Ditemukan 135 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-05-2014 — Upload : 08-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/PID.SUS/2014
Tanggal 14 Mei 2014 — Ir. Gabriel Taran Bayon
3231 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jawab secara hukum sebagaimana yang Terdakwa mohonkankepada Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri dalam duplik terhadap replikjaksa Penuntut Umum untuk menetapkan:1 PPKI dan Kadis I serat bendahara yang mencairkan dana tahap I tidak tepatwaktu;2 Tim Teknis karena bekerja tidak sesuai Tupoksi;3 PPK II; Kadis II; Panitia Tender Fisik Air Bersih Wolo karena jelasmenggunakan produk yang dihasilkan Terdakwa;Sehingga dengan demikian penggunaan pasal 55 ayat (1) keI KHUP dapat diterimasebagaimana topic
Register : 10-09-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 26-02-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 9 Januari 2014 — Ir. SOEDARDJO, SA;KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
6137
  • Penggugat tidak pernah bergabung dengan LSM AntiNuklit; Bahwa Saksi dan Penggugat pada saat sebagai Penelitt BATAN pernah diundangoleh LSM WALHI sebagai Pembicara di Pekanbaru; Bahwa Penggugat pada wakru seminar di Pekanbaru tidak ada izin dinas dariBahwa Saksi menyatakan Penggugat saat sebagai Peneliti BATAN seringmengirimkan tulisan tulisan BATAN mengelola milis dan facebook yangberisikan diskusi ilmiah terbuka tentang kegiatan BATAN, dan Penggugatmengagas dan mengikuti seminar bersama WALHI dengan topic
    Badan Tenaga Nuklir Nasional ;3 Bahwa sesuai Bukti T3 (DP3 atas nama Penggugat periode Bulan Januari Desember 2012) terdapat 4 (empat) unsure penilaian kategori Cukup;4 Bahwa sesuai keterangan saksi Iwan Kurniawan, Msc, Ph.D menerangkan benarPenggugat saat sebagai Peneliti BATAN mengelola milis dan facebook yangHalaman 103 dari 111 Halaman Putusan Nomor : 154/G/2013/PTUNJKT.berisikan diskusi ilmiah terbuka tentang kegiatan BATAN, dan Penggugatmengagas dan mengikuti seminar bersama WALHI dengan topic
Putus : 21-02-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 146/Pdt.G/2017/PN.Tjk
Tanggal 21 Februari 2018 — - SYAMSUL ARIFIN, SPd lawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
8418
  • Basuki Rahmat Nomor 12, sebagaimana Surat Nomor:B.4663/KCXIX/ADK/08/2017, tertanggal 8 Agustus 2017 (bukti P16);di mana pemberitahuan jadwal lelang (perhatikan bukti surat P16), munculnyajauh sebelum adanya surat yang menjadi topic sentral perkara a quo yakni surat Pemberitahuan Sisa Kewajiban yang dikeluarkan oleh Tergugat yang harusdipenuhi oleh Penggugat sejumlah Rp28.605.441.856,00 (dua puluh delapanmilyar enam ratus lima juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratuslima puluh enam rupiah
Register : 24-06-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN CIANJUR Nomor 182/ PID.Sus /2015/PN.Cjr
Tanggal 7 Desember 2015 — ERICK LIMAR
21174
  • sampaikan informasi yang kami sendiri tidak yakindengan kebenaran informasi2) Maksim Kuantitas artinya memberikan arahan kepada pelaku komunikasisecara kuantitas dapat memberikan informasi seperti apa yangdibutuhkan atau diharapkan oleh mitra tutur (berikan informasi yangsecukupnya dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mitra tuturanda) sehingga jangan sampai tidak menerapkan asas kecukupaninformasi bagi mitra tutur;3) Maksim Relevansi artinya) memberikan arahan kepada pelakukomunikasi agar menjaga topic
Register : 19-09-2013 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 06-01-2015
Putusan PA BLITAR Nomor 3078/Pdt.G/2013/PA.BL
Tanggal 18 Desember 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT I - XII DAN TURUT TERGUGAT I - VI
243
  • Karenajika inti permasalahan pokoknya gugatan Penggugat mengenai waris danbukan yang lainnya, maka seharusnya Penggugat tidaklah lebih banyak56mengulas dan menekankan berkalikali adanya rekayasa hibah yang telahmenjadi sebuah "the main topic" pembahasan pokok perkara dalamgugatan Penggugat tersebut;Bahwa apabila Penggugat merasa mempunyai hak atas seluruh keduabidang tanah sawah dan pekarangan milik Ayah Angkat Penggugat, yangkemudian oleh Ayah Angkat Penggugat (Alm.
