% PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 35 / Pid.CR/ 2019 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara

" PENGADILAN NEGERI TERNATE KELASIB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : ( 0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 20 / Pid.CR /2018 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana rngan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 10 /Pid.CR/2019/ PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 10 /Pid.CR/2019/ PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :

PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IBJalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : ( 0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuatoleh Hakim Pengadilan NegeriDalam Daftar Catatan Perkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 2 / Pid.CR/ 2019/ PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat, dalam perkara

Panggilan delegasi tanggal 8 Maret 2019, yang dilakukan melaluiPengadilan Negeri Manado yang meliputi tempat tinggal tergugat kemudianbertemu dan ditandatangani oleh tergugat;2. Panggilan delegasi tanggal 21 Maret 2019, yang dilakukan melaluiPengadilan Negeri Manado yang meliputi tempat tinggal tergugat kemudianbertemu dan ditandatangani oleh tergugat;3.

Panggilan delegasi tanggal 21 Maret 2019, yang dilakukan melaluiPengadilan Negeri Manado yang meliputi tempat tinggal tergugat kemudianbertemu dan ditandatangani oleh tergugat;4.

Panggilan delegasi tanggal 2 April 2019, yang dilakukan melalui PengadilanNegeri Manado yang meliputi tempat tinggal tergugat kemudian bertemu danditandatangani oleh tergugat;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnyatergugat dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan olehkuasa hukum penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, kuasahukum penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan sebagai berikut:1.

Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Non PerformingNomor: R.51IV/KC/ADK/06/2010 tanggal 17 Juni 2010;. Surat Pernyataan Para Nasabah BRI Unit Simpang IV Sipin tentangPelunasan Maju;8. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Pinjaman Tanggal 23062013;9. Tanda Terima Pengembalian Jaminan Pinjaman Nasabah Briguna10.11.12.13.14.BRI Unit Simpang IV Sipin;Hasil OTS ke lapangan RAU An.

Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit NonPerforming;18. Surat Keputusan NOKEP: 91KCIV/SDM/09/2013 tanggal 02September 2013 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja;19. Surat Penugasan No. B6012IV/KC/SDM/11/2012 tanggal 30Nopember 2012;20. Surat Pernyataan FERRI DWI ADRIANSAH;Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.,Cabang Jambi.21.

Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Non PerformingNomor: R.51IV/KC/ADK/06/2010 tanggal 17 Juni 2010;7. Surat Pernyataan Para Nasabah BRI Unit Simpang IV Sipin tentangPelunasan Maju;8. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Pinjaman Tanggal 23062013;9. Tanda Terima Pengembalian Jaminan Pinjaman Nasabah BrigunaBRI Unit Simpang IV Sipin;10. Hasil OTS ke lapangan RAU An. Suprianto terhadap nasabah yangmenjadi sampel di BRI Unit Simpang IV Sipin;Hal. 5 dari 12 hal.

Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit NonPerforming;18. Surat Keputusan NOKEP: 91KCIV/SDM/09/2013 tanggal 02September 2013 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja;19. Surat Penugasan No. B6012IV/KC/SDM/11/2012 tanggal 30Nopember 2012;20. Surat Pernyataan FERRI DWI ADRIANSAH;Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.,Cabang Jambi;21.

Pelindo I akanmenyelesaikan permasalahan warga eks Koja Utara;Bahwa dari pihak warga eks Koja mempercayakan kepada delegasi Warga KojaUtara atau D"GAJARA dibawah pimpinan terdakwa I untuk melakukankomunikasi dengan PT.

Pelindo II sebesar Rp1.200.000, per meter;Bahwa perjuangan yang dilakukan Delegasi Warga KojaUtara (D'Gajara) dibawah pimpinan Terdakwa I;Bahwa seingat Terdakwa pernah rapat dengan pihak KomnasHAM;Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 Komnas HAMmembuatrekomendasi ke Presiden Republik Indonesia tentang gantirugi tanah eks warga Koja Utara yang dipergunakan oleh PT.Pelindo II;Bahwa sepengetahuan saksi perwakilan Delegasi Warga KojaUtarabertemu dengan Komisi III DPRI;Bahwa mekanisme yang dilakukan Terdakwa

Chris Lalamentik, Kol LautPunawirawan.Bahwa yang menunjuk Pimpinan Delegasi Warga Koja Utara J D'Gajara untukmembantu meminta ganti rugi atas tanah warga eks Koja yang dipergunakanoleh PT.

Pelindo II minta pengurangan hargatanah Rp. 2.750.000, dari seluruh jumlah warga;Bahwa tanggapan harga permeter Rp. 2.750.000, dari pihak Terdakwa Iselaku Delegasi Warga Koja Utara menyatakan tidak bisa;Bahwa pada akhirnya tidak pertemuan untuk keseragaman harga antara pihak PT.Pelindo II dengan Warga Koja Utara dan tidak terjadi kesepakatan harga denganalasan pihak PT.

GAJARA (Delegasi Warga Koja Utara) yang diketuai olehTerdakwa I selaku Direktur Eksekutif dan dibantu oleh Terdakwa II selaku DirekturKeuangan untuk membantu warga eks Koja Jakarta Utara untuk menuntut ganti rugi atastanah warga yang telah dipergunakan oleh PT.

Bahwa melalui Delegasi dan Mandat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dapatdimaknai Frasa (/) garing secara fakultatif penerima delegasi dinamakandelegatoris. Dalam delegasi semua wewenang beralin pada si PenerimaDelegasi termasuk pertanggungjawaban.

Maka penerima Delegasi (KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)yang patut didudukan sebagai tergugat dalam perkara a quo sudah tepat.Merujuk pada proses pembahasan Keputusan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanNomor 03/pbt/BPN73/2016 dikeluarkan secara melanggar hukum makatanggungjawab dan tanggung gugat sepenuhnya kepada Pejabat yangmengeluarkan KTUN di daerah.

Putusan Nomor 243 K/TUN/2017Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Delegasi adalahpelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yanglebih tinggi kepada Badan dan/atau Pemerintahan yang lebih rendahdengan tanggungjawab gugat beralih sepenuhnya kepada PenerimaDelegasi. Dengan demikian adanya Delegasi maka terjadilah pelimpahansuatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan Tata UsahaNegara lainnya.

Jadi suatu delegasi selalui didahului oleh adanya suatudistribusi wewenang.Menimbang bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak secara cermat latar belakangKeputusan TUN yang bersumber dari:1. Permohonan yang diajukan oleh Samson Sucahyo yang dalamkedudukannya selaku Direktur dari PT. Murtigraha Dinamika perkasasebagai Tergugat Il dan IIl bersama Termohon Kasasi dalam perkaraNomor 323/Pdt.G/2015/PN.Makassar melawan Pemohon Kasasi.2. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 03/pbt.

Untuk diperiksa dan diputus dalam PeradilanTingkat Banding;Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh juruSita pada Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 23Mei 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secarasah kepada Tergugat/Terbanding, melalui panggilan delegasi ke PengadilanNegeri Jakarta Barat ;Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 23 Mei 2016 dan memori banding tersebut telahdiberitahukan

dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding tertanggal24 Mei 2016 melalui panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, danpihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingMembaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkaranomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Mtp. yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan NegeriMartapura, telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat Pembandingpada tanggal 12 Juli 2016 dan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 12Juli 2016

melalui panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, danberdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Martapura tertanggal 14 Juli 2016dan tertanggal 20 Juli 2016 panggilanpanggilan delegasi tersebut di atas tidakpernah kembali ke Pengadilan Negeri Martapura;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, oleh karena itupermohonan

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 7 / Pid.CR/2019/ PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :

REKONVENSI e Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI e Menghukum Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 3 256.000, (tiga juta dua ratus lima puluh enam riburupiah) ;Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jambi pada tanggal 16 Desember 2013, yang merupakan relaspemberitahuan putusan delegasi

dari Pengadilan Negeri Sengeti, kepada kuasa TergugatII dan Tergugat VII, karena pada saat putusan tersebut diucapkan Tergugat II danTergugat VII tidak hadir dalam persidangan;Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 Desember 2013, yang merupakan relaspemberitahuan putusan delegasi dari Pengadilan Negeri Sengeti, kepada Tergugat III,karena pada saat

putusan tersebut diucapkan Tergugat III tidak hadir dalam persidangan; Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Desember 2013, yang merupakan relaspemberitahuan putusan delegasi dari Pengadilan Negeri Sengeti, kepada Kuasa TergugatLIV,V,VI,VUIIX dan X karena pada saat putusan tersebut diucapkan TergugatLIV,V,VI,VUIIX dan X tidak hadir dalam persidangan

;Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 Desember 2013, yang merupakan relasPage 5 of 12pemberitahuan putusan delegasi dari Pengadilan Negeri Sengeti, kepada Tergugat XIkarena pada saat putusan tersebut diucapkan Tergugat XI tidak hadir dalam persidangan;Membaca akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tanganioleh Panitera Pengadilan

Pemohon Eksekusi dan Pengadilan Negeri terkait, apalagiyang meminta bantuan Pengadilan Negeri yang lain (delegasi), tentunyatidak dapat memperinci di muka setiap barang yang ada dalam suatu"bangunan" yang hendak di sita eksekusi. Tidak ada hukum acara yangmengharuskan agar setiap barang yang ada harus dirinci satu persatubaru kemudian bisa disita eksekusi.

