Ditemukan 187 data
58 — 13
Karena sebagai Aparatur Pemerintahan yangtelah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara(PPATS) berdasarkan SK Kakanwil Pertanahan Nasionai ProvinsiGorontalo No. 10/30075/PPATS/VV/2011 tertanggal 07 Juni 2011seharusnya TERGUGAT Ill bekerja secara professional denganmenjunjung tinggi nlainilai kejujuran dan keadilan.
Harmain Mansyur Wiiayah KecamatanSuwawa, nomor: 01/AJBA/I/2013 tanggal 05 Juli 2013, telah memenuhiKetentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis DanTarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Beriaku PadaBadan Pertanahan Nasionai serta Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang StandarPelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang rnerupakan pengganti dariKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005tentang Standar
50 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saleha yang terletak di Kelurahan Mangasa, KecamatanTamalate, Kota Makassar, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar tanggal 12 Mei 2001 Nomor66/G.TUN/2000/PTUN.MKS;Bahwa pada tanggal 1 Maret 2013 Kepala Kantor Wilayan BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Kepala BadanPertanahan Nasionai R.
34 — 8
Taman Pondokjati Blok C 4a Sidoarjo dengan kop Surat Lembaga periindunmgankonsumen swadaya masyarakat nasionai periindungan konsumendan pelaku usaha indonesia dengan nomor Surat kuasa nomor :0.14../LPKSM/SK/V/2014 yang ditanda tangani oieh H. SUHARIADISH selaku pimpinan advokat dan konsultasi hukum lembagaperlindungan konsumen nasional .dan sdri. ANIK ASTUTIK selakuyang memberi kuasa yang ditanda tangani dio Sidoarjo tanggal 03Mei 2014,2 ( dua) lembar surat kuasa An. H. MOCH.
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan adanya fakta hukum bersifat substansial yang diungkapkanoleh Bukti Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa danKonflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasionai Republik Indonesia Nomor4048/25.3600/X/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 a quo, mengakui tumpangtindih antara SHM Nomor 1590/Margajaya a.n. lwan NG dengan sebagiantanah SHM Nomor 446/Margajaya a.n. Soehandy Oenara di Jalan A.
65 — 6
NegenJakarta Timur, telah meiaktikan Penyalah Guna Narkotika Golongan bagi dirisendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada wakiu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa telah menggunakanNarkotika jenis Shabu dengan menggunakan cangklong yang berisikan Shabu dibakarmenggunakan korek api gas lalu asapnya dihisap dengan menggunakan Bong laluasapnya dikeluarkan lagi melalui mulut dan diulangi berkalikaii, saat itu saksi SUYOKOdan PASKALIS seiaku anggota Badan Narkotka Nasionai
34 — 19
: +/ 655 m2, tercatat atas namaENDAMG SUPRIHATIN, terletak di Desa Gandarum KecamatanKajen Kabupaten Pekaiongan;"Bahwa, terhadap 2 (dua) Jaminan Tersebut oleh Teriawan II teiahdiikat dan dipasang dengan Hak Tanggungan Peringkat (Pertama)yaitu : "Grose Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat (pertama) No. 95/54.KJN/PHTA/II/2003 tertanggal 21 juli 2003 yangdibuat dihadapan BACHTIAR, Sarjana Hukum PPAT sewilayahKabupaten Pekaiongan, dimana akta tersebut telah didaftarkan diKantor Badan Pertanahan Nasionai
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Abdul Haris Tappa Bin Idris
79 — 41
cepat Pidana pemilu di dalam persidangan, yangdituangkan dalam tuntutan Umum Terdakwa dituntu melanggar DakwaanKesatu.Sebagaimana Pertimbangan Judex Facti pada Jaksa Penuntut halaman 36 dan37 yang terurai sebagai berikut:"Menimbang berdasarkan fakia di persidangan Terdakvwa merupakan anggoia Dewan Perwakiian RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Govwa dengan jabatan wakii ketua DPRD seka/gus tercatat sebagai saiah seorangcaion anggota legislative (Caieg) devwvan Perwakian Rakyat Daerah dari Partai Amanat Nasionai
162 — 97
Bahwa dalam proses permohonan Hak yang dajukan oleh Tergugat telahmemenuhi ketentuan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri NegaraAgraria / Kepala Badan Pertanahan Nasionai Republik Indonesia No.3 Tahun1997, tentang Pendattaran Tanah ;Berdasarkan haihal yang diuraikan maka cukup untuk menjadipertimbangan hukum bagi MajeLis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo untuk mengabulkan permohonan Turut Tergugat Il agar YangTernormat Majelis Hakim memberikan Putusan yang amarnya berbunyi
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN Kudus
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
70 — 34
gugatan konpensi a quo tersebut jelas mengakibatkankerugianimmateril yang tidak ternilai haraanva pada PENGGUGAT REKONPENSI,sehingga oleh karena itu TERGUGAT REKONPENSI bertanggungjawab danberkewajiban untuk mengembalikan seperti Keadaan semula dengan cara :Melakukan permohonan maaf di Media Lokal Te/evisi se/ama 3hari berturut turut dengan ketentuan 12 kali sehari dengan durasi 45(empat puiuh lima) detik sekali tayang.Melakukan permohonan maaf di tiga Media Cetak terbitan lokaldan satu terbitan Nasionai
129 — 20
. / >iP4 : Surat Tanda Terima Permohonan Pemblokiran Sertifikat Tanah SertifikatNomor : 1737/Desa Cileunyi Kuion, Nomor : 1429/Desa Ciieunyi Kuionatas nama KGMARUDIN dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2733/Bojongloa atas nama LENi NURJANAH yang di keiuarkan oleh BadanPertanahan Nasionai Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggai04 Juni 2012; : P5 : Cek Kosong PaninBank yang diberikan pihak Sain (yang kerjasa'madengan Para Pembantah kepada Para Pembantah yaitu : Cek KosongPaninBank sebesar Rp. 20.000.000
44 — 6
Foto Surat Undangan dan Klarifikasi keIIl kepada Linda Boniarti Sitanggang dariKomisi Nasionai Perlindungan Anak tertanggai 08 Met 2015, diberi tanda buktiP8 ;9. Foto copy Surt Penegasan dan Klarifikasi No.007/S/Klarifikasi/MP/2015tertanggal 21 Mei 2015, diberi tanda bukti P9 ;10. Foto copy.
