2019 yang menerangkan bahwaPembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkarabanding (inzage);TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan olehPembanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebin dahuluakan mempertimbangan syarat formil untuk dapat diterimanya suatupermohonan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan

yang berbunyi Permintaanuntuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisanoleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukanpermintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama)yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hariberikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, sehinggadengan demikian untuk dapatnya suatu permohonan banding diperiksa padatingkat banding haruslah diajukan dalam tenggang

Peni Yuda, S.H.,) tidak mempunyai kedudukan hukum(legal standing) dalam perkara a quo, oleh karenanya akta permohonanbanding yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pembanding tersebut tidakmemenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947tentang Peradilan Ulangan tersebut di atas, maka dengan demikianpermohonan banding a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijk verklaard);Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembandingdinyatakan tidak dapat diterim a maka

Ulangan/Penilaian2019 dari SDN KAWUNG LUWUK (asli);1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian2019 dari SDN BOGOR BARU (asili);1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian2019 dari SDN CEGER 1 (asli);1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian2019 dari SDN CEGER 2 (asi);1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian2019 dari SDN KEDUNG HALANG 1 (asli);1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian2019 dari SDN KEDUNG HALANG 2 (asli);1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan

bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 20172019dari SDN CIBULUH 4 (asli);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 20172019dari SDN CIBULUH 5 (asili);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 20172019dari SDN CIBULUH 6 (asli);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 20172019dari SDN BHAYANGKARI (asli);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 20172019dari SDN CIMAHPAR 1 (asli);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian

(asli);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 20172019dari SDN KAUMSARI (asli);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 20172019dari SDN CILUAR 1 (asli);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 20172019dari SDN CILUAR 2 (asli);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 20172019dari SDN CILUAR 3 (asli);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 20172019dari SDN TUNGGILIS (asli);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan

4 (asli);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaiandari SDN CIBULUH 5 (asli);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaiandari SDN CIBULUH 6 (asli);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaiandari SDN BHAYANGKARI (asli);1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaiandari SDN CIMAHPAR 1 (asli);1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaiandari SDN CIMAHPAR 2 (asli);1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaiandari SDN CIMAHPAR 3 (asli);1 (Satu) bundel Kwitansi

Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 20172019dari SDN NEGLASARI (asili);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 20172019dari SDN KAUMSARI (asli);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 20172019dari SDN CILUAR 1 (asli);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 20172019dari SDN CILUAR 2 (asli);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 20172019dari SDN CILUAR 3 (asli);1 (Satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 20172019dari

Foto copy rekapitulasi Insentif Ulangan Blok Semester Tahun ajaran 2007/2008.133. Foto copy Daftar Pembayaran Insentif Pembuatannaskah Soal Ulangan Blok Semester Tahun ajaran2007/2008.134. Foto copy daftar Pembayaran Transport dan KonsumsiPengawas Ulangan Blok Semester tahun = ajaran2007/2008.135. Foto copy Daftar pembayaran Insentif PemeriksaanUlangan Blok Semester tahun ajaran 2007/2008.186. Foto copy Pelaporan Nilai Ulangan Blok lI.Hal. 37 dari 60 hal. Put. No.159PK/Pid.Sus/2010.137.

Blok Semester Tahun ajaran 2007/2008.Foto copy Daftar Pembayaran Insentif Pembuatannaskah Soal Ulangan Blok Semester TahunHal. 49 dari 60 hal.

No.159PK/Pid.Sus/2010.ajaran 2007/2008.e Foto copy daftar Pembayaran Transport danKonsumsi Pengawas Ulangan Blok Semester tahunajaran 2007/2008.e Foto copy Daftar pembayaran Insentif PemeriksaanUlangan Blok Semester tahun ajaran 2007/2008.e Foto copy Pelaporan Nilai Ulangan Blok lI.e Foto copy Konsumsi Panitia.e Foto copy Insentif Panitia Ulangan Blok lI.e Buku Pedoman Kinerja Komite Sekolah dalamImplementasi Manajemen Baerbasis Sekolah DinasPendidikan Propinsi jawa Barat.e Laporan Hasil Pemeriksaan

Blok Semester Tahun ajaran 2007/2008.Foto copy Daftar Pembayaran Insentif Pembuatannaskah Soal Ulangan Blok Semester Tahunajaran 2007/2008.Foto copy daftar Pembayaran Transport danKonsumsi Pengawas Ulangan Blok Semester tahunajaran 2007/2008.Foto copy Daftar pembayaran Insentif PemeriksaanHal. 80 dari 60 hal.