Di sinilah peranan JuruSita untuk mengidentifikasi pada saat suatu sita eksekusi dilaksanakan.Jika sita dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang menerima delegasi,maka tentunya Juru Sita Pengadilan Negeri tersebutlah yang akanmelakukan fungsi ini. Pengadilan Negeri yang memberikan delegasihanya akan secara umum menyampaikan datadata aset yang hendakdisita untuk kemudian diidentifikasi oleh Juru Sita pelaksana.

Sepanjangaset yang disita termasuk dalam lingkup barang yang dimaksud dalampenetapan Pengadilan Negeri pemberi delegasi, maka Juru Sita bisaHal. 18 dari 31 hal. Put.

Sehubungan dengan pendelegasian sita eksekusi, timbul persoalanyang berkenaan dengan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yangmenerima delegasi untuk menilai surat penetapan. Apakah berwenangmenilai benar atau tidaknya dan tepat tidaknya isi surat penetapan?Jawabannya adalah tidak!""Bukankah yang mengetahui seluk beluk perkara adalah PengadilanNegeri yang mendelegasikan? Sedangkan Pengadilan Negeri yangmenerima delegasi sama sekali tidak mengetahui sengketa yangsebenarnya!"

No. 473 K/Pdt/2008Persamaan dilakukan).Apa efektifitas pelaporan jika baik Pengadilan Negeri Cilacap maupunPengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri sebagai pihak yangmemberikan delegasi sudah mengetahui seluruh dalil bantahanPembantah dan PT Magna Finance?

Nomor 99/Bdg/2019/PN Bks tanggal 18 Nopember 2019 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terbanding I, Il, III dan Vil semula Tergugat , Il, Ill danVil masingmasing pada tanggal 21 Nopember 2019, kepada Terbanding IVsemula Tergugat IV secara delegasi melalui Pengadilan Negeri JakartaSelatan pada tanggal 9 Desember 2019, kepada Terbanding V semulaTergugat V secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur padatanggal 2 Desember

2019, kepada Terbanding VI dan VIII semula Tergugat VIdan VIII secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Sukabumi masingmasingpada tanggal 27 Nopember 2019 dan kepada Turut Terbanding semula TurutTergugat secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 22 Juni 2020.

Kemudian kuasa Pembanding dan II semulaPenggugat dan II mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Maret 2020yang diterima Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Maret 2020;Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepadaTerbanding , Il, III dan VII semula Tergugat I, Il, Ill dan VII masingmasingpada tanggal 19 Maret 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV secaradelegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 April 2020,kepada Terbanding V semula Tergugat V secara delegasi

melalui PengadilanNegeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Maret 2020, kepada Terbanding VI danVill semula Tergugat VI dan VIII secara delegasi melalui Pengadilan NegeriSukabumi masingmasing pada tanggal 24 Maret 2020 dan kepada TurutTerbanding semula Turut Tergugat secara delegasi melalui Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 11 Juni 2020;Halaman 16 dari 32 putusan Nomor 435/PDT/2020/PT BDGBahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untukmemeriksa berkas perkara (inzage) masingmasing kepada

kuasaPembanding dan II semula Penggugat dan Il secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 4 Desember 2019, kepadaTerbanding , Il, Ill dan VII semula Tergugat I, Il, Il dan VII masingmasingpada tanggal 21 Nopember 2019, kepada Terbanding IV semula Tergugat IVsecara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9Desember 2019, kepada Terbanding V semula Tergugat V secara delegasimelalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Desember 2019,kepada Terbanding

Negeri JakartaSelatan tanggal O8 Februari 2017 pada register perkara Nomor75/PDT.G.PLW/2017/PN.JKT.SEL. telah mengajukan perlawanan terhadapTerlawan dengan alasanalasan sebagai berikut ;1.Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 Putusan No. 788/PDT.G/2015/PN.Jkt.SelPengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus dengan putusan Verstek (tidakhadirnya Tergugat) terhadap Pelawan;Bahwa Pelawan sama sekali tidak pernah menerima surat panggilan sidangdari Pengadilan Jakarta Selatan maupun Pengadilan Negeri Tangerang(delegasi

