Bahwa sesuai Pasal 115 ayat (1) PP 12/2019, penyempurnaansebagaimana dimaksud angka 11. di atas, ic. dilakukan BupatiMelawi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Malawi bersama DPRD Kabupaten Melawi melalui BadanAnggaran;Pasal 115 ayat (1) PP 12/2019 berbunyi:Pasal 115(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 111 ayat (8) dan Pasal 112 ayat (8) dilakukan KepalaDaerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badananggaran.:13.

Bahwa TAPD Kabupaten Melawi bersama Badan Anggaran DPRDKabupaten Melawi tidak pernah melakukan penyempurnaanterhadap Rancangan Perda 10/2019 a quo sesuai hasil evaluasiGubernur, dengan dalil dan fakta hukum sebagai berikut:13.1.Bahwa saksi H. Kulan (BuktiP10a), sesuai Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Masa JabatanHalaman 11 dari 92 halaman.

Putusan Nomor 22 P/HUM/202020192014 (BuktiP16), adalah anggota Badan MusyawarahDPRD Kabupaten Melawi periode 20192024, bersaksi, bahwaBadan Musyawarah DPRD Kabupaten Melawi tidak pernahmenetapkan jadwal acara rapat antara Badan Anggaran DPRDKabupaten Melawi dengan TAPD Kabupaten Melawi, perihalpenyempurnaan dan penyesuaian Rancangan PerdaKabupaten Melawi tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2020 sesuai Keputusan GubernurKalimantan Barat Nomor 1430/BPKPD/2019.

;(c) Hasil rapat kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Melawibersama TAPD Kabupaten Melawi, berupa hasilpenyempurnaan terhadap Rancangan Perda 10/2019 sesuaihasil evaluasi Gubernur, selanjutnya dibahas di dalam rapatPimpinan DPRD Kabupaten Melawi yang diselenggarakanuntuk itu, sebagai bahan pertimbangan dan dasarpenerbitan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi,yang sesuai kesaksian Wakil Ketua DPRD KabupatenMelawi Hendegi Januardi Usfa Yursa (BuktiP10b), rapatPimpinan DPRD Kabupaten Melawi a quo

Putusan Nomor 22 P/HUM/202021.22.menyalahgunakan wewenang, jabatan atau kekuasaan yangada padanya, karena diterbitkan tidak melalui mekanismerapat, yaitu rapat Badan Musyawarah, rapat kerja BadanAnggaran DPRD Kabupaten Melawi bersama TAPD KabupatenMelawi, dan rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi:20.6.

Atas keinginan ANNAS MAAMUN tersebut, Terdakwa menyetujui akan membahas Rancangan APBD P TA 2014 dan RancanganAPBD TA 2015 dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar).Pada tanggal 8 Agustus 2014 Banggar DPRD dan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) mulai melakukan pembahasan KUA dan PPASAPBD P Tahun 2014, dalam pembahasan tersebut Banggar DPRDmempertanyakan beberapa hal diantaranya tentang penyerapan anggaranyang hanya sekitar 12% dari total anggaran, usulan ANNAS MAAMUNtentang perubahan Peraturan Daerah

Oleh karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temuantara Tim Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskors.Selanjutnyaterdakwa meminta agar dilakukan pertemuan tertutup yangbertempat di ruang Komisi B yang hanya dihadiri anggota Banggar, untukitu. Terdakwa II mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagaipenghubung antara DPRD dengan ANNAS MAAMUN, yangberanggotakan : Terdakwa Il, ZUKRI Als ZUKRI MISRAN, KOKOISKANDAR dan HAZMI SETIADI.

prinsipnya tetap akandiberikan kepada para anggota dewan.Dengan adanya janji tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2014DPRD Provinsi Riau memberi persetujuan terhadap RAPBDP TA 2014dengan ditandatanganinya Persetujuan bersama DPRD Provinsi Riaudengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi RiauTahun Anggaran 2014 Nomor : 16/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor :54/NPB/VIII/2014.Pada tanggal 21 Agustus 2014 Tim Banggar DPRD dan TAPD

RAPBD P TA2014 dan RAPBD TA 2015 dibahas dan disahkan oleh Anggota DPRDProvinsi Riau periode 20092014, selain itu ANNAS MAAMUN jugamenyampaikan bahwa terkait pinjam pakai mobil anggota DPRD ProvinsiRiau disetujui untuk diperpanjang selama 2 (dua) tahun dan nantinya padasaat lelang akan diprioritaskan untuk bisa dimiliki oleh Anggota DPRDProvinsi Riau periode 20092014 yang berakhir masa jabatannya tanggal 6September 2014.Pada tanggal 8 Agustus 2014 Banggar DPRD dan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Oleh karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temuantara Tim Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskors.Selanjutnya terdakwa meminta agar dilakukan pertemuan tertutup yangbertempat di ruang Komisi B yang hanya dihadiri anggota Banggar, untukitu. Terdakwa II mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagaipenghubung antara DPRD dengan ANNAS MAAMUN, yangberanggotakan : Terdakwa Il, ZUKRI Als ZUKRI MISRAN, KOKOISKANDAR dan HAZMI SETIADI.

