Ditemukan 189 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : negeriâ negeriã negeri negera nehemia negeri2 negerii negeri1 negemia nigeria negerai
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 09-12-2016 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 457/PID.SUS/2016/PT MKS
Tanggal 13 Januari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : NANANG PRIYANTO, S.H.
Terbanding/Terdakwa : M. AMIN ALIAS MAMING BIN SUNUSI
44 — 28
  • Jika hal ini dibiarkan terus, maka terdakwa yang diputusoleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)tahun tetap tidak merasa jera, karena ancaman pidananya paling lama (15)lima belas tahun penjara dan paling singkat 5 (lima) tahun penjara.Sehingga Penuntut Umum berpendapat putusan Pengadilan Negeria quo tidak mempertimbangkan efek jera terhadap terdakwa.Pada akhirnya, kami memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Muliatingkat Banding dapat mengabulkan permohonan Banding
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Upload : 28-01-2014
Putusan PN KALIANDA Nomor 309/Pid.B/SUS/2013/PN.KLD
RICKSON SIAHAAN anak dari RAJA OBADJIR SIAHAAN ;
28 — 6
  • berwenang.Perbuatan terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.ATAU:KEDUA :Bahwa Terdakwa RICKSON SIAHAAN Anak dari RAJA OBADJIR SIAHAAN pada hariSenin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di toilet pom bensi didaerah Martapura SumatraSelatan atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalamkewenangan Pengadilan Negeria
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 13-02-2012 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 30-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 09/PLW/2012/PTUN-JKT
Tanggal 17 April 2012 — Ir. Iskandar Maliki, MM;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.H. Khamami, SH
64 — 25
  • Bahwa faktanya sampai saat gugatan ini diperiksa dan diadili Bupati KabupatenMesuji belum dilantik dan diambil sumpahnya sebagaimana maksud dalam SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri (obyek sengketa) a quo, hal ini menunjukkanbahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri a quo masih harus dilakukan prosedurpelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, sehingga masih memerlukantindakan konkret lainnya guna berlakunya Surat Keputusan Menteri DalamNegeri a quo, hal ini berakibat hukum Surat Keputusan Menteri Dalam Negeria
    Hal inimenunjukkan bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri a quo masih harusdilakukan prosedur pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, sehingga masihmemerlukan tindakan konkret lainnya guna berlakunya SK Menteri Dalam Negeria quo, hal ini berakibat hukum SK Menteri Dalam Negeri a quo belum dapatdigugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan yang digugat olehPenggugat/Pelawan belumlah bersifat final, masih ada terusan atau proses lain yangharus ditempuh yaitu pelantikan dan pengambilan sumpah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 01-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1681 K/PDT/2007
Tanggal 1 Oktober 2009 — DR. PUTU WlRYA MASNA ; PT.Bank Dagang Bali
150 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex facti yang telah menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri a quo jelas salah atau keliru, karena Pengadilan Negeria quo telah salah menerapkan hukum khususnya terhadap"hukum pembuktian" di dalam pertimbangan hukum putusannya.Hal mana sebagaimana ternyata dari diktum putusannya yang menetapkanjumlah hutang Penggugat kepada Tergugat 1 s/d 2 Oktober 1996 adalahsebesar Rp 1.113.150.000, (satu milyar seratus tiga belas juta seratus limapuluh ribu rupiah), disamping tidak jelas dasar
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 07-12-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 108/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 31 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : AZIZAH H. UMAR
Terbanding/Tergugat II : SAIFURA
Terbanding/Tergugat III : FADHILAHBinti ISMAIL
Terbanding/Tergugat I : M. NASIR Bin ISMAIL
Terbanding/Tergugat IV : CHAIRIAH Binti PUTEH
36 — 17
  • Bukan Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoir ) Pengadilan Negeria. Bahwa sengketa yang terdapat dalam gugatan Nomor Perkara :7/Pdt.G/2017/PN.Lsm seharusya menjadi kewenangan absolutpengadilan agama (Mahkamah Syariah) karena kepemilikan tanaholeh Penggugat berdasarkan proses faraid yang disebutkan dalamgugatan nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Lsm.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2791 K/PDT/2009
RIDZKI JUNIADI (PT. BANK MANDIRI ([PERSERO), TBK.; LIE KIAN YOK
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila dikaji lebih lanjut dari putusanPengadilan Tinggi a quo yang dimohonkankasasi ternyata tidak memuat alasan,dasar maupun sumber hukum yang mendasariputusan, kecuali hanya menyatakan bahwaputusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriTangerang sudah tepat dan benar sehinggapertimbangannya dapat diambil alih dandijadikan pertimbangan sendiri bagiMajelis Hakim Pengadilan Tinggi dalammemutus perkara int tanpa = disertaiadanya pertimbangan yang memadai di manaletak benarnya putusan Pengadilan Negeria
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 27-07-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 8/G/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 Desember 2020 — BUDIANTO SUMARDI, S.H; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK); MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
596 — 770
  • Bahwa terhadap inkSreistensi Penggugat yang menyebutkan : Surat Keputtigan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor M.HH02.KP.07.03 Tahun 0% 9% tentangHuggman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemiberhagean DengancHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeria?
