dikabulkan ; Menimbang, bahwa dalam petitum No.5 Penggugatmemohonkan agar menghukum para Tergugat I, II dan III untuk menyerahkankembali kioskios tersebut diatas dalam keadaan kosong, memerintahkanTergugat untuk melakukan pengalihan hak atas kioskios kepadaPenggugat, pertimbangan majelis hakim sebagai berikut ; Hal.70 Putusan.No.198/Pdt.G/2010/PN.Jkt.UtMenimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mendalilkan 4(empat) unit kios No.128 Blok.A lantai Il, No.045 Blok.D lantai I, No.056Blok.A lantai II dan kios No.III

yang timbul selama dalam pengelolahanHal.71 Putusan.No.198/Pdt.G/2010/PN.Jkt.UtTergugat terhitung sejak tahun 1992 sampai kioskios tersebut dipakaidan atau dipergunakan oleh Penggugat, pertimbangan Majelis Hakimsebagai berikut ; nn one anon nnn ncn nce sence ccncnncnaeMenimbang, bahwa telah terbukti dipersidangan dan dibenarkanoleh Tergugat , bahwa sejak Penggugat membeli piutang/cessie berikutdengan jaminannya yaitu kioskios No.128 Blok.A lantai Il, No.045 Blok.Dlantai , No.056 Blok.A lantai II, No.III

Arihadi ;Foto copy Surat NO.285/A/K/VIII/O7 perihal: Peringatan tgl. 28Agustus 2007 ;Foto copy Surat No.289/A/D/K/VIII/2007 perihal: Tanggapan SuratPemohon dan Peringatan II tgl. 30 Agustus 2007 ;Foto copy Surat No.297/A/K/IX/07 perihal: Surat Peringatan Ill tgl.05 September 2007 ;Foto copy Surat Persetujuan No.224/A/K/VIII/O6 tgl. 01 Agustus2006 perihal: Mobil Kijang B 8829 PB ;Foto copy Surat No.III/A/BKA/IV/2007 tgl. 2 April 2007 perihal:Tagihan ;Foto copy Penetapan Sekestrasi No. 139/Pdt/P/2008

Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No.III/Palmerah dahulutercatat atas nama THOMAS LUNDI HALIM DAN ADIWIBAWA HALIM,terbit pada tanggal IIO81973. sesuai Gambar Situasi tgl. 27111970 No.3/2409 seluas 2.657 M2, diberi tanda T.T.IV1 ;2. Fotocopy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No.III/Palmerah tercatatatas nama . HERMANTO WIBOWO, 2. HERMAN TAMBAYONG DAN 3.HERMAWAN TANUDJAJA, terbit pada tanggal IlO81973, sesuai GambarSituasi tgl. 271 II970 No. 3/2409 seluas 2.657 M2, diberi tanda T.T.IV2 ;3.

Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.III/1997/Eks,tanggal 7 Agustus 1997 jo. No.297/Pdt/1997 DKI tanggal 31Agustus 1987 jo. No. 252/Pdt.G/1985/PN.JKT.PST.;6. Menyatakan Terbatah dan Turut Terbantah telah melakukanperbuatan melawan hukum;7. Menghukum Turut Terbantah untuk menyerahkan tanah di JI. K.H.Mas Mansyur No.140 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan TanahAbang Jakarta Pusat kepada Pembantah dalam keadaan kosongdan tanpa beban apapun;8.

Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.III/1997/Eks,tanggal 7 Agustus 1997 jo. No.297/Pdt/1997 DKI tanggal 31Agustus 1987 jo. No. 252/Pdt.G/1985/PN.JKT.PST.;Halaman 21 dari 54 Hal Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT.DKI6. Menyatakan Terbantah dan Turut Terbantah telah melakukanperbuatan melawan hukum;7. Menghukumturut Terbantah untuk menyerahkan tanah di Jl.

Bahwa dasar hukum pemberlakuan suatu peraturan adalah UUD 1945 besertapenjelasan dan perubahanperubahannya serta Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundangundangan.

Pekerjaan : Wiraswasta;Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum UMARLAILA,SH,MH dari Lembaga Bantuan Hukum Palopo (LBHPalopo) yang berkantordi Jalan Anggrek Blok D No.4 Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara KotaPalopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2018 yang sudahHalaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor.297/Pid.B/2018/PN Plpdidaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palopo20 Agustus 2018,dibawah register No.III

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.III.2002/235tanggal 1102003 mengenai penamhahan jangkawaktu perjanjian yakni 1 (satu bulan) terhitung sejaktanggal 11022003 sampai dengan tanggal10042003.c.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000 berbunyi "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturanperundang undangan di bawah undang undang..

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNGls:1x2.1.3.1.41.5.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000, Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan PeraturanPerundangUndangan, menyatakan : " Mahkamah Agung berwenangmenguji peraturan perundangundangan di bawah UndangUndang".Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UndangUndangDasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan : "KekuasaanKehakiman merupakan kekuasaan yang =merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

.11 dan pipa kaca bekas pakai No.1.2tersebut diatas adalah benar mengandung sisasisa/residu Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Urine An.Putra Pratama Sihombing Bin Robert Sihombing No.II tersebutdiatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Urine An.Arifin Manik Bin Sarlik Manik No.III

Boyadi No.III dan urine an. ArdiansyahPutra o.IV tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftardalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Undangundang Republik IndonesiaNo.35 Tentang Narkotika.Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode Bi No.Il.1 dan kode B2 No Il.2serta Urine An. Heri Plantino No.

