Nomor249 tanggal 24 Desember 1997 perihal Berita Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.Gajah Tunggal Mulia, diketahui :1. bahwa rapat dihadiri dan diwakili para pemegang saham perseroan, yang mewakiliseluruh saham yang hingga kini telah dikeluarkan oleh perseroan yakni sejumlah4.000.000 (empat juta) saham, @ Rp 1.000.0002. bahwa para pemegang saham setuju untuk mengeluarkan saham dalam portepelsejumlah 2.000.000 saham senilai Rp 2.000.000.000.000 yang diambil bagian olehPT.Daya Patria Corporation, sehingga

Erly Soehandjojo SH Nomor 249tanggal 24 Desember 1997 hanya berisi persetujuan dari RUPS kepada Direksi untukmenerbitkan saham baru dan belum merupakan realisasi penambahan saham baru;bahwa Terbanding menggunakan dalil Pasal 4 ayat (1) huruf g UndangUndang PPh: Yangmenjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan penghasilan....dengan dan dalambentuk apapun termasuk: (g) dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun.....dan dalammemori penjelasan huruf (g) angka 5 yang berbunyi:pencatatan tambahan

Ketetapan Pajak untuk tahun pajak 2007 dengan nilai koreksi DasarPengenaan Pajak sebesar Rp 2.000.000.000.000 tersebut;bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008, dijelaskan bahwa atas deviden, harus dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari brutooleh pihak yang membayarkan;bahwa Pasal 56 dan Pasal 58 ayat (1) UU PT mengatur bahwa Direksi menyusun laporanTahunan untuk diajukan kepada RUPS

LandakBarajaki yang diambil di luar RUPS tertanggal 25 Februari 2015, diberitanda T.I2;Foto Copy Surat Keputusan No. 010/Dirut/PT.LB/II/2015 yang dikeluarkan diJakarta tertanggal 26 Februari 2016, memutuskan tentang PengangkatanBapak Agus Thalis selaku Penanggung Jawab Divisi Air, diberi tanda T.I3;Foto Copy . Buku Tabungan Bank Kalbar No Rekening 0525005291 atasnama Agus Thalis, untuk transfer gaji selaku karyawan, diberi tanda T.I4;Foto Copy Akta Notaris Soebiantoro, SH.

No Akta 25 tanggal 24 Maret 2015tentang pernyataan keputusan seluruh pemegang saham yang diambil diluar RUPS PT Landak Barajaki, diberi tanda T.15;Halaman 10 Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/PLW/201 7/PN.Ptk10.11.12.13.Foto Copy Akta Notaris Soebiantoro, SH, Akta No 03 tertanggal 07 April2016, tentang pernyataan keputusan RUPS Tahunan PT Landak Barajaki.

;Bahwa Setelah RUPS tersebut Terlawan tidak pernah lagi masuk kerja;Bahwa Gaji Terlawan sebagai Direktur dan sebagai penanggung jawabDivisi Air adalah sebesar Rp.8.500.000,(delapan juta lima ratus riburupiah);Bahwa Setahu saya sampai saat ini tidak ada Surat Keputusan (Sk)pemberhentian terhadap Terlawan yang dikeluarkan oleh PT.

LandakBarajaki, jadi Terlawan hanya diberhentikan secara lisan sajaberdasarkan hasil keputusan RUPS;Bahwa saksi tidak bekerja di PT. Landak Barajaki lagi sejak 28 Juli 2017;Ya, saat RUPS Terlawan ada menghadiri pertemuan tersebut dan saatdia diberhentikan dengan namanya tidak lagi masuk dalamkepengurusan yang baru Terlawan tidak ada berkomentar apapun;Bahwa Setahu saksi Terlawan pernah dibuatkan Surat Keputusan (SK)pengangkatan oleh PT.

Bahwa dengan adanya keputusan RUPS tanggal 10 Maret 2016 penggugatbukanlah bagian dari karyawan yang dimaksud seperti yang dituntut olehpenggugat/terlawan.7. Bahwa dengan adanya keputusan RUPS itu penggugat/terlawan merupakanbagian inti dari struktur suatu perusahaan PT.Landak Barajaki/jajaran direksi.8.

Pasal 66 ayat (1) : Direksi menyampaikan laporan tahunankepada RUPS setelah ditelaaholehDewan Komisaris dalam jangka waktupaling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku perseroan berakhir; Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 26/Pdt/2019/PTMDNb. Pasal 78 ayat (2) : RUPS tahunan wajib diadakan dalamjangka waktu paling lambat 6(enam) bulansetelah tahun buku berakhir;c.

Pasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunansebagaimana dimaksudDalam Pasal 78ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksudDalam pasal 78 ayat (4) dengandidahului RUPS;23.Bahwa dikarenakan tindakan Tergugat yang bertindak seolaholahPenggugat bukanlah lagi bagian dari Direksi maupun bagian dariPemegang Saham seperti yang tercantum diatas, maka hal inimenyebabkan kerugian material dan immaterial sebagai berikut:a.

memasuki perusahaandan/atau tidak mengizinkan akses apapun kepada Penggugatterhadap perusahaan;25.Bahwa dikarenakan tindakantindakan yang dilakukan oleh Tergugattersebut telah merugikan Penggugat maka sesuai pasal 61 ayat (1) UUNo. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang adalah sebagaiberikut setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapperseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakanperseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS

(RUPS) PT Pantai Perupuk Indah yang disampaikan dengan Kop SuratTergugat Nomor 076/ExtPPIIXI14 tertanggal 26 Nopember 2014 danNomor 085/ExtPPI/XI14 tertanggal 16 Desember 2014 adalah tidak sahdan batal demi hukum:;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTPantai Perupuk Indah tanggal 16 Desember 2014 dan tanggal 5 Januari2015 yang masingmasing dituangkan kedalam Akta Nomor 11 BeritaAcara Rapat PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 16 Desember 2014 danAkta Nomor 3543/Leg/2015 tertanggal

Pantai Perupuk Indah Nomor 11 Tanggal 16 Demseber 2014, yangdiperbuat dihadapan Poeryanto Poedjiaty S.H., Notaris di Medan, yangtercatat di dalam sistim Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukumdan HAM RI, Nomor AHU48303.40.22.2014, tanggal 22 Desember 2014:Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat UmumPemegang Sahara (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 05Januari 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta Notulen RapatUmum Pemegang Saham PT.

., selaku Notaris di Medan, dengan legalisasi Nomor 3543/Leg/2015;Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah, tertanggal 08Oktober 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta Berita AcaraRapat Nomor 12 Tanggal 08 Oktober 2015, yang diperbuat oleh CiptoSoenaryo, S.H., selaku Notaris di Medan;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya perkarayang timbul dalam konvensi maupun di dalam gugatan rekonvensi ini;Halaman 8 dari 20 hal

Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 05Januari 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta NotulenRapat Umum Pemegang Saham PT Pantai Perupuk Indah tertanggal5 Januari 2015, Notulen mana ditandatangani dinadapan PoeryantoPoedjianty, S.H., selaku Notaris di Medan, dengan legalisasi Nomor3543/Leg/2015;Halaman 17 dari 20 hal.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Pantai Peruput Indah, tertanggal 8Oktober 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta BeritaAcara Rapat Nomor 12 tanggal 8 Oktober 2015 ,yang diperbuatoleh Cipto Soenaryo, S.H. selaku Notaris di Medan;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menghukum Tergugat Rekonvensi (Termohon Kasasi) untukmenanggung biaya perkara yang timbul dalam konvensi maupundalam rekonvensi ini;Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon

Pardede kembali mengajukan permintaanRUPSLB kepada Dewan Komisaris dengan surat No: 002/X/2013 tanggal 19Oktober 2013, permohonan mana sesuai dengan Pasal 79 ayat (6) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan :Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (5).a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Jika hendak menyampaikan kronologis,semestinya Penggugat menceritakan mengenai RUPS LB PT. Hotel Danau TobaInternasional yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2014, bukan RUPS LBtanggal 09 Desember 2013. ;CcBahwa di dalam surat gugatan halaman 2 angka Penggugat menyatakansebagai Presiden Komisaris PT.

Hotel Danau Toba Internasional berdasarkanBerita Acara RUPS LB No. 22 tanggal 09 Desember 2013 yang telahmendapatkan pengesahan oleh Tergugat Nomor : AHUAH.01.1017138tanggal 5 Mei 2014 juncto Berita Acara RUPS LB No. 96 tanggal 26 Juli2014 oleh Mauliddin Shati, S.H., dengan Surat Keputusan Nomor :AHU22344.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT.

Hotel Danau Toba Internasional tanggal 04 Agustus 2014.Pernyataan Penggugat tersebut merupakan bentuk inkonsistensi, di mana disatu sisi Penggugat tidak mengakui Berita Acara RUPS LB No. 96 tanggal 26Juli 2014 dan hendak meminta pembatalan Surat Keputusan Nomor :AHU22344.40.22.2014, namun di sisi lain Penggugat masih mendasarkanadanya jabatan Presiden Komisaris yang diembannya berdasarkan BeritaAcara RUPS LB No. 96 tanggal 26 Juli 2014 dan Surat Keputusan Nomor :AHU22344.40.22.2014.

Hotel DanauToba Internasional Tanggal 26 Juli 2014 maka dapat diketahui bahwa Notaris(atau diwakilkan) menghadiri RUPS LB tersebut, konsekuensi logisnya bahwaNotaris mengetahui siapa saja yang hadir di dalam RUPS LB tersebut, tercapaiquorum atau tidak. Berbeda halnya jika judul akta adalah PernyataanKeputusan Rapat, maka dapat diketahui bahwa Notaris mengetahui informasiatas suatu RUPS berdasarkan para Penghadap.

TribharataSejati;Bahwa dengan kondisi yang demikian tentu saja membuat Tergugat secara sepihak dan melawan hukum berusaha mengalihkan asetatau harta perseroan tanpa persetujuan dari Penggugat dalam suatuRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bahwa akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, tanpa terlebihdahulu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Tergugat justru secara sepihak dan sewenangwenang melakukantindakan atau perbuatan berupa penjualan aset atau harta perseroantanpa terlebih dulu mendapatkan persetujuan melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sehingga jelas atas perbuatannyatersebut, Tergugat telah melakukan suatu tindakan atau perbuatanyang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);22.