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 14-05-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PT PADANG Nomor 90/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 22 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : Devi Naldi
Terbanding/Tergugat : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Pariaman
86 — 29
  • Bahw Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeria Pariaman telah tepat, tidak ada hal baru lagi yangperlu diperiksa kembali ;6. Bahw Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariamana berpendapat bahwa gugatan penggugat kabur/tidakjelas (obscuur libel). Alasannya Majelis Hakimmenilai bahwa gugatan dari penggugat(Pembanding) tidak berdasar karena tidak jelasmenguraikan wanprestasi yang dituduhkan kepadaTergugat (Terbanding).7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2910 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — MAHI LEONARD JOSEPH DAVIES lawan GIL COWEN
40 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya sangatberalasan bila pada tingkat kasasi Mahkamah Agung putusan Judex FactiPengadilan Tinggi yang begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeria quo menurut hukum haruslah dibatalkan seluruhnya;Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 2910 K/Pdt/2017ll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Perceraian
Putus : 31-05-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 421 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — PEMOHON KASASI/PENGGUGAT/PEMBANDING Lawan TERMOHON KASASI/TERGUGAT/TERBANDING
314 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Judex Facti Pada Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeria quo) dan Putusan Judex Facti Pada Tingkat Banding (Putusan PengadilanTinggi a quo) Harus Dibatalkan oleh Putusan Kasasi.1.
Pengadilan PT KUPANG
Register : 17-11-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 146/PDT/2016/PT KPG
Tanggal 18 Januari 2017 —
80 — 33
  • Tergugat untuk mematuhiperjajian antara Penggugat dan Tergugat ; Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 146/PDT/2016/PT KPGwennne= Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Labuan BajoNomor : 24/Pdt.G/2015/PN.LBJ tanggal 21 Juli 2016 tersebut telahdiberitahukan secara seksama kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 03Agustus 2016, sebagaimana disebut dalam Relas Pemberitahuan PutusanPengadilan Negeri Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN.LBJ tanggal 03 Agustus2016 oleh ALEKSIA ALINDA, Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriA
Pengadilan PN BANGKO Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN BANGKO Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bko
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Alam Stan
2.Ali Aproh
Tergugat:
1.Dirin
2.Rabirin
77 — 15
  • Gugatan bukan kewenangan Pengadilan Negeria.
Pengadilan PN SUKABUMI Pidana Umum Penghinaan
Register : 18-03-2014 — Putus : 23-04-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN SUKABUMI Nomor 50/Pid.B/2014/PN.SMI.
Tanggal 23 April 2014 — DASEP HIDAYAT bin. H. SARKOSIH
113 — 10
  • Cianjur Kab.GIGLI j seein ee eer eeeoe Pengadilan Negeria Setelah membacaberkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM24/SMI/03/2014 tertanggal 16April 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim PengadilanNegeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : e Menyatakan Terdakwa Dasep Hidayat bin H.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-01-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 5/PID/2020/PT BNA
Tanggal 18 Februari 2020 — Pembanding/Terdakwa : M.MAULANA AJI BIN ANTO SULISTIAWAN
Terbanding/Penuntut Umum : CHERRY ARIDA, SH
27 — 34
  • BNABahwa Pembanding baru akan didampingi oleh Penasehat Hukum ketikaSidang pertama digelar pada Pengadilan Negeri a quo;Bahwa kami sangat kecewa dengan seluruh pertimbanganpertimbanganserta Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri IDI, Karena kami melihatapa yang termuat didalam Salinan Putusan tidak ada ubahnya dengan apayang dimuat didalam Berkas Perkara dari Penyidik, Surat Dakwaan danSurat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hanya sedikit merampingkan isi BAPdari Penyidik;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeria
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 13-04-2011 — Putus : 07-06-2011 — Upload : 14-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 39/PLW/2011/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2011 — 1. Drs. Said Hindom, M.Si, 2.Drs. Ali Baham Temongmere, MTP;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2.Komisi Pemilihan Umum Daerah Fak-Fak
71 — 17
  • Jo Surat Keputusan Menteri DalamNegeri No.132.92 984 Tahun 2010 tentang pengesahan,pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Wakil BupatiFakfak Provinsi Papua Barat Tertanggal 1 Desember 2010.Untuk menentukan apakah Keputusan Menteri Dalam Negeria quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan,perlu. kiranya kita mencermati Pasal 1 angka 3 Undangundang No. 5 Tahun 1986, Uundang Unadang No. 9 Tahun2004 jo UndangUndang No. 51 4Tahun 2009, dimanaHal. 9 dari 60 Hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 16-08-2013 — Putus : 13-12-2013 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2013
Tanggal 13 Desember 2013 — 1. CV. RAHMA RAHMAN., 2. PT. BINUANG JAYA MULIA VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
84 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut berarti, bahwa penetapan batas wilayahyang tidak sesuai atau tidak mengikuti peta yang telahditetapkan sesuai UndangUndang Nomor 2 Tahun 2003adalah Cacat Hukum dan bertentangan dengan Peraturanperundangundangan yang lebih tinggi , dalam hal ini UndangUndang Nomor 2 Tahun 2003.Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 31 Tahun 2012, tentang Batas DaerahKabupaten Tanah Laut Dengan Kabupaten Tanah BumbuProvinsi Kalimantan Selatan (Peraturan Menteri Dalam Negeria
    Namun berdasarkanmateri muatan yang diatur dan dirumuskan dalam Pasal demiPasal dari bagian batang tubuh Peraturan Menteri Dalam Negeria quo, ternyata Materi muatannya telah melampaui kewenanganyang telah dimandatkan dan diperintahkan, oleh UndangUndang Nomor 2 Tahun 2003. Materi muatan Pasal 2 butir 5, 6,7, dan butir 8.
