Menimbang, bahwa dalam petitum selanjutnya Pemohon mengajukanpermohonan agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan jinkepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orangtua terhadapHusaen Muhammad Alatas yang belum dewasa untuk menjual harta warisanalmarhum Mochamad Abdul Kadir AlatasMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU RI No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan UURI NomorHalaman 20 dari 24 Penetapan No.160/Pen.Pdt.P/2021/PN Jkt Sel16 Tahun 2019 tentang Prubahan

Nomor : 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan UURI Nomor 16Tahun 2019 tentang Prubahan Atas UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan ;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;2.

denganpendapat ahli hukum Islam dalam kitab lanatut Tholibin Juz Ill halaman 317 yangdiambilalin sebagai pendapat Majelis, yaitu :qULU a, aA aASia eeUuU aA ~u GCquUaArtinya : Apabila telah jelas wali nikah itu bersembunyi atau tidak peduli ( menolak )maka hakim dapat (bertindak sebagai wali untuk) menikahkan wanita itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan olehUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Prubahan

No.0016.Pdt.P/2017/PA.Bta.persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapanini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasakan bukti P.1, terbukti Pemohonberdomisili di wilayah yurisdeksi Pengadilan Agama Baturaja, olehkarenanya berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan prubahan kedua dengan UndangUndang

Dengan prubahan alamaat Termohon, mengemukakan halhalsebagai berikut :1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1987, Pemohon dan Termohon telah melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagaimana tertera dalam BukuKutipan Akta Nikah Nomor:XXXXX, tertanggal 8 Agustus 1987;2.

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat sebagaimana tersebut, Penggugat telahmengahadirkansaksisaksi

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2008 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat sebagaimana tersebut, Penggugat telahmengahadirkansaksisaksi

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat sebagaimana tersebut, Penggugat telahmengahadirkansaksisaksi

bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang undang No. 7tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun dan perubahan kedua dengan Undang undang No.50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama maka majelis akan memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Penetapanlkrar sesuai yang dikehendaki pasal tersebut .Menimbang, bahwa tentang biaya perkara berdasarkan Pasal 89UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun dan prubahan

diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentikdan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwaPemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga merupakankewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadilipermohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 dan prubahan

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2008 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat sebagaimana tersebut, Penggugat telahmengahadirkansaksisaksi

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat sebagaimana tersebut, Penggugat telahmengahadirkansaksisaksi

Berdasarkanlaporan mediator tanggal 16 dan 24 Juni 2020 bahwa mediasi telahdilaksanakan namun mediasi dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa setelah gugatan Para Penggugat dibacakan, KuasaPara Penggugat menyatakan akan merubah gugatannya dan memohon waktuuntuk prubahan gugatannya;Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.MORTBMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukupkepada Kuasa Para Penggugat untuk merubah gugatannya, namun padapersidangan yang telah ditetapbkan,

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat sebagaimana tersebut, Penggugat telahmengahadirkansaksisaksi

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat sebagaimana tersebut, Penggugat telahmengahadirkansaksisaksi

mempertimbangkan sebagai berikut :e Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untukdikabulkan sehingga majelis hakim telah mengabulkan permohonan Pemohonmaka selanjutnya majelis hakim harus menetapkan memberi izin kepadaPemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu rojie terhadap Termohon setelahputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Menimbang, bahwa tentang biaya perkara berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya dalam UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan prubahan

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat sebagaimana tersebut, Penggugat telahmengahadirkansaksisaksi

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2008 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat sebagaimana tersebut, Penggugat telahmengahadirkansaksisaksi

Pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan prubahan kdua dengan ndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya denganTergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasisebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. dan PERMA RI Nomor 1 Tahun2008 tidak yang telah diubah dengan PERMA RI Nomor 1 tahun 2016 tidakdapat dilaksanakan karena Tergugat

memerintahkan panitera Pengadilan Agama JakartaSelatan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap( dibaca penetapan ikrar )kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yangwilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinanmereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara berdasarkan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan prubahan

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il tidak tercatat di KUAKarena terkendala ada prubahan status dalam data kependudukan sehinggadesa tidak bisa mengeluarkan surat Frorm N.1;.