Register : 10-06-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PT PADANG Nomor 94/PID.SUS/2019/PT PDG
Tanggal 24 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Fefri Wahyudi Pgl Feri Bin H. Bakri Amir Diwakili Oleh : Yuliwan Rajo Ameh, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RENINOVITA, SH
4055
  • kutipan2.keterangan yang disampaikan oleh Kepala Unit Rehabilitasi Napza RS.Ernaldi Bahar yakni Yatiman S.Kep yang menerangkan bahwa Identifikasisabu sebaiknya dilakukan dalam kurung waktu dibawah satu minggu, sebabbila lebin dari itu maka hasil tes urine nya pun akan negatif, yangdidownload dari website +: www.tribunnews.com/regional/2016/03/14/kandungansabudiurinehilangsetelahlewat seminggu; Surat Bukti T6 : Kutipan Tanya Jawab Online AloDokter pada web sitehttps://www.alodokter.com/komunitas/topic
Putus : 07-02-2011 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN JEMBER Nomor 54/Pdt.G/2010/ PN. Jr.
Tanggal 7 Februari 2011 — 1. Ir. UDY HARTANTO,
295
  • Secara immateriil, akibat perkara a quo, relasirelasi Penggugat I Rekonpensi menjadi berkurang,muncul opini negative kepada Penggugat I Rekonpensi.Begitu. juga dengan Penggugat II Rekonpensi, karenamartabat dan kedudukannya yang mempunyai tugas mulyamencerdaskan bangsa menjadi sering ijin meninggalkantugas mengajar, kurang konsentrasi dalam belajarmengajar, menjadi topic pembicaraan disekolah dansebagainya yang kesemuanya itu berdampak secarapsykologis yang berkepanjangan, dimana hal ini memangtidak
Register : 13-11-2014 — Putus : 08-12-2014 — Upload : 06-01-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 6075/Pdt.G/2014/PA.Jr
Tanggal 8 Desember 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
180
  • Karenajika inti permasalahan pokoknya gugatan Penggugat mengenai waris danbukan yang lainnya, maka seharusnya Penggugat tidaklah lebih banyak56mengulas dan menekankan berkalikali adanya rekayasa hibah yang telahmenjadi sebuah "the main topic" pembahasan pokok perkara dalamgugatan Penggugat tersebut;Bahwa apabila Penggugat merasa mempunyai hak atas seluruh keduabidang tanah sawah dan pekarangan milik Ayah Angkat Penggugat, yangkemudian oleh Ayah Angkat Penggugat (Alm.