No.159PK/Pid.Sus/2010.Ulangan Blok Semester tahun ajaran 2007/2008.e Foto copy Pelaporan Nilai Ulangan Blok lI.e Foto copy Konsumsi Panitia.e Foto copy Insentif Panitia Ulangan Blok lI.e Buku Pedoman Kinerja Komite Sekolah dalamImplementasi Manajemen Baerbasis Sekolah DinasPendidikan Propinsi jawa Barat.e Laporan Hasil Pemeriksaan khusus terhadap M.Yusup (Kepala Sekolah SMAN 1.

maupun memberikannafkah kepadaanaknya; Bahwa, Pemohon bersamasama dengan anaknya telah melaksanakan upacara SudiWidani di Merajan Agung berubah agama dari agama Islam menjadi agama Hindu,dan anak Pemohon telah pula melakukan upacara adat dan Agama Hindu dari barulahir sampai otonan yang dipuput oleh pemangku kahyangan Tiga dan disaksikanoleh keluarga besar,Bendesa Adat, Kelian Adat, KelianBahwa, tujuan Pemohon menambah nama I Putu kepada anaknya karena anaknyasudah menganut Agama Hindu dan pada saat ulangan

memberikannafkah kepadaanaknya;e Bahwa, Pemohon bersamasama dengan anaknya telah melaksanakan upacaraSudi Widani di Merajan Agung berubah agama dari agama Islam menjadi agamaHindu, dan anak Pemohon telah pula melakukan upacara adat dan Agama Hindudari baru lahir sampai otonan yang dipuput oleh pemangku kahyangan Tiga dandisaksikan oleh keluarga besar,Bendesa Adat, Kelian Adat, Keliane Bahwa, tujuan Pemohon menambah nama I Putu kepada anaknya karena anaknyasudah menganut Agama Hindu dan pada saat ulangan

persesuaian bahwa suami Pemohon setelah bercerai sampai sekarang tidakdiketahui lagi dimana keberadaannya dan tidak pernah mengunjungi maupun menafkahianaknya serta sebelum proses perceraiannya di Pengadilan Agama Tabanan suamipemohon mengetahui dan menyerahkan semua hal tentang anaknya kepada Pemohontermasuk juga tentang beralihnya agama anaknya menjadi Agama Hindu serta perubahannama anaknya tersebut mengikuti nama Pemohon dengan menggunakan nama Bali;Menimbang,bahwa selama anak pemohon mengikuti ulangan

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Udang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

tanggal 24 Mei 2019 telahmemberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal07 Mei 2019, kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 07 Mei 2019,kepada Turut Terbanding , Il dan Turut Terbanding IIl tangggal 30 April2019 dan kepada Turut Terbanding IV tanggal 28 Juni 2019 dalam perkara aquo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanyapemberitahuan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangundangNomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan

dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasmaka Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 145/Pdt.G/2018/PN.Cbitanggal 16 April 2019 beralasan Hukum untuk dikuatkan ;Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertamadi kuatkan dan Para Pengguat / Para Pembanding sebagai pihak yang kalahharulah di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamkedua tingkat peradilan ;Mengingat, Undangundang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPeradilan Ulangan

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PTA.PdgTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagaiTergugat dalam pemeriksaan judex factie tingkat pertama, oleh karena ituberdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 TentangPeraturan Peradilan Ulangan jo.

serta akan memeriksa danmempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dandiputus pada tingkat pertama;Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22Februari 2021, yakni 11 (Sebelas) hari setelah putusan diucapkan, makamenurut Majelis Hakim tingkat banding permohonan banding Pembanding telahdiajukan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan caracarayang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 20Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan

;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara sebagaimana ketentuanPasal 7 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 TentangPeraturan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secaraformal harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajariberkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Majlis Hakim tingkatpertama, suratsurat bukti dan suratsurat lainnya

sepakat mengakhiri sengkata perceraian a quo dan kedua belahpihak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan olehPembanding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahuluakan mempertimbangan syarat formil untuk dapat diterimanya suatupermohonan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan

yang berbunyi Permintaanuntuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisanoleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukanHalaman 2 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Btn.Halaman 2 dari 6 halaman salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Btn.permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama)yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hariberikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan

selanjutnya pihak Tergugat/Pembanding mengajukan permohonanbanding pada tanggal 27 Desember 2021, dengan demikian permohonanbanding yang diajukan oleh Tergugat adalah pada hari ke 14 setelah putusandijatuhkan, oleh karena itu) permohonan banding tersebut diajukan masihdalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yangditentukan menurut ketentuan peraturan perundangundangan, makaberdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 UndangUndang Nomor20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan

masingmasing telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) padahari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan olehPembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akanmempertimbangkan syarat formil untuk dapat diterimanya suatu permohonanbanding berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan

di Jawa dan Madura yangberbunyi sebagai berikut: Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harusdisampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yangsengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu, kepada PaniteraPengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) yang menjatuhkan putusan,dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumumanputusan kepada yang berkepentingan, sehingga dengan demikian untukdapatnya suatu permohonan banding diperiksa pada tingkat banding

Btn.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka AktaPermohonan Banding yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding(Asep Rujmin Risnamilaga, S.H.) tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 7ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan diJawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding a quo harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard), hal ini sejalandengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 341 K/Ag/2014, tanggal 12Agustus 2014;Menimbang

sayang dari Penggugat selaku ayahkandungnya, sementara Tergugat mempunyai prilaku yang tidak pantas untukmenjadi tauladan dari anaknya, terlebih anakanak dekat dengan Penggugatketimbang Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan berkenanmenetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaanPenggugat;Bahwa, Tergugat sejak tanggal 19 bulan September 2011 sampai dengan tanggal3 Agustus 2012 telah meninggalkan anakanak, sedangkan pada kurun waktutersebut anakanak sedang menghadapi ulangan

tengah smester, test dan try out,ulangan akhir semester, dan akan menghadapi ujian sekolah, ujian nasional danujian masuk sekolah lanjutan atas, hingga menjalani kegiatan belajar setelahmasuk sekolah lanjutan atas yang pada saat itu telah berjalan 2 (dua) bulan, yangmana anakanak sedang membutuhkan bimbingan, dukungan dan kebutuhanuntuk menjalankan ulanganulangan serta ujianujian tersesebut, sehingga semuabimbingan, dukungan dan kebutuhan untuk halhal tersebut dilakukan dandiupayakan oleh Penggugat

Hanya kemarin waktu menghadapi ulangan ulanganumum tengah smester, Tergugat tidak ada, karena belum mendapat izin pulangdari atasan Tergugat bekerja, Tergugat masih punya tanggung jawab,mencarikan anakanak guru les dalam menghadapi ujian, mencari info tentangperndaftaran sekolah dan semua Tergugat sampaikan kepada Penggugat dananakanak.

tengah semester, test dan tryout, ulangan akhir semester, dan akan menghadapi ujian sekolah, ujiannasional dan ujian masuk sekolah lanjutan atas, hingga menjalani kegiatanbelajar setelah masuk sekolah lanjutan atas yang pada saat itu telah berjalan 2(dua) bulan, yang mana anakanak sedang membutuhkan bimbingan,dukungan dan kebutuhan untuk menjalankan ulanganulangan serta ujianujian tersebut, sehingga semua bimbingan, dukungan dan kebutuhan untukhalhal tersebut dilakukan dan diupayakan oleh Penggugat