47 — 13
terhadapkegiatan di bidang Perdagangan; i. ... . menciptakan iklimPUT.No.924/Pdt.G/2015/PN.Sby. hal 9.usaha yang kondusif; k.... dan . tugas lain sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan" .8) Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sesuai Pasal 94mWmempunyai kKewenangan antara lain ; ".. a. membehkan perizinankepada PelakuUsaha di bidang Perdaganaan; b. melaksanakan harmonisasi kebijakanPerdagangan di dalam necteri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem Distribusi nasionai
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selain itu, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) juga bekerjasama dengan pihak pengiklanuntuk mengiklankan produkproduk dari pengiklan denganbentuk kerjasama berupa pemuatan materi iklan dikoranTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dengan sifat penyerabarannya meliputi lokal, regionaldan nasionai.
122 — 68
YUSUF NONCI ) resmi diangkat menjadianggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Parepare berdasarkan KeputusanGubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2571/VI/TAHUN 2009 tanggal 24Agustus 2009 dari Partai Peduli Rakyat Nasionai (P.P.R.N);3 Bahwa Penggugat II (Drs. HH MUHAMMAD SIRADZ A. SAPADA.
52 — 9
Pada tanggal 8 Agustus 1994 Akta Jual Beii No 1527/1990 tersebutdidaftarkan ke Badan Pertanahan Nasionai (BPN) Kota Surabaya untuk mendapatkanperalihan hak pembebanan dan pencatatan lainnya dan terbitlah Hak Guna Bangunan No5542 atas nama Timbul Daud Mauritz Nainggolan (terdakwa). Pada tanggal 31 Mei 2002alm. Richard Nainggolan Lumban Radja, Sarengah (isteri dari alm.
648 — 1300 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Arbitrase a quo yang hendak di eksekusi bertentangan denganPasal 54 ayat (1) huruf a UU No. 30/1999 karena Putusan Arbitrase aquo sebagai putusan arbitrase nasionai/domestik tidak mencantumkankepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Angka13. 1, halaman 7 Gugatan Perlawanan Para Pelawan).2. Putusan Arbitrase a quo yang melumpuhkan dan yang tidak mengakuikedudukan Pelawan (d.h.
Terbanding/Penggugat : HERI HERMAWAN MULLER
750 — 539
in judicio)Bahwa merujuk Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) KotaBandung Tanggal 07 November Tahun 2000 dan merujuk Surat KeteranganBadan Pertanahan Nasionai (BPN) Kota Bandung Tanggal 21 DesemberTahun 2015, isi Surat Keterangan tersebut adalah sebagai berikut: "bahwatanah ex Eigendom Verponding No. 3740, 3741, 3742 dan 6467 terletak diKelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung Seluas 69.346 M7,tercatat atas nama NV. CEMENT TEGEL PABRIEK & MATERIALENHANDEL SIMONGAN".
didiami oleh PARATERGUGAT;Bahwa adalah keliru dan terkesan dibuatbuat apabila PARA PENGGUGATpada angka 12 halam 19 dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa"Para Tergugat secara tanpa hak telah menguasai sebagian tanahtersebut...". faktanya:8.1.8.2.Bahwa secara de facto, hampir keseluruhan Para Tergugatmenempati, menggarap dan menguasai tanah tersebut lebih dari 30tahun, bahkan ada yang sudah menempati sampai dengan lebih dari50 Tahun secara turun temurun;Bahwa Merujuk Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasionai
75 — 44
Adapunproses penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha olehTergugat Il juga telah mendasarkan' pada ketentuanperaturan yang benar karena telah melalui tahapantahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriNegara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasionai Nomor9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, khususnyapada Pasal 17 sampai dengan 31 yaitu1.
62 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Badan Pertanahan Nasionai Republik Indonesia (KepalaHalaman 17 dari 31 Hal. Put. Nomor 780 PK/Pdt/2017BPN Pusat) selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkanatau mencabut Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 1 Tahun 2000,tanggal 7 Agustus 2000, Surat Ukur tanggal 29 Juli 2000, Nomor31/TW/2000, seluas 1.912.400 M?, atas nama pemegang hakBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yangterietak di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung,Kabupaten Tulang Bawang;2.
61 — 10
/ 655 m2, tercatat atas nama ENDAMGSUPRIHATIN, terletak di Desa Gandarum Kecamatan Kajen KabupatenPekaiongan;"Bahwa, terhadap 2 (dua) Jaminan Tersebut oleh Teriawan II teiah diikat dan dipasangdengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yaitu :"Grose Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 95/54.KJN/PHTA/I/2003 tertanggal 21 juli 2003 yang dibuat dihadapan BACHTIAR, SarjanaHukum PPAT sewilayah Kabupaten Pekaiongan, dimana akta tersebut telahdidaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasionai