Pegawai Negeri Sipil di PemdaKabupaten Purwakarta ;Bahwa benar pada tahun 2007, saksi sebagai Kabag TU BappedaKabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok sesuai denganKeputusan Bupati Purwakarta Nomor 19 tahun 2004 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Purwakarta yaitu memberikan pelayanan teknis danadministratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkunganBappeda ;Bahwa sebagai Kabag TU Bappeda, saksi termasuk anggota TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

) Kabupaten Purwakarta ;Bahwa Ketua TAPD adalah Sekretaris Daerah selaku koordinatorsedangkan anggota TAPD terdiri dari unsur Bappeda, BagianKeuangan, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum, BagianPerlengkapan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, DinasPendapatan Daerah dan bagianbagian terkait lainnya ;Bahwa tugas dan wewenang TAPD Bappeda antara lain menyusunrencana kerja pemerintah daerah, memuat kerangka makro daerah,prioritas pembangunan termasuk mengkalkulasi anggaran yangdibutuhkan oleh masingmasing

Dalampembahasan TAPD tidak secara detail merinci rencanapenggunaannya, hanya estimasi atau perkiraan dan pagu yang terterasecara global tidak per kegiatan ;Bahwa sesuai anggaran dalam APBD murni bantuan sosial kepadaPersipo sebesar Rp 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) sedangkandalam APBD perubahan ada penambahan menjadi sebesar Rp935.000.000, (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;Bahwa saksi tahu ada anggaran bantuan sosial kemasyarakatankepada Persipo namun saksi tidak mengetahui apa

untuk penyusunan APBD Tahun2007 ;Bahwa sebagai anggota TAPD saksi tahu ada Bantuan SosialKemasyarakatan kepada Persipo Tahun 2007, akan tetapi saksi tidakingat lagi berapa jumlah bantuannya ;Bahwa bantuan tersebut dianggarkan dalam DPA Sekretariat DaerahBagian Kesra, namun teknis pengelolaannya saksi tidak mengetahuinyaBahwa tugas TAPD dalam rangka penyusunan APBD adalahmenyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalamrangka penyusunan APBD yang dipimpin oleh Sekda yang anggotanyaterdiri

sebagai rumusan akhir dandisetujui oleh Bupati untuk disampaikan ke DPRD untuk dibahas dandisepakati bersama ;Bahwa untuk penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)prosesnya sama dengan penyusunan KUA, hanya saja di dalam PPASsudah ada plafon anggaran tiaptiap SKPD ;Bahwa untuk belanja bantuan sosial seyogyanya proposal untukpenentuan jumlah anggaran harus ada di bagian yang membidanginyadan dalam pembahasan TAPD tidak secara rinci dilakukan perkegiatan;Bahwa saksi tidak tahu penentuan

TIM TAPD, Sekda Kab. Seluma selaku Ketua TAPDSdr. IRIHADI, S. Sos, Asisten selaku Wakil Ketua TAPD Sdr. MIRINHalaman 58 dari 253 Putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2020/PN.BgIAJIB, Kepala Bappeda selaku Anggota TAPD, Sdr. Drs. YULIANSUHERMAN, Kepala BPKD selaku Anggota TAPD Sdr.

Setelan mendapat persetujuan dariKomisi 3 dikembalikan ke TAPD untuk disusun dan diserahkan keBanggar guna di Paripurnakan. Hasil dari Paripurna DPRD KabupatenSeluma kemudian diserahkan kepada TAPD untuk disampaikan kepadaGubernur Bengkulu guna mendapatkan persetujuan.

Iserta pejabat struktural dan Fungsional Khusus TA. 2017 kemudiandiusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).4.

Bahwa pengajuan anggaran tersebut dibahas di Bagian Anggaran DPRDnDcoKabupaten Seluma, kemudian anggaran disetujui oleh Dewan dandiserahkan ke TAPD untuk dibahas di Komisi 3, setelah mendapatpersetujuan dari Komisi 3 dikembalikan ke TAPD untuk disusun dandiserahkan ke Banggar guna di Paripurnakan selanjutnya hasil dariParipurna DPRD Kabupaten Seluma diserahkan kepada TAPD untukdisampaikan kepada Gubernur Bengkulu) guna mendapatkanpersetujuan..

Seluma selaku Ketua TAPD : IRIHADI, S. Sosb. Asisten selaku Wakil Ketua TAPD Sdr. MIRIN AJIB.c. Kepala Bappeda selaku Anggota TAPD : Drs. YULIANSUHERMANd. Kepala BPKD selaku Anggota TAPD :Sdr. DEDDIRAMDHANIBahwa setelah diusulkan dalam bentuk renja, dibahas dalam rapatkomisi, kKemudian di rapatkan lagi di Banggar, selanjutnya kembali kesekretariat dalam bentuk DPA.Bahwa yang menjabat selaku Sekretaris DPRD Kab.

