Boyadi No.III dan urinean. Ardiansyah Putra .IV tersebut diatas adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia No.35 Tentang Narkotika.Halaman 13 dari 109, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2015/PN.Kise Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode B1 No.II.1 dan kode B2 NoI.2 serta Urine An. Heri Plantino No.

Boyadi No.III dan urinean. Ardiansyah Putra o.IV tersebut diatas adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia No.35 Tentang Narkotika.Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode B1 No.II.1 dan kode B2 NoI.2 serta Urine An. Heri Plantino No.

Boyadi No.III dan urinean. Ardiansyah Putra o.IV tersebut diatas adalah benar mengandungHalaman 25 dari 109, Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2015/PN.KisMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia No.35 Tentang Narkotika.e Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode B1 No.II.1 dan kode B2 NoIl.2 serta Urine An. Heri Plantino No.

penulisan Nomor Warkah dalam putusan Pengadilan NegeriUngaran Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Ung tanggal 15 Oktober 2014 karenadalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Ung. tanggal 15 Oktober 2014 baik dalam mengutip gugatanTerbanding / semula Penggugat maupun dalam pertimbangan hukumnyaserta dalam amar putusannya Nomor Warkah selalu ditulis denganNo.II/485/1970.W.No.1485/2000, sedangkan dalam gugatan asiliTerbanding / semula Penggugat maupun bukti P.1 Nomor Warkahdimaksud adalah No.III

bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi, namun juga telah memberikan KETIDAKPASTIAN HUKUM danupaya KRIMINALISASI terhadap anggota dari PARA PEMOHON yangjelasjelas MERUGIKAN HAK PARA PEMOHON;Bahwa pada dasarnya dalam menjalankan tugas dan wewenangPemerintah dalam melakukan tindakan pengaturan (regelend daad) yangantara lain menerbitkan peraturan perundangundangan gunamelaksanakan perintah UndangUndang harus sejalan sebagaimanadimaksud dalam UUD 1945 Pasal 5 ayat (2) dan Tap MPR No.III

., dalam bukunya "MengenalHukum (Suatu Pengantarr, Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty,Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000 dituangkanasas penyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu /ex superior derogat legi inferiori, yang berartibahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidakboleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi.

Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Mengenal Hukum(Suatu Pengantarr, Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty, Yogyakarta, 2005,halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000 dituangkan asaspenyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu /exsuperior derogat legi inferiori, yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.

Bahwa eksepsi Tergugat No.III.2 dan Ill.4 tidak berdasar sama sekali,bahwa Penggugat, selama belum adanya perceraian tetapmemberikan nafkah kepada istri dan anakanaknya, yang manahasil rumah kos semuanya diterima oleh Tergugat, dan Penggugattidak pernah menerima hasilnya sedikitpun, sementara rumah kostersebut dibeli dan dibangun juga dengan dana Penggugat.

Bahwa eksepsi Tergugat No.III.3 sudah bukan merupakan esensimateri eksepsi terhadap gugatan gonogini, maka tidak perlu kamitanggapi. Nampaknya Tergugat hanya ingin mengalihkan perhatian daripokok materi gugatan saja..

Bahwa eksepsi Tergugat No.III.6 dan 7 hanya mengadaada dan tidakada dasar hukumnya, justru Tergugatlah yang mempunyai niat tidakbaik. Justru dengan adanya jawaban dari Tergugat inilah terlihatTergugat berusaha menghalangi hak Penggugat yang ingin adanyakepastian hukum agar harta bersama yang diperoleh selamapernikahan dibagi rata.

Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya"Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cetakan ke2, Liberty,Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Di dalam Pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu /ex superior derogat legi inferior,yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebihrendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Putusan Nomor 1089/B/PK/PJK/2017"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000 dituangkan asaspenyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu /exsuperior derogat legi inferiori, yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.

Putusan Nomor 36 P/HUM/20151.KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.11.21.314151.61.7Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI No.III/MPR/2000, Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan PeraturanPerundangUndangan, menyatakan: Mahkamah Agung berwenangmenguji peraturan perundangundangan di bawah UndangUndang.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 45 menyatakan:"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*;Bahwa

c Sedangkan tanah yang saya miliki terletak di Kampung III Desa BangsaNegara Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur.Menurut keterangan Penggugat pada poin Sembilan (9) dalam surat gugatanmemakai tanah tanpa izin yang berhak, penggugat terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah walaupun putusan itu bukan tindak pidana.Seterusnya gugatan No.III poin a, Penggugat menjalankan hukum adat Semendoini perlu dipertimbangkan, hukum adat tersebut berlaku di daerah semendo.Pada yang Terhormat Bapak

Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Mengenal Hukum(Suatu Pengantar, Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty, Yogyakarta, 2005,halaman 87:"Di dalam Pasal 4 ayat (1) TAP MPR No.III/MPR/2000 dituangkan asaspenyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu /exsuperior derogat legi inferior, yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.

Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya"Mengenal Hukum (Suatu Pengantarr, Edisi ke5, Cetakanke2, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu /ex superior derogat legi inferiori,yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yanglebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.

Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Mengenal Hukum(Suatu Pengantarr, Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty, Yogyakarta, 2005,halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000 dituangkan asaspenyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu /exsuperior derogat legi inferiori, yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.

Aturanaturan hukum mengenai hal ini dikutip sebagai berikut:Pasal 4 ayat (1) dan (2) Ketetapan MPR No.III/MPR/2000:(1)Sesuai dengan Tata Urutan Peraturan Perundangundangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebihrendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yanglebih tinggi";Peraturan atau Keputusan Mahkamah Agung, BadanPemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia,Badan atau Komisi yang setingkat yang dibentukHalaman 7 dari 48 halaman.

Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Mengenal Hukum(Suatu Pengantarr, Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty, Yogyakarta, 2005,halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR No.III/MPR/2000 dituangkan asaspenyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu /exsuperior derogat legi inferiori, yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.

Putusan Nomor723/B/PK/PJK/2017"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000 dituangkan asaspenyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu /exsuperior derogat legi inferiori, yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi. Kalau sampai bertentangan makaperaturan yang lebih rendahlah yang harus mengalah."9.

Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya"Mengenal Hukum (Suatu Pengantarr, Edisi ke5, Cetakanke2, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu /ex superior derogat legi inferiori,yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yanglebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.

Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Mengenal Hukum(Suatu Pengantar, Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty, Yogyakarta, 2005,halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000 dituangkan asaspenyelesaian konflik antara dua peraturan perundangundangan, yaitu /exsuperior derogat legi inferiori, yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.

Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya"Mengenal Hukum (Suatu Pengantarr, Edisi ke5, Cetakanke2, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu /ex superior derogat legi inferiori,yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yanglebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.

Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya"Mengenal Hukum (Suatu Pengantarr, Edisi ke5,Cetakan ke2, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 87:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR no.III/MPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara duaperaturan perundangundangan, yaitu /ex superiorderogat legi inferiori, yang berarti bahwa peraturanperundangundangan yang lebih rendah tidak bolehbertentangan dengan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi.