XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.

XXX (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP,(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total PP tersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selakulikuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

X selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSOtelah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hakdan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggotaSdr. X mewakili PT. XYZ. dan Ir. Sdr. Y mewakili PT. XXX (Persero)sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh merekaberdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Y.bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Sdr. X dan Ir. Sdr.

Yyang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukansegalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga. bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalahSdr. X dan Ir. Sdr.

Perjanjian KSO TotalPP NomoU.313/VIL/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandakesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut: (1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT Total Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dandemikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO

Total PP tersebut di atditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepeuntuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersatdengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketigaanggota:1.

Perjanjian KSO TotalPP NomoU.313/VIL/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pemohon Banding dalam pembubaran sehingga sesuaiPasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk men;banding adalah pihak yang menerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melpemberesan yaitu Likuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh XX selaku Projectsedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likyang

diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggmewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan YY mewakili PT Pembangunan Perumahan (Efsehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh mereka berdua sebagaiPembubaran selaku likuidator.

Pelaksana:perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimana surat kedibuat dan ditandatangani oleh XX dan YY;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk Panitia Pemtselaku likuidator yaitu XX dan YY yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melsegala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutuypembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak ketiga;bahwa dengan demikian

XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.

XXX (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP,(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total PP tersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selakulikuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

X selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSOtelah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hakdan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggotaSdr. X mewakili PT. XYZ. dan Ir. Sdr. Y mewakili PT. XXX (Persero)sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh merekaberdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Y.bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Sdr. X dan Ir. Sdr.

Yyang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga. bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalahSdr. X dan Ir. Sdr.

dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroankepada RUPS' ;8.

Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka jelas karena Penggugat adalahpemegang saham yang mewakili lebin dari 1/10 (satu per sepuluh) darijumlah seluruh saham dengan hak suara, maka Penggugat berhak danberwenang mengajukan gugatan pembubaran a quo ke Pengadilan Negeridan oleh karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan pembubaran aquo dikabulkan ;AlasanAlasan Gugatan Pembubaran A Quo10.

Oleh karena itu, maka sangat layak danberdasar hukum apabila gugatan pembubaran a quo yang diajukan olehPenggugat dapat dikabulkan ;D.

Mengajukan usulan pembubaran kepada RUPS (Pasal 144 ayat (1)Undang Undang Perseroan Terbatas) ;Karenanya tidak pernah ada hak yang diberikan oleh Undang UndangPerseroan Terbatas maupun peraturan perundangundangan lainnya kepadapenggugat untuk mengajukan gugatan pembubaran.

Kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan caramengumumkan pembubaran perseroan dalam Surat Kabar dan BeritaNegara Republik Indonesia, dan ;b.

Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan penetapan sebagai berikut:il2.Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa hubungan antara para pemegang saham/pendiriPerseroan Terbatas Omya Indonesia tidak lagi dapat diteruskan denganitikad baik;Menetapkan pembubaran

;Dari Kantor Konsultan Hukum Bisnis Arbott & Co, berkedudukan di TheKensington Commercial Blok B18, Jalan Boulevard Raya, KelapaGading, Jakarta Utara 14240, sebagai Likuidator dalam pembubaran danpemberesan PT Omya Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 146 Ayat(2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Membebankan segala biaya pelaksanaan pembubaran dan pemberesanPT Omya Indonesia pada harta PT Omya Indonesia;Menetapkan Likuidator dalam Pembubaran dan Pemberesan PT OmyaIndonesia

Menetapkan PT Omya Indonesia dalam keadaan likuidasi atau pembubaran;3. Menetapkan1) Drs. Ardi, M.M., Ak.:2) Charles Botte Gunadi, B.A.;3) Akhmad Henry Setyawan, S.H., M.H.Dari Kantor Konsultan Hukum Bisnis Arbott & Co, berkedudukan di TheKensington Commercial Blok B18, Jalan Boulevard Raya, KelapaGading, Jakarta Utara 14240, sebagai Likuidator PT Omya Indonesia(dalam likuidasi);4. Membebankan segala biaya pelaksanaan pembubaran dan pemberesanHalaman 3 dari 7 hal. Put.

Menetapkan Likuidator dalam Pembubaran dan Pemberesan PT OmyaIndonesia bertanggungjawab kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo;6. Menetapkan Imbalan Jasa (Fee) Likuidator akan ditetapkan kemudiansetelah Likuidator menyelesaikan tugasnya;7. Membebankan biaya perkara sebesar Rp2.447.200,00 (dua juta empatratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) kepada Para Pemohon;8.