SetelahKeputusan Gubernur tanggal 20 November 2013 tentang EvaluasiRancangan Perda tentang Perubahan APBD T.A 2013 diterima olehPemerintah Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya dibahas dalam BadanAnggaran beserta TAPD tanggal 22 November 2013, rencana alokasikegiatan Pengembangan Database Kependudukan Disdukcapilmengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 686.386.300,SetelahRancangan Perubahan APBD T.A 2013 ditetapkan tanggal 25November 2013 menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A2013 dan Peraturan

Sehingga perubahan anggaran tersebut tidak pernah dilakukanpembahasan pada tingkat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),untuk itu pihak TAPD tidak mengajukan penambahan anggaran sebelumnota hantaran, adapun nilai anggarannya menjadi sebesarRp.686.386.300, adalah muncul pada saat pembahasan rumusan akhirmenjelang penetapan APBD, hal tersebut diatas tidak lazim yang biasanyadilakukan dalam penyusunan anggaran, karena yang sebenarnyapengajuan anggaran maupun penambahan anggaran adalah bersamaandengan

Cirebon pada tanggal 11 Nopember 2013 mengajuan Rencana KerjaAnggaran (RKA) sebesar Rp. 321.386.200, (tiga ratus dua puluh satu jutatiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah), kKemudian setelahdilakukan pembahasan pada tanggal 12 Nopember sampai dengantanggal 12 Desember 2013 antara TAPD, Dinas terkait dan BadanAnggaran DPRD Kabupaten Cirebon bahwa besaran anggaran disetujuimenjadi Rp. 298.607.100, (dua ratus sembilan puluh delapan juta enamratus tujuh ribu seratus rupiah), menurut terdakwa

setelah adanyapertemuan pada bulan November 2013 antara saksi SURKIYAH, S.Sos.selaku Kepala Dinas dengan saksi SUPIRMAN, SH. selaku Anggota BadanAnggaran DPRD Kabupaten Cirebon, untuk melakukan penambahananggaran sebesar Rp.963.808.900, namun penambahan anggarantersebut tidak pernah dilakukan pembahasan karena pihak Disdukcapil12tidak pernah mengusulkan RKA penambahan anggaran tersebut kepadaTAPD, sehingga pihak TAPD tidak mengajukan penambahan anggaransebelum nota hantaran, namun penambahan anggaran

Sehingga perubahan anggaran tersebut tidak pernah dilakukanpembahasan pada tingkat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),untuk itu pihak TAPD tidak mengajukan penambahan anggaran sebelumnota hantaran, adapun nilai anggarannya menjadi sebesarRp.686.386.300, adalah muncul pada saat pembahasan rumusan akhirmenjelang penetapan APBD, hal tersebut diatas tidak lazim yang biasanyadilakukan dalam penyusunan anggaran, karena yang sebenarnyapengajuan anggaran maupun penambahan anggaran adalah bersamaandengana

Jawaban atas pertanyaan Badan Anggaran itu, disampaikanoleh TAPD bahwa karena merelokasi PKL di MA. Salmun yangsudah dieksekusi atau ditertibkan. Kemudian TAPD mengusulkanpembebasan lahan untuk PKL senilai Rp.70.000.000.000, (tujuhpuluh milyar rupiah) dan untuk pembebasan Eks Gedung MuriaPresiden tetap dihapus.

Pada tanggal 29 September 2014 finalisasi pembahasan antaraBanggar dan TAPD Kota Bogor di gedung DPRD.

Akhirnya TAPD mengusulkanPengadaan Lahan Jambu Dua untuk mencapai halhal tersebut diatas, kemudian RAPBDP setelah disepakati oleh TAPD;Pada tanggal 10 Oktober 2014 pada rapat Badan anggarandengan TAPD di Hotel Park, Jakarta dilakukan pembahasantentang APBD Perubahan, awalnya sebenarnya tidak adapembahasan tentang Jambu Dua, namun oleh Sekretaris Daerahselaku Ketua TAPD mengusulkan/memunculkan kembali untukJambu Dua anggarannya sebesar Rp.55.000.000.000 (lima puluhlima milyar), Selanjutnya terhadap

Bdg.13.Dalam Rapat Kerja Pembahasan RAPBDP 2014 antara BadanAnggaran DPRD dan TAPD, Sekretaris Daerah Kota Bogor sebagaiKetua TAPD menyampaikan kembali usulan Walikota bahwapengadaan lahan Pasar jambu Dua perlu dianggarkan dalamperubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014.

. ;10.Bahwa besaran tunjangan komunikasi intensif yang diberikan setiap bulankepada Pimpinan dan Anggota DPRD bulan September s.d Nopember 2017,De@rda@SarkaNn: aa==e easement eee ne inti easinessa) Atas hasil perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)sebagaimana Berita Acara Perhitungan Kemampuan Keuangan DaerahKabupaten Trenggalek tanggal 8 Agustus 2017 Nomor:903/1215/35.03.027/ 2017 dengan Realisasi Pendapatan Umumdikurangi Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp460.056.847.297,82Kemampuan

Penghitungan Kemampuan KeuanganDaerah yang dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) darirumusan perhitungan tersebut TAPD mendapatkan besaran kemampuanPutusan Perkara Nomor : 136/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 13 dari 80 Halamankeuangan daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2017 a quo termasuk pada kelompok keuangan daerah dengankemampuan keuangan Sedang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 (2)dalam hal kelompok keuangan daerah dengan kemampuan keuanganSedang, maka Tunjangan