Hanya kemarin waktu menghadapi ulangan ulanganumum tengah semester, Tergugat tidak ada, karena belum mendapat izinpulang dari atasan Tergugat bekerja, Tergugat masih punya tanggung jawab,mencarikan anakanak guru les dalam menghadapi ujian, mencari infotentang perndaftaran sekolah dan semua Tergugat sampaikan kepadaPenggugat dan anakanak. Tergugat pun mencari bukubuku dan soalsoaluntuk ujian.

dilakukanoleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , yang dilakukan dengancaracara sebagai berikut :Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Desember 2014 Terdakwa danTerdakwa Il berangkat dari rumahnya di Desa Keru Kecamatan NarmadaKabupaten Lombok Barat menuju ke Lingkungan Karang Sukun KotaMataram untuk membeli pakaian bekas dan saat melintas di Jalan AmirHamzah Lingkungan Karang Sukun Terdakwa dan Terdakwa ll tertarikmelihat sebuah tanaman bonsai jenis beringin korea di tempat penjualantanaman hias Sekar Ulangan

TERDAKWA SOPYAN MAULANA ALIAS PIAN menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian ,keterangannya benar tanpa paksaan Bahwa benar Terdakwa dan Fatoni sudah mengambil tanaman bonsaidi Karang Sukun Bahwa benar awalnya sekitar akhir bulan Desember 2014 Terdakwadan Fatoni mau beli pakaian bekas ke Karang Sukun dan saatmelintas di Jalan Amir Hamzah Karang Sukun tertarik melihatsebuah tanaman bonsai beringin korea di tempat penjualan tanamanhias Sekar Ulangan, kemudian

Terdakwa dan Fatoni berhenti untukmenawar bonsai tersebut seharga Rp.500.000,, akan tetapipemiliknya yaitu saksi Pak Komang bilang tidak dijual Bahwa benar Terdakwa dan Fatoni sepakat untuk mengambilnya lainwaktu Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar jam09.00 Wita Terdakwa dan Terdakwa Il dengan berboncenganmenggunakan sepeda motor Honda Revo warna abuabu NomorPolisi DR 6825 DP berangkat menuju ke tempat penjualan tanamanhias Sekar Ulangan dan sesampainya di tempat tersebut

nasionalTERDAKWA AHMAD FATHONI ALIAS TONI, menerangkan sebagaiberikut : Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisiandan keterangannya benar tanoa paksaan; Bahwa benar Terdakwa dan Pian sudah mengambil tanaman bonsaidi Karang Sukun; Bahwa benar awalnya sekitar akhir bulan Desember 2014 Terdakwadan Pian mau beli pakaian bekas ke Karang Sukun dan saat melintasdi Jalan Amir Hamzah Karang Sukun tertarik melihat sebuahtanaman bonsai beringin korea di tempat penjualan tanaman hiasSekar Ulangan

, kemudian Terdakwa dan Pian berhenti untukmenawar bonsai tersebut seharga Rp.500.000,, akan tetapipemiliknya yaitu saksi Pak Komang bilang tidak dijual Bahwa benar Terdakwa dan Fatoni sepakat untuk mengambilnya lainwaktu; Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar jam09.00 Wita Terdakwa dan Terdakwa Il dengan berboncenganmenggunakan sepeda motor Honda Revo warna abuabu NomorPolisi DR 6825 DP berangkat menuju ke tempat penjualan tanamanhias Sekar Ulangan dan sesampainya di tempat

danpatut tiga kali berturut turut untuk menghadir ipersidangan pada tingkat pertama namun Tergugat tidakpernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lainmenghadap sebagai kuasanya, dan tidak menyampaikanalasan yang sah menurut hukum atas ketidak hadirannyasehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmenjatuhkan putusan perkara a quo dengan verstek atautanpa hadirnya Tergugat ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat(1) R.Bg dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947tentang Peradilan Ulangan

bahwa putusan yang dijatuhkandi luar hadir Tergugat, Tergugat tidak boleh memintapemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakanperlawanan dalam permeriksaan Tingkat Pertama, hal manasejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1936K/Pdt/1984, tanggal 21 Nopember 1985 bahwa permohonanbanding yang diajukan terhadap putusan verstek tidakdapat diterima, karena upaya hukum terhadap verstekadalah verzet ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangantersebut karena permohonan banding Pembanding

Oleh karena ituPembanding, berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor 20 tahun 1947Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganhal 2 dari 9 hal. Put.