SYAMSURWAL, MM bin (Alm) MARJAD dan olehMajelis keterangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa :Terdakwa adalah sebagai Wakil Koordinator Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD), pada Pembahasan APBD Perubahan pada tanggal 10September 2008 malam Terdakwa hadir bersama Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) tersebut.Bahwa perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu hadirbersama Tim TAPD dalam pembahasan APBD Perubahan bukanlahmerupakan perbuatan Pidana karena Terdakwa tidak dapat

dimintapertanggung jawabannya karena Tim TAPD adalah merupakan suatuinstitusi, bukankah institusi tidak dapat diminta pertanggung jawabanpidana.b.

UMAR selakuKetua TAPD, Terdakwa selaku Wakil Ketua TAPD, saksi CANDRAPURNAMA, SH bin (Alm) ACHMAD DAUD, dan saksi Drs.SYAMSURUWAL, MM bin (alm) MARJAD selaku Sekretaris TAPD dimintauntuk tidak meninggalkan ruang rapat, sedangkan dari Sekretariat Dewandipersilakan untuk tidak meninggalkan ruangan. Bahwa pada pembahasan tanggal 10 September 2008 malam hadir dariTAPD saksi H. MAARUF KARI, Bc.AN, S.Pd bin H.

Bahwa Terdakwa sebagai Wakil Koordinator TAPD tidak dapatdiminta pertanggung jawabannya secara pidana karena tugas dantanggung jawab TAPD adalah merupakan tanggung jawab institusidan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak dapat dicampuradukan antara tugas dan tanggung jawabnya dengan WakilKoordinator TAPD.Jadi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Wakil KoordinatorTAPD haruslah dipisahkan antara tugas dan tanggung jawabnyadengan Pengguna Anggaran, kenyataan Judex Factie telahHal. 25 dari 35

No. 2272 K/Pid.Sus/2010menyamaratakan antara tugas dan tanggung jawab Terdakwa selakuWakil Koordinator TAPD dengan Pengguna Anggaran, hal inisangatlah bertentangan dengan hukum yang berlaku..

Setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Anggran PemerintahDaerah (TAPD) Kab. Inhil selanjutnya TAPD mengirimkan dan ataumemberitahukan jumlah anggaran dan atau alokasi untuk DinasKelautan dan Perikanan..

Daerah(TAPD) hanya melaksanakan tugas sebagaimana tertuang pada poing yaitu.

Bahwa saksi adalah selaku Wakil Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012..

dan dilakukan pembahasanbersama Tim Verifikasi TAPD bersama dengan SKPD, setelahdilakukan verifikasi tersebut kemudian diperbaiki kembali jika adaperbaikan ataupun tidak, selanjutnya RKA SKPD hasil perbaikan diserahkan kepada TAPD kemudian untuk ditandatangani oleh TAPD,menjadi bahan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perbup APBDkemudian dibahas di Banggar DPRD, kemudian persetujuan bersamaHalaman 199 dari 367 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2015/PN Pbr9.10.11.12.13.PERDA antara Bupati dan DPRD dan

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyampaikan hasil evaluasi, berupa rekomendasi kepada kepalaDaerah melalui TAPD.(4).

TIM TAPD, Sekda Kab. Seluma selaku Ketua TAPDSdr. IRIHADI, S. Sos, Asisten selaku Wakil Ketua TAPD Sdr. MIRINHalaman 58 dari 253 Putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2020/PN.BgIAJIB, Kepala Bappeda selaku Anggota TAPD, Sdr. Drs. YULIANSUHERMAN, Kepala BPKD selaku Anggota TAPD Sdr.

Setelan mendapat persetujuan dariKomisi 3 dikembalikan ke TAPD untuk disusun dan diserahkan keBanggar guna di Paripurnakan. Hasil dari Paripurna DPRD KabupatenSeluma kemudian diserahkan kepada TAPD untuk disampaikan kepadaGubernur Bengkulu guna mendapatkan persetujuan.

Iserta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA. 2017 kemudiandiusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).4.

Bahwa pengajuan anggaran tersebut dibahas di Bagian Anggaran DPRDnDcoKabupaten Seluma, kemudian anggaran disetujui oleh Dewan dandiserahkan ke TAPD untuk dibahas di Komisi 3, setelah mendapatpersetujuan dari Komisi 3 dikembalikan ke TAPD untuk disusun dandiserahkan ke Banggar guna di Paripurnakan selanjutnya hasil dariParipurna DPRD Kabupaten Seluma diserahkan kepada TAPD untukdisampaikan kepada Gubernur Bengkulu) guna mendapatkanpersetujuan..

