Pasal 6:"Partai Golkar bersifat mandiri, terobuka, demokrasi,moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk, egaliter,serta berorientasi pada karya dan kekaryaan;Pasal 7 huruf d :"Partai Golkar bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyatdalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yangmenjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan,hukum dan hak asasi manusia;Pasa1 19 ayat (3) yo Pasal 20 ayat (3) :Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Daerah Provinsiberkewajiban: (a) melaksanakan segala ketentuan

ltrchfcs0f39fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid4529897 1972,Yurisprudensi Jawa barat tahun 19691972 hal 76 lquotesuatu gugatan menjadi kadaluarsa dalam waktu 30 tahun ;par listtextpardplainltrpar s15 rtlchfcsl af38 ltrchfcs039langl1057langfel1033langfenp1033insrsid452 9897hichaf39dbchaf0lochf39 tabpard ltrpars15qj fi7201i11440ri0sa200s1480simultlwidctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautols7ilvl2adjustrightrin01in1440itap0pararsid9638297contextualspace rtlchfcsl af38afs24ltrchfcsO 39fs24lang1057lang fel 033langnp1057insrsid45298 97Menurut ketentuan pasa1

yaitu memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan AgamaKendari untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada KUAKecamatan Jatiuwung, Kota Kendari sebagai berikut ;par pard ltrparqji1900110ri0sb120sal20s1360slmultlwidetlpartlhyphtx8640wrapdefaultfaautorin0O1lin0OitapOpararsid1311409 rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang0langfe1033langnp0 langfenp1033insrsid1311409charrsid1136953Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9tahun 1975 jo Pasa1

Putusan Nomor 1536/B/PK/PJK/2016Pemohon Banding jumlah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk TahunPajak 2008 seharusnya adalah sebagai berikut:Dasar Perhitungan Pajak Rp 5.066.841 .385,00PPh Pasa1 26 Rp 546.681.135,00Setoran Masa dan Tahunan (Kredit Pajak) Rp 546.681.135,00PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp NihilPenutupBahwa demikian Surat Permohonan Banding ini Pemohon Bandingajukan kepada Majelis yang terhormat, harapan Pemohon Banding semogauraian yang Pemohon Banding sampaikan yang

Khusus mengenai Hak Guna Bangunan, Pasa1 12 Permendagri No.3 Tahun1979 selanjutnya antara lain menetapkan:b. tanah yang bersangkutan dikuasai dan digunakan sendiri oleh bekaspemegang haknya.c. di atasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak yang didiami/digunakan sendiri. Apabila hendak dilakukan jual beli" atas tanahtanah itu, pasal 16 ayat (1)Hal. 21 dari 30 hal. Put.

yang dimaksud olehPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 1 angka 12;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwatindakan Pihak Turut Tergugat VI/Terbanding XII dalam menerbitkansertifikatsertifikat tanahtanah objek sengketa secara prosedural adalahbertentangan dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,Nomor 9 Tahun 1999 Juncto Pasa1

31 ayat (1) Peraturan Pemerintah,Nomor 24 Tahun 1997 Juncto Pasa1 1 angka 12 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3Tahun 1997;Menimbang, bahwa selain itu Pihak Turut Tergugat VI/Terbanding XII juganyatanyata telah melanggar "AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik" (AAUPYB), terutama asas kecermatan dalam upaya nenerbitkansertifikatsertifikat tanahtanah objek sengketa, karena riwayat asalusul57tanah Sertifikat tanah Hak Guna Bangunan (HGB), Nomor

lain.Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pengalihan yang dilakukan olehTergugat Cs tersebut oleh karena berdasarkan Pasal 1686 Kitab UndangUndang Hukum Perdata mengatakan : Pasal 1686 KUHPerdata : Hak Milik atas benda benda yang termaktubdalam penghibahan sekalipun penghibahan itu telah diterima secara sah,tidaklah berpindah kepada sipenerima hibah, selainnya dengan jalanpenyerahan yang dilakukan menurut Pasal 612, 613, 616 dan selanjutnya.Halaman 10 dari 26 hal Put Nomor 10/Pdt/2018/PT DKI30.31.32.Pasa1

Istilahmeminjam mengandung makna: ketentuan pelaksanaaneksekusi objek HT adalah Pasa1 224 HIR/Pasal 258 RBg jo.Pasal 14 UUHT. Seluruh jenis eksekusi dalam UUHT (eksekusiparat, eksekusi pertolongan hakim, dan eksekusi penjualan dibawah tangan) belurn berlaku karena belurn ada PeraturanPemerintah yang dimaksud oleh Pasal 26 UUHT.

semula Penggugat) yakin hal itu) oleh Pejabat Pajak yangbersangkutan dapat diterima untuk dilakukan proses pengolahan datasesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa tujuan dicantumkannya kolom permohonan dengan permintaanrestitusi pada SPT LB adalah untuk kesederhanaan guna mengurangibeban administrasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE15/PJ.22/1986 (vide bukti PK14),artinya Wajib Pajak tidak perlu lagi membuat permohonan tersendirisebagaimana disyaratkan Pasa1