Sel.pada tanggal 26 Januari 2017 dari Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi)untuk menghadiri persidangan aanmaning di Pengadilan Negeri JakartaSelatan pada tanggal 1 Februari 2017.Bahwa Pelawan telah menghadiri panggilan aanmaning pada tanggal 1Februari 2017, namun persidangan aanmaning ditunda ke tanggal 22Februari 2017, maka dengan demikian pengajuan Verzet aquo masihmemenuhi jangka waktu yang ditentukan.Bahwa selain itu Pelawan hendak menyangkal dalildalil Terlawan, semulaPenggugat dalam Perkara

Sel.pada tanggal 26 Januari 2017 dari Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi)untuk menghadiri persidangan aanmaning di Pengadilan Negeri Jakarta Selatanpada tanggal 1 Februari 2017.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Perlawanannya makaPelawan telah mengajukan suratsurat bukti yang diberi tanda dengan suratbukti P1 sampai dengan bukti P4, dan 1 (Satu) orang saksi;Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya para Terlawan, gunameneguhkan dalildalil Jawabannya telah pula mengajukan sSuratsurat

No. 788/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. pada tanggal 26 Januari 2017 dari Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi)untuk menghadiri persidangan aanmaning di Pengadilan Negeri Jakarta Selatanpada tanggal 1 Februari 2017.

Sel. pada tanggal 26 Januari 2017 dariPengadilan Negeri Tangerang (delegasi) untuk menghadiri persidanganaanmaning di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Februari2017 ;Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Pelawan dalam mengajukan perlawanannya telah memenuhi tenggangwaktu yang ditentukan oleh Undangundang, yaitu selama 14 (empat belas hari)terhitung setelah tanggal diterimanya pemberitahuan putusan oleh Pelawanatau pada hari kedelapan sesudah aanmaning

permohonan pencabutan perkaraNo. 19/Pdt.G/2017 PN Bar yang diajukan secara tertulis oleh Kuasa hukumPenggugat tertanggal 15 November 2017, yang pada pokoknyamenyatakan mencabut perkara tersebut yaitu. perkara nomor:19/Pdt.G/2017 PN Bar;Menimbang, bahwa permohonan Kuasa Hukum Penggugat untuk mencabutsurat gugatan tersebut dilakukan pada saat Persidangan Pertama dan pada saat ituPara tergugat belum hadir meskipun telah dipanggil dan relas panggilan dari yangbersangkutan juga belum diterima karena delegasi

Pengadilan Negeri Makassardan delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku Il Pedoman TeknisAdministrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007Mahkamah Agung RI Tahun 2008 bahwa Gugatan dapat dicabut, jika tergugatsudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatpersetujuan dari tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a guo penggugatmengajukan pencabutan gugatan pada saat persidangan pertama sehingga tidakmemerlukan

Tbh,tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriTembilahan, permohonan tersebut tanpa disertai dengan memori banding ;Bahwa Permohonan banding tanggal 19 Agustus 2020 tersebutdisampaikan kepada : Kuasa Terbanding semula Penggugat melalui Jurusita PengadilanNegeri Makasar (delegasi) sesuai relaas Pemberitahuan PermintaanBanding perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.

Konvensi yaitu kerugian berupa materisebesar Rp. 135.500.000,(Seratus tiga puluh lima juta lima ratus riburupiah), dan kerugian non materi sebesar Rp. 1 (Satu) rupiah.Memerintahkan Terbanding Rekonvensi/ Semula PenggugatKonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.Menimbang, bahwa sesuai Tanda terima memori banding tersebutdiatas Memori banding dari Kuasa para Pembanding telah diberitahukanserta diserahkan kepada ;Kuasa Terbanding semula Penggugat melalui Jurusita PengadilanNegeri Makasar (delegasi

melalui JurusitaPengadilan Negeri Tembilahan kepada : Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal2 November 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Tembilahan ;Bahwa Kuasa Terbanding semula Kusa Terbanding telah diberikankesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage); Telah puladisampaikan pemberitahuan memeriksa berkas inzage melalui JurusitaPengadilan Negeri Makasar kepada : Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat melalui PengadilanNegeri Makasar (delegasi

Tergugat II adalahatas dasar klausula Pasal 11 tentang Penyelesaian Sengketa pada SuratPengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan, Nomor: PK/OO0O 19/TL/25/IV/2017, tertanggal Sidoarjo, 25 April 2017 yang ditandatangani olehPenggugat, Tergugat dan Tergugat II dan ditandatangani pula oleh ParaPenjaminnya yakni Turut Tergugat serta Turut Tergugat II dalam gugatanPenggugat yang terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat dan Turut Tergugat II telahdimintakan bantuan panggilan delegasi

