Nomor317/Pdt.G/KPPU/2013/PN.BKS, tanggal 16 Oktober 2013 karena selainputusan Mahkamah Agung RI tersebut pada perkara Nomor 658 K/Pdt.SusKPPU/2015, tanggal 23 Juli 2014 didasarkan pada ditemukannya bukti baru(novum) dan juga didasarkan pada suatu kekhilafan atau suatu kekeliruanyang nyata dalam penegakkan hukumnya di dalam perkara a quosebagaimana diatur dan dibenarkan oleh dasar hukum tersebut di atas.Bahwa adapun Bukti Baru (novum) yang diajukan di dalam permohonanpeninjauan kembali ini yaitu,

Pengadilannegeri Airmadidi pada tanggal 2 Agustus 2017 nomor : 216/SK/2017/PN.Armsedangkan untuk Terggat ,ll dan Ill telan datang menghadap Kuasa hukumnyaDalam hal ini Tergugat ,ll dan Ill diwakili oleh kuasanya yaitu Willem Monimbar,SH dan Novri N.Llomboan, SH Advokad/Penasehat Hukum yang berlamat diDesa Mapanget Jaga VIl Kecmatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utaraberdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2017 yang di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 316/SK/2017, Nomor317

Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,Salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor317/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal 3 Januari 2019. Bukti surat tersebutselanjutnya diberi kode (T.1 );2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinyaPerjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 96110004255PkK001. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode ( T.2 ) dan diparaf ;3.

Penggugat pun dikejutkan atasketerangan dan alasanalasan yang tidak relevan dari Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, TergugatVill yaitu Para Tergugat sebagaimana dimaksud diketahui melakukanperbuatan hukum jual beli dan ataupun sewa menyewa terhadap Tergugat hanya menunjukan Sertipikat Hak Milik Nomor 265 (Induk) Termasuk namuntidak terbatas Sertipikat Hak Milik Nomor 316, Sertipikat Hak Milik Nomor317, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 318 yang terletak di

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja nomor317/Pen.Pdt.G/2017/PN.SGR tanggal 06 Juli 2017 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perkara perdatayang bersangkutan ; 22 222 n nnn nnn n nnn nnn ne2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singarajanomor 317/Pen.Pdt.G/2017/PN.SGR tanggal 10 Juli 2017 tentangpenentuan hari sidang perkara perdata yang bersangkutan ;3.

Hal ini dikuatkan dalam Putusan MA Nomor317 K/Pdt/1984;2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (p/urium litis consortium);Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanahberdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Desember2010 seluas 20.000 m? dan Akta Jual Beli Nomor 594.4/31/V1I/2010kemudian atas dasar kepemilikan tersebut Penggugat mengajukangugatan terhadap Tergugat dan Tergugat Il.

MahkamahKonstitusi Nomor 102/PUUX/III/2015, tanggal 9 November 2016 dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan KembaliPutusan Praperadilan bersifat imperative, sehingga wajib untuk dipertimbangkanterlebih dahulu) sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok daripermohonan Praperadilan;Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 13 September2019 telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Surat Penetapan KetuaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor317

Pulau Condong Sulah Desa TarahanKecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dari Tergugat , Il, IllRekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan Tergugat IV Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui Tergugat IV Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada ParaPenggugat Rekonvensi/Tergugat II, Ill, IV Konvensi sah menurut hukum;Bahwa benar obyek tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat HakMilik (SHM) Sertifikat Hak Milik Nomor 313/Desa Tarahan, Nomor 314/DesaTarahan, Nomor 315/Desa Tarahan, Nomor 316/Desa Tarahan, Nomor317

ribu dua ratus delapan puluh lima) meter persegi atas nama Tergugat II,sertifikat hak milik Nomor 314/Tarahan seluas 17.855 (tujunh belas ribudelapan ratus lima puluh lima) meter persegi atas nama Tergugat II, sertifikathak milik Nomor 315/Tarahan seluas 17.135 (tujuh belas ribu seratus tigapuluh lima) meter persegi atas nama Tergugat Ill, sertifikat hak milik Nomor316/Tarahan seluas 19.980 (Sembilan belas ribu sembilan ratus delapanpuluh) meter persegi atas nama Tergugat Ill, sertifikat hak milik Nomor317

Fotokopi Keputusan Bupati Tingkat Il Aceh Tengah Nomor317/SK/1997, Tentang Pengembalian Lokasi Adat Bale SukaramiKecamatan Bukit Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah, ditetapkan diTakengon tanggal 22 September 1997, yang di keluarkan oleh BupatiDaerah Tingkat Il Aceh Tengah, fotokopi dari asli, yang telah diberi materaicukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I. P Il 5;6.

dengan berita acara persidangan, sehingga dapatdinyatakan sebagai pertimbangan putusan yang tidak saksama(onvoldoende gemotiveed) dan dapat disebut sebagai putusan yang salahmenerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum, karena faktafaktayang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secaramenyeluruh dan komfrehensif, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi danharus dibatalkan, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah AgungRI Nomor 3388 K/Pdt/1985 tanggal 18 Juni 1985 dan Putusan MARI Nomor317

XXxXXxXXXXxXXXXX No. x, Curug Mekar BogorBarat, Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon IX;Untuk selanjutnya Termohon s/d Termohon IX, disebut sebagaiPara Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon ;Telah mempelajari buktibukti Surat dan saksisaksi yang diajukan dalampersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar diPengadilan Agama Bogor dengan Register perkara Nomor317

Putusan Nomor 114 PK/TUN/201535.36.37.38.nama kepada Urip Henry Widjojo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor317/5/Parung tanggal 5121996, selanjutnya tanggal 25022011balik nama kepada Nona Linda Rorimpandey berdasarkan Akta JualBeli Nomor 2/2011 tanggal 17022011;Sertipikat Hak Milik Nomor 101/Parung tanggal 1931974 GambarSituasi Nomor 102/1972 seb.luas 2.644 m?

Surat Kuasa Nomor317 tertanggal 27 Agustus 1973) a quo telah dibuat oleh Toegono, BC, KNtertanggal 27 Agustus 1973 akan tetapi kemudian dari ke2 (dua) suratkuasa palsu (fiktif) a quo telah dipergunakan oleh Toegono, BC, KN. untukmembuat 39 Akta Jual Beli (tahun 1972) a quo; artinya ke2 (dua) suratkuasa palsu (fiktif) a quo telah dijadikan dasar (alas hak) oleh Toegono, BC,KN. untuk membuat peralihan hak atas tanah; sebagaimana 39 Akta JualBeli (tahun 1972) a quo dengan pihak lain;6.1.6.2.Bahwa sesungguhnya

secara elektronik dan telah diverifikasioleh Majelis Hakim.Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Termohon yang diwakiliKuasa Hukumnya hadir ke persidangan sehingga Majelis Hakim terlebih dahuluakan menilai keabsahan Kuasa Termohon tersebut.Menimbang, bahwa Termohon selaku Pemberi Kuasa telah memberiKuasa kepada Kuasa Hukumnya dengan Surat Kuasa Khusus untuk itu yangdibuat dan ditandatangani tertanggal 29 Oktober 2020 dan telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor317

Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang secara relatif untukmemeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Register Nomor317/Pdt.G/2020/PN Smn ;3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;4.

dijual kepada Zaenal berdasarkan AJB Nomor662/2011, tanggal 26 Agustus 2011;Bahwa menurut Pemohon Kasasi gugatan Pemohon Kasasi tidak kaburatau jelas, walaupun belum ada Surat Pelepasan hak tetapi yang harus dipertimbangkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1997tertanggal 21 Januari 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal NegaraRepublik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan (Perseroan) PTAdhi Karya dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor317/KPTS/1997 tanggal 31 Juli 1997

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal6 Mei 2021Terdakwa Paulus Lupuituku ditahan dalam tahanan rutan oleh:5.Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021Para Terdakwa menghadap sendinri;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 317/Pid.B/2021/PN DpsSetelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor317/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 7 April 2021 tentang

Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor317/Pdt.Sus/2016/PN.PRP antara Ilham Syahputra melawan PT.Bank Mandiri (Persero), Tok, yang mana Pengadilan Negeri PasirPangaraian menguatkan putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor462/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 22 Agustus 2016;12.

Selanjutnya, menindaklanjuti uraian dalam poin 5 di atas, maka secara ExOfficio Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 132 Rv. yaitu:"Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka iameskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karenaJabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang".Kemudian ditegaskan kembali pada Putusan Mahkamah Agung Nomor317/K/Pdt/1984, dimana menyatakan dalil yang sama dengan ketentuan Pasal132

Selanjutnya, menindaklanjuti uraian tersebut di atas, maka secaraExOfficio Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 132 Rv, yaitu: Dalam hal Hakim tidakberwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidakdiajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karenajabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenangKemudian ditegaskan kembali pada Putusan Mahkamah Agung Nomor317/K/Pdt/1984, dimana menyatakan dalil yang sama denganketentuan Pasal 132 Rv

Balaimenguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor : 232/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 1April 2016;10.Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor322/Pdt.Sus/2016/PN.PRP antara Azim melawan PT.BANK MANDIRI(Persero) Tok yang mana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menguatkanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara Nomor : 443/Arbitrase/BPSKBB/VV/2016 tanggal 1 Agustus 2016;11.Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor317