Ditemukan 2829537 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-01-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2351 K/PID.SUS/2016 Tanggal 11 Januari 2017 — AMING GOSAL alias AMIN GOSAL alias AMING alias AMING THIONO THUNGADI bin THIO GO MO
1233 — 522 — Berkekuatan Hukum Tetap
1233 — 522 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Makassar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka Majelis ... [Selengkapnya]
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, unsur Setiap orang adalah diperuntukkan baikbagi swasta maupun Pegawai Negeri / Pejabat yang mempunyai wewenang,lagipula dalam perkara a quo jumlah kerugian Negara sangat besar, yaituRp34.690.655.139,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh jutaenam ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);Bahwa disamping itu, Putusan Judex Facti / Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi memperbaiki pertimbangan hukum dan Putusan PengadilanTipikor
Register : 29-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 27-07-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 319/PDT/2014/PT.DKI Tanggal 24 Juli 2014 — PT.GOLDHILL >< YAYASAN KESEJAHTERAAN TABUNGAN DAN PENSIUNAN PEGAWAI PERTAMINA (YAKTAPENA) SEKARANG YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP) CS.
46 — 25
46 — 25
PT.GOLDHILL >< YAYASAN KESEJAHTERAAN TABUNGAN DAN PENSIUNAN PEGAWAI PERTAMINA (YAKTAPENA) SEKARANG YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP) CS.
YAYASAN KESEJAHTERAAN TABUNGAN DAN PENSIUNPEGAWAI PERTAMINA (YAKTAPENA) sekarang YAYASANKESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP), dahuluberalamat di Jalan Cikini Raya No. 113115 Jakarta Pusat, sekarangtidak diketahui alamatnya baik didalam maupun diluar wilayahRepublik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;2. NY.
Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768 K/PDT.SUS/2009 KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) TANJUNG PRIUK; LUSIA SITUNGKIR
44 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) TANJUNG PRIUK; LUSIA SITUNGKIR
PUTUSANNo. 768 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR)TANJUNG PRIUK berkedudukan di Jalan CempakaNo. 14, Kelurahan Rawa Badak, Tanjung PriokJakarta Utara , dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. M. Abdul Qohhar, SH., 2. Setio Budi., 3.Suherman., 4.
Kaperasi Pegawai Maritim Tanjung Priuk agar membayarkan kepadaahli waris Sdr. P. Nainggolan, Uang Pesangon, Uang Penghargaanmasa Kerja dan Uang Penggantian Hak Sesuai dengan ketentuanPasal 166 UU No. 13 Tahun 2003;2. Ahli waris Pekerja Sdr. P. Nainggolan agar dapat menerima haknyasebagaimana point! diatas;3. Para Pihak agar memberikan jawaban secara tertulis selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya Anjuran ini ;4.
Uang Penggantian Hak15 % x Rp. 22.000.000, Rp. 3.300.000, +TOTAL Rp. 25.300.000,(Dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)Bahwa guna menjamin hakhak Penggugat dalam mengajukan gugatan ini,karena Tergugat diragukan itikad baiknya, maka sesuai Pasal227 HIR, perlu diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat berupa seluruhinventaris milik Koperasi Pegawai Maritim KOPEGMAR) Tanjung Priukyang beralamat di JI. Cempaka No. 14 Tanjung Priok.
DALAM PROVISI1.2.Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;Meletakkan sita jaminan atas kantor Koperasi Pegawai MaritimKOPEGMAR) Tanjung Priok yang diketahui milik Tergugat yangbertempat di JI. Cempaka No.14 Tanjung Priok, Jakarta Utara.ll.
Rp. 3.300.000, +TOTAL Rp. 25.300.000,(Dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas gedung kantorKoperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) Tanjung Priok yang diketahuiadalah milik Tergugat, yang bertempat di JI.
Putus : 10-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 PK/Pdt/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 — KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KKPRI) vs TOTOK PUDJIYANTO
53 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KKPRI) vs TOTOK PUDJIYANTO
PUTUSANNomor 341 PK/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KKPRD,Para Pengurusnya:1 Drs. HR. Muzahid, M.HI., sebagai Ketua;Trianto, M.Pd., sebagai Wakil Ketua;Drs. H. Subai, M.Pd.I., sebagai Sekretaris;Ami Fahiba, sebagai Bendahara;Drs. Marfai, sebagai Pengawas;Nn nr FP W WNDrs. H. Nurhasan, M.HI, sebagai Ket.