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
71283372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • Sedangkan untuk peraturan yangspesifik atau sudah jelas ruang lingkupnya, agar lebih mudahpencariannya dapat diakses melalui situs Kementerian/Lembagayang berkaitan dengan topic peraturan yang sedang dicari.Dalam beberapa kondisi tertentu, penyusunan restatement bisasaja membutuhkan peraturan daerah sebagai salah satuperaturan yang dikaji.
    melakukan prosespenulisan laporan.Pada prinsipnya pola penulisan laporan penelitian restatementsama dengan pola penulisan laporan penelitian pada umumnya.Satu hal yang menonjol dari laporan penelitian restatementadalah karakteristik pokok dari laporan penelitiannya adalaheksplorasi secara mendalam terhadap sumberseumber hukumbaik berupa pendapat ahli atau peneliti dari buku atau laporanpenelitian ilmiah, ketentuan peraturan perundangundanganmaupun pertimbangan hakim dalam putusan yang relevandengan topic
    Kalau dalam penyusunan laporan penelitiantujuannya adalah untuk menggali topic hukum tertentu denganmenggunakan sumber hukum, sementara itu dokumen penjelasbertujuan untuk memberikan pendapat atas perbedaanpendapat terhadap suatu konsep hukum tertentu. Selain itu,dokumen penjelas ini juga memberikan solusi bagi permasalahanhukum yang ditemukan dalam topik hukum tersebut.Dokumen penjelas disusun oleh pakar hukum sesuai dengantopik hukum yang dipilih dalam restatement.
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup
63703251
  • Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
  • Sedangkan untuk peraturan yangspesifik atau sudah jelas ruang lingkupnya, agar lebih mudahpencariannya dapat diakses melalui situs Kementerian/Lembagayang berkaitan dengan topic peraturan yang sedang dicari.Dalam beberapa kondisi tertentu, penyusunan restatement bisasaja membutuhkan peraturan daerah sebagai salah satuperaturan yang dikaji.
    melakukan prosespenulisan laporan.Pada prinsipnya pola penulisan laporan penelitian restatementsama dengan pola penulisan laporan penelitian pada umumnya.Satu hal yang menonjol dari laporan penelitian restatementadalah karakteristik pokok dari laporan penelitiannya adalaheksplorasi secara mendalam terhadap sumberseumber hukumbaik berupa pendapat ahli atau peneliti dari buku atau laporanpenelitian ilmiah, ketentuan peraturan perundangundanganmaupun pertimbangan hakim dalam putusan yang relevandengan topic
    Kalau dalam penyusunan laporan penelitiantujuannya adalah untuk menggali topic hukum tertentu denganmenggunakan sumber hukum, sementara itu dokumen penjelasbertujuan untuk memberikan pendapat atas perbedaanpendapat terhadap suatu konsep hukum tertentu. Selain itu,dokumen penjelas ini juga memberikan solusi bagi permasalahanhukum yang ditemukan dalam topik hukum tersebut.Dokumen penjelas disusun oleh pakar hukum sesuai dengantopik hukum yang dipilih dalam restatement.
Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2487 K/PID.SUS/2015
GOU WENYUANG ; NOPRI POMANTO ;
8930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perikanan padaPengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 Juli 2015, dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan kasasi yang diajukanoleh Para Pemohon Kasasi/Terdakwa dan II pada pokoknya sebagai berikut : Kiranya tidak ada yang bisa membantah bahwa perkara pidana perikanansaat ini menjadi sorotan dan trending topic
Register : 13-12-2018 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 440/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 18 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : Hj SURATNI Diwakili Oleh : HOTNIDA JUMEI HUTAURUK SH
Pembanding/Tergugat II : M Syahri Purnomo Alias M SAHRI Diwakili Oleh : HOTNIDA JUMEI HUTAURUK SH
Pembanding/Tergugat III : Dewi Radina Erliana Alias DEWI RADINA Diwakili Oleh : HOTNIDA JUMEI HUTAURUK SH
Terbanding/Penggugat I : Hj Tiwi Restuyani Binti H Sahyan Bahri
Terbanding/Penggugat II : Zaniar Binti H Sahyan Bahri
Terbanding/Penggugat III : Rini Haryani SE Binti H Sahyan Bahri
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BPN DI JAKARTA CQ BPN Sumut DI MEDAN CQ KANTOR BPN SIMALUNGUN
8833
  • Bahwa Para Pembanding telah membicarakan topic wasiat yang tidakmenjadi obyek dari gugatan Para Terbanding sehingga tidak adakorelasinya dalam pokok perkara dan tidak sepatutnya menjadi alasan padamemori banding sebagai alasan yang patut membatalkan sehingga dalildalil memori banding demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak;4.
