XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.

XXX (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP,(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total PP tersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selakulikuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

X selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSOtelah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hakdan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggotaSdr. X mewakili PT. XYZ. dan Ir. Sdr. Y mewakili PT. XXX (Persero)sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh merekaberdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Y.bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Sdr. X dan Ir. Sdr.

Yyang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga. bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalahSdr. X dan Ir. Sdr.

Perjanjian KSO TotalPP NomoU.313/VI/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandakesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut: (1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT Total Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dandemikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total

PP tersebut di atditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepeuntuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersatdengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketigaanggota:1.

Perjanjian KSO TotalPP NomoU.313/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pemohon Banding dalam pembubaran sehingga sesuaiPasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk men;banding adalah pihak yang menerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melpemberesan yaitu Likuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh XX selaku Projectsedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likyang

diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggcmewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan YY mewakili PT Pembangunan Perumahan (Efsehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh mereka berdua sebagaiPembubaran selaku likuidator.

Pelaksana:perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimana surat kedibuat dan ditandatangani oleh XX dan YY;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk Panitia Pemtselaku likuidator yaitu XX dan YY yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melsegala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutuypembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak ketiga;bahwa dengan demikian

Perjanjian KSOTotalPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa parapihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengansyaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara :PT Total Bangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atauPerjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkanorganisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PPtersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yangdiberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpapengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupandan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengananggota:1.

Perjanjian KSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pemohon Banding dalam pembubaransehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32 ayat (1) huruf bUU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yang menerimapertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh XXselaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telahditunjuk suatu

Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggota XXmewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan YY mewakili PT PembangunanPerumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatanganioleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaan dari perjanjian tersebut juga tercermin didalam suratkeberatan Pemohon Banding dimana surat keberatan dibuat dan ditandatangani olehXX dan YY;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu XX dan YY yang diberikan hakdan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualianguna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubarantersebut knususnya keberatankeberatan dari pihak

Perjanjian KSO TotalPPNomor : 757/U.313/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakatuntuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat danketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT TotalBangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PP tersebut diatas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian gunamenyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

sehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yangmenerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator,bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh YY selakuProject Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu PanitiaPembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupandan pembubaran

dengan anggota YY mewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan XXmewakili PT Pembangunan Perumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuatdan ditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaandari perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimanasurat keberatan dibuat dan ditandatangani oleh YY dan XX;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk PanitiaPembubaran selaku likuidator yaitu YY dan XX yang diberikan hak dan kewajibansepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhalyang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak

Perjanjian KSO TotalPPNomor : 757/U.313/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakatuntuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat danketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT TotalBangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PP tersebut diatas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian gunamenyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

sehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yangmenerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator,bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh YY selakuProject Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu PanitiaPembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupandan pembubaran

dengan anggota YY mewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan XXmewakili PT Pembangunan Perumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuatdan ditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaandari perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimanasurat keberatan dibuat dan ditandatangani oleh YY dan XX;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk PanitiaPembubaran selaku likuidator yaitu YY dan XX yang diberikan hak dan kewajibansepenuhnya untuk melakukan la tindakan tan n lian guna menyelesaikan halhalyang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak ketiga;bahwa

Muhammad Arfah,S.H., beralamat di Gedung Arva Cikini Lantai 3, Jalan Cikini Raya Nomor60, Jakarta Pusat 10330, sebagai Likuidator dalam pembubaran danpemberesan PT Konspol Pazgan Mandiri berdasarkan ketentuan Pasal 146ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;Membebankan segala biaya pelaksanaan pembubaran dan pemberesan PTKonspol Pazgan pada harta kekayaan PT Konspol Pazgan Mandiri;Menetapkan likuidator dalam pembubaran dan pemberesan PT KonspolPazgan Mandiri bertanggung

Menetapkan pembubaran PT Konspol Pazgan Mandiri sesuai denganketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c juncto Pasal 146 ayat (1) huruf c danayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan;4. Menunjuk Sdr. Resha Agriansyah, S.H., M.H. dan Sdr. Muhammad Arfah,S.H., beralamat di Gedung Arva Cikini Lantai 3 Nomor 60, Jakarta Pusat10330 sebagai Likuidator dalam pembubaran dan pemberesan PT KonspolPazgan Mandiri;5.