Atas keinginan ANNAS MAAMUN tersebut, Terdakwa menyetujui akan membahas Rancangan APBD P TA 2014 dan RancanganAPBD TA 2015 dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar).Pada tanggal 8 Agustus 2014 Banggar DPRD dan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) mulai melakukan pembahasan KUA dan PPASAPBD P Tahun 2014, dalam pembahasan tersebut Banggar DPRDmempertanyakan beberapa hal diantaranya tentang penyerapan anggaranyang hanya sekitar 12% dari total anggaran, usulan ANNAS MAAMUNtentang perubahan Peraturan Daerah

Oleh karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temuantara Tim Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskors.Selanjutnyaterdakwa meminta agar dilakukan pertemuan tertutup yangbertempat di ruang Komisi B yang hanya dihadiri anggota Banggar, untukitu. Terdakwa II mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagaipenghubung antara DPRD dengan ANNAS MAAMUN, yangberanggotakan : Terdakwa Il, ZUKRI Als ZUKRI MISRAN, KOKOISKANDAR dan HAZMI SETIADI.

prinsipnya tetap akandiberikan kepada para anggota dewan.Dengan adanya janji tersebut selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2014DPRD Provinsi Riau memberi persetujuan terhadap RAPBDP TA 2014dengan ditandatanganinya Persetujuan bersama DPRD Provinsi Riaudengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi RiauTahun Anggaran 2014 Nomor : 16/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor :54/NPB/VIII/2014.Pada tanggal 21 Agustus 2014 Tim Banggar DPRD dan TAPD

RAPBD P TA2014 dan RAPBD TA 2015 dibahas dan disahkan oleh Anggota DPRDProvinsi Riau periode 20092014, selain itu ANNAS MAAMUN jugamenyampaikan bahwa terkait pinjam pakai mobil anggota DPRD ProvinsiRiau disetujui untuk diperpanjang selama 2 (dua) tahun dan nantinya padasaat lelang akan diprioritaskan untuk bisa dimiliki oleh Anggota DPRDProvinsi Riau periode 20092014 yang berakhir masa jabatannya tanggal 6September 2014.Pada tanggal 8 Agustus 2014 Banggar DPRD dan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Oleh karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temuantara Tim Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskors.Selanjutnya terdakwa meminta agar dilakukan pertemuan tertutup yangbertempat di ruang Komisi B yang hanya dihadiri anggota Banggar, untukitu. Terdakwa II mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagaipenghubung antara DPRD dengan ANNAS MAAMUN, yangberanggotakan : Terdakwa Il, ZUKRI Als ZUKRI MISRAN, KOKOISKANDAR dan HAZMI SETIADI.

Bahwa sesuai Pasal 115 ayat (1) PP 12/2019, penyempurnaansebagaimana dimaksud angka 11. di atas, ic. dilakukan BupatiMelawi melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Malawi bersama DPRD Kabupaten Melawi melalui BadanAnggaran;Pasal 115 ayat (1) PP 12/2019 berbunyi:Pasal 115(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 111 ayat (8) dan Pasal 112 ayat (8) dilakukan KepalaDaerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badananggaran.:13.

Bahwa TAPD Kabupaten Melawi bersama Badan Anggaran DPRDKabupaten Melawi tidak pernah melakukan penyempurnaanterhadap Rancangan Perda 10/2019 a quo sesuai hasil evaluasiGubernur, dengan dalil dan fakta hukum sebagai berikut:13.1.Bahwa saksi H. Kulan (BuktiP10a), sesuai Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi Masa JabatanHalaman 11 dari 92 halaman.

Putusan Nomor 22 P/HUM/202020192014 (BuktiP16), adalah anggota Badan MusyawarahDPRD Kabupaten Melawi periode 20192024, bersaksi, bahwaBadan Musyawarah DPRD Kabupaten Melawi tidak pernahmenetapkan jadwal acara rapat antara Badan Anggaran DPRDKabupaten Melawi dengan TAPD Kabupaten Melawi, perihalpenyempurnaan dan penyesuaian Rancangan PerdaKabupaten Melawi tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2020 sesuai Keputusan GubernurKalimantan Barat Nomor 1430/BPKPD/2019.

;(c) Hasil rapat kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Melawibersama TAPD Kabupaten Melawi, berupa hasilpenyempurnaan terhadap Rancangan Perda 10/2019 sesuaihasil evaluasi Gubernur, selanjutnya dibahas di dalam rapatPimpinan DPRD Kabupaten Melawi yang diselenggarakanuntuk itu, sebagai bahan pertimbangan dan dasarpenerbitan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi,yang sesuai kesaksian Wakil Ketua DPRD KabupatenMelawi Hendegi Januardi Usfa Yursa (BuktiP10b), rapatPimpinan DPRD Kabupaten Melawi a quo

Putusan Nomor 22 P/HUM/202021.22.menyalahgunakan wewenang, jabatan atau kekuasaan yangada padanya, karena diterbitkan tidak melalui mekanismerapat, yaitu rapat Badan Musyawarah, rapat kerja BadanAnggaran DPRD Kabupaten Melawi bersama TAPD KabupatenMelawi, dan rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Melawi:20.6.

