No. 1554 K/Pid.Sus/2012Bahwa ada otorisasi baik checker dan approval yang didampingioleh Direksi H.

tanpa alat bukti penerima senilai Rp. 50.000.000, padatanggal 27 Juli 2006.Bahwa benar Manager Operasional melakukan otorisasi danmemberikan approval bersama Dirut Handy Sutisna dengan carapenarikan cash atas dasar memo dari saksi Rahmat kepada Direksi,Manager Operasional dan disposisi persetujuan oleh Bapak Fajritanoa bukti penerimaan pihak ketiga senilai Rp. 40.000.000, padatanggal 4 September 2006.Bahwa benar Manager Operasional melakukan otorisasi danapproval didampingi dua Direksi dengan cara

Suhartati(selaku Auditor) tidak relevan kesemuanya didukung slip otorisasi danapproval oleh saksi Sutamdar selaku Manager Operasional, Terdakwaselaku Direktur Utama dan Saksi Drs. Fajri Ali walaupun tidaksemuanya didukung bukti penerimaan pihak ketiga.Halaman 38 dari 81 halaman Put.

No. 1554 K/Pid.Sus/2012Bahwa saksi Sutamdar melakukan otorisasi selaku checker danapproval didampingi dua direksi serta cek dari Bank Mandiri darirekening BPRS, dan terdapat bukti penerimaan pihak ketiga berupakwitansi kepada Said Hasballah senilai Ro.500.000.000.

Sudarmadja pada tanggal 19 Juli2005 dan tanggal 20 Juli 2005.Bahwa Manager Operasional melakukan otorisasi dan sertamemberikan approval bersama Dirut Handy Sutisna dengan alatbukti berupa memo saksi Rahmat kepada Direktur Utama HandyHalaman 55 dari 81 halaman Put.

Asli 2( dua ) Lembar keputusan walikota Pagar Alam Nomor 244tahun 2004 tentang Otorisasi Anggaran belanja daerah tahunanggaran 2004 beserta 1 (satu) lembar asli lampiran suratkeputusan otorisasi walikota pagaralam tanggal 23 desember 2004nomor 923 / 244/ SKO/ 04;32.

Asli 1 ( satu ) Lembar Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 74tahun 2005 Tentang Otorisasi Angagaran belanja daerah tahunanggaran 2005 tanggal 28 November 2005 Sebesar Rp69.500.000, (enam Puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);31. Asli 1 (Satu) Lembar Lampiran Keputusan Otorisasi Walikota PagarAlam Tanggal 28 November 2005 , Nomor : 9232/ BM /74/05sebesar Rp 69.500.000, (enam Puluh Sembilan juta lima ratus riburupiah);31.

No.08/TIPIKOR/2011/PT.PLG.45.46.47.48.49.50.Asli 2( dua ) Lembar keputusan walikota Pagar Alam Nomor 120tahun 2005 tentang Otorisasi Anggaran belanja daerah tahunanggaran 2005 tanggal 24 Desember 2005 sebesar Rp 69.500.000,(enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;Asli 1 ( satu ) lembar lampiran surat keputusan otorisasi walikotaPagar Alam tanggal 24 Desember 2005 No : 9232/BM/120/SKO/05;Asli 2 ( dua ) Lembar Berita acara pemeriksaan pekerjaanNo :1639/BPB/PPHW/IV 2004 Oleh Badan Pemeriksa

Asli 1 ( satu ) Lembar Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 74tahun 2005 Tentang Otorisasi Anggaran belanja daerah tahunanggaran 2005 tanggal 28 November 2005 Sebesar Rp69.500.000, (enam Puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);31.

Asli 1 ( satu ) lembar lampiran surat kKeputusan otorisasi walikotaPagar Alam tanggal 24 Desember 2005 No : 9232/BM/120/SKO/05;47.

No. 2009 K/PID.SUS/2011 Bahwa selanjutnya saksi Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati Pati No 921/02/2003 tanggal8 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun2003 mengeluarkan SPP Nomor : R03/TP/SPP/2003 tanggal kosong bulanApril 2003 untuk biaya Untuk Bantuan Keuangan pihak ke III sebesar Rp750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kepala BagianAnggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran

Rp55.000.000, Bahwa selanjutnya saksi Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Berdasarkan Keputusan Bupati No 921/61/2003tanggal 5 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan WakilBupati Tahun 2003 mengajukan SPP Nomor : R06/TP/SPP/2003 tanggal 4Nopember 2003 untuk biaya Untuk Bantuan Keuangan pihak ke III padaAPBD Perubahan(Sembilan ratus jutatahun Anggaran 2003 sebesarRp 900.000.000,rupiah) kepada Kepala Bagian Anggaran danPerbendaharaan dan disetujui oleh

(FC. yang telah dilegalisir ).21.Keputusan Bupati No. 900/592/2003 tanggal 1 Mei 2003 danKeputusan Bupati No. 900/1192/2003 tanggal 6 Nopember 2003berikut SPP dan SPMU (FC. yang telah dilegalisir ) .22.Keputusan Bupati No. 921/021/2003 tanggal 8 Maret 2003,tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati TA.2003. ( FC. yang telah dilegalisir ).23.Buku Asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati,Acara Penetapan Perda Kab.

