Putusan Nomor 772 K/Ag/2013pokok perkara) serta penalaran hukum (/egal reasoning) dan pemikiranhukum (/egal thingking) oleh karena itu menurut Pemohon Kasasi I/Tergugatapa yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi VPenggugat dalam gugatansekarang yang tengah diperkarakan Termohon Kasasi VPenggugat dalamposita gugatannya jelasjelas mengenai merk dan tahun perolehannya tidakdicantumkan dengan jelas sebagaimana yang diputuskan oleh Majelisdalam perkara Nomor 132/Pdt.G/2010/PA.Mks, namun oleh Majelis dalamperkara

buktikan bawha Drs DirkBeni Lumenta dkk tidak berhak mewarisi HARTA PUSAKA yangditinggalkan oleh Ibrahim Luntungan, dan yang berhak mewarisi hartapusaka adalah Anak yang mempunyai garis keturunan lurus keatas yaituWELMINA LUNTUNGAN, WILLEN EMPI LUNTUNGAN, ERNEST LUNTUNGANDAN JOHANIS LUNTUNGAN Jadi jelaslah pertimbangan hakim aquo yangmengenyampingkan dan tidak memriksa pokok perkara adalahmerupakan pendekatan hukum yang sangat kaku dan pertimbanganhukum yang bersift formalistik (formalistic legal thingking

ocehan Pemohon dalam repliknya melebihi ocehan seorangperempuan yang tukang omel yang tidak sepantasnya Pemohon selakuorang berpendidikan yang dalam proses mengambil Strata II (SII) yangselalu berburuk sangka terhadap Termohon dan berupaya membuat ceritafiktip untuk meyakinkan hakim ; setentang dengan hal ini Pemohon terlaluberambisi mencaricari kesalahan Termohon cerita medan cerita bh,facebookan, tukaran hp dan sebagainya sehingga jenuh mendengar ocehanyang tidak mendasar atau terlalu negative thingking

Padahal, sekalipun surat pernyataan dari tersangka ini ada,seharusnya tidak dapat melumpuhkan dan/atau menghilangkan ketentuanundangundang yang mewajibkan pejabat yang bersangkutan untukmenunjuk penasihat hukum bagi tersangka sebagaimana ditegaskan Pasal56 ayat (1) KUHAP.Bahwa dari segi pendekatan formalistic legal thingking, ketentuan Pasal 56ayat (1) KUHAP, sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harapah.S.H., Pasal56 ayat (1) KUHAP mengandung berbagai aspek permasalahan hukumyaitu :a.

petunjukterhadap kejahatan yang dituduhkan".Maka terhadap fakta hukum tersebut di atas sudah cukup beralasan bagiMajelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan a quodimaksud.Bahwa Judex Facti telah menyimpang dari ketentuan hukum positif, karenadi dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil bukankebenaran formil.Hal. 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 81 K/MIL/2016Bahwa dalam memutuskan perkara pidana Judex Facti harus dihindari jalanpikiran dan penelaahan secara "Formalistic Legal Thingking

mewakili kantor pusatnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat mengenaigugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), menurut majelis juga tidakberalasan ; Bahwa dalam eksepsi ini pada prinsipnya Tergugat berpendapatPenggugat telah mencampur adukan antara perbuatan melawan hukum danwanprestasi, sehingga gugatan menjadi tidak jelas/obscure libel ; PendapatTergugat tersebut menurut hemat majelis berpijak pada pendekatan hukumyang kaku (stric law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thingking

Dalam konteks pemberitahuan SPDP terhadap terlapor, merupakansarana bagi terlapor untuk mempersiapkan bahan bahan pembelan danjuga dapat menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya;Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari pendekatan strict law atauformalistic legal thingking, maka ketentuan Pasal 109 Ayat (1)KUHAP tersebutmenurut Hakim Praperadilan mengandung makna:1. Mengandung aspek nilai HAM;2.