Bengkalis yang dipimpin oleh Jamal Abdillah selaku KetuaDPRD sekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor Wakil Ketua DPRD danselaku Wakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yang dipimpin oleh AsmaranHasan (almarhum) selaku Sekretaris Daerah dan selaku Ketua TAPD, JondiIndra Bustian Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua TAPD, Tuah HasrunSaily Asisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua II TAPD dan dihadirimasingmasing Kepala SKPD atau yang mewakili, pembahasan saat itumenyangkut tentang isuisu daftar inventarisasi

Bengkalis yang dipimpin oleh Jamal Abdillah selaku KetuaDPRD sekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor Wakil Ketua DPRD danselaku Wakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yang dipimpin oleh AsmaranHasan (Alm) selaku Sekretaris Daerah dan selaku Ketua TAPD, Jondi IndraBustian Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua TAPD, Tuah Hasrun SailyAsisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua I TAPD dan dihadiri masingHal. 25 dari 406 hal. Put.

dari JAMALABDILLAH untuk menambah dana Hibah diluar Dana Hibah yangsudah diusulkan oleh Pemerintah Daerah didalam KUAPPAS karenahal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011;Bahwa benar Tim TAPD diantaranya yaitu saksi Tuah dan Azrafianymelaporkan kepada ketua TAPD yaitu Drs.

ASMARAN HASAN (Alm) selaku Ketua TAPD mengatakan kamibisa memahami dan akan kami coba membantu;Bahwa benar Drs. H.

binAbu Zakir kepada Ketua TAPD Drs.

langsung sebesarRp.96.399.100.000, (sembilan puluh enam milyar tiga ratussembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).Bahwa didalam KUA dan PPAS Kabupaten Bengkalis tersebut, padakenyataannya beberapa permintaan dana hibah untuk penyerapanaspirasi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis banyak yang tidak masuk.Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa HIDAYAT TAGORNASUTION, SH dan Terdakwa II RISMAYENI, S.Pd, beserta AnggotaBanggar lainnya saat Rapat Finalisasi Rancangan APBD TA 2012dengan Tim TAPD

daftar namanama penerima Hibah diluarDana Hibah yang sudah diusulkan oleh Pemerintah Daerah didalamKUAPPAS karena hal tersebut bertentangan dengan Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor: 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011diatas, namun karena keterbatasan waktu dan JAMAL ABDILLAH selakuKetua DPRD Kabupaten Bengkalistidak mau mengesahkan RancanganAPBD Kabupaten Bengkalis bila permintaan penambahan alokasi danahibah yang diminta Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis tidakdiakomodir.Bahwa selanjutnya Tim TAPD

sidang yang dipimpin saksi JAMAL ABDILLAHselaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpin SekdaAsmaran Hasan, saat pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah)Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab.

tujuh rupiah) dan pada tanggal 30Oktober 2012, Gubernur Riau menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor :Kpts. 788/X/2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBDTA 2012 dan Rancangan Perbup Perubahan Penjabaran APBD TA 2012;Bahwa setelah Ranperda Perubahan APBD TA 2012 dan RanperbupPerubahan Penjabaran APBD TA 2012 dievaluasi oleh Gubernur Riau,kemudian TAPD melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadapRancangan Perubahan APBD tersebut dan pada tanggal 1 November2012 ditetapbkan

lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 261/SP2D-LS/1.02.1.1 tanggal 24 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013, yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Asli);21. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 266/SP2D-LS/1.02.1.1 tanggal 24 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013, yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Asli).22. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 134.b Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

(Fotocopy Legalisir);24. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 134.b Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Teknis Anggaran Pemerintah Daerah pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2013 tanggal 06 Juli 2012.

Tpg(APBD), dan membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas plaponAnggaran Sementara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.Bahwa mekanisme penganggaran untuk Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kepulauan Anambas adalah SKPD mengusulkanbesaran anggaran yang masing masing SKPD ke TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah), kemudian TAPD mengusulkan ke DPRD danselanjutnya dibahas bersama antara TAPD, Tim BANGGAR dan DPRDuntuk menetapkan besaran angka yang diterima

Anambas saksi juga menjabat sebagai TAPD Kab.Kep. Anambas. Bahwa saksi mempunyai SK TAPD dengan nomor 134.6 tahun 2012tanggal 6 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh pemkab Anambas dan adapunjabatan saksi sebagai TAPD Kab. Anambas pada tahun 2013 sedangkanHalaman 89 dari 202 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN. Tpgyang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah menyiapkan danmelaksanakan kebijakan bupati Kab. Kep. Anambas dalam PenyusunanAPBD Kab. Kep.

Anambaspada tahun 2013adapun langkah yang dilakukan oleh TAPD adalahmenerima usulan dari SKPD dalam bentuk rapat RKA (Rencana KerjaAnggaran) kepada tim teknis TAPD, Kemudian TAPD melakukanverifikasi terhadap anggaran yang diajukan oleh SKPD kepada TAPDtersebut, kemudian TAPD menilai kemampuan anggaran daerahberdasarkan hasil rapat TAPD, setelah dilakukan rapat oleh TAPD makaTAPD mengetahui berapa anggaran masingmasing SKPD tersebut.Bahwa yang membuat RKA yang diusulkan kepada TAPD tersebutadalah

Anambas tahun anggaran 2013.Bahwa secara umum TAPD bertugas menyiapkan dan melaksanakankebijakan umum Bupati Kep.