Bahwa Tergugat Il juga tidak memeriksa mengenai adatidaknya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Hal 8 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI28.29.terkait penjualan aset perseroan PT.

(Turut Tergugat Il), Notaris KotaBekasi menunjukkan bilamana Turut Tergugat II patut diduga telahbekerjasama dengan Turut Tergugat maupun Turut Tergugat II danTurut Tergugat Ill untuk melakukan suatu perbuatan hukum tanpaadanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan, PT.

Tribharata Sejati perlu terlebihdahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Perseroan PT. Tribharata Sejati;Hal 15 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI53.54.55.56.Bahwa sedangkan Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Illbertindak selaku pembeli atas asset perseroan satusatunya milikPT.

BTN ke PT MCS
CV Karyanta
CV Ike
CV Nelly
Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid
Covernote No 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan Tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab
Covernote No 89 Tgl 21 Juni 2012 Tentang Akta dan Dokumen saat Akad
Akta Perjanjian Kredit No 391 Tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab
Akta Pengakuan Hutang No 392
Akta Cessie No 400
Akta SKMHT No 396
Akta Perjanjian Subordinasi No 399
Akta RUPS

No 388
Akta RUPS No 390
Akta Personal Guarentee No 395
Akta Personal Guarantee No 394
Akta Perjanjian Subordinasi No 397
Akta Subordinasi No 398
Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2017 s.d 21/07/2017
Salinan Rekening Koran PT MCS Periode 1/01/2001 s.d 20/06/2013

1 (satu) bundel

Dokumen Kredit PT BERKAH TRIMITRA pada BTN Cabang Cikarang terdiri dari :

LPA dari KJPP EFFENDI RAIS
LPA dari KJPP FIRDAUS ALI

2013
Copy NPWP Berkah Trimitra
Copy Izin Operasional Berkah Trimitra
Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra
Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
SID-BI an Nelly Apriani
Copy Memo No 464 Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Perubahan plafond
CV Nelly Apriani
Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013
Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013
Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015
Copy Notulen RUPS

2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn
Asli Akta Personal Guarantee No 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn
Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn
Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn
Asli Akta Cessie No 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn
Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, SH.M.Kn
Asli Akta RUPS

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40, tanggal 12 April 2016
Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016
Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

21 Juni 2012 Tentang Aktadan Dokumen saat Akad Akta Perjanjian Kredit No 391 Tanggal 21 Juni 2012Notaris Abdul Wahab Akta Pengakuan Hutang No 392 Akta Cessie No 400 Akta SKMHT No 396 Akta Perjanjian Subordinasi No 399 halaman 36 dari 81 halaman putusan .Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG Akta RUPS No 388Akta RUPS No 390Akta Personal Guarentee No 395Akta Personal Guarantee No 394Akta Perjanjian Subordinasi No 397Akta Subordinasi No 398Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2017 s.d 21/07/2017Salinan

(lampiran kebijakan analisis kreditkomersial) Asli SE No. 18/Dir/CMO/2011, tanggal 24 Mei 2011,perihal SOP Comercial Loan Buku 3 (formulir kredit komersial) Copy SE Dir No. 28/Dir/HCLD/2012, perihal KUR Copy SE Dir No. 50/Dir/HCLD/2012, perihalperubahan kedua SE Direksi No. 19/Dir/CMO/2011perihal SOP Copy SE Dir No. 19/Dir/CMO/2011, perihal SOPSmall and Mikro Copy RUPS tahunan PT BTN Persero tok No. 40,tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan

No 388Akta RUPS No 390Akta Personal Guarentee No 395Akta Personal Guarantee No 394Akta Perjanjian Subordinasi No 397Akta Subordinasi No 398Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2017 s.d 21/07/2017Salinan Rekening Koran PT MCS Periode1/01/2001 s.d 20/06/2013 18.

.Nomor : 3/TIPIKOR/2019/PT.BDG 2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Kemenkumham tanggal 12 April2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

MESSINA RAPA telah banyakmelakukan kesalahan, sehingga merugikan perseroan,maka pada tanggal 7 November 2001 diadakan MRUPS LuarBiasa (RUPS LB) yang antara lain dihadiri olehTergugat dan agendanya adalah memberhentikan ParaTergugat dan untuk sementara menunjuk Penggugat sebagai Direktur Utama PT.

MESSINA RAPA sebagaipengganti Tergugat sampai adanya RUPS pengangkatanDirektur Utama yang baru, namun ditolak oleh Tergugat dengan alasan RUPS LB tersebut tidak sah, karenatelah ada Anggaran Dasar baru yang telah disahkan olehMenteri Kehakiman dan HAM RI dengan Surat KeputusanMenteri Kehakiman dan HAM RI. No. C.04991.HT.01.04tahun 2001 tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar sesuai Akta No. 88 tanggal 20 Juni 2000;10.

Menyatakan RUPS tanggal 7 Nopember terhitung sejakPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKIJakarta No. 121/B/2002/ PT.TUN.JKT, berkekuatan hukumtetap pada tanggal 10 Oktober 2002, yang antara lainmemberhentikan Tergugat dan Tergugat I! masingmasing sebagai Direktur Utama dan Direktur dan untuksementara menunjuk Penggugat sebagai Direktur Utamaadalah sah menurut hukum;5.

yangdapat memastikan bahwa dalam RUPS LB nantiia akan kalah suara, maka Termohon !mengundurkan diri dari RUPS LB tersebut danRUPSLB tersebut dengan suara terbanyakmengambil keputusan memberhentikan TermohonKasasi dan Termohon Kasasi I// dariJabatannya, masing masing sebagai DirekturUtama dan Direktur PT.

Messina Rapa;Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukumJudex Factie dalam hal ini Majelis HakimTingkat Banding Dalam Provisi alineaterakhir, halaman 6 yang menyatakan, "bahwawalaupun Tergugat/Pembanding mengundurkandiri dari RUPS LB, tanggal 7 November 2001,Para Penggugat I/Terbanding dan Penggugat IIdan Penggugat II!

semulaTergugat), Terlawan (Semula Penggugat) dan EkoNugroho tersebut dengan cara Eko Nugrohomembeli saham Turut Terlawan (Ssemula TurutTergugat) untuk menambah saham yangHalaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT BDG3.1.3.3.3.1.3.4.dimilikinya pada Turut Terlawan (semula TurutTergugat) tersebut, sedangkan saham Pelawan(semula Tergugat) dan Terlawan (semulaPenggugat) yang akan dibeli cukup dititipkan padasaham PT Makira Nature;Bahwa selanjutnya, guna menindaklanjuti MoAtersebut, dalam RUPS

tersebutTerlawan (Semula Penggugat) didudukan sebagaiDirektur Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat),dan Berita Acara RUPS tersebut dicatat dalamAkta Notaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;Kemudian, karena secara hukum telah dibuatkesepakatan dalam MoA pada tanggal 6 Agustus2012 di Coffee Bean Tebet Indah Square, dantelah diadakannya RUPS tentang peralinan sahamTurut Terlawan (Semula Turut Tergugat) serta telahdibuatkan Akta RUPS No. 7 yang sesuaikesepakatan bahwa PT Makira Nature telah dititipisaham

52 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT BDGSaOeels3.5.3.3.oleh Pelawan (semula Tergugat), Terlawan(Semula Penggugat) dan Eko Nugroho tersebutdengan cara Eko Nugroho membeli saham TurutTerlawan (semula Turut Tergugat) untukmenambah saham yang dimilikinya pada TurutTerlawan (Semula Turut Tergugat) tersebut,sedangkan saham Pelawan (Semula Tergugat) danTerlawan (Semula Penggugat) yang akan dibellcukup dititipkan pada saham PT Makira Nature;Bahwa selanjutnya, guna menindaklanjuti MoAtersebut, dalam RUPS

tersebutTerlawan (Semula Penggugat) didudukan sebagaiDirektur Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat),dan berita acara RUPS tersebut dicatat dalam AktaNotaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;Kemudian, karena secara hukum telah dibuatkesepakatan dalam MoA pada tanggal 6 Agustus2012 di Coffe Bean Tebet Indah Square, dan telahdiadakannya RUPS tentang peralihan saham TurutHalaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT BDGTerlawan (Ssemula Turut Tergugat) serta telahdibuatkan Akta RUPS No. 7

tersebut Terlawan(Semula Penggugat) didudukan sebagaiDirektur Turut Terlawan (Ssemula TurutTergugat), dan Berita Acara RUPS tersebutdicatat dalam Akta Notaris Nomor 07 tanggal13 Agustus 2012;Kemudian, karena secara hukum telahdibuat kesepakatan dalam MOA pada tanggal6 Agustus 2012 di Coffe Bean Tebet IndahSquare, dan telah diadakannya RUPStentang peralihan saham Turut Terlawan(semula Turut Tergugat) serta telah dibuatkanAkta RUPS No. 7 yang sesuai kesepakatanbahwa PT Makira Nature telah dititipi

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi,dan Komisaris:Dengan ketentuan tersebut, jelas bahwa Para Tergugat selakupengurus Perseroan tidak bisa secara serta merta bertanggung jawabatas halhal yang seharusnya diputuskan dalam RUPS, karenakeberadaan RUPS itu sendiri merupakan tanggung jawab dari seluruhpemegang saham, dalam hal ini termasuk Penggugat;Halaman 37 dari 95 hal.Put.Nomor 335 PK/Padt/2016A.4.A.5.Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Penggugatdalam gugatannya

tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya;2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang sahamatau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalamAnggaran Dasar perseroan yang bersangkutan;3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukankepada Direksi atau

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, ataspermohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaristidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yangtelah ditentukan;b.