Putusan Nomor 341 PK/Pdt/2013.melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:1Bahwa Penggugat adalah badan hukum koperasi yang didirikan dengan NomorBadan Hukum 5795/BH/H/85 tanggal 5 Oktober 1985, dan selanjutnya denganKeputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RepublikIndonesia Nomor 511/BH/PAD/KWK.13/III/97 tanggal 21 Maret 1997diadakanPengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai RepublikIndonesia "AlIkhlas
" Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya NomorBadan Hukum 5795/BH/II/85 (bukti P1);Bahwa sebagai badan hukum, Penggugat memiliki aset/kekayaan di antaranyaberupa 2 bidang tanah, yaitu:Tanah di Desa / Kelurahan Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo,Propinsi Jawa Timur, seluas 50.340 m, tercatat dalam Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 105, Surat ukur Nomor 196/17.11/2003, tanggal 19022003atas nama Penggugat/Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "AlIkhlas"Kantor Departemen Agama
, tercatat dalam Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 106, Surat Ukur Nomor 197/17.11/2003, tanggal 1902 2003atas nama Penggugat/Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia "AlIkhlas"Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya (bukti P3);Dengan demikian total lahan milik Penggugat adalah seluas 53.348 m?
atau 53 Ha;3Bahwa pada awalnya Penggugat berencana untuk membangun perumahankhususnya tipe kecil dan menengah di atas lahan tersebut khususnya bagianggota koperasi pegawai Departemen Agama, namun tidak menutupkemungkinan bagi pihak luar untuk dapat membelinya juga;Bahwa untuk merealisasikan keinginan tersebut, Penggugat kemudian mencaripartner yang dianggap cocok untuk dapat melaksanakan proyek pembangunanperumahan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan;Bahwa Penggugat kemudian bertemu
Register : 03-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 472/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 22 September 2016 — J.P.P.A.DJATIE HADINOTO >< YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA ( YKPP )
86 — 63
86 — 63
J.P.P.A.DJATIE HADINOTO >< YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA ( YKPP )
PUTUSANNo. 472/PDT/2016/PT.DKI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA(YKPP) sekarang melebur menjadi PERTAMINAFOUNDATION, yang beralamat di Jl. Sinabung TerusanJakarta Selatan, untuk = selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING / TERBANDING semulaTERGUGAT;: LAWAN:1.
KPTS010/R0000/9784 tanggal 2 Juni1997, pada point 4 pertimbangan menyebutkan bahwapengelolaan tanah YKPP di Kalideres tidak produktif karena tidakadanya peminat dari Pegawai/Pensiunan Pertamina, makadipandang perlu, untuk menjual tanah YKPP seluas 146.845 M2(seratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh limaMeter PCrSeQ) . wn = 22 ono nen nnn nnn nee noe non nee nee ene ee2.
Surat Kuasa dari Tergugat kepada PENGGUGAT tanggal 10September 2001 untuk mengambil Sertipikat Hak GunaBangunan (HGB) No. 1658/Pegadungan tanggal 22 Oktober1992 milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina(YKPP), yang berada di Kantor Direktorat Reserse PoldaMetro Jaya.Bahwa untuk lebih mempercepat pengurusan dan pengembaliansertipikat tanah yang telah disita Polda Metro Jaya tersebut,kemudian PENGGUGAT mengadakan kerjasama dengan KantorLaw Firm Roesmanhadi & Associates.Bahwa untuk pengurusan dan
Sutartoyang mengaku sebagai Ketua Tim Penjualan AsetYayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP).Lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa dalamketiga surat tersebut, Drs.
;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum dankesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Majelis Hakimtingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan DireksiYayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina ( YKPP). No.
Register : 22-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1305 B/PK/PJK/2024 Tanggal 6 Mei 2024 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KOPERASI PEGAWAI SWADHARMA SURABAYA;;
5 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
5 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KOPERASI PEGAWAI SWADHARMA SURABAYA;;
Register : 22-01-2013 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 25-09-2013
Putusan PTA SEMARANG Nomor 24 / Pdt. G / 2013 / PTA.Smg. Tanggal 28 Maret 2013 — PEMBANDING, umur 57 tahun, pekerjaan tani, Pendidikan SD, Agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, semula sebagai TERMOHON KONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI, sekarang PEMBANDING ; ----
MELAWAN
TERBANDING, umur 63 tahun, pekerjaan Pensiunan, pendidikan D2, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Kabupaten Boyolali, yang telah memberikan kuasa kepada JOKO MARDIYANTO, SH, MH, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Tumbar No. 17 Anggorosari Pulisen Boyolali, semula sebagai PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, sekarang TERBANDING ; ---
75 — 34
75 — 34
Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Boyolali untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Simo dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sawit, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -------------------------------------------------------DALAM REKONPENSI :------------------------------------------------------------------------------1.