Setelah itu, SKPD menyusun RKA(Rencana Kerja Anggaran) kemudian di Entri dalam aplikasi yang difasilitasi olen TAPD. Setelah itu, TAPD menghimpun semua RKA darisetiap SKPD dan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KKAuntuk dibahas perkomisi yang dihadiri langsung oleh SKPD. terkaitdidampingi olen TAPD.

), dengan alasan jumlahHalaman 38 dari 207 Putusan No. 05/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmbanggaran Gubernur Cup 2013 tidak dapatmenutupi Semua pengeluaran.e Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita AcaraPersetujuan TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) Nomor 900/204/TAPD tanggal 18Maret 2013 Tim Personalia TAPD meny etujuiusulan pergeseran anggaran kegiatanpembinaan Olahraga yang berkembang diMasyarakat dengan kode kegiatan1.18.1.17.01.20.14 dalam Pos Rekening5.2.2.03.13 belanja transportasi danakomodasi (Divisi

), dengan alasan jumlahanggaran Gubernur Cup 2013 tidak dapatmenutupi Semua pengeluaran.e Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita AcaraPersetujuan TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) Nomor 900/204/TAPD tanggal 18Maret 2013 Tim Personalia TAPD meny etujuiusulan pergeseran anggaran kegiatanpembinaan Olahraga yang berkembang diMasyarakat dengan kode kegiatan1.18.1.17.01.20.14 dalam Pos Rekening5.2.2.03.13 belanja transportasi danakomodasi (Divisi PSSI) yang semulaanggarannya sebesar Rp 391.720.000,00,

), dengan alasan jumlahanggaran Gubernur Cup 2013 tidak dapatmenutupi semua pengeluaran.e Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita AcaraPersetujuan TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) Nomor 900/204/TAPD tanggal 18Maret 2013 Tim Personalia TAPD meny etujuiHalaman 68 dari 207 Putusan No. 05/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmbleusulan pergeseran anggaran kegiatanpembinaan Olahraga yang berkembang diMasyarakat dengan kode kegiatan1.18.1.17.01.20.14 dalam Pos Rekening5.2.2.03.13 belanja transportasi danakomodasi (Divisi

Bungo tahun 2013 di pos anggaran DisBUDparporasecara total keseluruhan dana Gubernur Cup (PSSI) Rp.312.086.650, (tiga ratus dua belas juta delapan puluh enam ribuenam ratus lima puluh rupiah);e Pergeseran dana atas permohonan Kadis BUDparpora Kab.Bungo yang meminta persetujuan kepada Tim TAPD;e Setelah dibahas dan dikaji oleh tim TAPD dibuat Berita AcaraPersetujuaan TAPD Nomo 900/204.1/TAPD tanggal 18 Maret2013., dimana saksi ikut mendatangani Berita Acara Persetujuantersebut;e Dana tambahan untuk

;Dalam pergeseran anggaran untuk kegiatan Gubernur Cup 2013,TAPD Kab. Bungo membuat Berita Acara Persetujuan TAPD denganNomor 900/294.a/TAPD, tanggal 18 Maret 2013 dan semua anggotaTim menyetujui usulan pergeseran tersebut;KadisBUDparpora Kab.

dari 62 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PT YYKbersumber dari APBD dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang yaitu :Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakatdan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibahsecara tertulis kepada Kepala Daerah;Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan;Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasikepada kepala daerah melalui TAPD

;TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai denganprioritas dan kemampuan keuangan daerah;Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasarpencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran hibah berupa uang,barang, dan / atau jasa;Hibah berupa uang di cantumkan dalam RKAPPKD;Hibah berupa barang atau jasa di cantumkan dalam RKA SKPD;RKAPPKD da RKASKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalamAPBD sesuai perundangundangan

Menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepaladaerah melalui TAPD ;Menandatatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;Memproses pencairan hibah daerah ;Melakukan monitoring dan evaluasi;~o a0Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala daerah;Bahwa KONI Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2013 mengajukanusulan untuk mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Yogyakartamelalui kantor Kesbang kota Yogyakarta dengan membuat rencanaanggaran sebesar Rp.17.502.622.000,00 (tujuh

Babel selaku Ketua TAPD dan Badan Anggaran DPRD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;16. 1 (satu) lembar tiket masuk Istana Pool Villas & SPA Parai-Bangka Nomor : 004511 tanggal 13 Pebruari 2015;17. 1 (satu) lembar tiket masuk Parai Beach Resort & SPA Nomor : 165859 Tanggal 13 Pebruari 2015.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SYAPARUDDIN, S.Pdi.5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Babel selaku Ketua TAPD dan BadanAnggaran DPRD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;1 (satu) lembar tiket masuk Istana Pool Villas & SPA ParaiBangkaNomor : 004511 tanggal 13 Pebruari 2015;1 (satu) lembar tiket masuk Parai Beach Resort & SPA Nomor : 165859Tanggal 13 Pebruari 2015.Putusan Perkara No. 29/Pid.Sus/TP K/2015/PN.Pgp Hal 5Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang buktidalam perkara SYAPARUDDIN, S.Pdi.6.

