penggugat dinyatakan terkena sanksisedang seharusnya putusannya adalah berupa pemberhentian sementarabukan pemberhentian permanen/tetap sebagaimana Surat Putusan BadanKehormatan Nomor 01/PUTBK/III/2016, tanggal 14 Maret 2016 sebagaiObjek Sengketa III;Bahwa dalam surat Pernyataan Sikap Mosi Tidak Percaya tanggal 28Januari 2016 tersebut di atas terdapat 6 point materi muatan yangdikemukakan sebagai alasan yaitu tentang tidak mampu memimpin, seringmembuat kegaduhan, Jarang berkomunikasi

Pada saat unjuk rasadilakukan, para pegunjuk rasa menyerahkan 1 (satu) surat yangditandatangani Tergugat dan Tergugatll, yang pada pokoknyamenyatakan "MOSI TIDAK PERCAYA DENGAN KEPEMIMPINANYANG ADA SEKARANG & MEMINTA ADANYA PENGGANTIANSELURUH JAJARAN DIREKSI GUNA MENYELAMATKAN ASSETASSET RS HUSADA".Bahwa pada tanggal 29 April 2009, salah seorang dari Direksi RSHusada, dalam hal ini Dr.

Bahwa oleh karenanya hanya menyampaikan aspirasi ke manajemen, danoleh karena tidak ada aturan perundangundangan yang mengaturpenyampaian aspirasi dan dengan pertimbangan ini adalah Rumah SakitHusada, para Tergugat dan pengurus Sekar Husada lainnya menempuhcara seelegant mungkin, hingga pelayanan tidak terganggu.10.Bahwa perihal surat mosi tidak percaya ditandatangani oleh para Tergugat11sesuai dengan kapasitas jabatannya di Serikat Karyawan Husada sebagaiKetua dan Sekretaris atas landasan keputusan

melakukan unjuk rasa tanpa memberitahukan maksud dan sebabSEDAD AShecscwscsence " karena sesuai bukti T2.a s/d T2.d sebagai Ketua danSekretaris Serikat Karyawan Husada telah beberapa kali melayangkan suratuntuk berunding dan duduk bersama membahas tuntutan Karyawan, namuntidak ada respon yang baik, pernah ada perundingan Termohon Kasasi/semula Penggugat langsung ketok palu sambil berucap : "Kita sepakatuntuk tidak sepakat' hal ini diakui Termohon kasasi/semula Penggugatdalam gugatannya.Bahwa mengenai Mosi

karenanya gugatan error in objecto.3: D alam Pokok Perkara Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan faktafakta dalampersidangan dengan menyimpulkan bahwa Terbanding/Penggugat tidak terbuktimelakukan pelanggaran kode etik dan sumpah Jabatan sebagai anggota DPRDKabupaten Karimun;Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan saksisaksi dariPara Tergugat J/Pembanding I,Tergugat I/Pembanding II,TergugatIH/Pembanding III, bahwa Penggugat/Terbanding telah melakukan kesalahan dantimbulnya surat mosi

Penggugat/Terbanding sebagaiKetua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun masa jabatan 20142019 diaturdalam UndangUndang Nomor: 17 Tahun 2014 yo Peraturan Pemerintah Nomor: 16Tahun 2010 yo Peraturan DPRD Kabupaten Karimun Nomor: 1 Tahun 2016 tentangperubahan pertama Peraturan DPRD Kabupaten Karimun Nomor: 1 Tahun 2014;Menimbang,bahwa Pemberhentian Penggugat/Terbanding sebagai Ketua DewanPerwakilan Daerah Kabupaten Karimun masa jabatan 20142019 di awali karena tanggal28 Januari 2014 adanya Surat Mosi

PeresmianPemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun atas namaH.MUHAMAD ASYURA, SE,M.MP masa jabatan 20142019;Menimbag, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalahKeputusan Tergugat I/Pembanding I Tergugat II/Pembanding II, Tergugat I/PembandingIH, meskipun merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi proses penerbitannyaterkait dengan Ranah Politik Ketatanegaraan yaitu proses peresmian pemberhentianKetua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun yang berasal dari Mosi

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Alfin Rumbia bin La Mosi Rumbia) dengan Pemohon II (Titin Buton binti Efendi Buton) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 0208 di Desa Waemorat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru; ;

Bahwa Pemohon dengan seorang lakilaki bernama Ambo Senengbin Fattani telah menikah secara syar pada tahun 1952 di Tosewo Wajo,Desa Botto,Kecamatan Takkalala Kab.Wajo dan dinikahkan oleh Imam yang bernama Syahbul (almarhum), yang menjadi wali nikah ayahkandung Pemohon bernama Husen (almarhum) yang disaksikan dua orang saksi masingmasing bernama Mosi (almarhum) dan Tjolli (almarhum) dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat;2.

dapat dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Ambo Senengbin Fattani telah melangsungkan pernikahan di Tosewo Wajo, Desa Botto,Kecamatan Takkalala Kab.Wajo, pada tahun 1952, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Husen (almarhum), yang ijab kabulnyadiwakilkan kepada Imam yang bernama Syahbul (almarhum), denganmaskawin berupa Seperangkat Alat Sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksimasingmasing bernama Mosi

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Husen (almarhum), yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imamyang bernama Syahbul (almarhum) dengan maskawin berupaseperangkat alat sholat, serta dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masingmasing bernama Mosi (almarhum) dan Tjolli (almarhum) ; Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan AmboSeneng berstatus perjaka; Bahwa antara Pemohon dan Ambo Seneng tidak ada hubungankeluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahanPemohon

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yamin Ladju bin Yunus Ladju) kepada Penggugat (Nurnaningsih I.K Mosi binti Isi K.Mosi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp941000,00 (

Mosi dengansaksisaksi nikah bernama Gowan Pakaya dan Ceni Ishak.2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme.3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus jejakadalam usia 17 tahun dan Pemohon berstatus perawan dalam usia16 tahun.4.