Putus : 07-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2726 K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Februari 2017 — Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa BASIRUN, S.E.,
117 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam ... [Selengkapnya]
Reg.8510014497;Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Irian Jaya Nomor: SK.813.3758 tanggal 4Sepetember 1997, tentang pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil a.n. Oktovina Dolfina, S.E.;Hal. 23 dari 45 hal. Put.
No. 2726 K/PID.SUS/201619.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Irian Jaya, Nomor: SK.813.3758 tanggal 4September 1997;Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan dari Buku Daftar Surat KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat Il Sorong, Nomor: 821.1.3/08/98tanggal 31 Juli 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n.Oktovina Dolvina, S.E.
UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, karena konsep setiap orang berarti meliputi siapa saja,Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, swasta atau bukan swasta,petani, buruh dan sebagainya, yang mempunyai wewenang.
Reg.8510014497;Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Irian Jaya Nomor: SK.813.3758 tanggal 4Sepetember 1997, tentang pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil a.n. Oktovina Dolfina, S.E.
;Fotocopy 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Irian Jaya, Nomor: SK.813.3758 tanggal 4September 1997;Fotocopy 1 (satu) lembar Petikan dari Buku Daftar Surat KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat Il Sorong, Nomor: 821.1.3/08/98tanggal 31 Juli 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n.Oktovina Dolvina, S.E.;Hal. 42 dari 45 hal. Put.
Putus : 25-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463 K/Pdt/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 — USTRAINDO ; YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI RUMPUN PERTANIAN (YARUMTANI)
57 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
USTRAINDO ; YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI RUMPUN PERTANIAN (YARUMTANI)
., dan kawankawan, ParaAdvokat, beralamat di Jalan Walter Monginsidi Nomor 88A,Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 17 September 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawanYAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI RUMPUNPERTANIAN (YARUMTANI), berkedudukan di Jalan HarsonoRM Nomor 3 Gedung D Lantai 9 Ragunan, Pasar Minggu,Jakarta Selatan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepadaWarakah Anhar, S.H., dan kawankawan, Para Advokat, padakantor ASP Law Firm, beralamat di Menara
Serta Mengelola Pembangunan Perumahan Di Atas TanahTersebut Untuk Pegawai Departemen Pertanian.6.
Dalam Surat Menteri Pertanian Nomor PL. 420/56/Mentan/II/1985/Rhstanggal 12 Februari 1985 kepada Menteri Keuangan, Menteri Pertaniansecara jelas menentukan bahwa guna melaksanakan pengalihan tanah PTPXl yang akan digunakan untuk perumahan pegawai Departemen Pertanian,Penerimaan aset berupa tanah dari PTP XI dilakukan oleh YayasanKesejahteraan Pegawai Rumpun Pertanian dan selanjutnya yayasan akanmengelola pembangunan perumahan di atas tanah tersebut untuk keperluanpegawai Departemen Pertanian;7.
Tjitrohupojoe Resli Wahonoe Arief Budimane SyamsudinDalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikankerjasama pembangunan perumahan dan kavling bagi pegawai DepartemenPertanian dengan berlandaskan pada Akta Nomor 21 dan 25 tanggal 9Maret 1987 serta Akta Nomor 69 tanggal 20 Februari 1992;20.
Namun sampaisekarang Tergugat baru bisa melaksanakan prestasinya berupapembangunan berupa rumah type 36/80, sementara untuk pembangunanrumah type 21/60 baru ditempati oleh Pegawai Departemen Pertaniansebanyak 150 Unit, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 536Unit 150 Unit = 386 Unit, sedangkan terhadap penyediaan 210 Kavlingmasingmasing 1000 M?