SUMARDIselaku Sekretaris Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 18/MTahun 2008 tanggal 25 Pebruari 2008 dan selaku Ketua Tim AnggaranPutusan Perkara No. 29/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp Hal 6Pemerintah Daerah (TAPD) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung TahunAnggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/414/DPPKAD/2011 tanggal 26 Mei 2011 TentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kemudian Bappedamembagikan ke OPD guna OPD menyampaikan Rencana KerjaAnggaran (RKA), kemudian dihimpun oleh TAPD gunamemproyeksikan pendapatan maupun belanja. Usulan dari OPDdilakukan seleksi oleh TAPD untuk menyesuaikan kemampuankeuangan daerah, terbit RAPBD kemudian disampaikan kepada Bupatiguna mendapatkan persetujuan.

Sebagai Tim TAPD bersamasama dengan Kepala BPKAD danSekda Kab. Seluma untuk melaksanakan rapat Banggarbersama dengan Tim Banggar dari DPRD Kab. Seluma.Bahwa saksi Tim TAPD Sekretariat DPRD Kab. Seluma pada tahun2017 ada melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/ operasional di lingkungan Kab. Seluma;Bahwa saksi selaku Tim TAPD Kab.

koordinasi dan sinkronisasi terkait Rancanagn peraturandaerah tentang APBD berdasarkan RKA SKPD yang telah disampaikandan disempurnakan oleh SKPD;Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Tim TAPD KabSeluma saksi bertanggungjawab kepada Bupati Seluma Melalui SekdakabSeluma;Bahwa yang ditunjuk menjadi TIM TAPD Kab.

Setelah mendapat persetujuan dariKomisi 3 dikembalikan ke TAPD untuk disusun dan diserahkan keBanggar guna di Paripurnakan. Hasil dari Paripurna DPRD KabupatenSeluma kemudian diserahkan kepada TAPD untuk disampaikan kepadaGubernur Bengkulu guna mendapatkan persetujuan.

Seluma, kemudian anggaran disetujui oleh Dewan dandiserahkan ke TAPD untuk dibahas di Komisi 3, setelah mendapatpersetujuan dari Komisi 3 dikembalikan ke TAPD untuk disusun danHalaman 129 dari 209 Putusan Nomor: 9 /Pid.SusTPK/2020/PN. Bgldiserahkan di Banggar guna paripurnakan. Selanjutnya hasil dariparipurna DPRD Kab. Seluma diserahkan kepada TAPD untukdisampaikan kepada Gubermur guna mendapatkan persetujuan.Setelah mendapatkan persetujuan Gubernur kemudian dikembalikan keBanggar DPRD Kab.

dan Banggar;RAPBD yang sudah dibahas oleh Komisikomisi, SKPD, UKPDdan Banggar akan disampaikan kembali kepada TAPD untukditeliti;TAPD akan mempelajari hasil pembahasan, jika tidak sesuai atauada keberatan dari TAPD terhadap hasil pembahasan maka TAPDakan menyampaikan keberatan dan dapat meminta pembahasankembali dalam forum Rapat Kerja TAPD dan Banggar;Him. 86 dari 413 him.

TAPD akan mempelajari hasil pembahasan, jika tidak sesuai atauada keberatan dari TAPD terhadap hasil pembahasan maka TAPDakan menyampaikan keberatan dan dapat meminta pembahasankembali dalam forum Rapat Kerja TAPD dan Banggar.9. Setelah disepakati dan tidak ada keberatan dari TAPD, makaGubernur mengirimkan RAPBD yang telah dibahas bersama dantelah diparipurnakan kepada Mendagri.10.

bersama antaraeksekutif dan Legislatif lalu diambil diambil olen Wahyu Wijayano ( KabidPPP Bappeda) untuk diinput dalam sistim E Budgeting.Bahwa setalah RAPBD P hasil pembahasan ( disetujui lagislatif daneksekutif) terdapat usulan pengadaan UPS, TAPD tidak melakukanmenelitian akhir/megecek dan mencoret usulan yang tibatiba munculkarena TAPD menganggap RAPBD yang dibuat TAPD sudah sesuaikarena beberapa sebab :Pihak DPRD tidak pernah memberi tau TAPD maupun eksekutif baiklisan/tulisan bahwa ada perubahan

selanjutnya TAPD menyusun RAPBD P 2014 dantetap tidak ada usulan pengajuan UPS.

PUTUSAN Nomor : 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST.maka TAPD akan membahas apakah bisa masuk KUA PPAS atautidak.b) sesudah KUA PPAS disepakati eksekutif dan legislatif, maka dalamRAPBD yang diserahkan oleh TAPD kepada Dewan, maka usulanlangsung dapat dibahas langsung ditingkat komisi (bersama asisten,kabid dan SKPD terkait), setelan disepakati dalam pembahasandiringkat komisi , maka Kabid melaporkan kepada TAPD, lalaudibahas aoleh TAPD apakah bisa diterima/tidak, apabila bisa makaakan dimasukkan dalam

An, selaku Anggotapada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan SuratKeputusan Bupati Subang Nomor 902/KEP.199DPPKAD/2014 TentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Subang .