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, ataspermohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2), apabila Direksi atau Komisaris setelah lewatwaktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidakmelakukan pemanggilan RUPS lainnya;2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilanRUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terkait pada ketentuanundangundang ini atau anggaran dasar;3) dalam hal RUPS diselenggarakan

Bahwa Perusahaan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turutb.Tergugat sebagai suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas,memiliki tata cara dan mekanisme dalam membuat keputusankeputusan yang berkaitan dengan kebijakan perseroan melalui RapatUmum Pemegang Saham, baik Rapat Umum Pemegang SahamTahunan (disebut RUPS Tahunan) maupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (disebut RUPS LB), yang mana untukmenyelenggarakannya telah diatur di dalam anggaran dasarperusahaan Turut Termohon Peninjauan

atau tidak setuju pembubaranPT PATALIAN WATER SECURINDO, melalui pengacaranya, berdasarkanpermohonan pembubaran PT PATALIAN WATER SECURINDO Nomor75/DIRPWS/V/2007 dan tanggal 15 Juni 2007 yang telah didaftarkan diPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juni 2007 dengan NomorRegister 103/PDT.P/2007 dan disidangkan pada tanggal 9 Juli 2007 dan 30Juli 2007;Adapun upayaupaya yang telah kami lakukan sesuai ketentuan yang berlakuadalah :1.Direksi telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS

) dengan cara knusus membubarkan perseroan sebanyak 2 (dua)kali, yaitu :11 RUPS pertama pada tanggal 24 April 2007;12 RUPS kedua pada tanggal 7 Mei 2007;Tetapi dalam kedua RUPS tersebut Sdr Leonardo Patar Muda Sinaga selakupemegang saham mayoritas (70%) tidak hadir dan juga tidak memberi kabarapapun baik kepada para pemohon maupun Direksi Perseroan, sehinggaRUPS tidak bisa mengambil keputusan pembubaran, karena korumkehadiran (paling sedikit % dari seluruh saham) tidak dapat terpenuhi;Direksi perseroan

Bahwadalam Permohonan Pembubaran Il, Pemohon tetap menggunakan11.RUPS yang lama untuk mengajukan Permohonan Pembubaran Il, dimanadalam Permohonan Pembubaran telah dicabut oleh Pemohonsehubungan dengan adanya keberatan dari Termohon Il, sehingga dengandemikian RUPS tersebut sudah tidak dapat digunakan;Bahwa pada intinya dengan memperhatikan halhal di atas, Termohon Ilmenyatakan Permohonan Pembubaran PT PWS yang diajukan olehPemohon hanya dapat dilaksanakan secara hukum sepanjang Termohon Ilsebelumnya

Pemohon Kasasi) dari tanggung jawab, memperlihatkanbahwa Termohon Kasasi mempunyai iktikad baik sehingga ketakutanPemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi tidak akan bertanggung jawab tidakberalasan, karenajelas seluruh tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi selaku Direktur Utama PT PWS antara lain :(i) Melakukan write off atas piutang PT PWS sebesar Rp 4.336.202.090,(empat milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua ribu sembilanpuluh rupiah) tanpa persetujuan dari Komisaris dan/atau RUPS

Nomor 951 K/Padt/2008memeriksa permohonan pembubaran perseroan adalah sudah benar yaituacara contentiosa;Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 27 PembubaranPerseroaan harus dengan RUPS dan hal tersebut telah dilakukan olehPemohon (bukti P7.

RHIPIDURA BUNGALOWS dan merujpakankewenangan Rapat Umum Pemegang Sxaham (RUPS). (BuktiTerlampir)10.

Rhipidura Bungalows tidak melaluiRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sedangkanPT.RHIPIDURA BUNGALOWS DAN PT MIMPI NYATA BALIadalah 2 (dua) Perusahaan yang berbeda dengan bentukPerseroan Terbatas (PT) sesuai yang tertuang dalam undangundang no. 40 tahun 2007 tentang (PT) pada pasal 56, pasal57, pasal 58 dan pasal 59, karena itu dalil Gugatan Penggugatsudah sepatutnya di tolak dan tidak dapat diterima NO.5.

RHIPIDURA BUNGALOWSdan merujpakan kewenangan Rapat Umum Pemegang Sxaham(RUPS). (Bukti Terlampir).10.

dalam pasal 41 ayat(1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas(PT); Bahwa direksi tidak berhak untuk memecat atau memberhentikanpegawai dengan sewenangwenang tanpa persetujuan RUPS; Bahwa tidak dibenarkan Direksi membuat kontrak perjanjian kerjatanpa sepengetahuan RUPS; Bahwa perjanjian yang tanpa sepengetahuan RUPS adalah salahdan tidak dapat dibenarkan;Halaman 62 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Padt.G/2019/PNSgr Bahwa setiap saham yang dipindahkan atau dibeli harusdituangkan

memungkinkan adanya keputusan yangdiambil diluar RUPS seberti tersebut dalam Pasal 91 abhwa pemegang sahamdapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syaratsemua pemegang saham dengan hak suara menyetujul secara tertulis denganmenandatangani usul yang bersangkutan atau dalam praktek dikenal dengancircular resolution.

Samyang IDB telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Samyang IDB yang dihadirioleh para pemegang saham PT. Samyang IDB, antara lainsaksi KIM CHANG SIK (Direktur Utama PT. Samyang IDB),saksi Mr. SEUNG YONG LEE selaku kuasa dari pemegangsaham Samyang Genex Corporation, JUNE ERNAWATIselaku pemegang saham PT. Samyang IDB, sertaTerdakwa selaku Direktur Utama PT.