Putus : 08-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161/B/PK/PJK/2008.- Tanggal 8 April 2011 — KOPERASI PEGAWAI PT. DANAREKSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOPERASI PEGAWAI PT. DANAREKSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Putus : 21-01-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 602 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 21 Januari 2015 — Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) VS MADâÂÂTOI
59 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASI PEGAWAI MARITIM (KOPEGMAR) tersebut;
Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR) VS MADTOI
PUTUSANNomor 602 K/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara:Koperasi Pegawai Maritim (KOPEGMAR), yang diwakili olehNofal Hayin, selaku Pembina Koperasi Pegawai Maritim(KOPEGMAR) Tanjung Priok, berkedudukan di Jalan CempakaNomor 14, Tanjung Priok, Jakarta 14230, dalam hal ini memberikuasa kepada M.
tahun;Bahwa oleh karena tidak diaturnya secara jelas mengenai definisi atau pengertianusia pensiun dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, maka Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mencari definisi ataupengertian yang dimaksud usia pensiun menurut peraturan perundangundanganyang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu dinyatakan dijelaskandalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan PensiunJanda/Duda Pegawai dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992
/Duda Pegawai dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsosteksebagai rujukan untuk mencari definisi dan pengertian usia pensiun, kedua dasarhukum tersebut diperuntukan bukan hanya untuk pegawai negeri atau untukpembayaran jaminan hari tua saja sebagaimana pertimbangan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapimenjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian usia pensiun menurut peraturanperundangundangan Republik Indonesia.
dan PensiunJanda/Duda Pegawai dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentangJamsostek;.
Bahwa UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai danPensiun Janda/Duda Pegawai dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentangJamsostek seyogyanya menjadi dasar penetapan usia pensiun, bukanlahsebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKIJakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menetapkan UndangUndangNomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/DudaPegawai dan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostekdiperuntukan kepada Pegawai
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/PDT.SUS/2008 .; KOPERASI PEGAWAI PT. IGLAS (Persero)
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; KOPERASI PEGAWAI PT. IGLAS (Persero)
Oleh sebab itu, KesepakatanKerja Waktu Tertentu tersebut meniadi Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RINomor: PERO2/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ;Bahwa, pada tanggal 22 September 2004 PARA PENGGUGAT tersebutdiangkat menjadi Pegawai Tetap gol Il A dengan SK No. 04/P/KPIG/IX/2004 tentanghal. 2 dari 17 hal. Put. No.295 K/Pdt.Sus/2008:Pengangkatan Pegawai (Bukti P5).
Pengangkatan tersebut terdapat banyakkejanggalan, diantaranya terurai sebagai berikut:Kejanggalan pertama:adalah mengenai status PARA PENGGUGAT yang dirubah dari PegawaiHonorer menjadi Pegawai Tetap sejak 1 September 2004 berdasarkan SK No.04/P/KPIG/IX/2004 tentang Pengangkatan Pegawai.
No.295 K/Pdt.Sus/2008:menjadi Pegawai Tetap yaitu tanggal 22 September 2004 sesuai dengan SK No.04/P/KPIG/IX/2004 tentang Pengangkatan Pegawai;b. Apabila ada perbedaan antara Pengurus KPIG dengan Pekerja terutama mengenaipenghitungan masa kerja Karyawan yang tidak dapat diselesaikan dengan caraBipartit, maka akan dilakukan Perundingan Tripartit ke Disnaker;c. Gaji Karyawan dibayarkan oleh Pihak Pengurus KPIG sampai dengan bulan Mei2006 yang diserahkan pada tanggal 29 Mei 2006.
IGLAS (Persero)) danBapak Chusnun (Koordinator Pengawas Koperasi Pegawai PT. IGLAS (Persero))serta Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang padasaat itu diwakili oleh lbu Hj. Aniek Rahayu, S.H., M.Hum.
Para Pemohon Kasasi yang semulaadalah pegawai tetap dirubah statusnya menjadi Pegawai Temporer dengan sistemKerja Borongan pertanggal 1 Maret 2006. Dengan demikian menunjukkan bahwasejak awal Termohon Kasasi hanya bertujuan merubah status para Pemohon Kasasidan bukan untuk mengakhiri hubungan kerja.Terhadap hal ini Termohon Kasasidalam persidangan tidak pernah membantah atau bahkan menyangkal kebenaranhal. 14 dari 17 hal. Put.
