Ditemukan 1098 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra refri rekor reforma refort refor refoza ref.rm report
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Umum Penggelapan
Register : 30-06-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN SINGARAJA Nomor 153/Pid.B/2014/PN.Sgr
Tanggal 3 Februari 2015 — IDA BAGUS NYOMAN ADI UDAYANA
78 — 33
  • tersebut;Bahwa semenjak tahun 2010 sampai dengan sekarang terdakwa selakupenggarap atas tanah kakak saksi yang menggantikan orang tuanya yaitu IdaBagus Bajra tidak pernah lagi menyetorkan hasil kebun berupa cengkih dankopi dengan alasan karena ayah terdakwa masih tercatat didalam SK redis;Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah diundang kepala BPN KabupatenBuleleng di kantor Kepala Desa Tigawasa bersama dengan Kepala DesaTigawasa, camat Banjar, terdakwa serta dari BPN Kabupaten Buleleng yaituKasi Land Reform
    dimana dalam pertemuan tersebut dijelaskan oleh KasiLand Reform bahwa sesuai dengan surat penegasan dari BPN Pusat danKanwil BPN Propinsi Bali yang menyatakan bahwa tanah milik kakak saksiyang dikerjakan terdakwa adalah bukan merupakan obyek lanreform;Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 153/Pid.B/2014/PN.SerBahwa saksi mengetahui terdakwa terakhir kali melakukan pemetikan padatanggal 5 dan tanggal 6 Juli 2012, dimana berdasarkan pemberitahuan darianak buah saksi yaitu Nyoman Gama yang mengatakan bahwa
    1972;Bahwa atas keberatan tersebut selanjutnya Dirjen Agraria mengeluarkanSurat Nomor Ba 12/113/12/74 tanggal 31 Desember 1974 yang menyatakanbahwa SK Redis nomor A.18/18/A/Agl//BLL tanggal 29 Maret 1965 ternyatamasih merupakan konsep Surat keputusan (belum ditandatangani) sehinggasalinansalinan SK tersebut yang pernah dikeluarkan oleh TK Il menjadi tidaksyah;Bahwa selanjutnya dilakukan penataan ulang dan pendataan kembaliterhadap tanah mana yang benarbenar kena kelebihan tanah oleh PanitiaLand reform
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 08-07-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 367/Pdt.P/2020/PN Mtr
Tanggal 22 Juli 2020 — Pemohon:
1.RAMLI, S.Pd
2.MUTMAI'NAH
14 — 5
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 12-04-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Pya
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
ACHMAD MUSLIHUDDIN
Tergugat:
1.kepala Desa Kuta
2.Kepala Desa Rembitan
3.Kepala Desa Sengkol
4.Kepala Desa Tanak Awu
5.Kepala Desa Pengembur
6.Kepala Desa Ketara
7.Kepala Desa Teruwai
8.Kepala Desa Kawo
9.Kepala Kecamatan Pujut
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri BUMN Republik Indonesia Cq PT Pengembangan Pariwisata Indonesia IndonesiaTourism Development Corporation ITDC
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah
129 — 64
  • Hlm. 367).Hal. 16 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.PyaLebih lanjut, Wolf Ladejinsky, ahli landreform yang diundang pemerintahJaman orde lama untuk mengkaji pelaksanaan land reform di Indonesiamenjabarkan bahwa reforma agraria (land reform) adalah sebagai tindakanyang meliputi seluruhnya atau sebagian besar dari unsureunsur sebagalberikut:1. Distribusi tanah kepada kaum tak bertanah serta pengaturanpembiayaan yang layak bagi pembeliaan tanah penyakapan.2.
    (LadejinskyW, Agrarian Reform in Asia, Leiden, 1980.
    Hal. 6 dalam SamunIsmaya, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013hal. 42).Dalam kesempatan lain Peter Dorneer menambahkan land reform dalamarti sempit menunjuk kepada tindakan untuk membagibagikan tanah bagikepentingan petani, sedangkan dalam arti lebih luas meliputi konsolidasidan registrasi di wilayahwilayah dimana berlaku hakhak dan kekuasantanah yang bersifat tradisional dan mengandung maksud land settlelmentdi atas tanahtanah yang baru.
    Soeprapto, tujuan /and reform di Indonesia untukmembebaskan petani dan rakyat jelata dari bentukbentuk kolonialisme,imperialisme, feodalisme dan kapitalisme yang dijabarkan dalam:1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.2. Larangan kepemilikan tanah secara absente atau guntai.3. Redistribusi tanah.Hal. 17 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Pya31.4. Penebusan dan pengembalian tanah rakyat jelata yang digadaikan.5. Pengaturan bagi hasil pertanian.