Samyang IDB;Selanjutnya dalam rapat tersebut ditunjuk Terdakwa untuk membuat ataumemproses lebih lanjut hasil keputusan RUPS tersebut ke hadapan Notaris,di mana Terdakwa menambahkan 1 (satu) agenda dalam Berita Acara RUPStanggal 20 Januari 2011 yang tidak pernah dibicarakan maupun disepakatipada RUPS tersebut, yaitu mengenai persetujuan jualbeli saham, kemudianTerdakwa menggunakan Berita Acara RUPS tersebut di Notaris, sehinggaterbitlah akta Nomor : 120 tanggal 31 Maret 2011 yang dibuat di hadapanNotaris

SAMYANG IDB kepada Badan KoordinasiPenanaman Modal telah terjadi perubahan kepemilikan SahamSAMYANG GENEX CORPORATION berdasarkan RUPS tanggal20 Januari 2011 yang semula hanya 52% sekarang meningkatmenjadi 70%, dan ternyata fakta hukum dan barang bukti perkaraa quo yaitu Akta No.40 tanggal 11 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris ISWANDONO POERWODINOTO, SH dan AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.

SAMYANG IDB, tidak dapat dilaporkan secara pidana olehDireksi Perseroan, mengingat Direksi adalah ditunjuk dan diangkat olehpara Pemegang Saham berdasarkan RUPS PT. SAMYANG IDB,Hal. 27 dari 31 hal. Put. No.542 K/Pid/201328diantaranya termasuk oleh Pemohon Kasasi Il/Terdakwa selakuPemegang Saham Perseroan menunjuk Mr. KIM CHANG SIK selakuPresident Direktur PT. SAMYANG IDB, tentunya, adalah suatu hal yangjanggal apabila selaku Pemilik dan Pemodal dari PT.

SAMYANG IDBtertanggal 20 Januari 2011 tidak dapat dinyatakan sebagai SuratPalsu, maka oleh karena itu siapa pun yang menggunakan RisalahNotulen RUPS PT.

kehilangan keuntungan dimaksud adalah sebesar 10% dariRp1.181.895.500, atau sama dengan Rp.118.189.550 dikali 24 bulan atausama dengan Rp2.836.549.200, (dua milyar delapan ratus tiga puluh enam jutalima ratus empat puluh sembilan riobu dua ratus rupiah), kerugian mana terusdihitung sampai Para Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini ;Bahwa seluruh dana yang telah Penggugat setor tersebut hingga saat initidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terggat padahal sudah Penggugatminta agar diadakan RUPS

Puteri Mea mengadakan RUPS dengantelah ditandanganinya Akta No.82 yang dibuat oleh PenggugatRekonvensi/ Tergugat VI Konvensi, tertanggal 30 Juni 2008.3. Dan setelah itu telah terjadi perubahanperubahan kepengurusan didalam P.T.

Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il, TergugatIll, Tergugat IV, dan Tergugat V membuat PernyataanKeputusan RUPS sebagaimana tertuang didalam Aktayang dibuat oleh Tergugat VI No. 123 tanggal 17 Oktober2009 adalah merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Penggugat ;4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.Puteri Mea yang tertuang didalam Akta No. 82 tanggal 30Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan AktaPernyataan Keputusan RUPS PT.

Putri Mea yang tertuang didalam akta No.82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI danakta pernyataan keputusan RUPS PT. Putri Mea yang tertuang di dalamakta No. 123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat VIIyang mana aktaakta tersebut dibuat berdasarkan hasil RUPS yang ke IImaka dengan sendirinya aktaakta tersebut adalah tidak sah dan bataldemi hukum ;Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat agardinyatakan akta pernyataan RUPS PT.

Putri Mea yang tertuang di dalamakta No. 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat oleh Tergugat VI dan aktaPernyataan Keputusan RUPS PT. Putri Mea yang tertuang di dalam aktaNo. 123 tertanggal 17 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat VII, tidaksah dan batal demi hukum menurut Majelis cukup beralasan olehkarenanya harus dikabulkan ;14. Bahwa akta No. 82 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat olehPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VI memuat JualHal. 20 dari 28 hal. Put.

SMP), keduanya diangkat berdasarkanhasil RUPS PT.

SMP akanmengelola gas alokasi Pemkab Sampang, padahal terdakwa Noer Tjahya mengetahui kalau saksiHari Oetomo sama sekali tidak mempunyai latar belakang dan keahlian di bidang migas;e Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Pebruari 2010, PT SMP melakukan RUPS, yang dikukuhkandalam Akta Notaris No. 15 tanggal 13 April 2010, dalam RUPS tersebut memutuskan merubahsusunan Direksi sebagai berikut:e =Direktur Utama : Hari Oetomo ; 2222222 22 nnn nnn nnne =Direktur : H. Muhaimin ;e Komisaris Utama : Ir.

Anis Megasari) yang menerangkan bahwa PT GSM tidak pernahmenstransfer uang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ke PT ASA sebagaitambahan atas lembar saham pada PT SMP ;Bahwa RUPS yang diadakan pada tanggal 13 April 2010, adalah tidak sah karena tidakpernah dihadiri Direktur PT GSM sebagai salah satu pemegang saham utama ;Bahwa meskipun hasil RUPS yang dilakukan oleh PT SMP tidak sah, namun terdakwaNoer Tjahya selaku Bupati Sampang telah menetapkan PT SMP sebagai BUMD berdasarkanPeraturan