Membebankan segala biaya pelaksanaan pembubaran dan pemberesan PTKonspol Pazgan Mandiri pada harta kekayaan PT Konspol Pazgan Mandiri;6. Menetapkan Likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan pemberesanPT Konspol Pazgan Mandiri bertanggung jawab terhadap Hakim PengawasLikuidator Tiares Sirait, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;7. Memerintahkan Pemohon, Termohon dan Termohon II untuk patuh dantunduk serta menjalankan penetapan pembubaran dan likuidasi PT KonspolPazgan Mandiri;8.

Resha Agriansyah, S.H., M.H. dan Sdr.Muhammad Arfah, S.H., beralamat di Gedung Arva Cikini Lantai 3Nomor 60, Jakarta Pusat 10330 selaku Likuidator untuk menghentikanseluruh proses pembubaran dan likuidasi KPM;4. Memerintahkan kepada Tiares Sirait, S.H., M.H. Hakim PengawasLikuidator pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memastikandan mengawasi penghentian proses pembubaran dan likuidasi turutTermohon Kasasi oleh Para Likuidator;5.

Untukitu, Penggugat telah mengagunkan aset senilai + Ro33.000.000.000,00 (tigapuluh tiga miliar rupiah), maka Pemohon memohon pembubaran PT KonspolPazgan Mandiri (/.c.

H Runtuk mewakili PT T B P dan berdasarkan Memorandum Nomor : 199/M/PP/DVM/2002 tanggal 24 Desember 2002 ditugaskan B S untuk mewakili PT PPsebagai Deputy Project manager G M JO;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahuibahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan pembubaranKSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut :(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian

Kerjasama Operasiantara : PT T B P Tbk dan PT PP (Persero) atau Perjanjian KSO T PP, dandengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO T PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO T PPtersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidatoryang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari

H R, MT selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjianpembubaran KSO telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidatoryang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupan danpembubaran dengan anggota Ir. H R, MT mewakili PT T B P Tbk. dan Ir. BS mewakili PT PP (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuat danditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selakulikuidator.

KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Ir.

B Syang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga;bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalah Ir.H R dan Ir.

Perjanjian KSO TotalPP,Nomor : 757/U.313/VIH/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakatuntuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT TotalBangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total +PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PP tersebut diatas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian gunalmenyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.YY mewakili PT Total Bangun Persada Tbk.2.XX mewakili PT Pembangunan Perumahan (Persero)bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas surat Keberatan Pemohon

sehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32)ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yangmenerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh YY selakuProject Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu PanitiaPembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupandan pembubaran

dengan anggota YY mewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan XXmewakili PT Pembangunan Perumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuatdan ditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaandari perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimana suratkeberatan dibuat dan ditandatangani oleh YY dan XX;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk PanitiaPembubaran selaku likuidator yaitu YY dan XX yang diberikan hak dan kewajibansepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhalyang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak

Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan penetapan sebagai berikut:il2.Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa hubungan antara para pemegang saham/pendiriPerseroan Terbatas Omya Indonesia tidak lagi dapat diteruskan denganitikad baik;Menetapkan pembubaran

;Dari Kantor Konsultan Hukum Bisnis Arbott & Co, berkedudukan di TheKensington Commercial Blok B18, Jalan Boulevard Raya, KelapaGading, Jakarta Utara 14240, sebagai Likuidator dalam pembubaran danpemberesan PT Omya Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 146 Ayat(2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Membebankan segala biaya pelaksanaan pembubaran dan pemberesanPT Omya Indonesia pada harta PT Omya Indonesia;Menetapkan Likuidator dalam Pembubaran dan Pemberesan PT OmyaIndonesia