    Selatan bertentangan dengan UndangUndangataupun Peraturan yang lebih tinggi sama sekali tidak berdasarkan hukum;Bahwa penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri a quo telah sesuaidengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.Sehingga apabila ada keberatan dari salah satu Kabupaten tersebut yakniKabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu maka salah satuKabupaten tersebut akan mengajukan keberatannya ke Mahkamah Agungdengan Permohonan Hak Uji Materiil atas Peraturan Menteri Dalam Negeria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 30-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — NURMAN JAFAR, S.E,dk vs MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI R.I
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pokokpokokkepegawaian (saat ini disebut aparatur sipil negara), dan peraturan mengenai PNSsecara umum, selama tidak ditentukan lain pada peraturan yang lebih spesifik (lexspecialis).Adapun aturan hukum yang mengatur mengenai sengketa a quo (pemberhentiandari jabatan PNS pada Kementerian PANRB yang dikarenakan PerampinganOrganisasi) terdapat pada : UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No.8Tahun 1974 PokokPokok Kepegawaiane Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentangPengangkatan Pegawai Negeria
    Alhasil pertimbangan hukum Majelis HakimTidak Cukup atau tidak Layak (Onvoldoende Gemotiveerd ) yang berakibat lebihlanjut pada Kesalahan Majelis Hakim Dalam Menerapkan Hukum;Pada Judex Facti diketahui bahwa sengketa a quo didasarkan pada hasil rapat/pertimbangan BAPERJAKAT, yang mana pada Kementerian PANRB belum adaperaturan terkait BAPERJAKAT.Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang PengangkatanPegawai Negeria Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah denganPeraturan
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 31-10-2018 — Putus : 31-05-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 220/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 31 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 11
  • ., masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriA...) UR nn kr RTP OF OI IL TITRA OAM Pe a ee rr ee a as a i Tetersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Jumat,tanggal 31 Mei 2019, oleh kami R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum, sebagaiHakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H. dan Amaye Martina Yambeyapdi, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 02-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 863 K/Pdt/2013
Tanggal 2 Juli 2013 — PAULUS KURNIAWAN vs TRI YULIA TJENDANA
98 — 1011 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) menolak putusan danpertimbangan hukum Hakim tingkat banding terutama pada pertimbanganhukumnya pada halaman 4 alinea 1 dan 2 yang pada pokoknya:Alinea 1 Menimbang, bahwa sepanjang mengenai memori banding MajelisPengadilan Tinggi tidak menemukan halhal baru yang secara yuridis untukmembatalkan argumenargumen hukum atas putusan Pengadilan Negeria quo, dan oleh karena itu memori banding tersebut tidak perludipertimbangkan lagi;Alinea 2 Menimbang, bahwa dari
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 31-01-2011 — Putus : 08-06-2011 — Upload : 07-08-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 298/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR
Tanggal 8 Juni 2011 — LIU RONG
60 — 10
  • Hal. 20.Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu Majelismempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagaiberikut :Yang memberatkan :e Bahwa terdakwa sebagai orang asing dari Negeria datang ke Indonesia semulaberbisnis CD, lagulagu Afrika dan pakaian tanpa izin yang sah, yangkemudian pula terlibat menjadi bagian dari sindikat bisnis NarkotikaInternasional yang sebelumnya telah berhasil memasukkan Narkotikasebanyak 2 (dua) kali melalui saksi Nurlaily M Salim,