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utarasebagaimana surat bantuan panggilan delegasi masingmasing pada tanggal 08Mei 2019 dan pada tanggal Juni 2019, terlampir dalam berkas perkara namunrelaas bantuan panggilan delegasi tersebut tidak pernah sampai ke majelis hakimpemeriksa perkara sampai dengan saat putusan perdamaian ini dibacakan sertapula pihakpihak Turut Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut tidak ternyataHalaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 122/Pdt.G/2019/PN.SDA.hadir dalam persidanganpersidangan

Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Bahwa Majelis Hakim Banding telah keliru memahami danmenerapkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia No. 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan PendelegasianWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Departemen Agama;Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumputusannya menganggap terdapat kesamaan antara wewenang berdasarkanMandat/Kuasa dan wewenang berdasarkan Delegasi

Majelis Hakim Bandingtelah tidak cermat memahami wewenang berdasarkan Mandat/Kuasa danwewenang berdasarkan Delegasi, padahal didalam Keputusan MenteriAgama Republik Indonesia No. 492 Tahun 2003 tersebut jelasjelasperbedaannya;Bahwa kewenangan berdasarkan Pemberian Kuasa/Mandat diatursecara tegas didalam Pasal 3 Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNo. 492 Tahun 2003 yang uraian mengenai pejabat yang diberi kuasa, jenisjenis mutasi, subyek yang terkena mutasi serta lingkup mutasi telah diatursecara

No. 186 K/TUN/2008mutasi telah diatur secara tegas pula didalam Lampiran Il Keputusan MenteriAgama RI No. 492 Tahun 2003;Bahwa putusan Majelis Hakim Banding nyatanyata mengandungkesalahan dalam penerapan hukum karena didalam pertimbangan hukumnyapada halaman 9 paragraf ketiga menyatakan kewenangan Kepala KantorWilayah Departemen Agama dalam menandatangani Surat Keputusan MutasiPenggugat/Pembanding adalah suatu delegasi dari Menteri Agama RTIdengan mengacu pada Pasal 3 Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia

Ketentuan ini sejalandengan tindakan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang memutasiTermohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Jabatan StrukturalEselon IV;Bahwa Majelis Hakim Banding telah pula tidak mencermati ketentuandidalam Lampiran Il Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003tentang wewenang berdasarkan Delegasi jelasjelas hanya menyangkutHal. 8 dari 11 hal. Put.

PAL SEO PUTRI sebagai Turut Tergugat (Turut Terbanding 1)melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Februari2020 ; CV Duta Prestasi sebagai Turut Tergugat II (Turut Terbanding Il)melalui delegasi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan NegeriTanjungpinang pada tanggal 19 Maret 2020 ;Menimbang bahwa, terhadap Putusan tersebut, Penggugat melaluiKuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dariAkta Permohonan banding Nomor Nomor 09/AKTA/PDT/2020/PN.

Btm joNomor 156/Pdt.G/2019/PN Bim, tanggal 04 Maret 2020 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Batam.Bahwa Permohonan banding tanggal O4 Maret 2020 tersebutdiberitahukan kepada :Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 119/PDT/2020/PT PBR Ahli Waris Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batampada tanggal 20 Maret 2020 ; Turut Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam padatanggal 20 Maret 2020 ; Tutut Terbanding II melalui delegasi yang dilaksanakan oleh JurusitaPengadilan Negeri Tanjungpinang

pada tanggal 19 Maret 2020;Menimbang bahwa, Pembanding telah mengajukan Memoribandingnya tertanggal 17 April 2020 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 April 2020 ;Bahwa memori banding dari Pembanding tersebut telahdiberitahukan serta diserahkan kepada : Ahli Waris Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batampada tanggal 27 April 2020 ; Turut Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam padatanggal 27 April 2020 ; Tutut Terbanding II melalui delegasi

2020;Menimbang bahwa, atas memori banding tersebut, Terbanding, TurutTerbanding dan Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra MemoriBanding :Bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksaberkas perkara (inzage); Telah pula disampaikan pemberitahuan inzagemelalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam kepada : Kuasa Pembanding pada tanggal 23 Maret 2020 ; Ahli Waris Terbanding pada tanggal 20 Maret 2020 ; Turut Terbanding pada tanggal 20 Maret 2020 ; Turut Terbanding II melalui delegasi