Nomor 2176 K/Pdt/2018Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang untukmemeriksa dan menetapkan permohonan pembubaran PT OmyaIndonesia (Pemohon Kasasi/Termohon); Menyatakan permohonan pembubaran PT Omya Indonesia yangdiajukan oleh Termohon Kasasi I/Pemohon 1 dan Termohon Kasasi II/Pemohon 2 dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan pembubaran PT Omya Indonesia

Perjanjian KSO TotalPP NomoU.313/VI/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandkesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut: (1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT TotalPersada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dandemikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total

PP tersebut di atditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepeuntuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersadengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketigaanggota:1.

Perjanjian KSO TotalPP NomoU.313/VIL/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pemohon Banding dalam pembubaran sehingga sesuaiPasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk mengajukanadalah pihak yang menerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemyaitu Likuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh XX selaku Project sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku lilyang

diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggxmewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan YY mewakili PT Pembangunan Perumahan (1sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh mereka berdua sebagaiPembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaan dari petersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimana surat keberatan dibditandatangani oleh XX dan YY;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk Panitia Pemselaku likuidator yaitu XX dan YY yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukaitindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penuturpembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak ketiga;bahwa dengan demikian karena

Perjanjian KSO TotalPP NomoU.313/VI/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandakesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut: (1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT Total Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dandemikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total

PP tersebut di atditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepeuntuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersatdengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketigaanggota:1.

Perjanjian KSO TotalPP NomoU.313/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pemohon Banding dalam pembubaran sehingga sesuaiPasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk men;banding adalah pihak yang menerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melpemberesan yaitu Likuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh XX selaku Projectsedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likyang

diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggcmewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan YY mewakili PT Pembangunan Perumahan (Efsehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh mereka berdua sebagaiPembubaran selaku likuidator.

Pelaksana:perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimana surat kedibuat dan ditandatangani oleh XX dan YY;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk Panitia Pemtselaku likuidator yaitu XX dan YY yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melsegala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutuypembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak ketiga;bahwa dengan demikian

Willy Soeseno dalam pembubaran danpemberesan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo bertanggungjawabkepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara,7.

SunwayKreasi Bestindo dilakukan pada Desember 2012 (Bukti P 12);sedangkan, Permohonan Pembubaran Perseroan PT. Sunway KreasiHal. 11 dari 25 hal. Put.

Sunway Kreasi Bestindo Bukti T 30 dan BuktiT 44, patut menjadi pertimbangan hukum bagi Pengadilan untukmenyatakan bahwa permohonan Pembubaran perseroan PT.

terhadap perseroan yangdimintakan pembubaran oleh Para Termohon Kasasi harus jugamempertimbangkan kepentingan Para Pemohon Kasasi sebagai pemegang/pemilik saham mayoritas; karena di dalam Permohonan Pembubaran ParaPemohon Kasasi sebagai Termohon ditarik dan didudukkan sebagai pihakberdasarkan Bukti P 3 atau T 2 maka kwalitas dan kepentingan ParaPemohon Kasasi tentunya harus lebih diuttamakan di dalam pemeriksaanperkara aquo;Bahwa karena di dalam perseroan PT.

Sunway Kreasi Bestindo antara ParaPemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi sedang bersengketa, makasudah tentu Permohonan (Voluntair) Pembubaran perseroan yangdimohonkan dan telah dikabulkan oleh Pengandilan sangat merugikankepentingan Para Pemohon Kasasi;Untuk menguatkan pendapat Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yangsaya dirugikan akibat pembubaran perseroan, Para Pemohon Kasasimengutip secara lengkap pendapat hukum Mantan Hakim Agung RI M.Yahya Harahap, SH. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata,

Perjanjian KSOTotalPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa parapihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengansyaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara :PT Total Bangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atauPerjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkanorganisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PPtersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yangdiberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpapengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupandan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengananggota:1.

Perjanjian KSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pemohon Banding dalam pembubaransehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32 ayat (1) huruf bUU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yang menerimapertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh XXselaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telahditunjuk suatu

Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggota XXmewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan YY mewakili PT PembangunanPerumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatanganioleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaan dari perjanjian tersebut juga tercermin didalam suratkeberatan Pemohon Banding dimana surat keberatan dibuat dan ditandatangani olehXX dan YY;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu XX dan YY yang diberikan hakdan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualianMenimbangMengingatMemutuskanguna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubarantersebut knususnya keberatankeberatan

Pembubaran Perseroan PT Industri Amien Steel Works Co. Ltd. ataudisingkat PT Amien Steel Works Co. Ltd;b. Pengangkatan likuidatoir Perseroan PT Industri Amien Steel Works Co.Ltd. atau disingkat PT Amien Steel Works Co.