Seluma selaku Ketua TAPD : IRIHADI, S. Sosb. Asisten selaku Wakil Ketua TAPD Sdr. MIRIN AJIB.c. Kepala Bappeda selaku Anggota TAPD : Drs. YULIANSUHERMANd. Kepala BPKD selaku Anggota TAPD :Sdr. DEDDIRAMDHANIBahwa setelah diusulkan dalam bentuk renja, dibahas dalam rapatkomisi, kKemudian di rapatkan lagi di Banggar, selanjutnya kembali kesekretariat dalam bentuk DPA.Bahwa yang menjabat selaku Sekretaris DPRD Kab.

lampiran; 1(satu) buah Foto copy Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta lampiran; 1(satu) buah Foto copy Keputusan Bupati Boalemo Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Koordinator TAPD : Ir. Sujarno Abdul Hamid (Sekretaris Daerah);Halaman 110 dari 431 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.b. Wakil Koordinator TAPD : Musyafir Bempah (Asisten (Asisten KebijakanTata Pemerintahan);c. Wakil Koordinator TAPD : Alm. Darwin Bookings (Asisten Il (AsistenKebijakan Ekbang dan Keuangan);d. Sekretaris TAPD : Sukril Gobel (Kepala BPKAD);e. Anggota TAPD : Muhamad Taufik Kumali (Inspektur / Inspektorat Daerah);f. Anggota TAPD : Rusdin Amino (Kepala Bappeda);g.

DPA SKPD 1.09 03 16 01 5 2 dengan Pengguna Anggaran Ir.SUJARNO ABD HAMID yang diperlihatkan tadi, saksi sebagai WakilKoordinator TAPD : Musyafir Bempah (Asisten (Asisten Kebijakan TataPemerintahan) TAPD belum pasti ikut dikarenakan adanya tugastugas lainyang diperintahkan oleh atas, membahas tentang DPA maupun DPPA.

dengan pergeseran anggaran, dapat saksi jelaskan untukperubahan jenis kegiatan cukup hanya sampai Sekretaris Daerah tanpa adapembahasan TAPD, namun apabila untuk perubahan nomenklatur APBD ituharus ada persetujuan DPRD setelah dibahas di TAPD.

pasti apakah Kepala Dinas PU Kabupaten Boalemodan Kabag Tapem datang sendiri mengikuti rapat antara TAPD denganBanggar DPRD, namun biasanya Ketua TAPD (Sekda Boalemo Sadr.

) selanjutnya apabila disetujui oleh TAPD maka selurun RKAdibukukan menjadi RAPBD.Setelah itu maka RAPBD tersebut diajukan olehTAPD kepada DPRD melalui surat pengantar bupati dengan lampirandokumen RAPBD kemudian dilakukan pembahasan dengan DPRDberdasarkan mekanisme internal DPRD dengan melibatkan TAPD dan seluruhSKPD.

SetelahKeputusan Gubernur tanggal 20 November 2013 tentang EvaluasiRancangan Perda tentang Perubahan APBD T.A 2013 diterima olehPemerintah Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya dibahas dalam BadanAnggaran beserta TAPD tanggal 22 November 2013, rencana alokasikegiatan Pengembangan Database Kependudukan Disdukcapilmengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 686.386.300,SetelahRancangan Perubahan APBD T.A 2013 ditetapkan tanggal 25November 2013 menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A2013 dan Peraturan

Sehingga perubahan anggaran tersebut tidak pernah dilakukanpembahasan pada tingkat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),untuk itu pihak TAPD tidak mengajukan penambahan anggaran sebelumnota hantaran, adapun nilai anggarannya menjadi sebesarRp.686.386.300, adalah muncul pada saat pembahasan rumusan akhirmenjelang penetapan APBD, hal tersebut diatas tidak lazim yang biasanyadilakukan dalam penyusunan anggaran, karena yang sebenarnyapengajuan anggaran maupun penambahan anggaran adalah bersamaandengan

Cirebon pada tanggal 11 Nopember 2013 mengajuan Rencana KerjaAnggaran (RKA) sebesar Rp. 321.386.200, (tiga ratus dua puluh satu jutatiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah), kKemudian setelahdilakukan pembahasan pada tanggal 12 Nopember sampai dengantanggal 12 Desember 2013 antara TAPD, Dinas terkait dan BadanAnggaran DPRD Kabupaten Cirebon bahwa besaran anggaran disetujuimenjadi Rp. 298.607.100, (dua ratus sembilan puluh delapan juta enamratus tujuh ribu seratus rupiah), menurut terdakwa

setelah adanyapertemuan pada bulan November 2013 antara saksi SURKIYAH, S.Sos.selaku Kepala Dinas dengan saksi SUPIRMAN, SH. selaku Anggota BadanAnggaran DPRD Kabupaten Cirebon, untuk melakukan penambahananggaran sebesar Rp.963.808.900, namun penambahan anggarantersebut tidak pernah dilakukan pembahasan karena pihak Disdukcapil12tidak pernah mengusulkan RKA penambahan anggaran tersebut kepadaTAPD, sehingga pihak TAPD tidak mengajukan penambahan anggaransebelum nota hantaran, namun penambahan anggaran

Sehingga perubahan anggaran tersebut tidak pernah dilakukanpembahasan pada tingkat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),untuk itu pihak TAPD tidak mengajukan penambahan anggaran sebelumnota hantaran, adapun nilai anggarannya menjadi sebesarRp.686.386.300, adalah muncul pada saat pembahasan rumusan akhirmenjelang penetapan APBD, hal tersebut diatas tidak lazim yang biasanyadilakukan dalam penyusunan anggaran, karena yang sebenarnyapengajuan anggaran maupun penambahan anggaran adalah bersamaandengana

Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasikepada kepala daerah melalui TAPD, dan TAPD memberikan pertimbanganatas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kKemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan ataskemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisadan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasiSKPD terkait.

