ISMANSYAH, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:1.Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungankeluarga;Bahwa ahli memiliki keahlian di dalam hukum pidana;Bahwa Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Andalas.Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana materil adalah kita harusmembuktikan tentang akibat yang muncul sedangkan tindak pidana formilyang harus dibuktikan adalah perbuatannya;Bahwa pasal 242 ayat (1) dinyatakan diperintahkan memberikanketerangan

Ismansyah, S.H., M.H.,dipersidangan menyatakan Pasal 242 ayat (1) KUHP tidak perlu ada unsurkerugian, yang harus ada unsur kerugian ada pada Pasal 242 ayat (2) KUHP yaitukerugian bagi Terdakwa;Menimbang, bahwa menurut ahli Prof. DR.

Ismansyah, S.H., M.H., bahwapasal 242 ayat (1) dinyatakan diperintahkan memberikan keterangan dalamsumpah harus jelas dalam aspek hukum perdata atau hukum pidana dan sumpahdi persidangan perdata ada 3 macam sumpah yaitu : Sumpah Suppletoir atausumpah pelengkap ketika bukti yang diminta oleh para pihak dan dikabulkan olehHakim, Sumpah Aestimatoire yaitu sumpah penaksir dimintakan oleh hakim yangditujukan kepada penggugat, Sumpah Decisoir (sumpah pemutus) yang dimintaoleh Hakim dan juga dapat diminta

Ismansyah,SH, MH yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwabukanlah merupakan perbuatan pidana.Seharusnya, Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini jugamempertimbangkan keterangan Ahli dari Bank Indonesia atas nama LUKMAN, SEyang jelasjelas di muka persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatanyang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana, akan tetapi keterangan Ahlitersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriSungai Penuh

Ismansyah, SH, MH yang pada pokoknya menerangkan bahwaperbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana (putusanhal. 73 vide alinea 2, 3, 4, 5 dan 6) telah menguji Pasal 49 ayat (2) huruf b Undangundang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndang RI Nomor 7tahun 1992 tentang Perbankan, padahal secara tegas dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1)bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A,Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50

Ismansyah,SH.,MH. menerangkan pelanggaran terhadap SOP tidak dapat dikenakan sanksipidana tetapi hanya dapat dijatuhkan sanksi administrasi, sedangkan Terdakwatelah menjalani sanksi administrasi yang telah dijatuhkan oleh internal bankberupa pemecatan dari Bank BRI.

Ismansyah, S.H.,M.H. rnenerangkan :Hal. 156 dari 282 hal. Put.

Ismansyah, S.H.

Ismansyah, S.H., M.H.menerangkan :Menurut ahli perintah ada dua : perintah yang melanggar undangundangdan ada yang dinamakn antonic bevold yaitu perintah jabatan, perintahjabatan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum pidana yaituperintah yang diakui secara tertulis karena negara kita menganut hukumpositif.

Ismansyah, S.H.,M.H. menerangkan :"Perintah yang melanggar undangundang dan ada yang dinamaknantonic bevold yaitu perintah jabatan, perintah jabatan sesuai denganketentuan yang ada dalam hukum pidana yaitu perintah yang diakuisecara tertulis karena negara kita menganut hukum positif.

Ismansyah SH, MHdan saksi Sudirman menjelaskan untuk menentukan besarnyakerugian yang dialami harus berdasarkan hasil dari pemeriksaanlembaga BPK yang berwenang melakukan audit terhadap perhitungannegara berdasarkan UndangUndang BPK Nomor 15 Tahun 2006Pasal 10 ayat (1) dan (2) untuk kepentingan umum, atas laporan hasilpemeriksaan yang mengacu kepada datadata yang disampaikanBPKP ;. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof Dr.

Ismansyah SH, MHmenjelaskan BPK yang berhak menguji kerugian negara untukkepentingan hukum pidana, namun bila ditafsirkan keliru) dankesalahan pahaman dalam melihat aspek kerugian negara makahukum pidana harus ditutup sampai di situ sedangkan saksi Prof Dr.H. Tan Kamello SH, MH menjelaskan kontrak tertanggal 18 Januari2013 antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Terdakwaadalah jenis kontrak perdata bersifat publik akibatnya menimbulkanhak dan kewajiban yang berlaku dalam kontrak tersebut ;.

Ismansyah, SH. MH. dan hanya mempertimbangkanmemori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum. Ahli DR. Ismansyah, SH.

Ismansyah bin H. Syamsul Bachri, usia 47 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Jend.Sudirman RT 039 Nomor 160, Kelurahan Sungai Nangka,Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;5. Rahmansyah bin H. Syamsul Bachri, usia 43 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal diDesa Semuntai, RT 06, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;6. Endang Yulianti binti H.