Menetapkan PT Omya Indonesia dalam keadaan likuidasi atau pembubaran;3. Menetapkan1) Drs. Ardi, M.M., Ak.:2) Charles Botte Gunadi, B.A.;3) Akhmad Henry Setyawan, S.H., M.H.Dari Kantor Konsultan Hukum Bisnis Arbott & Co, berkedudukan di TheKensington Commercial Blok B18, Jalan Boulevard Raya, KelapaGading, Jakarta Utara 14240, sebagai Likuidator PT Omya Indonesia(dalam likuidasi);4. Membebankan segala biaya pelaksanaan pembubaran dan pemberesanHalaman 3 dari 7 hal. Put.

Menetapkan Likuidator dalam Pembubaran dan Pemberesan PT OmyaIndonesia bertanggungjawab kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo;6. Menetapkan Imbalan Jasa (Fee) Likuidator akan ditetapkan kemudiansetelah Likuidator menyelesaikan tugasnya;7. Membebankan biaya perkara sebesar Rp2.447.200,00 (dua juta empatratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) kepada Para Pemohon;8.

Nomor 2176 K/Pdt/2018Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Termohon untuk seluruhnya; Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang untukmemeriksa dan menetapkan permohonan pembubaran PT OmyaIndonesia (Pemohon Kasasi/Termohon); Menyatakan permohonan pembubaran PT Omya Indonesia yangdiajukan oleh Termohon Kasasi I/Pemohon 1 dan Termohon Kasasi II/Pemohon 2 dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan pembubaran PT Omya Indonesia

XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut :(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.

XXX (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP,(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total PP tersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selakulikuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

X selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSOtelah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hakdan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggotaSdr. X mewakili PT. XYZ. dan Ir. Sdr. Y mewakili PT. XXX (Persero)sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh merekaberdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Y;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Sdr. X dan Ir. Sdr.

Yyang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukansegalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga;bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalahSdr. X dan Ir. Sdr.

XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.

XXX (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP,(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total PP tersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selakulikuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

X selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSOtelah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hakdan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggotaSdr. X mewakili PT. XYZ. dan Ir. Sdr. Y mewakili PT. XXX (Persero)sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh merekaberdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Y.bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Sdr. X dan Ir. Sdr.

Yyang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukansegalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga. bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalahSdr. X dan Ir. Sdr.

Perjanjian KSO TotalPP NomoU.313/VIL/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandakesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut: (1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT Total Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dandemikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO

Total PP tersebut di atditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepeuntuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersatdengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketigaanggota:1.

Perjanjian KSO TotalPP NomoU.313/VIL/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pemohon Banding dalam pembubaran sehingga sesuaiPasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk men;banding adalah pihak yang menerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melpemberesan yaitu Likuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh XX selaku Projectsedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likyang

diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggmewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan YY mewakili PT Pembangunan Perumahan (Efsehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh mereka berdua sebagaiPembubaran selaku likuidator.

Pelaksana:perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimana surat kedibuat dan ditandatangani oleh XX dan YY;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk Panitia Pemtselaku likuidator yaitu XX dan YY yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melsegala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutuypembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak ketiga;bahwa dengan demikian

Bahwa dengan kondisi Tergugat seperti tersebut di atas memberikan alasan hukum baqiPara Penggugat untuk meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agarmenetapkan pembubaran Terguqat sebagai perseroan terbatas sesuai Pasal 142 ayat(1) huruf C UndangUndang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT")yang menyatakan sebagai berikut :" Pembubaran Perseroan dapat teriadi :c. Berdasarkan penetapan pengadilan."