Harvestindo Asset Management,tidak sesuai dengan Pasa1 102 ayat 1 Undang Undang Nomor 8Tahun 1995 : "Yang dilakukan setiap pihak yang memperoleh izin"dan setiap pihak yang memperoleh izin telah dijelaskan secara tegasdalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1995 diantaranya Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil ManajerInvestasi yaitu Pemohon Kasasi sebagai Wakil Perantara PedagangEfek (BUKTI P 4A) dan Pemohon Kasasi sebagai Wakil ManajerInvestasi (BUKTI P4B).Bahwa selain itu, Subtansi

ltrchfcsOf1insrsid12139297 sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian, makakepada rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1llangOlangfe 1057langnpOinsrsid12139297Penggugat rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1insrsid12139297dibebani wajib bukti dan Penggugat rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1langOlangfe 1057langnpOinsrsid 12139297telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, dan P.2, yang masingmasingberupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, makaberdasarkan pasa1

ltrchfcsOf1insrsid12139297 sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian, makakepada rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1llangOlangfe 1057langnpOinsrsid12139297Penggugat rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1insrsid12139297dibebani wajib bukti dan Penggugat rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1langOlangfe 1057langnpOinsrsid 12139297telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, dan P.2, yang masingmasingberupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, makaberdasarkan pasa1

Din (tetangga) yang menyatakan asal muasal tanah dan kedai kayudi desa Kedai Penteut, benar awalnya kepunyaan orang tua Tergugat yangselanjutnya dibeli Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 1980, karena ayah saksisebagai imam saat itu turut menandatangani surat jual beli yang dibawa sekretarisdesa, kemudian pada tahun 2000 kedai kayu di rubah menjadi ruko 2 lantaiparmanen yang saat ini dalam penguasaan Tergugat, dalam hal ini majelisberkesimpulan sesuai Pasa1 306 R.Bg.

yang dikuatkan dengan bukti P.1telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;tabpar pard qj fi7200ri0s1360slmult 1 widctlpartx720tlhyphtx8228aspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid93 11187 insrsid93 11187Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, maka dalil Gugatan Penggugat yangmenyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi pasa1

, atas nama Rachmadi Prayogo, terletak di Perum KaryawanWalikota Jakarta Utara, Jalan Hijau Daun Blok C/1 Nomor 7, KelapaGading Utara, Jakarta Utara;Hal ini berdasarkan Pasa1 21 ayat(1) Keputusan Menteri KeuanganRI Nomor 293/KMK.09/1993 yang berbunyi:Penyitaan atas barang jaminan dan/atau harta kekayaan milikpenanggung Hutang/Penjamin Hutang dilakukan apabila ketentuandalam Surat Paksa tidak dipenuhi oleh Penanggung Hutang/PenjaminHutang;10) Kemudian berdasarkan Pasal 23 Keputusan Menteri Keuangan

Perdata dan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;par Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat olehpejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatanpembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdatadan Pasa1

untuk pergi ke Bakauheni, denganmenggunakan mobil Truk Box Engkel MitsubishiDiesel yang mereka bawa tersebut.Bahwa Terdakwa tidak ikut mengantarkan mobilTruk Box Engkel Mitsubishi Diesel denganSaksi 3 dan Saksi 4, karenakan Terdakwameminta ijin kepada Saksi 1 dengan mengatakanBu, boleh saya berangkat dengan mereka,hanya 4 (empat) jam sajalumayan, untuktambahan, dan dijawab oleh Saksi 1 Tidakusah pergi, kalau) mau pergi sekalian tidakusah pulang.Bahwa pada saat sedang dipijat, Terdakwaditelepon oleh Pasa1

Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga NominalYang Dikenakan Bea Meterai;par Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat olehpejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatanpembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasa1

WIBISONOWAHYUDI kepada Tergugat I & II sebagaimana tertuang dalam :Akta No. 79 dan Akta No. 81 Tanggal 15 Oktober 2008, Tentang : PerjanjianPengakuan Hutang, Pasal 3 yaitu :"segala hak dan kewajiban Pihak kesatu yang timbul dari akta ini TIDAKDAPAT dialihkan/dipindatangankan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak lain tanpapersetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua "(c.escesscssecsseeseeseessecsaeceeseseeeeeesesesscaseaeeeseeseees Lihat Bukti T I, I & TT I& IT: 4 dan 5) ;Catatan :Berdasarkan Pasa1

halhal yang disampaikan oleh Penggugat dalamgugatannya tetapi tidak dibantah ofeh Turut Tergugat bukan berarti TurutTergugat mengakui serta merta, akantetapi karena sama sekali tidak adarelevansinya yarg tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang TurutTergugat.Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalildalii Penggugat dalamgugatannya yang pada intinya menyatakan "pelelangan atas objek jaminanHak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Penggugat seharusnyadidasarkan pada ketentuan Pasal 224 H1R/Pasa1