No. 250 K/PID.SUS/201710.11.12.13.14.15.16.Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi Usulan Hibah ;Tim evaluasi usulan hibah melakukan evaluasi dan menyampaikanhasilnya kepada Kepala SKPD berupa kajian sebagai bahanrekomendasi ;Kepala SKPD menyusun rekomendasi dan menyampaikan kepadaBupati melalui TAPD ;Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikanpertimbangan terhadap rekomendasi belanja hibah sesuai denganprioritas dan kemampuan keuangan daerah;TAPD menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja

An , selakuAnggota pada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan SuratKeputusan Bupati Subang Nomor : 902/KEP.199DPPKAD/2014 TentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Subang .

;Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikanpertimbangan terhadap rekomendasi belanja hibah sesuai denganprioritas dan kemampuan keuangan daerah;Hal. 20 dari 177 hal.

Kepala SKPD menyusun rekomendasi dan menyampaikankepada Bupati melalui TAPD ;7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikanpertimbangan terhadap rekomendasi belanja hibah sesuaidengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;8. TAPD menyusun Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah(DNCPBH) berdasarkan pertimbangan belanja hibah danrekomendasi belanja ;9. TAPD menyampaikan DNCPBH kepada Bupati disertai denganpertimbangan dan rekomendasi belanja hibah ;10.

• Surat Kadisporabudpar Kota Tasikmalaya Kepada Sekertaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku ketua TAPD Nomor : 556 / 239.A/ Disporatgl 21 Juni 2017 Perihal Rekomendasi Usulan Belanja HibahTahun 2018.
• Nota Kesepakatan No : 420/MoU.22 Bappeda/ 2017 dan No. 170/605/ DPRD/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018.

(Sembilan belas milyar seratus empat puluh dua jutaenam ratus limabelas ribu rupiah), dari nilai usulan tersebut kemudiandilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Pemerintah Kota Tasikmalaya dan hasil pembahasan TAPD Pemerintahhalaman 26 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN BdgKota Tasikmalaya, rencana hibah untuk KONI Kota Tasikmalaya alokasianggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp7.500.000.000, (tujuh milyar limaratus juta rupiah) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan

(Sembilan belas milyar seratus empat puluh dua jutaenam ratus limabelas ribu rupiah), dari nilai usulan tersebut kemudiandilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Pemerintah Kota Tasikmalaya dan hasil pembahasan TAPD Pemerintahhalaman 50 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN BdgKota Tasikmalaya, rencana hibah untuk KONI Kota Tasikmalaya alokasianggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp7.500.000.000, (tujuh milyar limaratus juta rupiah) yang dianggarkan dalam APBD Murni Kota

Proposal atau permohonan anggaran yang diajukan daribadan / lembaga / organisasi masyarakatBahwa Rekomendasi Usulan Belaja Hibah kepada Ketua TimAnggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Kota Tasikmalaya dibuat untukdilakukan pembahasan mengenai besaran rencana anggarandenganmempertimbangakan kemampuan anggaran dan mengalokasikananggaran rencana hibah .halaman 96 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN BdgSusunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Kota Tasikmalaya,adalah :Sekertaris Daerah selaku

Bahwa Rekomendasi Usulan Belanja Hibah tahun 2018 kepada TimAnggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Kota Tasikmalaya denganSurat Kadisporabudpar Kota Tasikmalaya Kepada SekertarisDaerah Kota Tasikmalaya selaku Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah ( TAPD ) Kota Tasikmalaya Nomorhalaman 99 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bdg556/239.A/Disporabudpar tanggal 21 Juni 2017, PerihalRekomendasi Usulan Belanja Hibah Tahun 2018.bahwa hasil pembahasan rekomendasi Usulan Belanja Hibah Tahun2018 untuk

Bahwa Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan danPariwisata Kota Tasikmalaya memberikan Rekomendasi UsulanBelanja Hibah tahun 2018 kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah ( TAPD ) Kota Tasikmalaya, yaitu :e Surat Kadisporabudpar Kota Tasikmalaya Kepada SekertarisDaerah Kota Tasikmalaya selaku Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah ( TAPD ) Kota Tasikmalaya Nomor : 556 /239.A/Disporabudpar tanggal 21 Juni 2017, Perihal RekomendasiUsulan Belanja Hibah Tahun 2018.bahwa hasil pembahasan rencana hibah

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 Kepala Dinas PORBUDPAR /DISPORPAREKRAF Kota Tangerang mengirimkan surat Nomor : 927/1387Sekretariat perihal Rekomendasi SKPD atas Usulan Belanja HibahOrganisasi Non Pemerintah TA.2015 khususnya pada KONI Kota Tangerangadalah sebesar Rp.8.000.000.000, (delapan miliar rupiah) disampaikankepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang selaku Ketua TAPD Cq. DPKD.

Bahwa selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) KotaTangerang melakukan pembahasan bersama Walikota Tangerang dan SKPDterkait dalam hal ini DISPORPAREKRAF (Dinas Pemuda, Olahraga,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Kota Tangerang dan hasil pertimbanganTAPD tersebut dituangkan dalam berita acara pertimbangan TAPD.