Mosi. Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Pemohon Il.

pengelolaan danagampong tahun 2016; Selama 16 (enam belas ) bulan menjadi Kechik sudahbeberapa kali disidangkan oleh oleh aparatur Gampongterkait perselisihan dengan masyarakat; Dalam mengambil kebijakan sering mengabaikan atautidak melibatkan aparatur Gampong terutama TuhaPeut Gampong, yang bermuara pada pengunduran di 8(delapan) orang tuha peut; Memotong uang saku Direktur BUMG dalam mengikutipelatihan;Dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugatselaku Keuchik, dan juga terjadinya mosi

Mosi tidak percaya terhadap H.T. Arbet sebagai KeuchikKrueng Batu oleh sebanyak 750 orang warga masyarakat atauseluruh warga masyarakat yang dewasa kecuali keluarga dariH.T. Arbet;Halaman 20 dari 43 HalamanPutusan Perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.BNAe. Dikhawatirkan akan terjadi anarkis dan pertumpahan darah diGampong bila tidak dilakukan pemberhentian H.T. Arbetsebagai Keuchik Kreung Batu;f.

/G/2017/PTUN.BNAberupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dandisesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya di Persidangan tersebut, dan telahdiberi tanda T1 sampai dengan T13 sebagai berikut;1.Bukti T1Bukti T2Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Surat Nomor 002/THP/2017, tanggal 21 Agustus 2017,perihal Pengunduran diri Anggota Tuha Peut, (Fotokopisesuai dengan Aslinya);Notulen Rapat tanggal 25 Agustus 2017, (Fotokopi sesuaidengan Aslinya);Surat Mosi

LEO SAPUTRA Menerangkan bahwa Penggugat diangkat sebagai Keuchik Krueng Batupada Bulan April 2017; Menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Keuchik KruengBatu sekitar Bulan September 2017; Menerangkan bahwa ada sebagian masyarakat Krueng Batu yangmembuat mosi tidak percaya yang ditujukan kepada kepemimpinanPenggugat sebagai Keuchik Krueng Batu; Menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lorong diGampong Krueng Batu; Menerangkan bahwa saksi tidak mengatahui alasan Tuha PeutGampong Krueng

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 telah ada Surat Mosi Tak Percayadan Permohonan Pemberhentian saudara H.T Arbet Banta sebagai Keuchikdefinitif Gampong krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten AcehSelatan (vide Bukti T3);4. Bahwa pada tanggal 22 September 2017 telah ada Surat Usulan PejabatKeuchik Krueng Batu, dari Camat kluet Utara ditujukan kepada Bupati AcehSelatan (vide Bukti T8);5.

141/429/DPMK/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang PemberhentianReje dan Pengangkatan Bedel Kuala Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah,diterbitkan dan/atau dikeluarkan bertentangan dengan mekanisme dan prosedurserta meteriil/substansi peraturan perundangundangan yang berlaku saat ini :1.1 Masyarakat Kampung Kuala Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengahmenuntut pemberhentian Saudara SARIPUDIN dari jabatan sebagai RejeKuala Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah kepada Bupati AcehTengah atas dasar mosi

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2)huruf g Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentangPemerintahan Kampung, Bupati Aceh Tengah memerintahkan InspektoratKabupaten Aceh Tengah untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadapKampung Kuala Kecamatan Bintang guna memastikan dan membuktikandugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh SaudaraSARIPUDIN selaku Reje Kuala dalam pengelolaan keuangan kampungsebagaimana yang dilaporkan oleh masyarakat Kampung Kuala dalamtuntutan mosi

pemberhentian Reje situasinyamencekam, dan pada tanggal 3 dan 4 Juni 2020 merupakan puncak krisiskepercayaan dalam masyarakat, dan jika tidak cepat ditangani maka akan menjadikonflik yang meluas dalam masyarakat, terutama terhadap Reje Kuala dan setelahpemberhentian reje Kuala I, keadaan masyarakat sudah mulai memberikankepercayaannya terhadap pemerintahan di kampung tersebut;Bahwa, syaratsyarat yang saksi persiapkan untuk pemberhentian Reje yaitu Secaraadministrasi, Saksi mempersiapkan : Surat Mosi

tidak percaya, danbahwasanya mosi tidak percaya itu. tidak bisa langsung ditindaklanjutipemberhentiannya sebelum dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat.Kemudian Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati Aceh Tengah, lalu Bupati AcehTengah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadapdugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat Kampung Kuala I, sehinggameminta Reje Kampung Kuala untuk diberhentikan.

Setelah mencermati berkasnya danmelihat aturan yang berlaku, bahwasanya sudah ada laporan mosi tidak percayadan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat, berdasarkan ini kami langsungHalaman 26 dari 42 HalamanPutusan Perkara Nomor 27/G/2020/PTUN.BNAmembuat draft, yang diajukan secara berjenjang kepada Sekretaris, Pimpinan,Bagian Hukum, Asisten, Sekretaris Daerah, dan sampai ditandatangani oleh BapakBupati;Bahwa, pengawasan secara formal tentang pemberhentian, sudah terpenuhi.

Memberi izin kepada Pemohon (Muharam bin Mosi) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Ulmia binti N. Ahaepa) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;