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1987 K/PID.SUS/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — ANDY SASTRA AHMAD S.T. bin H. AHMAD ISA
1317 — 1039 — Berkekuatan Hukum Tetap
1317 — 1039 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : ANDY SASTRA AHMAD 6S.T. bin H.AHMAD ISA;Tempat lahir : Bengkalis;Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 28 Februari 1968;Jenis kelamin : LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Sutan Syarif Kasim Gang TaufikNomor 70, Kelurahan Teluk binjai, KotaDumai/Jalan Sejati Nomor 117, KelurahanBukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur,Kota Dumai;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai
hukum, Judex Facti tidakmempertimbangkan dengan benar halhal yang relevan secara yuridis, dalamperkara a quo Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan bahwa meskipun subjekdeliknya adalah setiap orang namun sesungguhnya adresat Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pegawai
negeri ataupenyelenggara negara atau orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan,jadi untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunyaharus pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yangmempunyai kedudukan dan jabatan, maka Terdakwa harus dinyatakan tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaanPrimair, pertimbangan tersebut dibenarkan Judex Facti/Pengadilan TinggiTindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan diambil alihsebagai pertimbangan sendiri;Bahwa pertimbangan Judex Facti seperti disebutkan diatas adalahpertimbangan yang tidak tepat, keliru dan kontradiktif , Karena unsur setiaporang diperuntukkan baik bagi swasta, maupun pegawai negeri ataupenyelenggara negara, pejabat yang mempunyai wewenang, unsur setiaporang berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa sendirisebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segalatindakannya, terhadap
Register : 18-12-2019 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN TARUTUNG Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Trt Tanggal 17 Juni 2020 — Koperasi Pegawai Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Tapanuli Utara
146 — 29
146 — 29
Koperasi Pegawai Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Tapanuli Utara
Putus : 31-07-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 31 Juli 2017 — KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU VS SUDIRMAN
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU tersebut;
KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTA PURA PALU VS SUDIRMAN
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:KOPERASI PEGAWAI PT TELEKOMUNIKASI ANUTA PURAPALU, berkedudukan di Jalan KH. Anmad Dahlan Nomor 3, KotaPalu, Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Ketua Irfan Dg Mapatto,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Sulaeman, S.H., dankawankawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Letjend.
PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu, bukanKoperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu selaku badanhukum, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo menyatakan bahwa Tergugat dalam perkara a quo adalah KoperasiPegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu (gugatan terlampir).
hal ini juga berkaitan eratdengan syarat formil suatu gugatan walaupun Tergugat tidak mengajukaneksepsi terhadap hal tersebut dalam jawab menjawab karena subyekgugatan itu termasuk syarat formil yang seharusnya dengan atau tanpaeksepsi haruslah dipertimbangkan apakah sudah tepat gugatan itu ditujukankepada seseorang atau badan hukum, sebab tentunya untuk menentukansiapa yang bertanggung jawab untuk membayar seluruh pembebanankomponen dalam putusan kepada Penggugat ,apakah Ketua, PengurusKoperasi Pegawai
PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu atau KoperasiPegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu yang berbadan hukum;Bahwa seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah adalahKoperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu, bukan Ketua,Pengurus Koperasi Pegawai PT Telekomunikasi Anuta Pura Palu sebabdalam Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiansebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a menyatakan bahwaKewenangan Pengurus Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luarpengadilan
Nomor 678 K/Pdt.SusPHI/2017Koperasi selaku badan hukum, hal tersebut berkesesuaian dengan AktaPendirian Koperasi Karyawan Kopegtel Anuta Pura Nomor 320/BH/XIXtanggal 1 Agustus 1984 Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 25 ayat 2 huruf (a)Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Telkom Anuta Pura Paludisebutkan bahwa Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan diluar Pengadilan;Bahwa dalam akta pendirian dan akta perubahan tersebut juga menyebutkanbahwa pengurus terdiri dari sekurangkurangnya tiga orang
Register : 03-05-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Pti Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat
lawan
Tergugat
131 — 29
131 — 29
Suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukangugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai denganperaturan perundangundangan;S.
Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimanadimaksud pada ayat (2), wajib segera melaporkan kepada Kasatker;Pasal 25 Pegawai Negeri pada Polri yang tidak mengetahui adanya gugatancerai dari suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri sampaikeluar akta cerai, dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuansebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3):Pasal 33 Pelanggaran terhadap Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010, termasukmelakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi
sanksisesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,akan tetapi berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 04 Mei 2021 dan 11 Mei2021 yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri, jelas bahwa Tergugatmengetahui adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini;Menimbang, bahwa menurut Pasal 15 jo Pasal 13 ayat (1) PP No. 45Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jikaPegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan
dijatuhi salah satu hukuman disiplinberat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1990mencakup:a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untukpaling lama 1 (satu) tahun;Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 45/Padt.G/2021/PN Ptib. pembebasan dari jabatan;c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaipegawai Negeri Sipil; dand. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai
persidangan danHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 45/Pat.G/2021/PN Ptitidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidakhadir;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima,maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnyasebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;Mengingat, akan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata CaraPengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai
Putus : 26-09-2007 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1074 K/Pdt/ 2007 Tanggal 26 September 2007 — ANDI SUARDI VS KOPEGTEL PALAPA (KOPERASI PEGAWAI TELKOM PALAPA),
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDI SUARDI VS KOPEGTEL PALAPA (KOPERASI PEGAWAI TELKOM PALAPA),
Register : 11-02-2013 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PT JAKARTA Nomor 60/PDT/2013/PT.DKI Tanggal 1 Juli 2013 —
45 — 28
45 — 28
USTRAINDO >< YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI RUMPUN PERTANIAN (YARUM TANI)
Advokat, Pengacara dan/atau Konsultan pada kantor HukumBSA Law Office beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No. 88A, KebayoranBaru, Jakarta 12170, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2012.selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat ;YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI RUMPUN PERTANIAN(YARUMTAND),== 22a nnnBerkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Harsono RM No. 3 Gedung D Lt. 9Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :Warakah Anhar, SH., Miranti Amirrudin
Putus : 12-11-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2689 K/PDT/2012 Tanggal 12 Nopember 2014 — MIRISNU VIDDIANA vs DEWAN PENGAWAS SERIKAT PEGAWAI BANK MANDIRI, dk
48 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
MIRISNU VIDDIANA vs DEWAN PENGAWAS SERIKAT PEGAWAI BANK MANDIRI, dk
DEWAN PENGAWAS SERIKAT PEGAWAI BANK MANDIRI,berkedudukan di Sekretariat Serikat Pegawai Bank Mandiri(SPBM) di Plaza Mandiri Lantai 12, Jalan Jenderal GatotSubroto Kav. 3638 Jakarta Selatan, diwakili oleh Rudyanto(Ketua Dewan Pengawas Serikat Pekerja PT Bank Mandiri(Persero) Tbk.
CAHYONO SYAM SASONGKO, bertempat tinggal diSekretariat Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM) PlazaMandiri Lantai 12, Jalan Jebderal Gatot Subroto Kav. 3638Jakarta Selatan;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ParaTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal. 1 dari 23 Hal. Put.
Nomor 2689 K/Pdt/2012 Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete.Pree Features inwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugatsekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atasdalildalil:. .Kedudukan Hukum Penggugat1.Bahwa Serikat Pegawai Bank Mandiri yang selanjutnya disingkat SPBMadalah serikat pekerja yang
independen, demokratis dan mandiri,beranggotakan para pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yangdidirikan pada 10 November 2000 dan telah dicatatkan di Dinas TenagaKerja Nomor 45/V/2001, tertanggal 22 Mei 2001 (bukti P1);Bahwa sebagaimana telah diketahui oleh umum, berdasarkan hasilMusyawarah Nasional 11 SPBM yang selanjutnya disingkat Munas 11SPBM di Bandung pada tahun 2004 Penggugat dipilih, diangkat dandisahkan menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat SerikatPegawai Bank Mandiri, selanjutnya
Bahwa pada 31 Oktober 2007 Tergugat II melalui suratnya yangmengatasnamakan Ketua Umum DPP SPBM dengan Nomor DPPSPBM/001/X/2007 memberitahukan kepada Kepala Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan tentang PerubahanSusunan Kepengurusan Serikat Pegawai Bank Mandiri hasil Munaslub(bukti P11);58.
Register : 29-08-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 23-02-2013
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1683/Pdt.G/2012/PA.Lmg. Tanggal 12 Februari 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
51 — 5
51 — 5
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 386000, (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22Juli 2006, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan1Agama Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, sesuai KutipanAkta Nikah Nomor : 260/70/VIII/2006 tertanggal 22 Juli 2006 ;.
sebab itu gugatanPenggugat harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)Undangundang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinyadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinanputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugatdan Tergugat dan Pegawai
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamonganuntuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnyameliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu ;5.