    (tanah redis) atau telahdiredistribusikan kepada petanipetani oleh Kantor Panitia Land Reform Tk.Il Lombok Tengah dalam hal ini kepada PENGGUGAT, Bahwasebagaimana kita ketahui bersama sasaran dari kebijakan pemerintahdalam bidang Reforma Agraria (landreform) tersebut adalah petanipetanibukannya sebuah instansi pemerintahan yang bernama PemerintahanDesa.Bahwa selain kebetulan, mungkin tanah obyek sengketa yang merupakantanah redis hasil program Panitia Land reform Daerah TK.
Pengadilan PN CIAMIS Perdata
Register : 13-07-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PN CIAMIS Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Cms
Tanggal 19 Juli 2018 — Pemohon:
HAMDANI NURKARIM
24 — 8
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif.4.
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 03-01-2019 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Tsm
Tanggal 17 Januari 2019 — Pemohon:
BINA BINTANA DEWI MARTAATMADJA, ST
24 — 6
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 25-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 580/Pdt.P/2020/PN Mtr
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
Faisal Burhan
27 — 21
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama Perceraian
Register : 22-03-2010 — Putus : 21-04-2010 — Upload : 11-12-2011
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 565/Pdt.G/2010/PA.Mr
Tanggal 21 April 2010 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
12 — 1
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under TheLaw Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View,IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 18-05-2021 — Putus : 21-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Mtr
Tanggal 21 Mei 2021 — Pemohon:
1.Abdul Hadi
2.Mehram, S.Pd
30 — 11
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 14-07-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 187/Pdt.P/2021/PN Mtr
Tanggal 27 Juli 2021 — Pemohon:
1.H. ABDUL MANAN
2.Hj. WATINI
37 — 31
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 13-04-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Mtr
Tanggal 20 April 2021 — Pemohon:
Maria Magdalena Indra Kusmiati
20 — 11
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 03-03-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PA BANYUMAS Nomor 345/Pdt.G/2015/PA.Bms
Tanggal 23 April 2015 — PEMOHON - TERMOHON
11 — 1
  • JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama Perceraian
Register : 28-10-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 10-03-2014
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1435/Pdt.G/2013/PA.Bms
Tanggal 15 Januari 2014 — PEMOHON - TERMOHON
15 — 1
  • JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 27-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 222/Pdt.P/2021/PN Mtr
Tanggal 13 September 2021 — Pemohon:
1.I MADE CARIK
2.NI NYOMAN RATIH
25 — 5
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 02-12-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 190/Pdt.P/2019/PN Tsm
Tanggal 12 Desember 2019 — Pemohon:
ATIH
63 — 5
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PN CIAMIS Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN CIAMIS Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Cms
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pemohon:
Siti Nurhasanah
22 — 25
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-05-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 315/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 27 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Pembanding/Penggugat II : Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform
Terbanding/Tergugat I : Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia,
Terbanding/Tergugat II : Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q.
68 — 64
  • Pembanding/Penggugat I : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
    Pembanding/Penggugat II : Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform
    Terbanding/Tergugat I : Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia,
    Terbanding/Tergugat II : Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q.
    PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAUINSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), sebuah BadanHukum berbentuk Perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum negaraIndonesia yang berkedudukan di Jalan Siaga II Nomor 6 F, Pasar Minggu,Jakarta Selatan;3.
Pengadilan PN CIAMIS Perdata
Register : 27-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN CIAMIS Nomor 116/Pdt.P/2018/PN Cms
Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon:
1.SUPRIANTO
2.TURMINAH
90 — 5
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif.4.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 10-12-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 602/Pdt.P/2020/PN Mtr
Tanggal 21 Desember 2020 — Pemohon:
1.I Nengah Jati
2.Ni Nyoman Murni
87 — 23
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-08-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 456 PK/Pdt/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — SAMARIA, DK VS HARBRINDEJIT SINGH DILON atau disebut juga H.S, DILLON, DKK
85 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hak dan TermohonPeninjauan Kembali selaku penerima hak sehingga terbit Sertifikat HakMilik Nomor 988 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 989 atas nama TermohonPeninjauan Kembali ;Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 danSertifikat Hak Milik Nomor 989 dalam perkara a quo telah melalui prosespemeriksaan data fisik dan data yuridis atas tanah a quo sedangkan buktiPara Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya atas dasar SuratKeterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Land Reform
Pengadilan PN CIAMIS Perdata Permohonan
Register : 20-09-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN CIAMIS Nomor 64/Pdt.P/2017/PN Cms
Tanggal 27 September 2017 — JEFFRY PRASTINO
71 — 7
  • Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (Social reform) lebih efektif.4.