Ditemukan 1098 data
78 — 33
tersebut;Bahwa semenjak tahun 2010 sampai dengan sekarang terdakwa selakupenggarap atas tanah kakak saksi yang menggantikan orang tuanya yaitu IdaBagus Bajra tidak pernah lagi menyetorkan hasil kebun berupa cengkih dankopi dengan alasan karena ayah terdakwa masih tercatat didalam SK redis;Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah diundang kepala BPN KabupatenBuleleng di kantor Kepala Desa Tigawasa bersama dengan Kepala DesaTigawasa, camat Banjar, terdakwa serta dari BPN Kabupaten Buleleng yaituKasi Land Reform
dimana dalam pertemuan tersebut dijelaskan oleh KasiLand Reform bahwa sesuai dengan surat penegasan dari BPN Pusat danKanwil BPN Propinsi Bali yang menyatakan bahwa tanah milik kakak saksiyang dikerjakan terdakwa adalah bukan merupakan obyek lanreform;Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.B/2014/PN.SerBahwa saksi mengetahui terdakwa terakhir kali melakukan pemetikan padatanggal 5 dan tanggal 6 Juli 2012, dimana berdasarkan pemberitahuan darianak buah saksi yaitu Nyoman Gama yang mengatakan bahwa
1972;Bahwa atas keberatan tersebut selanjutnya Dirjen Agraria mengeluarkanSurat Nomor Ba 12/113/12/74 tanggal 31 Desember 1974 yang menyatakanbahwa SK Redis nomor A.18/18/A/Agl//BLL tanggal 29 Maret 1965 ternyatamasih merupakan konsep Surat keputusan (belum ditandatangani) sehinggasalinansalinan SK tersebut yang pernah dikeluarkan oleh TK Il menjadi tidaksyah;Bahwa selanjutnya dilakukan penataan ulang dan pendataan kembaliterhadap tanah mana yang benarbenar kena kelebihan tanah oleh PanitiaLand reform
1.RAMLI, S.Pd
2.MUTMAI'NAH
14 — 5
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
ACHMAD MUSLIHUDDIN
Tergugat:
1.kepala Desa Kuta
2.Kepala Desa Rembitan
3.Kepala Desa Sengkol
4.Kepala Desa Tanak Awu
5.Kepala Desa Pengembur
6.Kepala Desa Ketara
7.Kepala Desa Teruwai
8.Kepala Desa Kawo
9.Kepala Kecamatan Pujut
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri BUMN Republik Indonesia Cq PT Pengembangan Pariwisata Indonesia IndonesiaTourism Development Corporation ITDC
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah
129 — 64
Hlm. 367).Hal. 16 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.PyaLebih lanjut, Wolf Ladejinsky, ahli landreform yang diundang pemerintahJaman orde lama untuk mengkaji pelaksanaan land reform di Indonesiamenjabarkan bahwa reforma agraria (land reform) adalah sebagai tindakanyang meliputi seluruhnya atau sebagian besar dari unsureunsur sebagalberikut:1. Distribusi tanah kepada kaum tak bertanah serta pengaturanpembiayaan yang layak bagi pembeliaan tanah penyakapan.2.
(LadejinskyW, Agrarian Reform in Asia, Leiden, 1980.
Hal. 6 dalam SamunIsmaya, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013hal. 42).Dalam kesempatan lain Peter Dorneer menambahkan land reform dalamarti sempit menunjuk kepada tindakan untuk membagibagikan tanah bagikepentingan petani, sedangkan dalam arti lebih luas meliputi konsolidasidan registrasi di wilayahwilayah dimana berlaku hakhak dan kekuasantanah yang bersifat tradisional dan mengandung maksud land settlelmentdi atas tanahtanah yang baru.
Soeprapto, tujuan /and reform di Indonesia untukmembebaskan petani dan rakyat jelata dari bentukbentuk kolonialisme,imperialisme, feodalisme dan kapitalisme yang dijabarkan dalam:1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.2. Larangan kepemilikan tanah secara absente atau guntai.3. Redistribusi tanah.Hal. 17 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Pya31.4. Penebusan dan pengembalian tanah rakyat jelata yang digadaikan.5. Pengaturan bagi hasil pertanian.
(tanah redis) atau telahdiredistribusikan kepada petanipetani oleh Kantor Panitia Land Reform Tk.Il Lombok Tengah dalam hal ini kepada PENGGUGAT, Bahwasebagaimana kita ketahui bersama sasaran dari kebijakan pemerintahdalam bidang Reforma Agraria (landreform) tersebut adalah petanipetanibukannya sebuah instansi pemerintahan yang bernama PemerintahanDesa.Bahwa selain kebetulan, mungkin tanah obyek sengketa yang merupakantanah redis hasil program Panitia Land reform Daerah TK.
HAMDANI NURKARIM
24 — 8
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif.4.
BINA BINTANA DEWI MARTAATMADJA, ST
24 — 6
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.
Faisal Burhan
27 — 21
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
12 — 1
Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under TheLaw Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View,IIU Law Journal, Vol.
1.Abdul Hadi
2.Mehram, S.Pd
30 — 11
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
1.H. ABDUL MANAN
2.Hj. WATINI
37 — 31
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Maria Magdalena Indra Kusmiati
20 — 11
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
11 — 1
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
15 — 1
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
1.I MADE CARIK
2.NI NYOMAN RATIH
25 — 5
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
ATIH
63 — 5
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Siti Nurhasanah
22 — 25
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.
Pembanding/Penggugat II : Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform
Terbanding/Tergugat I : Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia,
Terbanding/Tergugat II : Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q.
68 — 64
Pembanding/Penggugat I : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Pembanding/Penggugat II : Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform
Terbanding/Tergugat I : Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia,
Terbanding/Tergugat II : Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q.PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAUINSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), sebuah BadanHukum berbentuk Perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum negaraIndonesia yang berkedudukan di Jalan Siaga II Nomor 6 F, Pasar Minggu,Jakarta Selatan;3.
1.SUPRIANTO
2.TURMINAH
90 — 5
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif.4.
1.I Nengah Jati
2.Ni Nyoman Murni
87 — 23
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
85 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
hak dan TermohonPeninjauan Kembali selaku penerima hak sehingga terbit Sertifikat HakMilik Nomor 988 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 989 atas nama TermohonPeninjauan Kembali ;Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 danSertifikat Hak Milik Nomor 989 dalam perkara a quo telah melalui prosespemeriksaan data fisik dan data yuridis atas tanah a quo sedangkan buktiPara Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya atas dasar SuratKeterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Land Reform
71 — 7
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif.4.