Tidak ada pertimbangan dari TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkait usulanbelanja hibah dari Pemerintah, pemerintan daerah lainnya, perusahaandaerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnyadijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalamrancangan KUA dan PPAS.Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa SUGIARTO SH bersamadengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh H.

Pasal 8 PenganggaranHal. 39 dari 236 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY.(1) Pemerintah, pemerintan daerah lainnya, perusahaan daerah,masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikanusulan hibah secara tertulis kepada Bupati.(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulansebagaimana yang dimaksud ayat (1).(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikanhasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.(4) TAPD memberikan pertimbangan

MM, didepan persidangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering rapat bersama.Bahwa mekanisme atau prosedur penganggaran APBD tahun anggaran2015, yaitu : badan anggaran membahas APBD awalnya adanya kebijakanumum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) dari timanggaran pemerintah daerah (TAPD) kemudian KUA PPAS. tersebutdibahas oleh badan anggaran dengan TAPD, setelah disetujui bersama olehbadan anggaran dan TAPD maka

. ;10.Bahwa besaran tunjangan komunikasi intensif yang diberikan setiap bulankepada Pimpinan dan Anggota DPRD bulan September s.d Nopember 2017,De@rda@SarkaNn: aa==e easement eee ne inti easinessa) Atas hasil perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)sebagaimana Berita Acara Perhitungan Kemampuan Keuangan DaerahKabupaten Trenggalek tanggal 8 Agustus 2017 Nomor:903/1215/35.03.027/ 2017 dengan Realisasi Pendapatan Umumdikurangi Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp460.056.847.297,82Kemampuan

Penghitungan Kemampuan KeuanganDaerah yang dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) darirumusan perhitungan tersebut TAPD mendapatkan besaran kemampuanPutusan Perkara Nomor : 136/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 13 dari 80 Halamankeuangan daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2017 a quo termasuk pada kelompok keuangan daerah dengankemampuan keuangan Sedang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 (2)dalam hal kelompok keuangan daerah dengan kemampuan keuanganSedang, maka Tunjangan

lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 261/SP2D-LS/1.02.1.1 tanggal 24 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013, yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Asli);21. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 266/SP2D-LS/1.02.1.1 tanggal 24 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013, yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Asli).22. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 134.b Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

(Fotocopy Legalisir);24. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 134.b Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Teknis Anggaran Pemerintah Daerah pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Juli 2012.

Tpg(APBD), dan membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas plaponAnggaran Sementara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.Bahwa mekanisme penganggaran untuk Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kepulauan Anambas adalah SKPD mengusulkanbesaran anggaran yang masing masing SKPD ke TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah), kemudian TAPD mengusulkan ke DPRD danselanjutnya dibahas bersama antara TAPD, Tim BANGGAR dan DPRDuntuk menetapkan besaran angka yang diterima

Anambas saksi juga menjabat sebagai TAPD Kab.Kep. Anambas. Bahwa saksi mempunyai SK TAPD dengan nomor 134.6 tahun 2012tanggal 6 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh pemkab Anambas dan adapunjabatan saksi sebagai TAPD Kab. Anambas pada tahun 2013 sedangkanHalaman 89 dari 202 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN. Tpgyang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah menyiapkan danmelaksanakan kebijakan bupati Kab. Kep. Anambas dalam PenyusunanAPBD Kab. Kep.

Anambaspada tahun 2013adapun langkah yang dilakukan oleh TAPD adalahmenerima usulan dari SKPD dalam bentuk rapat RKA (Rencana KerjaAnggaran) kepada tim teknis TAPD, Kemudian TAPD melakukanverifikasi terhadap anggaran yang diajukan oleh SKPD kepada TAPDtersebut, kemudian TAPD menilai kemampuan anggaran daerahberdasarkan hasil rapat TAPD, setelah dilakukan rapat oleh TAPD makaTAPD mengetahui berapa anggaran masingmasing SKPD tersebut.Bahwa yang membuat RKA yang diusulkan kepada TAPD tersebutadalah

Anambas tahun anggaran 2013.Bahwa secara umum TAPD bertugas menyiapkan dan melaksanakankebijakan umum Bupati Kep.

Setelah itu, SKPD menyusun RKA(Rencana Kerja Anggaran) kemudian di Entri dalam aplikasi yang difasilitasi olen TAPD. Setelah itu, TAPD menghimpun semua RKA darisetiap SKPD dan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KKAuntuk dibahas perkomisi yang dihadiri langsung oleh SKPD. terkaitdidampingi olen TAPD.

An, selaku Anggotapada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan SuratKeputusan Bupati Subang Nomor 902/KEP.199DPPKAD/2014 TentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Subang .