Penerapan hukum terlalu stict law atau formal legal thingking, sehinggamenuntut segala sesuatunya due process tanpa discretion, seringmendatangkan akibat yang tidak adil (unjustresult);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Hakim Praperadilan berpendapat penerapan ketentuan Pasal 109 Ayat (1)KUHAP harus disikapi secara bijak dan proporsional. sensi daridiberitahukannya SPDP kepada terlapor sebagaimana dimaksud dalamPasali109 Ayat (1) KUHAP adalah untuk memberi kesempatan kepada

Dimana bahwapernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awalpernikahan dan Penggugat sudah berulang kali untuk berpisah, pada waktuliburan 2009 ke Malaysia pun Penggugat sebenarnya sudah berpisah ranjangtetapi Penggugat masih memikirkan anak dan berharap Tergugat akan berubahmakanya sepakat untuk rujuk lagi tetapi karena sifat Tergugat yang tempramendan negatif thingking timbul lagi masalah dan pertengkaran, dan pernikahanmasih bisa bertahan sampai 14 tahun sematamata Penggugat hanya

Dalam konteks pemberitahuan SPDP terhadap terlapor, merupakansarana bagi terlapor untuk mempersiapkan bahan bahan pembelan danjuga dapat menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya;Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari pendekatan strict law atauformalistic legal thingking, maka ketentuan Pasal 109 Ayat (1)KUHAP tersebutmenurut Hakim Praperadilan mengandung makna:1. Mengandung aspek nilai HAM;2.

Penerapan hukum terlalu stict law atau formal legal thingking, sehinggamenuntut segala sesuatunya due process tanpa discretion, seringmendatangkan akibat yang tidak adil (unjustresult);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Hakim Praperadilan berpendapat penerapan ketentuan Pasal 109 Ayat (1)KUHAP harus disikapi secara bijak dan proporsional. sensi daridiberitahukannya SPDP kepada terlapor sebagaimana dimaksud dalamPasali109 Ayat (1) KUHAP adalah untuk memberi kesempatan kepada

pidana;2) Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada korban/pelaporpemberitahuan SPDP tersebut merupakan momentum bagi korban/pelaporuntuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalampengembangan penyidikan atas laporannya;3) Dalam konteks pemberitahuan SPDP terhadap terlapor,merupakan sarana bagi terlapor untuk mempersiapkan bahan bahanpembelan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untukmendampinginya;Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari pendekatan strict law atauformalistic legal thingking

Pandangan tentang pendekatan perlindungan kepentingan umumdiperkuat lagi dengan alasan antara lain sebagai berikut:1) Penerapan hukum acara terlalu teknis, bisa mengingkari keadilan(justice denied on a technicality);2) Penerapan hukum terlalu stict law atau formal legal thingking,sehingga menuntut segala sesuatunya due process tanpa discretion,sering mendatangkan akibat yang tidak adil (unjust result);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Hakim Praperadilan berpendapat penerapan

Perbuatan Melawan Hukum hal 17 18);Menimbang bahwa dari perbedaan pendapat tersebut sebagaimanadimaksud oleh Tergugat adalah pendekatan hukum yang kaku (stric law) dandianggap sebagai pendapat yang bersifat formalistik (formalistic legal thingking);Menimbang bahwa dalam perkembangan akhirakhir ini tentangwanprestasi yang dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum tidak lagidipandang sebagai sesuatu yang saling bertentangan sehingga tidak perludipertentangkan dengan tajam mengenai hal tersebut;Menimbang

Dalam Posita maupun Petitumnyajuga tidak dipisahkan mana Perbuatan Melawan Hukum mana PerbuatanWanprestasi, sehingga membuat gugatan Penggugat tersebut menjadirancu, over bodig, obscuur libel dan tidak menggambarkan adanyaDistinctive Thingking ;Bahwa dalam butir 3 Penggugat berdalih bahwa pada tanggal 31Desember 1999, Penggugat dibelikan sebidang tanah kosong yang adadibelakang tanah milik Penggugat dst .

Bahwa prasangka negative thingking dari Termohon bukanlahtanpa alasan dan sebab, karena memang nyatanyata Pemohonmenjalin hubungan dengan teman 1 (satu) kantornya yang bernamaFITRI, yang mana pada bulan April 2017 FITRI melalui percakapanchatting mengaku kepada Termohon telah menjalin hubunganterlarang dengan Pemohon dan mengaku tengah hamil anak dariPemohon, yang selebihnya akan Termohon buktikan dalam sidangagenda pembuktian;Bahwa permohonan dalam posita 7 (tujuh) tidak Semuanya benar,Termohon

Tergugat II Intervensi(vide Gugatan halaman 4), Tergugat II Intervensi menolak secara tegas daliltersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagaiberikut :a Penggugat mempunyai kekhawatiran berlebihan sehingga berpikiran negatifnegatif (negative thingking) terhadap Tergugat II Intervensi. Penggugat hanyamemprediksi sepihak kerugian yang akan dialaminya apabila usaha Tergugat IIIntervensi nantinya mulai beroperasi.

menjadi kebiasaan dalam praktek selama ini, ternyatapenyidik hanya berusaha untuk membuat dan mendapatkan Surat PernyataanTersangka Yang Isinya Tidak Bersedia Didampingi Penasihat Hukum .Padahal, sekalipun surat pernyataan dari tersangka ini ada, seharusnya tidakdapat melumpuhkan dan/atau menghilangkan ketentuan undang undang yangmewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagitersangka sebagaimana ditegaskan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.non Dari segi pendekatan formalistic legal thingking

menjadi kebiasaan dalam praktek selama ini, ternyatapenyidik hanya berusaha untuk membuat dan mendapatkan Surat PernyataanTersangka Yang Isinya Tidak Bersedia Didampingi Penasihat Hukum .Padahal, sekalipun surat pernyataan dari tersangka ini ada, seharusnya tidakdapat melumpuhkan dan/atau menghilangkan ketentuan undang undang yangmewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagitersangka sebagaimana ditegaskan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.a Dari segi pendekatan formalistic legal thingking

dan pemeriksaan tambahan terakhirpada tanggal 14 desember 2017; Bahwa adapun yang membuat menjadikebiasaan penyidik selama ini yang hanya menanyakan apakah akanmenggunakan hakanda sebagai penasehat hukum dalam BAP pertamatanggal 30 Oktober 2017 point 3 tersebut tidak dapat serta mertamelumpuhkan ketentuan undangundang yang mewajibkan pejabatbersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sepertiyang dimaksud dengan pasal 56 ayat (1) KUHAP.Bahwa dari segi pendekatan formalistic legal thingking

Padahal, sekalipun surat pernyataan dari tersangkaini ada, seharusnya tidak dapat melumpuhkan dan/atau menghilangkanketentuan undangundang yang mewajibkan pejabat yang bersangkutanuntuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sebagaimanaditegaskan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.Dari segi pendekatan formalistic legal thingking, ketentuan Pasal 56ayat (1) KUHAP, sebagaimana dijelaskan dalam buku M. YahyaHarapah, SH, berjudul Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP?

Tergugat, & Turut Tergugat serta Turut Tergugat II, menolakdengan tegas dan keras atas gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecualidiakui dengan tegas oleh Tergugat, & Turut Tergugat serta Turut TergugatBahwa masalah ini telah berulang kali diajukan oleh Penggugat baik ituminta penyelesian di Tingkat Rukun Tetangga ( RT ), Tingkat KelurahanRinding, bahkan sudah sampai pada Kecamatan Teluk Bayur, namundijelaskan dengan aparat pemerintahan kepada Penggugat, PenggugatTIDAK MAU MNEGERTI malah negatif thingking

merupakan peristiwa yang bertentangan dengan hukum dan kemudianmenentukan siapa pelaku dalam peristiwa hukum tersebut dan selanjutnya untukmenentukan apakah si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas peristiwa yangbertentangan dengan hukum tersebut; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extraordinarycnme) yang juga haruslah memerlukanextra ordinary enforcement ( tindakan yang luar biasa ) haruslah ditinggalkan paham yangforma/istis legal thingking