SMP ke depan karena Natural gas hanya berlaku 5 tahun;Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2013 PT SMP melakukan RUPS dan pernyataankeputusan RUPS dikukuhkan dalam akta notaris nomor : 89 tanggal 14 Juni 2013, antaraLaporan keuangan PT SMP ditolak oleh PT GSM dan akan dilakukan audit oleh auditor yangditunjuk oleh PT GSM untuk mengaudit laporan seluruh kegiatan dan deviden tidak dibagisampai laporan keuangan PT SMP tersebut diaudit/investigasi oleh Akuntan Publik;Halaman 31 dari 219 Putusan No: 05/

SMP akan mengelola gasalokasi Pemkab Sampang, padahal terdakwa Noer Tjahya mengetahui kalau saksi Hari Oetomosama sekali tidak mempunyai latar belakang dan keahlian di bidang migas;e Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Pebruari 2010, PT SMP melakukan RUPS, yang dikukuhkandalam Akta Notaris No. 15 tanggal 13 April 2010, dalam RUPS tersebut memutuskan merubahsusunan Direksi sebagai berikut:e = Direktur Utama : Hari Oetomo e =Direktur : H.

Bahwa mengenai deviden tersebut berdasarkan ketentuanUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbataspada Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi: seluruh laba bersih setelahdikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 70 ayat 1 dibagikan kepada pemegang saham sebagai devidenkecuali ditentukan lain dalam RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka klien kamiberhak untuk mendapatkan deviden tersebut akan tetapi padakenyataannya terhitung sejak tahun 1994 s/d 1998

Kreditur PT Bank Mega sebesar Rp 10.229.005.431.22 (sebagaikreditur separatis dan konkuren).Bahwa mengenai pinjaman yang diberikan oleh PT Bank Mega kepadaPT Rasico Industry (Dalam Pailit) tersebut, telah bertentangan denganAnggaran Dasar Perseroan dari Rapat Umum Pemegang Sahamterlebin dahulu (RUPS) sesuai Pasal 11 ayat 3 a di dalam AktaPenyesuaian Anggaran Dasar PT Rasico Industry No. 9, tanggal 16Januari 2004 dibuat di hadapan RM. Soediarto Soenarto, SH., Spn.

Pinjaman oleh para kreditur tersebut di atas, tidak pernah mendapatpersetujuan tertulis dari RUPS sebagaimana yang telah diisyaratkanHal. 12 dari 19 hal. Put. No. 156 K/Pdt.Sus/2010di dalam Anggaran Dasar PT Rasico Industry sebagaimana videbukti PR11 (bukti asli telah diperlihatkan di hadapan persidangan,namun di dalam putusan a quo, Judex Facti menyatakan tidak adabukti asli).4.3. Tagihan yang diajukan oleh para Kreditur Roedy M.

Pinjaman yang diberikan oleh PT Bank Mega kepada PT RasicoIndustry (Dalam Pailit) tersebut, telah bertentangan denganAnggaran Dasar Perseroan PT Rasico Industry karena pinjamantersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari Rapat UmumPemegang Saham terlebin dahulu (RUPS) sesuai Pasal 11 ayat 3adi dalam Akta Penyesuaian Anggaran Dasar PT Rasico IndustryNo. 9, tanggal 16 Januari 2004 dibuat di hadapan RM SoediartoSoenarto, SH.

No. 156 K/Pdt.Sus/2010bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dandisetujui oleh paling sedikit %4 (tiga per empat) bagian dari jumlahseluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.Sedangkan berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganbahwa para Pemohon Kasasi tidak pernah diundang para Direksi PTRasico Industry, untuk menghadiri RUPS tersebut, dan RUPS yangdilakukan oleh Direksi PT Rasico Industry untuk menjadikan jaminanutang asset PT Rasico Industry atas pinjaman

No. 759 PK/Pdt/2011Bahwa sehubungan dengan penyerahan dan pengalihan aset materialmilik turut Tergugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II tidak pernah memintadiadakannya Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), PT.

InterconEnterprises guna menyetujui penyerahan dan pengalihan aset material turutTergugat tersebut kepada Bank Tamara ;Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II untuk menyerahkan danmengalihkan aset material turut Tergugat tanpa persetujuan RUPS jelasmerupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1)UUPT Jo. Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar PT.

Intercon Enterprises ;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il, walaupun keduanya adalahpemegang saham yang mewakili 100% (seratus persen) dari keseluruhansahamsaham yang telah dikeluarkan oleh turut Tergugat , tidak pernah secaraformil melakukan RUPS guna memberikan persetujuan atas Penyerahan danPengalinan aset material milik turut Tergugat terlebihlebin memintapersetujuan RUPS untuk menggunakan aset material guna pelunasan hutangpribadi Tergugat dan perusahaan Tergugat Il dengan demikian Tergugat dan Tergugat

Intercon Enterprises, Termohon Peninjauan Kembaliberkewajiban untuk memberi nasihat kepada Direksi bahwapenyerahan tersebut harus melalui persetujuan RUPS dan jika perluTermohon Peninjauan Kembali memberi nasihat agar Direksi segeramenyelenggarakan RUPS ;. Bahwa jika ternyata ada pertentangan kepentingan antara Direksi danPerseroan, maka Termohon Peninjauan Kembali berkewajibanmelakukan pemanggilan RUPS.

Hal ini berdasarkan penjelasan Pasal68 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 yang secara tegasmengatur bahwa Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi.Namun dalam hal Direksi berhalangan atau adapertentangankepentingan antara Direksi dan Perseroan, pemanggilan RUPS dapatdilakukan oleh Komisaris ;4.

Bahwa menurut ketentuan UndangUndang RI No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan dalam Akta Pendirian atauAnggaran Dasar Tergugat , Hasil Keputusan RUPS dan atauRULBPS merupakan Keputusan Tertinggi Dalam Suatu BadanHukum Perseroan Terbatas ic.

Bahwa walaupun Penggugat keberatan atau tidak dapat menerimahasil keputusan RUPS atau RULBPS Tergugat yang telahdiselenggarakan oleh para Tergugat Il, IV, dan Tergugat V (mewakiliTergugat Ill) bersamasama dengan Penggugat (diwakili oleh rekanH.

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;2. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS;393.

Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusandiluaar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberitahuterlebin dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikankesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusanpemberhentian;4.

Ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);c. Tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1); ataud.

Menyatakan Para Penggugat dapat melakukan RUPS untuk membatalkanBerita Acara PT. SUSSAM dengan akta No. 23 dan No. 34 tanggal 14 juli 1999Hal 3 dari 9 Halaman Put. No.269/ Pdt/2014/PT.DKIyang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Masneri, SH, dan aktaakta perubahanYang lainnya; 2 nnn nnn nnn nnn onsen nennn co nannnns11.

SUSSAM sehingga walaupun PT.SUSSAM tidakdigugat dalam perkara ini, namun putusan ini mempunyai akibat Hukum terhadapPT.SUSSAM sehingga kelak setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap, parapenggugat dapat menggunakan putusan ini sebagai dasar untuk memintadiadakan RUPS PT.SUSSAM untuk menyusun kembali susunan kepemilikansaham PT.SUSSAM tersebut ;2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ncnnnnMenimbang, bahwa menurut majelis hakim Tinggi, walaupun PT.GUSSAMtidak digugat namun tidak serta merta menyebabkan gugatan

tidak diikut sertakan PT.SUSSAM dalam gugatan perkara a quo ;Menimbang, bahwa dari kedua alasan di atas maka menurut MajelisHakim Tinggi yang perlu dibuktikan lebih dahulu apakah Para Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan hukum sehingga di jadikan dasar lahirnya keduaBerita Acara di atas , dan karenanya kedua Berita Acara tersebut mengandungcacat hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan6Negeri dalam perkara a quo Nomor 3,4 dan 7, sedangkan pembatalannyamerupakan wewenang RUPS

Bahwa oleh karena Samsul Huda telah meninggal dunia pada hariRabo tgl 3 September 2014, maka pemohon sebagai Istrinya dan anakanak Pemohon dapat mengikuti RUPS serta dapat menggantikankedudukannya alm Samsul Huda bin Saman Hudi sebagai Komisaris.7.

Yaqgin bin Samsul Huda masih umur 10 th hinggasekarang yang merawatnya, mohon ditunjuk sebagai wali dari Wavia NauraValchana binti Samsul Huda berumur 15 th, dan Muhammad Vachr El Yaqinbin Samsul Huda masih umur 10 th hingga anak tersebut dewasa danmenurut hukum mampu melakukan tindakan yang berkenaan denganhukum.Penetapan Perwalian, nomor 0345/Pdt.P/2019/PA.TA Halaman 2 dari 15 hal tersebut dan juga untuk kepentingan Pemohon danpn, dibutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Agama Pemohon mengikuti RUPS

Yagin bin Samsul Huda masih umur 10 tahun; Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwaliankarena anak Pemohon masih dibawah umur sehingga untuk urusandengan bank, notaris, harus ada yang mewakill; Bahwa, saksi tahu Pemohon dan almarhum Samsul Hudamempunyai usaha Rumah Sakit Wafa Husada dan perumahan di jl.Sido Rukun Kelurahan Ngadilangkung; Bahwa Pemohon saat ini akan mewakili anakanak yang masihdibawah umur untuk dapat mewakili perbuatan hukum kedua anakPemohon utamanya untuk mengikuti RUPS

Huda masih umur 10 tahun; Bahwa saksi sebagai sopir keluarga mengetahui alasan Pemohonmengajukan perwalian karena anak Pemohon masih dibawah umursehingga untuk urusan perbuatan hukum harus ada yang mewakili; Bahwa, saksi tahu Pemohon dan almarhum Samsul Hudamempunyai usaha Rumah Sakit Wafa Husada dan perumahan di jl.Sido Rukun Kelurahan Ngadilangkung; Bahwa Pemohon saat ini akan mewakili anakanak yang masihdibawah umur untuk dapat mewakili perbuatan hukum kedua anakPemohon utamanya untuk mengikuti RUPS

Pemohon tersebut telah meninggal dunia,oleh karena dua (2) orang anak yang bernama Wavia Naura Valchana bintiSamsul Huda umur 15 tahun, dan Muhammad Vachr El Yagin bin SamsulHuda, umur 10 tahun tersebut masih di bawah umur (belum cakap untukmelakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukanpermohonan perwalian atas anak tersebut agar dapat mewakili kepentingananak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, terutama untuk dapatmewakili perbuatan hukum kedua anak Pemohon mengikuti RUPS