Dr Ismansyah, SH.MH pada pokoknya menerangkan abhiberpendapat hukum pidana sebagai Ultimum remedium harus di dahulukanhukumhukum lain, ketika tidak menemui penyelesaian baru dipakai hukumpidana, bahwa barang yang di pindahkan atas kesepakatan bersama tidak adaperbuatan melawan hukum, bahwa saksi berpendapat pasal 372 KUHP tidakterpenuhi apabila barang yang dimiliki masih ada kesempatan bagi orang yangmemiliki barang itu untuk memilikinya, bahwa unsur memiliki secara melawanhukum adalah dimana barang

Ismansyah, S.H.,M.H. dibawah sumpah dandibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa Adek Zeusdi Bin M. Nasir Pgl. Adekdan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Ilan Setiawati Binti H Idan Sukandar, Tgl Lahir 30 Maret 1966,Islam, PNS, Alamat Jalan Golf Blok Il No.73 RT.004 RW.011 KelurahanCisaranten Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung.82.H Tito Ismansyah Bin H Idan Sukandar, Tg!

Ismansyah, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa menurut pendapat Ahli suatu perbuatan pengerusakan apabilamenjurus kepada pasal pengerusakan yang diatur dalam hukum pidanamaka pengerusakan itu akan terlihat dalam Pasal 406 sampai 410KUHPidana, apabila dilihat dari kasus ini maka penjabaran dan penafsiranHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pdppasalpasal dalam KUHP itu terdapat dalam kriteria tindak pidana ringan dantidak pidana yang

Ismansyah, S.H., M.H, Ahli sudah dipanggil secara patut tetapi tidakdapat hadir di persidangan maka dibacakan keterangan Ahli dalam BAP Penyidikdi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa pertanggungjawaban pidana dalam pemahaman hukum pidanapertanggungjawab pidana adalah suatu pemahaman tentang pengertiankemampuan seseorang dalam bertindak sesuai dengan kehendak danpengetahuan si pelaku yang memiliki keinginan untuk melakukan perbuatantersebut sehingga menurut Van Hammel bahwa

Ismansyah, S.H.

ISMANSYAH, S.H., M.H.hal sedemikan merupakan bentuk pelanggaran yang mengandung aspekadministratif, karena pelanggaran atau kesalahan tersebut terjadi dan dilakukanakibat adanya mismanagement dalam operasional PT.

Dr Ismansyah, SH.MH pada pokoknya menerangkan ahli berpendapathukum pidana sebagai Ultimum remedium harus di dahulukan hukumhukumlain, ketika tidak menemui penyelesaian baru dipakai hukum pidana, bahwabarang yang di pindahkan atas kesepakatan bersama tidak ada perbuatanmelawan hukum, bahwa saksi berpendapat pasal 372 KUHP tidak terpenuhiapabila barang yang dimiliki masih ada kesempatan bagi orang yang memilikibarang itu untuk memilikinya, bahwa unsur memiliki secara melawan hukumadalah dimna narang

Ismansyah.

Ismansyah, ahli telah dipanggil untuk hadir di persidangan,akan tetapi tidak dapat hadir karena tugas yang tidak dapat ditinggalkan,sehingga pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa, dalam hal Penyidik melakukan pemeriksaan melalui Pasalpasalyang dituduhkan maka orientasi Pasal itu perlu dibuktikan.

Ismansyah bahwa Tindak Pidana Pencucian Uangtidak mengenal unsur kekerabatan asalkan dibuktikan telah terjadinyaperbuatan melawan hukum dalam unsur Tindak Pidana Pencucian Uang makaterbuktilah tindak pidana pencucian uang tersebut;Menimbang, bahwa terhadap pembelian mobil Fortuner di show roommilik saksi NORLI oleh Terdakwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa adalahberasal dari penjualan mobil sedan Altis ditambah uang penjualan kemballitanah di Silaut sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) kepada

Ismansyah didalam membuktikan TPPU yang harusdibuktikan adalah penggunaan uang yang diperoleh dari aktifitas ilegal denganmenutup!

Ismansyah, SH,MH yang menyatakan bahwa dalam kegiatan jasa clening servis boleh digantikanuntuk kegiatan yang lain apabila terpenuhi syarat yang telah disepakti dimana dalamkontrak dibidang jasa diperbolehkan adanyan subsub dalam pekerjaan, kalaupekerjaan dibidang fisik tidak boleh adanya subsub pekerjaan, semua pekerjaanharus dilaksanakan kecuali adanya perubahan melalui Adenddum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana terhadapperbuatan Terdakwa yang memperkerjakan Pegawai Sukarela

Ismansyah, SH, MHyang menyatakan bahwa dalam suatu kegiatan pekerjaan yang harus dikerjakan adalahapa yang tertulis dalam kontrak yang disepakati oleh para pihak dan semua item yangHalaman 86 dari 98 Putusan Nomor: 05/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdgtelah disepakati dan dalam suatu pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan tidak adakeberatan dari pihak yang memberikan pekerjaan maka itu tidak dapat dipermasalahkandalam tindak pidana korupsi kecuali adanya penggelapan dalam pekerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan

Ismansyah, SH, MHyang menyatakan bahwa upah untuk pengadaan jasa tersebut harus dibayarkan sesuaidengan kontrak kecuali ada kesepakatan antara pihak dan itu termasuk dalam tindakpidana penggelapan dan mengenai pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan tertulisdalam kontrak oleh rekanan harus berdasarkan ada kesepakatan kedua belah pihakdan harus ada Adenddum dengan kontrak tersebut serta apabila gaji yang dibayarkantidak sesuai dengan kontrak harus ada teguran dari yang memberikan pekerjaan;Menimbang

ISMANSYAH, SH.MH pada tanggal 20 Mei 2015;Bahwa dengan demikian Termohon dalam melakukanPenyidikan terhadap Pemohon telah memenuhi bukti permulaanyang cukup dan sah menurut hukum;7.

ISMANSYAH, telah diberimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan surat aslinya,selanjutnya diberi tanda dengan T.31.C;Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Bersama antara H. BUDISATRIADI, SKM,MM dengan H.SURIANI Nomor 011/spkPB/HSaa/XII/2012 tanggal 31Januari 2012, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikandengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan 1.32;Fotokopi MoU H.

ISMANSYAH, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwakeahlian yang ahli miliki yaitu dibidang hukum pidana; BahwaLatar belakang pendidikan saksi yaitu:> SD lulus tahun 1972 SMP lulus tahun 1976;SMA Don Bosco Padang Lulus tahun 1980;$1 Fak Hukum Unandlulus tahun 1986;S2 Prog Pasca Sarjana Ilmu Hukum Undip lulus tahun 1998;$3 Program Doktor Ilmu Hukum Undip Lulus tahun 2007;VV VV WVGuru besar Ilmu Hukum terhitung 1 Juni 2010.Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020

ISMANSYAH, S.H., M.H., berpendapat pasal 372 tidak terpenuhiapabila barang yang dimiliki olen pelaku secara melawan hukum masih adaHalaman 64 dari 76 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN.Psbkesempatan bagi orang yang memiliki barang untuk menggunakan atau memilikibarang yang ada pada pelaku;Menimbang, bahwa selain menghilangkan nomor keanggotaan saksiDHANY SAPUTRA, dengan menggunakan keanggotaan dalam daftar 2009,sekaligus menimbulkan keanggotaan baru yang menerima hak atas hasil buahsawit seperti saksi

ISMANSYAH, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwakeahlian yang ahli miliki yaitu dibidang hukum pidana; BahwaLatar belakang pendidikan saksi yaitu:> SD lulus tahun 1972 SMP lulus tahun 1976;SMA Don Bosco Padang Lulus tahun 1980;$1 Fak Hukum Unand lulus tahun 1986;$2 Prog Pasca Sarjana Ilmu Hukum Undip lulus tahun 1998;$3 Program Doktor Ilmu Hukum Undip Lulus tahun 2007;> Guru besar Ilmu Hukumterhitung 1 Juni 2010.Vv VV WV Bahwa ahli berasal dari Fakultas Hukum Universitas

ISMANSYAH, S.H., M.H., berpendapat pasal 372 tidak terpenuhiapabila barang yang dimiliki oleh pelaku secara melawan hukum masih adakesempatan bagi orang yang memiliki barang untuk menggunakan atau memilikibarang yang ada pada pelaku;Menimbang, bahwa selain menghilangkan nomor keanggotaan saksiDHANY SAPUTRA, dengan menggunakan keanggotaan dalam daftar 2009,sekaligus menimbulkan keanggotaan baru yang menerima hak atas hasil buahsawit seperti saksi Budi Bakti, Sdr. Kimpun, Sdr. Masroh dan Sdr.

Ismansyah,S.H,.M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Ahli menjelaskan aturan yang mengatur tentang pemilu adalahBerdasarkan kepada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 tahun2017 tentang Pemilu dan Undang undang nomor 2 tahun 2011 tentangperubahan undang undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik,sedangkan tahapantahapannya sepengetahuan saya diatur dalam PKPUtermasuk tentang melakukan kampanye sedangkan tindakantindakan yangdiulakukan apabila terjadi penyimpangan