Tahun 2009, mempunyai /ega/ standing untukmengajukan permohonan banding;Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Juli2014 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan PengadilanAgama Jakarta Selatan Nomor 2193/Pdt.G/2013/PA.JS yakni tanggal 24 Juli 2014.Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masabanding yakni dalam waktu 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat(1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan

Termohon/Pembanding;Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukanpermohonan banding tanggal 27 Maret 2013 terhadap putusan PengadilanAgama Sleman nomor 1469/Pdt.G/2012/PA.Smn tanggal 19 Pebruari 2013.Menimbang, bahwa ternyata Termohon/Pembanding telah mengajukanbanding terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewesjde) tanggal 6 Maret 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan(4) UndangUndang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan

Ykdan Madura bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan disampaikandengansurat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya kepada Panitera pengadilanyang menjatuhkan putusan dalam empat belas hari terhitung mulai hariberikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, sedangpermohonan banding Termohon/Pembanding diajukan tanggal 27 Maret 2013pengajuan mana telah lewat waktu maka permohonan banding Termohon/Pembanding tidak memenuhi syarat formil;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian

harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporanhasil belajar siswa.Pengembangan profesi guru : pelatihan, KKG/ MGMP dan KKKS/ MKKS.Pembiayaan perawatan sekolah : pengecatan, perbaikan atap bocor,perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler dan perawatan lainnya.Halaman 6 dari 103 Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2016/PN PlIkh.

Pemotongan biaya kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan kesiswaan,pembiayaan ulangan harian, pengembangan profesi guru dan pembiayanperawatan sekolah.3. Melaporkan kegiatan yang tidak dilaksanakan/ Mengadakan kegiatan fiktif4. Serta pemalsuan tanda tangan bendahara dan penerima biaya.5.

Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporanhasil belajar siswa.f. Pengembangan profesi guru : pelatihan, KKG/ MGMP dan KKKS/ MKKS.g. Pembiayaan perawatan sekolah : pengecatan, perbaikan atap bocor,perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler dan perawatan lainnya.h. Pembiayaan langganan daya dan jasa : listrik, air, telepon, termasukuntuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah.i.

saksi tidak ada menerima honoriumsebasar Rp.140.000, untuk kegiatan tersebut dan saksi tidak adamembubuhkan tandatangan atau paraf dalam penerimaan honortersebut;. kegiatan ulangan semester , namun saksi hanya menerima honorsebesar Rp. 150.000, bukan sebesar Rp. 357.000,sedangkan untuk kegiatan pembelian kaos olah raga untuk siswa/wi,saksi lupa;Bahwa memang tahun ajaran 2008/2009 sebagaimana yang disebutkandalam laporan pertanggungjawaban Triwulan Ill, ada beberapa kegiatanyakni;a.Kegiatan ulangan

Kegiatan ulangan harian namun saksi tidak ada menerima honor untukkegiatan tersebut dan tidak ada membubuhkan tandatangan atau parafdalam penerimaan honor kegiatan tersebut, sebagaimana kwitansitertanggal 7 Desember 2009;.

./.Bahwa perkataan ULANGAN dalam UndangUndang Nomor 20Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan (UndangUndang tentangPeradilan Umum), menurut Prof. R.

Oleh karena Judex Facti telah menyalahi tertib hukumacara, dan merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum dalamhal ini melanggar ketentuan UU tentang Pengadilan Ulangan,sehingga Patut dan Adil apabila Putusan Judex Facti peradilanTingkat Banding (i.c. Pengadilan Tinggi Jakarta) tanggal 13September 2011 Nomor 94/Pdt/2011/PT.DKI yang menguatkanPutusan Judex Facti peradilan Tingkat Pertama (i.c.