Sesuai Pasal 142 huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas telah secara tegas ditentukan bahwa pembubaran perseroanterjadi berdasarkan atas RUPS.

Di Dalam Permohonan Pemohon Telah Terjadi Pertentangan Antara PositaDan Petitum;1.Bahwa di dalam posita pokok permohonan Pemohon mengajukanpermohonan pembubaran perseroan PT Amien Steel Works Co.

;Bahwa Permohonan pembubaran perseroan melalui mekanisme UUNomor 40 Tahun 2007 dengan Penetapan Pengadilan adalahpermohonan yang bersifat tunggal, mengingat sifat dari terbatas danlimitatifnya permohonan tersebut;Dengan demikian atas permohonan pembubaran suatu perseroan melaluiPenetapan Pengadilan tidak dapat disisipi/diajukannya oleh adanyapermohonan lain selain sebagaimana yang telah diatur oleh Undang UndangNomor 40 Tahun 2007.

lain selain daripada pembubaran suatu perseroan;Bahwa Permohonan Pemohon ternyata telah disisipi adanya permohonanlain selain permohonan pembubaran perseroan selain sebagaimana diaturdi dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, yaitu adanya permohonan penetapankepemilikan atas prosentase dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemohon,sebagaimana petitum Pemohon angka 2;Hal. 20 dari 36 hal.

DALAM KONVENSIDalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;- Menyatakan Pembubaran Yayasan Uria Sapta Jaya Palangkara adalah tidak sah menurut hukum;- Menyatakan Akta Pembubaran Yayasan Uria Sapta Jaya Palangkaraya, Tanggal 24 Juli 2013, Nomor: 97 tidak mempunyai kekuatan hukum;- Menyatakan Berita Acara Serah Terima No: 50/YUSJ/JKR/PLK/2012 tanggal

HEWA PAHMI, S.Pd serta Guru, Tata Usaha SMA Karya yang diberhentikantanggal 20 Juni 2013, melalui Kalteng Pos, 3 (tiga) kali berturutturut ;Menghukum Tergugat II agar tidak merubah nama SMP Karya Palangka Raya ;Menghukum Tergugat I dan II membatalkan : Pembubaran Yayasan Uria Sapta jayadalam akta Pembubaran No : 97, yang ditandatangani oleh Notaris OENROSLIANAWATI, SH, MKn tanggal 24 Juli 2013 ;Menghukum Tergugat II agar menyampaikan Laporan PertanggungjawabanPengelolaan Sekolah kepada Penggugat

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 11 adalah sebuah pengakuan bahwa nyata telahterjadi pembubaran Yayasan ;9.

Pembubaran Yayasan Sapta Uria Jaya adalah sebagai berikut :a. Berdasarkan penjelasan kami pada poin 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tersebut di atas.b.

Saksi tidak tahu ;Bahwa sehubungan dengan pembubaran setahu saksi adakah rapat pengurus ?

MONALISABahwa pekerjaan saksi sekarang adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil diperbantukanpada SMP Karya Sapta Jaya ;Bahwa alamat SMP tersebut Pasar Kahayan Komplek Perumahan Sosial Jalan Sakan VPalangka Raya ;Bahwa saksi tahu masalah tanda tangan dalam pembubaran Yayasan hanya sebatassaksi, masalah Pembubaran Yayasan juga saksi tidak tahu ;Bahwa saksi tahu serah terima hanya sebatas serah terima, isi dari yang diserahterimakan tersebut saksi tidak tahu ;Bahwa Jabatan Sri Mulianti sekarang sebagai

1. Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Pembubaran Perseroan Terbatas PT Anyar Motor Nomor 25 yang dibuat tanggal 24 Maret 2004 oleh Notaris dan PPAT H. Mayuni Sofyan Hadi, S.H., atau dalam hal ini disebut sebagai Tergugat dianggap cacat hukum;
3. Menyatakan bahwa Akta Pembubaran Perseroan Terbatas PT Anyar Motor Nomor 25 yang dibuat tanggal 24 Maret 2004 oleh Notaris dan PPAT H.