No. 250 K/PID.SUS/201710.11.12.13.14.15.16.Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi Usulan Hibah ;Tim evaluasi usulan hibah melakukan evaluasi dan menyampaikanhasilnya kepada Kepala SKPD berupa kajian sebagai bahanrekomendasi ;Kepala SKPD menyusun rekomendasi dan menyampaikan kepadaBupati melalui TAPD ;Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikanpertimbangan terhadap rekomendasi belanja hibah sesuai denganprioritas dan kemampuan keuangan daerah;TAPD menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja

An , selakuAnggota pada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan SuratKeputusan Bupati Subang Nomor : 902/KEP.199DPPKAD/2014 TentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Subang .

;Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikanpertimbangan terhadap rekomendasi belanja hibah sesuai denganprioritas dan kemampuan keuangan daerah;Hal. 20 dari 177 hal.

Kepala SKPD menyusun rekomendasi dan menyampaikankepada Bupati melalui TAPD ;7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikanpertimbangan terhadap rekomendasi belanja hibah sesuaidengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;8. TAPD menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah(DNCPBH) berdasarkan pertimbangan belanja hibah danrekomendasi belanja ;9. TAPD menyampaikan DNCPBH kepada Bupati disertai denganpertimbangan dan rekomendasi belanja hibah ;10.

dan Banggar;RAPBD yang sudah dibahas oleh Komisikomisi, SKPD, UKPDdan Banggar akan disampaikan kembali kepada TAPD untukditeliti;TAPD akan mempelajari hasil pembahasan, jika tidak sesuai atauada keberatan dari TAPD terhadap hasil pembahasan maka TAPDakan menyampaikan keberatan dan dapat meminta pembahasankembali dalam forum Rapat Kerja TAPD dan Banggar;Him. 86 dari 413 him.

TAPD akan mempelajari hasil pembahasan, jika tidak sesuai atauada keberatan dari TAPD terhadap hasil pembahasan maka TAPDakan menyampaikan keberatan dan dapat meminta pembahasankembali dalam forum Rapat Kerja TAPD dan Banggar.9. Setelah disepakati dan tidak ada keberatan dari TAPD, makaGubernur mengirimkan RAPBD yang telah dibahas bersama dantelah diparipurnakan kepada Mendagri.10.

bersama antaraeksekutif dan Legislatif lalu diambil diambil olen Wahyu Wijayano ( KabidPPP Bappeda) untuk diinput dalam sistim E Budgeting.Bahwa setalah RAPBD P hasil pembahasan ( disetujui lagislatif daneksekutif) terdapat usulan pengadaan UPS, TAPD tidak melakukanmenelitian akhir/megecek dan mencoret usulan yang tibatiba munculkarena TAPD menganggap RAPBD yang dibuat TAPD sudah sesuaikarena beberapa sebab :Pihak DPRD tidak pernah memberi tau TAPD maupun eksekutif baiklisan/tulisan bahwa ada perubahan

selanjutnya TAPD menyusun RAPBD P 2014 dantetap tidak ada usulan pengajuan UPS.

PUTUSAN Nomor : 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST.maka TAPD akan membahas apakah bisa masuk KUA PPAS atautidak.b) sesudah KUA PPAS disepakati eksekutif dan legislatif, maka dalamRAPBD yang diserahkan oleh TAPD kepada Dewan, maka usulanlangsung dapat dibahas langsung ditingkat komisi (bersama asisten,kabid dan SKPD terkait), setelan disepakati dalam pembahasandiringkat komisi , maka Kabid melaporkan kepada TAPD, lalaudibahas aoleh TAPD apakah bisa diterima/tidak, apabila bisa makaakan dimasukkan dalam

dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PT YYKbersumber dari APBD dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang yaitu :Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakatdan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibahsecara tertulis kepada Kepala Daerah;Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan;Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasikepada kepala daerah melalui TAPD

;TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai denganprioritas dan kemampuan keuangan daerah;Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasarpencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran hibah berupa uang,barang, dan / atau jasa;Hibah berupa uang di cantumkan dalam RKAPPKD;Hibah berupa barang atau jasa di cantumkan dalam RKA SKPD;RKAPPKD da RKASKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalamAPBD sesuai perundangundangan

Menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepaladaerah melalui TAPD ;Menandatatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;Memproses pencairan hibah daerah ;Melakukan monitoring dan evaluasi;~o a0Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala daerah;Bahwa KONI Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2013 mengajukanusulan untuk mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Yogyakartamelalui kantor Kesbang kota Yogyakarta dengan membuat rencanaanggaran sebesar Rp.17.502.622.000,00 (tujuh

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 Kepala Dinas PORBUDPAR /DISPORPAREKRAF Kota Tangerang mengirimkan surat Nomor : 927/1387Sekretariat perihal Rekomendasi SKPD atas Usulan Belanja HibahOrganisasi Non Pemerintah TA.2015 khususnya pada KONI Kota Tangerangadalah sebesar Rp.8.000.000.000, (delapan miliar rupiah) disampaikankepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang selaku Ketua TAPD Cq. DPKD.

Bahwa selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) KotaTangerang melakukan pembahasan bersama Walikota Tangerang dan SKPDterkait dalam hal ini DISPORPAREKRAF (Dinas Pemuda, Olahraga,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Kota Tangerang dan hasil pertimbanganTAPD tersebut dituangkan dalam berita acara pertimbangan TAPD.

BahwaRekomendasi DISPORPAREKRAF dan TAPD Kota Tangerang dijadikandasar pencantuman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon PrioritasAnggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah Kota Tangerangselanjutnya Penyusunan Reperda (Rancangan peraturan Daerah) tentangAPBD oleh TAPD meliputi BAPPEDA, DPKD, dan unsur Sekretariat DaerahKota Tangerang.

Bahwa selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) KotaTangerang melakukan pembahasan bersama Walikota Tangerang dan SKPDterkait dalam hal ini DISPORPAREKRAF (Dinas Pemuda, Olahraga,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Kota Tangerang dan hasil pertimbanganHalaman 21 dari 43 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT BTNTAPD tersebut dituangkan dalam berita acara pertimbangan TAPD.

langsung sebesarRp.96.399.100.000, (sembilan puluh enam milyar tiga ratussembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).Bahwa didalam KUA dan PPAS Kabupaten Bengkalis tersebut, padakenyataannya beberapa permintaan dana hibah untuk penyerapanaspirasi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis banyak yang tidak masuk.Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa HIDAYAT TAGORNASUTION, SH dan Terdakwa II RISMAYENI, S.Pd, beserta AnggotaBanggar lainnya saat Rapat Finalisasi Rancangan APBD TA 2012dengan Tim TAPD

daftar namanama penerima Hibah diluarDana Hibah yang sudah diusulkan oleh Pemerintah Daerah didalamKUAPPAS karena hal tersebut bertentangan dengan Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor: 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011diatas, namun karena keterbatasan waktu dan JAMAL ABDILLAH selakuKetua DPRD Kabupaten Bengkalistidak mau mengesahkan RancanganAPBD Kabupaten Bengkalis bila permintaan penambahan alokasi danahibah yang diminta Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis tidakdiakomodir.Bahwa selanjutnya Tim TAPD

sidang yang dipimpin saksi JAMAL ABDILLAHselaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpin SekdaAsmaran Hasan, saat pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah)Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab.

tujuh rupiah) dan pada tanggal 30Oktober 2012, Gubernur Riau menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor :Kpts. 788/X/2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBDTA 2012 dan Rancangan Perbup Perubahan Penjabaran APBD TA 2012;Bahwa setelah Ranperda Perubahan APBD TA 2012 dan RanperbupPerubahan Penjabaran APBD TA 2012 dievaluasi oleh Gubernur Riau,kemudian TAPD melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadapRancangan Perubahan APBD tersebut dan pada tanggal 1 November2012 ditetapbkan

berikut:e Pada tanggal 30 November 2009, Komisi Pemilihan Umum ProvinsiBengkulu telah mengajukan usulan Rencana Kerja AnggaranSKPD KPUProvinsi Bengkulu ke Pemda Provinsi Bengkulu dengan surat Nomor :910/0625/KPU/XI/2009 dengan Rencana Kerja dan Anggaran senilaiRp61.923.496.600,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluhtiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).e Setelah melalui pembahasan baik secara intern Pemerintah Daerah melaluiTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Terdakwa tidak pernah dilibatkanbaik dalam proses pencairan dana maupun, dalam penyusunan laporanpertanggungjawaban penggunaan dana hibah kegiatan pemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2010;Bahwa RKB yang disusun dan disampaikan kepada Kepala Daerahakan ditampung dalam RKA, lalu RKA itu dibahas TAPD bersama KPUProp (linat Psl. 11 Permendagri No 44 Tahun 2007).

Adakahmomentum pada rapat TAPD ini dilakukan oleh Saksi Dunan untukmeninjau kembali item Sekretariat PPS dalam RKB terdahulu, faktapersidangan membuktikan tidak ada.

Lalu dapatkah secara serta mertahal yang bersifat teknisnya KPU ini dapat dipersalahkan kepada rapatTAPD atau kepada rapat anggarannya Dewan terhormat manakalapada akhirnya menyetujui RAPBD menjadi APBD Untuk diketahuibersama bahwa rapat TAPD sangat jauh berbeda dengan rapatanggaran Dewan karena rapat TAPD lebih detail dan teknis jauh daripolitis.