;Bahwa perkataan ULANGAN dalam UU Nomor 20 Tahun 1947tentang Pengadilan Ulangan (UU Pengadilan Ulangan), menurutProf. R. Subekti,S.H., menunjukkan diulanginya semua segipemeriksaan, baik yang mengenai Duduk Perkara (fakta) maupunyang mengenai penerapan hukumnya sebagaimana dinyatakandalam bukunya Hukum Acara Perdata (Bandung: BinaciptaBPHNDepkeh, 1989), halaman 154;Bahwa perkataan diulangi dalam UU Pengadilan Ulangan, menurutRetnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.

Pengadilan Negeri JakartaPusat) tanggal 09 Desember 2009 Nomor 88/Padt.G/2009/PN.Jkt.Psttersebut adalah merupakan kesalahan dalam menerapakan hukum,dalam hal ini melanggar ketentuan UU Nomor 20 Tahun 1947 tentangPengadilan Ulangan;Hal. 17 dari 38 hal. Put. Nomor 3373 K/Pdt/20123.5. Bahwa dengan demikian patut dan adil apabila Putusan Judex Factiperadilan Tingkat Banding (i.c.

Nomor 3/10/2001 dan SEBI Nomor5/32/DPNP beserta Lampirannya) atas kewajibankewajibannyadalam mencairkan dana Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat(vide Pasal 1977 KUH Perdata) tersebut adalah merupakankesalahan dalam menerapakan hukum, dalam hal ini melanggarketentuan UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan;Bahwa dengan demikian patut dan adil apabila Putusan JudexHal. 29 dari 38 hal. Put. Nomor 3373 K/Pdt/2012Facti peradilan tingkat banding (i.c.

Tinggi telah berdasarkan alasanalasan yang benar dan tepat,sehingga diambilalih menjadi pertimbangannya sendiri, karena itu putusanPengadilan Negeri Sengkang tanggal 3 Maret 2001 Nomor 13/Pdt.G/2000/PN.Skg. yang dimohonkan banding tersebut dapatlah dikuatkan (videputusan Hakim Banding pada halaman 4) ;Bahwa pertimbangan Hakim Banding a quo, hanya dengan serta mertatelah menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama, adalah merupakan suatupelanggaran dari hakekat Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan ulangan

;Bahwa Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulangan, sebaiknya HakimBanding mengadili dan mengadakan pemeriksaan ulangan terhadapputusan Pengadilan Tingkat Pertama, baik mengenai dalildalil dari keduabelah pihak (feiteliikegronten) maupun penerapan hukumnya (rechtgronden) dan Hakim Banding dengan memeriksa dan meneliti sedalamdalamnya apa yang menjadi pokok perselisihan dari kKedua belah pihak yangberperkara ;Seharusnya Hakim Banding memerinci secara jelas dengan obyektivitasyang tinggi, yaitu dasar

Bahwa Hakim Banding dalam putusannya adalah tidak benar dan salah,yaitu tidak memberikan pertimbangan hukum dalam memori bandingPembanding ;Jika Hakim Banding memperhatikan memori banding a quo, dengan pastiHakim Banding sebagai Pengadilan ulangan, maka dengan sendirinyaHakim Banding memeriksa dan meneliti secara keseluruhan perkara ini,tetapi namun kenyataannya Hakim Banding tidak memberikan pertimbanganmemori banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi ;Hal. 8 dari 12 hal. Put.

yang diajukan banding,sedangkan Tergugat/Pembanding berdasarkan Surat Keterangan PaniteraNomor 4236/Pdt.G/2015/PA.Badg tanggal 21 Juni 2016 telah tidak datanguntuk memeriksa berkas perkara (inzage) meskipun yang bersangkutan telahdiberitahukan untuk melakukan inzage;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalahpihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena ituberdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang PeraturanPeradilan Ulangan

mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Mei 2016, dan Tergugat/Pembanding diberitahutentang isi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4236/Pdt.G/2015/ PABadg. tanggal 12 April 2016 pada tanggal 11 Mei 2016, sehingga permohonanbanding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding masih dalam tenggangwaktu banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 UndangUndang Nomor 20Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan

untukmempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan baik, dengan demikiankehidupan rumah tangga a quo sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karenaitu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya untuk saat ini, sehinggaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadiHal 4 dari7 hal.Putusan No.018 1/Pdt.G/2016/PTA.Bdgpertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas,hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan 3 UndangUndang Nomor 20Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan

;Bahwa adalah sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim TingkatBanding telah melanggar atau tidak menerapkan hukum/salah menerapkantata tertib beracara, yaitu tidak mengacu kepada Undang Undang Nomor 20Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan juncto Yuris Prudensi MahkamahAgung R.I., Nomor 95/K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang mengaturbahwa Hakim dalam tingkat Banding harus memeriksa kembali denganseksama perkara secara keseluruhan baik mengenai fakta maupunpenerapan hukumnya;Bahwa dari ketentuan hukum

semestinya pihak ketigasebagai sumber perolehan Hak ikut digugat/ diikutsertakan sebagai Tergugatdengan alasan pihak ketiga tersebut mempunyai urgensi untuk membuktikanHak kepemilikannya maupun asal usul tanah objek sengketa serta dasar hukumperalinan Hak kepada Tergugat:Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan demikianJudex Facti (Pengadilan Tinggi Bandung) didalam memberikan penerapanhukumnya maupun menjatuhkan putusan telah melanggar Undang UndangNomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan

Alasan Keberatan Kedua:Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas penerapan hukum danpertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Judex Facti (PengadilanTinggi Bandung) dalam perkara Nomor 113/PDT/2015/PT BDG. tanggal 13Mei 2015;Bahwa adalah sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim TingkatBanding telah melanggar atau tidak menerapkan hukum/salah menerapkantata tertib beracara, yaitu tidak mengacu kepada Undang Undang Nomor 20Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan juncto Yuris Prudensi MahkamahAgung

Alasan Keberatan KetigaBahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas penerapan hukum danpertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Judex Facti (PengadilanTinggi Bandung) dalam perkara Nomor 113/PDT/2015/PT BDG. tanggal 13Mei 2015;Bahwa adalah sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim TingkatBanding telah melanggar atau tidak menerapkan hukum/salah menerapkantata tertib beracara, yaitu tidak mengacu kepada Undang Undang Nomor 20Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan juncto Yuris Prudensi MahkamahAgung

akan adanya daluwarsa itutidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlahdimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadyang buruk berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa Ibu Ratna(Penggugat) tidak berhak atas tanah objek sengketa;Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan demikianJudex Facti (Pengadilan Tinggi Bandung) didalam memberikan penerapanhukumnya maupun menjatuhkan putusan telah melanggar Undang UndangNomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan

di persidanganyang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Desember2014 dengan tidak dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya dan dengan dihadirioleh Tergugat Pribadi, dengan demikian tenggang waktu banding bagi Tergugat/ Pembanding 14 (empat belas) hari dimulai dari hari berikutnya yaitu hariJumat tanggal 19 Desember 2014, dan berakhir pada hari Kamis tanggal 1(satu) Januari 2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan

perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan dengan demikian seluruh biaya perkara pada tingkatbanding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebagai pihak yangmengajukan perkara sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) UndangUndang Nomor 20 Tahun1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan

W9A/3545/Hk.05/XII/2015, tanggal 8Desember 2015;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagaiTergugat dalam pemeriksaan judex factie tingkat pertama, oleh karena ituberdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 TentangPeraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo.

sebagai Penggugat serta akan memeriksa danmempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dandiputus pada tingkat pertama;Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal13 Oktober 2015, yakni 14 hari setelah putusan diucapkan, maka menurutMajelis Hakim tingkat banding permohonan banding Pembanding telah diajukandalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan caracara yangditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947Tentang Peraturan Peradilan Ulangan

di Jawa dan Madura;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembandingtelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara sebagaimanaketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 TentangPeraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan bandingPembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat bandingmempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan MajlisHakim tingkat pertama, suratsurat