Perjanjian KSO TotalPPNomor : 757/U.313/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakatuntuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat danketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT TotalBangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PP tersebut diatas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian gunamenyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

sehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yangmenerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator,bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh YY selakuProject Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu PanitiaPembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupandan pembubaran

dengan anggota YY mewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan XXmewakili PT Pembangunan Perumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuatdan ditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Bahwa ataspelaksanaan dari perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan PemohonBanding dimana surat keberatan dibuat dan ditandatangani oleh YY dan XX;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk PanitiaPembubaran selaku likuidator yaitu YY dan XX yang diberikan hak dan kewajibansepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhalyang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan

PerjanjianKSO TPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahuibahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan pembubaranKSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT T B P Tbk dan PT PP (Persero) atau Perjanjian KSO T PP, dandengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO T PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO T PPtersebut di atas

telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidatoryang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari Pihak Ketiga;bahwa Pasal 37 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak menyatakan:(1) Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorangpengurus, atau kuasa hukumnya;(3) Apabila selama proses banding Pemohon

H R, MT selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjianpembubaran KSO telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidatoryang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupan danpembubaran dengan anggota Ir. H R, MT mewakili PT T B P Tbk. dan Ir. BS mewakili PT PP (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuat danditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selakulikuidator.

KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Ir.

B Syang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga;bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalah Ir.H R dan Ir.

Perjanjian KSO TotalPPNomor : 757/U.313/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakatuntuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat danketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT TotalBangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PP tersebut diatas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian gunamenyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

sehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yangmenerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator,bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh YY selakuProject Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu PanitiaPembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupandan pembubaran

dengan anggota YY mewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan XXmewakili PT Pembangunan Perumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuatdan ditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaandari perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimanasurat keberatan dibuat dan ditandatangani oleh YY dan XX;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk PanitiaPembubaran selaku likuidator yaitu YY dan XX yang diberikan hak dan kewajibansepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhalyang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak

Muhammad Arfah,S.H., beralamat di Gedung Arva Cikini Lantai 3, Jalan Cikini Raya Nomor60, Jakarta Pusat 10330, sebagai Likuidator dalam pembubaran danpemberesan PT Konspol Pazgan Mandiri berdasarkan ketentuan Pasal 146ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;Membebankan segala biaya pelaksanaan pembubaran dan pemberesan PTKonspol Pazgan pada harta kekayaan PT Konspol Pazgan Mandiri;Menetapkan likuidator dalam pembubaran dan pemberesan PT KonspolPazgan Mandiri bertanggung

Menetapkan pembubaran PT Konspol Pazgan Mandiri sesuai denganketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c juncto Pasal 146 ayat (1) huruf c danayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan;4. Menunjuk Sdr. Resha Agriansyah, S.H., M.H. dan Sdr. Muhammad Arfah,S.H., beralamat di Gedung Arva Cikini Lantai 3 Nomor 60, Jakarta Pusat10330 sebagai Likuidator dalam pembubaran dan pemberesan PT KonspolPazgan Mandiri;5.

Membebankan segala biaya pelaksanaan pembubaran dan pemberesan PTKonspol Pazgan Mandiri pada harta kekayaan PT Konspol Pazgan Mandiri;6. Menetapkan Likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan pemberesanPT Konspol Pazgan Mandiri bertanggung jawab terhadap Hakim PengawasLikuidator Tiares Sirait, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;7. Memerintahkan Pemohon, Termohon dan Termohon II untuk patuh dantunduk serta menjalankan penetapan pembubaran dan likuidasi PT KonspolPazgan Mandiri;8.

Resha Agriansyah, S.H., M.H. dan Sdr.Muhammad Arfah, S.H., beralamat di Gedung Arva Cikini Lantai 3Nomor 60, Jakarta Pusat 10330 selaku Likuidator untuk menghentikanseluruh proses pembubaran dan likuidasi KPM;4. Memerintahkan kepada Tiares Sirait, S.H., M.H. Hakim PengawasLikuidator pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memastikandan mengawasi penghentian proses pembubaran dan likuidasi turutTermohon Kasasi oleh Para Likuidator;5.