Register : 17-03-2008 — Putus : 05-08-2008 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 27/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 5 Agustus 2008 — PT. Al Amin Universal (PT. AL AMIN);Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Departemen Agama RI
17489
  • EtiefMoesa Sutjipto, SH Notaris di Jakarta,tentang Perubahan Susunan Direksi danKomisaris (sesuai dengan aslinya);: Berita Surat Kabar JAWA POS terbit hariSabtu. tanggal 8 Maret 2008 mengenai Berita5010.11.12.13.14.15.16.17.18.19.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP10P11P12P13P14P15P16P17P18P19Utama dengan topic Pendaftaran ONH PlusDirombak. (sesuai dengan aslinya);: Paspor Dinas No. S 155811 atas namaYusharmen Gustam Ramli. (foto copy darifoto copy);: Paspor Dinas No.
Register : 21-05-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PN STABAT Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Stb
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
Warsito Ahmad Qodlofi
Tergugat:
1.PT. HARIAN BATAK POS BERSINAR
2.Penanggung Jawab Harian Pimpinan Redaksi Batak Pos
3.Sangkot Sihotang
4.Penanggung Jawab Media Online Pantauan Rakyat
5.Arifin Syahputra
8653
  • Bahwa benar pada tanggal 08 November 2017, Media OnlinePantauan Rakyat ada menerbitkan berita dengan topic Kades KarangAnyar Cuci Tangan Pengurusan PTSL Rp. 600 ribu, warga : didugakerjasama LSM, dan berita tersebut dirilis dan diterbitkan telah sesuaiHalaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Stbdengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik sebab berdasarkanketerangan warga Desa Karang Anyar yang dikenakan biaya mengurusPTSL dan telah dikonfirmasi kepada Kades Karang Anyar, KecamatanSecanggang
Register : 21-02-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 29 Januari 2019 — DJON KAFIANE ELWARIN, ST. M.ENG, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Dosen, Jabatan Direktur Politeknik Negeri Ambon, Bertempat tinggal di Desa Passo, RT.026/RW.006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 148/2018, tanggal 12 Februari 2018, memberikan Kuasa kepada RISART RIRIHENA, SH, JOPIE STENLY NASARANY, SH, YACOB WAAS, SH, ke tiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RISART RIRIHENA, SH – JOPIE . S . NASARANY, SH & REKAN, yang beralamat kantor di Jl. Wem Reawaru No. 114 (Hotel Beta), Lt. 3 Belakang Kantor Gubernur Maluku, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dan dalam perkara ini memilih tempat domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya, sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT; --------------------------------------------- M e l a w a n : 1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, JLN. Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan Jakarta 10270. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.----------------------------------------------- 2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq Ketua Senat Politeknik Negeri Ambon EDISON HUKOM, SST, MT, yang berlamat di JLN. Ir. M . Putuhena, Wailela – Rumah Tiga Ambon 97234. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; -------------------------------------------- 3. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq , Ketua Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Dr. SAMMY SAPTENNO, SE, M.Si, yang beralamat di JLN.Ir.M.Putuhena, Wailela – Rumah Tiga Ambon 97234. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
10943
  • gugatan Penggugat tidak sepantasnya digugat dalam Peradilan Umummelainkan harus pada Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut Penggugat telahmenjawabnya sebagaimana Replik Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkandalil pokok gugatan adalah tentang Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) karena telahmelanggar hak Subjektif Penggugat, dan dari uraian gugatan Penggugat ternyataPenggugat tidak mengajukan gugatan berkaitan dengan topic