MH.Sebagai Tim Likuidator dalam proses pembubaran dan penghapusan PT Bukit Mutiara(Tergugat In Casu) yang berkantor pada Kantor Hukum "SASMY & Rekan", beralamat dijalan Layur Raya No. 8, Jakarta Timur13220.Sesuai Pasal 147 ayat (1) UU PT, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan NegeriJakarta Selatan dapat menetapkan agar Likuidator tersebut dalam tenggang waktu palinglambat 30 (tiqa puluh) hari sejak tanggal pembubaran Terqugat, untuk memberitahukan :a.

Kepada semua kreditor tentang pembubaran Tergugat dengan cara mengumumkanmelalui Surat Kabar dan Serita Negera Republik Indonesia.b.

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya:Menetapkan pembubaran PT Bukit Mutiara;Menyatakan PT Bukit Mutiara dalam status "likuidasi";eS pfMenetapkan dan mengangkat:1) Siswadi, SH2) Martina, SH., MH5. Menetapkan agar Likuidator tersebut dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pembubaran Tergugat, untuk memberitahukan :a. Kepada semua kreditor = tentang += pembubaran Tergugat dengan caramengumumkan melalui Surat Kabar dan Serita Negera Republik Indonesia.b.

PT dalam perkara aquo adalah Pembubaran Tergugat ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan mengacu Pasal 142 ayat(1) huruf C UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) joPasal 146 UUPT dengan mendalilkan sebagai pihak yang berkepentinganuntuk mengajukan Pembubaran PT dalam perkara aquo dengan alasanPerseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan (vide posita 7 gugatan ParaPenggugat )Menimbang, bahwa Pasal 142 mengatur(1) Pembubaran Perseroan terjadi:a. berdasarkan keputusan RUPS;Halaman 14 dari

XXX sebagai Deputy Project managerPemohon Banding.bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VUI/2009 tanggal 5 Agustus 2009,diketahui bahwa para pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatanpembubaran KSO ini dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagaiberikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasiantara : PT. XYZ dan PT.

XXX (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP,(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian serta Pembubaran KSO Total PP tersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selakulikuidator yang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

X selaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSOtelah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hakdan kewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggotaSdr. X mewakili PT. XYZ. dan Ir. Sdr. Y mewakili PT. XXX (Persero)sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatangani oleh merekaberdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Y.bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu Sdr. X dan Ir. Sdr.

Yyang diberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segalatindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutandengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatandari pihak ketiga. bahwa dengan demikian karena likuidator tersebut mempunyai hak untukmelakukan segala tindakan tanpa pengecualian termasuk urusan perpajakan,maka menurut Majelis yang berhak menandatangani Surat Banding adalahSdr. X dan Ir. Sdr.

Namun ketika dilakukan pengecekan Sisminbakumternyata terdapat catatan pada Data Perseroan PT Jaya Nur Sukses telahdimohonkan pembubaran berdasarkan Akta Notaris Bambang Supriyanto, S.HNo. 4 tanggal 8 Mei 2017 dan Permohonan Pembubaran tersebut telahditindaklanjuti olen Tergugat berdasarkan SP Pembubaran Nomor : AHUAH.01.100003116, tanggal 9 Mei 2017.

Objek Sengketa Bersifat Konkret, Individual dan Final.Bahwa Pencatatan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses yangdicatatkan Tergugat dalam Sisminbakum Kemenkumham R. sebagaimanaSurat Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Jaya Nur Sukses tertangal 9Mei 2017 Nomor : AHUAH.01.100003116 yang ditujukan kepada BambangSuprianto, S.H selaku Pemohon pencatatan pembubaran merupakanKeputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang bersifat Konkret, Individualdan Final, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal

Bahwa berdasarkan pengecekan Data Perseroan di Sisminbakum DirektoratAdministrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia R.l, Penggugat mengetahui bahwa terhadap PT Jaya Nur Suksestelah dimohonkan pembubaran badan hukum pembubaran mana telahdicatatkan Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pembubaran Nomor : AHUAH.01.100003116, tertanggal 9 Mei 2017;2.