PERMENDAGRI) No. 17tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis PengelolaanBarang Milik Daerah dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan BarangMilik Daerah;Menimbang bahwa dengan demikian menjadi pertanyaan yangmendasar apakah Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 17tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 dapat dikatakan sebagai bagian dariPeraturan PerundangUndangan;Menimbang bahwa peraturan apa yang termasuk dalam peraturanperundangundangan telah secara jelas dapat dilihat pada Tap MPR No.III

Peraturan Daerah75Menimbang bahwa sejalan dengan Tap MPR No.III/MPR/2000,Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan PerundangUndangan ,Undang Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan Juga telah menjelaskan Jenis dan HierarkiPeraturan Perundangundangan khususnya pada pasal 7 Ayat(1) antaralain;a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945b. UndangUndang/Peraturan pemerintah Pengganti UndangUndang (perpu)c. Peraturan Pemerintahd.

Karena ia bukan suatu' peraturan perundangundanganmelainkan suatu tindakan TUN yang hanya menimbulkan suatu akibattidak langsung (Indroharto ,Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publikdan Hukum Perdata Bunga Rampai Tulisan Hukum Buku II terbitanLembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi NegaraBogorJakarta: 1999 hal 7879)Menimbang bahwa sejalan dengan apa yang disampikan olehIndoharto, SH tersebut dan dihubungkan pula dengan Tap MPR No.III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan

Advokat / Pengacara yangberkantor di Jalan Kelapapati Laut No.80 Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis( Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2014 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 25 September 2014 No: 106/SKK/TX/2014/PN.Bls) selanjutnya disebut sebagaiaan enn PENGGUGAT ;MelawanNy.ZURYATI Alias YUNEITI yang beralamat di Jalan Bantan No.III RT.02 RW.04Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, yang dalam hal inimemberi Kuasa kepada

RAKHMATULLAH HERIZA Bin HELMI No.III, Urine An.FRENGKY NATA SANDIKA Bin SAPRORI No.IV, dan Urine An. RONIIRAWAN Bin M.

peraturanperundangundangan, serta substansial tidak melanggar asasasas kaidahhukum yang mendasar dan tidak bertentangan serta melampaui/melebihiperaturan dasarnya (primary delegation) dan undangundang sebagai"primary delegation dari peraturan yang akan dibuat telahmendelegasikan dan atau mensubdelegasikan kewenangan tersebutkepada si pembuat peraturan yang lebih rendah;Bahwa dasar hukum pemberlakuan suatu peraturan pemerintah adalahUUD 1945 beserta penjelasan dan perubahanperubahannya sertaKetetapan MPR No.III

mengikut sertakan Lie POUW MIN, karena Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6414/Kamal, SuratUkur tanggal :1931999 No. 4638/Kamal/1999, luas4.441 m2 semula tercatat atas nama LIE POUW MIN terletak di Kampung Prepedan RT.002/RW.007Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada tanggal 2352000 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 1941999 No. 1.711.2/13/0903/06/07/AJUD/99;2 Bahwa sesuai Surat Pernyataan diketahui Lurah Tegal Alur, DUDUNG UI tanggal 1121998 No.III

Boyadi No.III dan urine an. ArdiansyahPutra No.IV tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No.35 Tentang Narkotika.Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode Bi No.Il.1 dan kode B2 No Il.2serta Urine An. Heri Plantino No.

Boyadi No.III dan urine an. ArdiansyahPutra No.IV tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina danHalaman 17 dari 94, Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Kisterdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No.35 Tentang Narkotika.Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode Bi No.Il.1 dan kode B2 No Il.2serta Urine An. Heri Plantino No.

RAKHMATULLAH HERIZA Bin HELMI No.III, Urine An.FRENGKY NATA SANDIKA Bin SAPRORI No.IV, dan Urine An.RONI IRAWAN Bin M. SALEH No.V, tersebut diatas adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika.

., tanggal 4 Januari 2021 dengan perbaikan sekedar mengenai redaksional pada amar putusan No.III yang berbunyi Dalam Rekonpensi yang seharusnya berbunyi Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

Boyadi No.III dan urinean. Ardiansyah Putra .IV tersebut diatas adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia No.35 Tentang Narkotika.Halaman 13 dari 109, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2015/PN.Kise Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode B1 No.II.1 dan kode B2 NoI.2 serta Urine An. Heri Plantino No.

Boyadi No.III dan urinean. Ardiansyah Putra o.IV tersebut diatas adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia No.35 Tentang Narkotika.Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode B1 No.II.1 dan kode B2 NoI.2 serta Urine An. Heri Plantino No.

Boyadi No.III dan urinean. Ardiansyah Putra o.IV tersebut diatas adalah benar mengandungHalaman 25 dari 109, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2015/PN.KisMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia No.35 Tentang Narkotika.e Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode B1 No.II.1 dan kode B2 NoIl.2 serta Urine An. Heri Plantino No.