Untukitu, Penggugat telah mengagunkan aset senilai + Ro33.000.000.000,00 (tigapuluh tiga miliar rupiah), maka Pemohon memohon pembubaran PT KonspolPazgan Mandiri (/.c.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT)serta UndangUndang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.B ALASAN PERMOHONAN PEMBUBARAN YANG DISEBUTKAN OLEHTERGUGAT I DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN TERHADAP TURUTTERGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG TERDAPATDALAM AKTA PENDIRIAN SERTA TIDAK SESUAI DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR : 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATASTENTANG ALASAN TERGUGAT I YANG MENYATAKAN ADANYA CACAT HUKUM DALAM AKTA PENDIRIAN10Bahwa dalam angka I alasanalasan Permohonan

Pembubaran terhadap PT.

terhadap TURUT TERGUGAT.14 Bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana PENGGUGAT sebutkan di atas,bahwa keseluruhan dalildalil dalam angka ll (TENTANG PERSEROAN TIDAKMUNGKIN UNTUK DILANJUTKAN) Permohonan Pembubaran yang diajukan olehTERGUGAT I terhadap PT.

Bahwa oleh karena permohonan TERGUGAT I dalam angka 23 PetitumPermohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT yang diajukannyapada tanggal 7 Mei 2013 tersebut serta angka 5 Amar Penetapan PengadilanNegeri Batam No. : 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013tersebut telah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT.

terhadap TURUTTERGUGAT;20MAKA DENGAN DEMIKIAN, Permohonan Pembubaran terhadapTURUT TERGUGAT yang diajukannya pada tanggal 7 Mei 2013 tersebuttelah tidak sesuai dan bertentangan dengan Anggaran Dasar PT.

Perjanjian KSO TotalPPNomor : 757/U.313/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakatuntuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat danketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT TotalBangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PP tersebut djatas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian gunamenyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

sehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yangmenerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator,bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh YY selakuProject Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu PanitiaPembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupandan pembubaran

dengan anggota YY mewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan XXmewakili PT Pembangunan Perumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuatdan ditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaandari perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimanasurat keberatan dibuat dan ditandatangani oleh YY dan XX;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk PanitiaPembubaran selaku likuidator yaitu YY dan XX yang diberikan hak dan kewajibansepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhalyang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak

HRuntuk mewakili PT TBP dan berdasarkan Memorandum Nomor : 199/M/PP/DVM/2002 tanggal 24 Desember 2002 ditugaskan BS untuk mewakili PT PPsebagai Deputy Project manager GM JO;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TTPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahuibahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan pembubaranKSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian

Kerjasama Operasiantara : PT TBP Tbk dan PT PP atau Perjanjian KSO TT PP, dan dengandemikian sekaligus membubarkan organisasi KSO TT PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO TT PPtersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidatoryang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari Pihak Ketiga

BSmewakili PT PPsehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatanganioleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator. Hal inijuga sejalan dengan Perjanjian KSO TT PP di dalam Pasal 3 yangmenyatakan bahwa Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa dalammenangani/melaksanakan Proyek ini dikelola secara terpadu (IntegratedManagement) dan tidak dibenarkan bertindak sendirisendiri ataupunmengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung.

BS;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Ir. HR, MT dan Ir.

BSyang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga; bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalah Ir.HR dan Ir.

ALASAN PERMOHONAN PEMBUBARAN YANG DISEBUTKAN OLEHTERGUGAT DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN TERHADAPTURUT TERGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANGTERDAPAT DALAM AKTA PENDIRIAN SERTA TIDAK SESUAIDENGAN UNDANGUNDANG NOMOR : 40 TAHUN 2007 TENTANGPERSEROAN TERBATASTENTANG ALASAN TERGUGAT YANG MENYATAKAN ADANYA CACATHUKUM DALAM AKTA PENDIRIANBahwa dalam angka alasanalasan Permohonan Pembubaran terhadap PT.

Menyatakan TERGUGAT tidak mempunyai kedudukan Hukum (PersonaeStandi In Judicio) untuk mengajukan Permohonan Pembubaran terhadapPT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT).3.

Menyatakan sah pembubaran PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD.3. Menyatakan sah penunjukan Likuidator.Halaman 47 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm4.

sesuai pasal 118 HIR, pasal 142 Rbg.Bahwa terhadap perkara permohonan tidak ada upaya hukum biasayang dapat dilakukan, akan tetapi terhadap perkara permohonan atauvoluntair yang menetapkan pembubaran terhadap suatu perseroan,dimana penetapan Pembubaran telah memperoleh Putusan Kasasi,maka upaya hukum dan pemulihan hukum dapat ditempuh oleh pihakyang dirugikan atas penetapan Pembubaran Perseroan.Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan Hakdan Kepentingannya untuk menuntut pembatalan

Pengadilan Negeridengan alasan Pembubaran yang dapat diajukan menurut penjelasanPasal 146 ayat (1) huruf c UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007,terdiri dari:1.