BahwaRekomendasi DISPORPAREKRAF dan TAPD Kota Tangerang dijadikandasar pencantuman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon PrioritasAnggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Daerah Kota Tangerangselanjutnya Penyusunan Reperda (Rancangan peraturan Daerah) tentangAPBD oleh TAPD meliputi BAPPEDA, DPKD, dan unsur Sekretariat DaerahKota Tangerang.

Bahwa selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) KotaTangerang melakukan pembahasan bersama Walikota Tangerang dan SKPDterkait dalam hal ini DISPORPAREKRAF (Dinas Pemuda, Olahraga,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Kota Tangerang dan hasil pertimbanganHalaman 21 dari 43 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT BTNTAPD tersebut dituangkan dalam berita acara pertimbangan TAPD.

YAJID (Ketua DPRD Komisi Il), saksi ANDI WALINONO(Anggota DPRD Komisi II), saksi MUHKLIS (Anggota DPRD Komisi II), saksiSURYANTO (Kepala Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), Saksi MUHAMMADYOSMIANTO (Sekertaris Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) , saksi BERTATEKKO (orang Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), saksi MADRAM MUHYAR(Kepala BPKAD Kota Balikpapan), saksi AGUS BUDI PRASETYO (KabagPembanguna Sekdakot Balikpapan), saksi JUMALI (Sekwan DPRD KotaBalikpapan), saksi SUKARYANTO (Kabag Persidangan dan Risalah

DEDY WAHYUDI (Kasubag Persidangan dan Risalah Sekwan),saksi ADI WIBOWO (Kasubag Program Bappeda Kota Balikpapan), dalamrapat tersebut Tim TAPD membawa dokumen PPAS dan dokumen RAPBDHalaman 6 dari 90 Putusan Nomor 5 /PID.TPK/2019/PT SMRsaat dipanggil diruangan saksi ABDULLOH, S.Sos bahwa bagaimanakomposisi anggaran berdasarkan RAPBD, kemudian intinya disampaikansaksi SURYANTO (Kepala Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) isi pembahasansesuai dengan PPAS dan RAPBD tersebut termasuk salah satunya kegiatanpengadaan

CHAIDARCHAIRULSYAH untuk merubah RKA Pengadaan Lahan RPU menjadi sebesarRp.12.500.000.000,, selanjutnya setelah rapat tersebut Tim TAPD melaporkankepada saksi SAID M.N. FADLI (Selaku Sekda kota Balikpapan) dan yangbersangkutan menyetujuinya.Setelah adanya arahan tersebut kKemudian Tim TAPD langsung melaporkankepada saksi SAID M.N. FADLI dan menyetujuinya, kemudian Tim TAPDmengubah lampiran PPAS yang sudah disepakati oleh saksi M.

YAJID (Ketua DPRD Komisi II), saksi ANDI WALINONO(Anggota DPRD Komisi II), saksi MUHKLIS (Anggota DPRD Komisi II), saksiSURYANTO (Kepala Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), Saksi MUHAMMADYOSMIANTO (Sekertaris Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) , saksi BERTATEKKO (orang Bappeda Kota Balikpapan / TAPD), saksi MADRAM MUHYAR(Kepala BPKAD Kota Balikpapan), saksi AGUS BUDI PRASETYO (KabagPembanguna Sekdakot Balikpapan), saksi JUMALI (Sekwan DPRD KotaBalikpapan), saksi SUKARYANTO (Kabag Persidangan dan Risalah

TPK/2019/PT SMRrapat tersebut Tim TAPD membawa dokumen PPAS dan dokumen RAPBDsaat dipanggil diruangan saksi ABDULLOH, S.Sos bahwa bagaimanakomposisi anggaran berdasarkan RAPBD, kemudian intinya disampaikansaksi SURYANTO (Kepala Bappeda Kota Balikpapan / TAPD) isi pembahasansesuai dengan PPAS dan RAPBD tersebut termasuk salah satunya kegiatanpengadaan lahan RPU sebesar Rp.2.500.000.000, pada dokumen tersebut,kemudian dalam pembahasan saksi ANDI WALINONO menyampaikan kepadasaksi ABDULLOH, S.Sos bahwa

Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasikepada kepala daerah melalui TAPD, dan TAPD memberikan pertimbanganatas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kKemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan ataskemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisadan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasiSKPD terkait.

Tidak ada pertimbangan dari TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkait usulanbelanja hibah dari Pemerintah, pemerintan daerah lainnya, perusahaandaerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnyadijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalamrancangan KUA dan PPAS.Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa SUGIARTO SH bersamadengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh H.

Pasal 8 PenganggaranHal. 39 dari 236 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY.(1) Pemerintah, pemerintan daerah lainnya, perusahaan daerah,masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikanusulan hibah secara tertulis kepada Bupati.(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulansebagaimana yang dimaksud ayat (1).(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikanhasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.(4) TAPD memberikan pertimbangan

MM, didepan persidangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering rapat bersama.Bahwa mekanisme atau prosedur penganggaran APBD tahun anggaran2015, yaitu : badan anggaran membahas APBD awalnya adanya kebijakanumum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) dari timanggaran pemerintah daerah (TAPD) kemudian KUA PPAS. tersebutdibahas oleh badan anggaran dengan TAPD, setelah disetujui bersama olehbadan anggaran dan TAPD maka