Bahwa pencatatan pembubaran tersebut didasarkan pada Akta NotarisBambang Suprianto, S.H Nomor 4 tanggal 8 Mei 2017 yang dibuat tidak ataskehendak/tidak atas persetujuan atau sepengetahuan Pengurus yang sah PTJaya Nur Sukses, tetapi dibuat oleh pihak ketiga diluar organ perseroanHalaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor: 125/G/2017/PTUNJKTPT Jaya Nur Sukses sehingga Pembubaran badan hukum dilakukan secaramelawan hukum;3.

Dalam kontek pembubaran sebuahperseroan terbatas, siapa yang berhak mengajukan pembubaran harusberdasarkan kewenangan yang dimiliki berdasarkan /egal standing yangjelas.

dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroankepada RUPS' ;8.

Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka jelas karena Penggugat adalahpemegang saham yang mewakili lebin dari 1/10 (satu per sepuluh) darijumlah seluruh saham dengan hak suara, maka Penggugat berhak danberwenang mengajukan gugatan pembubaran a quo ke Pengadilan Negeridan oleh karenanya sangat berdasar hukum apabila gugatan pembubaran aquo dikabulkan ;AlasanAlasan Gugatan Pembubaran A Quo10.

Oleh karena itu, maka sangat layak danberdasar hukum apabila gugatan pembubaran a quo yang diajukan olehPenggugat dapat dikabulkan ;D.

Mengajukan usulan pembubaran kepada RUPS (Pasal 144 ayat (1)Undang Undang Perseroan Terbatas) ;Karenanya tidak pernah ada hak yang diberikan oleh Undang UndangPerseroan Terbatas maupun peraturan perundangundangan lainnya kepadapenggugat untuk mengajukan gugatan pembubaran.

Kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan caramengumumkan pembubaran perseroan dalam Surat Kabar dan BeritaNegara Republik Indonesia, dan ;b.

Perjanjian KSO TotalPPNomor : 757/U.313/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakatuntuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat danketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT TotalBangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PP tersebut diatas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian gunamenyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

sehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yangmenerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator,bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh YY selakuProject Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu PanitiaPembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupandan pembubaran

dengan anggota YY mewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan XXmewakili PT Pembangunan Perumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuatdan ditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaandari perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimanasurat keberatan dibuat dan ditandatangani oleh YY dan XX;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk PanitiaPembubaran selaku likuidator yaitu YY dan XX yang diberikan hak dan kewajibansepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhalyang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak

Perjanjian KSOTotalPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa parapihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengansyaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara :PT Total Bangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atauPerjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkanorganisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PPtersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yangdiberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpapengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupandan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengananggota:1.

Perjanjian KSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pemohon Banding dalam pembubaransehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32 ayat (1) huruf bUU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yang menerimapertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh XXselaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telahditunjuk suatu

Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggota XXmewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan YY mewakili PT PembangunanPerumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatanganioleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaan dari perjanjian tersebut juga tercermin didalam suratkeberatan Pemohon Banding dimana surat keberatan dibuat dan ditandatangani olehXX dan YY;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu XX dan YY yang diberikan hakdan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualianguna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubarantersebut knususnya keberatankeberatan dari pihak

Perjanjian KSO TotalPPNomor : 757/U.313/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakatuntuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat danketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT TotalBangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PP tersebut diatas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian gunamenyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

sehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yangmenerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator,bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh YY selakuProject Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu PanitiaPembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupandan pembubaran

dengan anggota YY mewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan XXmewakili PT Pembangunan Perumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuatdan ditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaandari perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimanasurat keberatan dibuat dan ditandatangani oleh YY dan XX;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk PanitiaPembubaran selaku likuidator yaitu YY dan XX yang diberikan hak dan kewajibansepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhalyang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak

Menetapkan pembubaran PT. Semayang Mulyasejati dengan segala konsekuensi hukumnya;