Register : 24-06-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN CIANJUR Nomor 181/ PID.Sus /2015/PN.Cjr
Tanggal 7 Desember 2015 — MUH HERI WIBOWO Bin SUTRISNO (Alm)
13483
  • informasi yang kami sendiri tidak yakindengan kebenaran informasi7.2) Maksim Kuantitas artinya memberikan arahan kepada pelaku komunikasisecara kuantitas dapat memberikan informasi seperti apa yangdibutuhkan atau diharapkan oleh mitra tutur (berikan informasi yangsecukupnya dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mitra tuturanda) sehingga jangan sampai tidak menerapkan asas kecukupaninformasi bagi mitra tutur;3) Maksim Relevansi artinya) memberikan arahan kepada pelakukomunikasi agar menjaga topic
Register : 11-11-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/2014
Tanggal 5 Februari 2015 — I. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI)., II. INDONESIA CORPORATION WATCH VS I. PRESIDEN RI., II. Dr. PATRIALIS AKBAR, SH., MH;
2651409 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Makalah Topic 7, Civil Liability for Environmental Damage Indonesia, yangdisampaikan dalam pelatihan hukum lingkungan di Indonesia bekerjasama denganAustralia, Desember 1999September 2000, ICEL);Pendapat di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mantan HakimAgung, Paulus Effendi Lotulung, yang menyatakan dalam bidang lingkungan hidupdapat terjadi suatu keadaan di mana suatu organisasi atau kelompok orangmengajukan gugatan dengan mendasarkan kepada kepentingan yang tidak bersifatdiri
Register : 29-08-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 520/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 17 Oktober 2016 —
160116
  • Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKIPerbanas dengan topic dan materi pelatihan tentang AppliedStructural Equation Modelling For Management and BussinesResearch, dimana pelatihan tersebut merupakan kegiatan pelatihanresmi para dosen ABFIl PErbanas dan diselenggarakan dilaboratorium Unit Il lantai 2 Gedung Unit 3 ABFIl PErbanas, danacara tersebut dibuka secara resmi oleh Rektor ABFIl PErbanas(Terbanding/Penggugat) dan diikuti oleh 21 Dosen Tetap ABFIlPerbanas ;Mengajar beberapa mata kuliah di ABFIl Perbanas
Putus : 13-11-2012 — Upload : 05-12-2012
Putusan PN STABAT Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.STB latihan
Tanggal 13 Nopember 2012 — Penggugat "SUTARNO dkk" melawan Tergugat "PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan"
6125
  • Bahwa sejalan dengan semangat Reformasi Agraria tersebut, Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto dalam dialog dengan media elektronik dalamacara Save The Nation, Metro TV, tanggal 15 Juli 2009 dengan topic Tanah UntukRakyat, secara tegas menyatakan "perlu segera mendistribusikan tanah Negara kepadaorang miskin dan tidak punya tanah";1229.
Register : 04-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 153/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 27 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : Warsito Ahmad Qodlofi
Terbanding/Tergugat I : PT. HARIAN BATAK POS BERSINAR
Terbanding/Tergugat II : Penanggung Jawab Harian Pimpinan Redaksi Batak Pos
Terbanding/Tergugat III : Sangkot Sihotang
Terbanding/Tergugat IV : Penanggung Jawab Media Online Pantauan Rakyat
Terbanding/Tergugat V : Arifin Syahputra
7836
  • Bahwa benar pada tanggal 08 November 2017, Media Online PantauanRakyat ada menerbitkan berita dengan topic Kades Karang Anyar CuciTangan Pengurusan PTSL Rp. 600 ribu, warga : diduga kerjasamaLSM, dan berita tersebut dirilis dan diterbitkan telah sesuai dengan UUPers dan Kode Etik Jurnalistik sebab berdasarkan keterangan wargaDesa Karang Anyar yang dikenakan biaya mengurus PTSL dan telahdikonfirmasi kepada Kades Karang Anyar, Kecamatan Secanggang,Kabupaten Langkat;3.