Kesimpulannya akan fakta ini, Saksi Dunan yang tidak berbuatdemi amanat UndangUndang No 22 Tahun 2007 adalahpenyimpangan murni oleh KPU Provinsi sendiri, dan tidak dapatdikonstatir kepada rapat TAPD atau Rapat Anggaran Dewan;Fakta di atas merupakan fakta perbuatan Terdakwa pada tahapPenyusunan Program dan Anggaran.

dengan mengirim data sebanyak 42 (empat puluh dua) sekolahSDN dan SMP di Kota Mataram, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23Agustus 2018 Dinas Pendidikan Kota Mataram juga mengirim usulanAnggaran Biaya Tambahan untuk Lembaga PAUD / TK dengan jumlah 34(tiga puluh empat) sekolah dengan alokasi biaya Rp. 3.680.000.000,00 (tigamilyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).Bahwa terhadap datadata dari Dinas Pendidikan tersebut telah dilakukanpengalokasian anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Trauma healing 100.000.000,00Jumlah 4.292.500.000,00 Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 Rancangan KUPA dan PPASP 2018yang didalamnya antara lain berisi rancangan program prioritas dan patokanbatas maksimal anggaran Penanganan Pasca Gempa pada DinasPendidikan Kota Mataram dikirim ke DPRD Kota Mataram dilakukanpembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Mataram, Ketua DPRD KotaMataram bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kota Mataramdengan jadwal yaitu:Hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 dilakukan

Pemerintah Kota Mataram denganjadwal yaitu:e Hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 dilakukan rapat internalal BadanAnggaran;Halaman30 dari149 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtre Hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 lanjutan rapat internalal BadanAnggaran;e Hari Selasa tanggal 4 September 2018 rapat konsultasi Badan Anggarandengan KomisiKomisi;e Hari Rabu tanggal 5 September 2018 rapat Badan Anggaran dengan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram;e Hari Senin tanggal 10 September

Ketuanya adalah Sekda dan di TAPD juga ada Bappedadan BKD; Bahwa usulan ke TAPD pada akhir Agustus; Bahwa saksi hanya meneruskan data yang dari bidang dan mengirim datalewat WA atau email; Bahwa besaran dana untuk SD dan SMP adalah 3,4 milliard;Halaman60 dari149 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK/2019/PN MtrBahwa angka 4,1 milliard adalah total keseluruhan termasuk untuk TK,tenda, perbaikan kantor dan kalau ditambah dengan trauma healingjumlahnya 4,2 milliard; Bahwa pak Totok adalah sebagai Kepala

adalah:Ketua adalah Sekretaris Daerah;Wakil Ketua adalah Asisten ;Wakil Ketua II adalah Asisten II;Wakil Ketua III Asisten III;Wakil Ketua IV adalah Ketua Bappeda;Sekretaris adalah Kepala BKD;Bahwa jumlah anggota TAPD saksi tidak hafal namun sekitar 20 (dua puluhGomes hrorang);Bahwa TAPD pernah menerima usulan perbaikan fisik sekolah dari PU lalusaksi terima dan diinput;Bahwa assessment terakhir tanggal 10 September 2018 setelah gempatanggal 5 Agustus 2018;Bahwa usulan diteruskan ke DPRD tanggal

YAJID (Ketua DPRD Komisi Il), saksi ANDI WALINONO(Anggota DPRD Komisi II), saksi MUHKLIS (Anggota DPRD Komisi II), saksiSURYANTO (Kepala Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), Saksi MUHAMMADYOSMIANTO (Sekertaris Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) , saksi BERTATEKKO (orang Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), saksi MADRAM MUHYAR(Kepala BPKAD Kota Balikpapan), saksi AGUS BUDI PRASETYO (KabagPembanguna Sekdakot Balikpapan), saksi JUMALI (Sekwan DPRD KotaBalikpapan), saksi SUKARYANTO (Kabag Persidangan dan Risalah

DEDY WAHYUDI (Kasubag Persidangan dan Risalah Sekwan),saksi ADI WIBOWO (Kasubag Program Bappeda Kota Balikpapan), dalamrapat tersebut Tim TAPD membawa dokumen PPAS dan dokumen RAPBDHalaman 6 dari 90 Putusan Nomor 5 /PID.TPK/2019/PT SMRsaat dipanggil diruangan saksi ABDULLOH, S.Sos bahwa bagaimanakomposisi anggaran berdasarkan RAPBD, kemudian intinya disampaikansaksi SURYANTO (Kepala Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) isi pembahasansesuai dengan PPAS dan RAPBD tersebut termasuk salah satunya kegiatanpengadaan

CHAIDARCHAIRULSYAH untuk merubah RKA Pengadaan Lahan RPU menjadi sebesarRp.12.500.000.000,, selanjutnya setelah rapat tersebut Tim TAPD melaporkankepada saksi SAID M.N. FADLI (Selaku Sekda kota Balikpapan) dan yangbersangkutan menyetujuinya.Setelah adanya arahan tersebut kKemudian Tim TAPD langsung melaporkankepada saksi SAID M.N. FADLI dan menyetujuinya, kemudian Tim TAPDmengubah lampiran PPAS yang sudah disepakati oleh saksi M.

YAJID (Ketua DPRD Komisi II), saksi ANDI WALINONO(Anggota DPRD Komisi II), saksi MUHKLIS (Anggota DPRD Komisi II), saksiSURYANTO (Kepala Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), Saksi MUHAMMADYOSMIANTO (Sekertaris Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) , saksi BERTATEKKO (orang Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), saksi MADRAM MUHYAR(Kepala BPKAD Kota Balikpapan), saksi AGUS BUDI PRASETYO (KabagPembanguna Sekdakot Balikpapan), saksi JUMALI (Sekwan DPRD KotaBalikpapan), saksi SUKARYANTO (Kabag Persidangan dan Risalah

TPK/2019/PT SMRrapat tersebut Tim TAPD membawa dokumen PPAS dan dokumen RAPBDsaat dipanggil diruangan saksi ABDULLOH, S.Sos bahwa bagaimanakomposisi anggaran berdasarkan RAPBD, kemudian intinya disampaikansaksi SURYANTO (Kepala Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) isi pembahasansesuai dengan PPAS dan RAPBD tersebut termasuk salah satunya kegiatanpengadaan lahan RPU sebesar Rp.2.500.000.000, pada dokumen tersebut,kemudian dalam pembahasan saksi ANDI WALINONO menyampaikan kepadasaksi ABDULLOH, S.Sos bahwa

Babel selaku Ketua TAPD dan Badan Anggaran DPRD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;16. 1 (satu) lembar tiket masuk Istana Pool Villas & SPA Parai-Bangka Nomor : 004511 tanggal 13 Pebruari 2015;17. 1 (satu) lembar tiket masuk Parai Beach Resort & SPA Nomor : 165859 Tanggal 13 Pebruari 2015.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SYAPARUDDIN, S.Pdi.5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Babel selaku Ketua TAPD dan BadanAnggaran DPRD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;1 (satu) lembar tiket masuk Istana Pool Villas & SPA ParaiBangkaNomor : 004511 tanggal 13 Pebruari 2015;1 (satu) lembar tiket masuk Parai Beach Resort & SPA Nomor : 165859Tanggal 13 Pebruari 2015.Putusan Perkara No. 29/Pid.Sus/TP K/2015/PN.Pgp Hal 5Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang buktidalam perkara SYAPARUDDIN, S.Pdi.6.

SUMARDIselaku Sekretaris Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18/MTahun 2008 tanggal 25 Pebruari 2008 dan selaku Ketua Tim AnggaranPutusan Perkara No. 29/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp Hal 6Pemerintah Daerah (TAPD) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung TahunAnggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/414/DPPKAD/2011 tanggal 26 Mei 2011 TentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

), dengan alasan jumlahHalaman 38 dari 207 Putusan No. 05/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmbanggaran Gubernur Cup 2013 tidak dapatmenutupi Semua pengeluaran.e Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita AcaraPersetujuan TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) Nomor 900/204/TAPD tanggal 18Maret 2013 Tim Personalia TAPD meny etujuiusulan pergeseran anggaran kegiatanpembinaan Olahraga yang berkembang diMasyarakat dengan kode kegiatan1.18.1.17.01.20.14 dalam Pos Rekening5.2.2.03.13 belanja transportasi danakomodasi (Divisi

), dengan alasan jumlahanggaran Gubernur Cup 2013 tidak dapatmenutupi Semua pengeluaran.e Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita AcaraPersetujuan TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) Nomor 900/204/TAPD tanggal 18Maret 2013 Tim Personalia TAPD meny etujuiusulan pergeseran anggaran kegiatanpembinaan Olahraga yang berkembang diMasyarakat dengan kode kegiatan1.18.1.17.01.20.14 dalam Pos Rekening5.2.2.03.13 belanja transportasi danakomodasi (Divisi PSSI) yang semulaanggarannya sebesar Rp 391.720.000,00,

), dengan alasan jumlahanggaran Gubernur Cup 2013 tidak dapatmenutupi semua pengeluaran.e Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita AcaraPersetujuan TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) Nomor 900/204/TAPD tanggal 18Maret 2013 Tim Personalia TAPD meny etujuiHalaman 68 dari 207 Putusan No. 05/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmbleusulan pergeseran anggaran kegiatanpembinaan Olahraga yang berkembang diMasyarakat dengan kode kegiatan1.18.1.17.01.20.14 dalam Pos Rekening5.2.2.03.13 belanja transportasi danakomodasi (Divisi

Bungo tahun 2013 di pos anggaran DisBUDparporasecara total keseluruhan dana Gubernur Cup (PSSI) Rp.312.086.650, (tiga ratus dua belas juta delapan puluh enam ribuenam ratus lima puluh rupiah);e Pergeseran dana atas permohonan Kadis BUDparpora Kab.Bungo yang meminta persetujuan kepada Tim TAPD;e Setelah dibahas dan dikaji oleh tim TAPD dibuat Berita AcaraPersetujuaan TAPD Nomo 900/204.1/TAPD tanggal 18 Maret2013., dimana saksi ikut mendatangani Berita Acara Persetujuantersebut;e Dana tambahan untuk

;Dalam pergeseran anggaran untuk kegiatan Gubernur Cup 2013,TAPD Kab. Bungo membuat Berita Acara Persetujuan TAPD denganNomor 900/294.a/TAPD, tanggal 18 Maret 2013 dan semua anggotaTim menyetujui usulan pergeseran tersebut;KadisBUDparpora Kab.