No. 2009 K/PID.SUS/2011Transportasi dan Akomodasi dalam rangkaPembahasan Laporan Pertanggungjawaban BupatiPati TA 2002 berikut SPP dan SPMU. ( FC. yang telahdilegalisir ).21.Keputusan Bupati No. 900/592/2003 tanggal 1 Mei2003 dan Keputusan Bupati No. 900/1192/2003tanggal 6 Nopember 2003 berikut SPP dan SPMU( FC. yang telah dilegalisir ) .22.Keputusan Bupati No. 921/021/2003 tanggal 8 Maret2003, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati danWakil Bupati TA. 2003.

(FC. yang telah dilegalisir ).21.Keputusan Bupati No. 900/592/2003 Tanggal 1 Mei 2003 danKeputusan Bupati No. 900/1192/2003 Tanggal 6 Nopember 2003berikut SPP dan SPMU (FC. yang telah dilegalisir ).22.Keputusan Bupati No. 921/021/2003 Tanggal 8 Maret 2003,tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati TA.2003. ( FC. Yang telah dilegalisir ).Hal. 49 dari 47 hal. Put. No. 2009 K/PID.SUS/201123.Buku Asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati,Acara Penetapan Perda Kab.

Citra Kirana Kode nomorseri faktur pajak ECNZN952NO : 000066 ; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor :002/05/KWITANSI/06 tanggal 02 Juni2006 ; 1 (satu) lembar surat permintaan Surat Keputusan Otorisasi Triwulan Nomor : 900/004 tanggal 03 Juni 2006 ; 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor :0472/BM/OTSUS/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Bupati Kabupaten Biak Numfor ; 1 (satu) lembar daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran

Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2006 terdakwaselaku Pemimpin Kegiatan juga mengajukan suratNo. 401/PK/B.1/2006 perihal pengajuan SKOBagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lebongsebesar Rp.950.000.000, , dimana dalam surattersebut diajukan permohonan penerbitan SuratKeterangan Otorisasi (SKO) Kegiatan PengadaanTanah Kas Desa pada Bagian Pemerintahan SetdaKabupaten Lebong untuk bulan Nopember 2006,berdasarkan surat tersebut uang sebesarRp.950.000.000, diperuntukkan Belanja ModalTanah Pertanian.Atas pengajuan

Nopember 2006 saksiterdakwa selaku Pemimpin Kegiatan jugamengajukan surat No. 401/PK/B.1/2006 perihalpengajuan SKO Bagian Pemerintahan SetdaKabupaten Lebong sebesar Rp.950.000.000, ,dimana dalam surat tersebut diajukan permohonanpenerbitan Surat Keterangan Otorisasi (SKO)Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa pada BagianPemerintahan Setda Kabupaten Lebong untuk bulanNopember 2006, berdasarkan surat tersebut uangsebesar Rp.950.000.000, diperuntukkan BelanjaModal Tanah Pertanian.Atas pengajuan surat No.

/PK/2006 perihal pengajuan SKO bagian PemerintahanSetda Kabupaten Lebong sebesar Rp.950.000.000, danatas pengajuan SKOtersebut pada tanggal 06 Desember2006 Bupati Lebong mengeluarkan SK No.921/1313/ANGG/2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah tahun 2006 untuk Kegiatan BelanjaModal Tanah Untuk Pertanian sebesar Rp.950.000.000,Bahwa dengan keluarnya SK Bupati Lebong No.23921/1313/ANGG/2006 tanggal 06 Desember 2006 padatanggal 13 Desember 2006 saksi Jhon Ansorimengajukan Surat Pengantar Surat

Nopember 2006 saksiterdakwa selaku Pemimpin Kegiatan juga39mengajukan surat No. 401/PK/B.1/2006 perihalpengajuan SKO Bagian Pemerintahan SetdaKabupaten Lebong sebesar Rp.950.000.000, ,dimana dalam surat tersebut diajukan permohonanpenerbitan Surat Keterangan Otorisasi (SKO)Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa pada BagianPemerintahan Setda Kabupaten Lebong untuk bulanNopember 2006, berdasarkan surat tersebut uangsebesar Rp.950.000.000, diperuntukkan BelanjaModal Tanah Pertanian.Atas pengajuan surat No

(tiga) lembar fotocopi legalisir DaftarPengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal13 Desember 2006;3 ( tiga ) lembar Fotocopi legalisir KeputusanBupati Lebong Nomor: 921 / 799 / ANGG / 2006tentang Otarisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2006 Tertanggal 15 September 2006;3 (tiga) lembar fotocopi legalisir KeputusanBupati Lebong Nomor: 921 / 1313/ ANGG/ 200624252627282955Tentang Otorisasi Anggaran belanja Daerah TahunAnggaran 2006 tertanggal 6 Desember 2006;Uang tunai sebesar Rp. 27.900.000

Laba penjualan aset tetap sebesar (Rp 243.909.001,00) dari (Rp 7.152.459.148,00 Rp 7.396.368.149,00)bahwa Terbanding menyatakan bahwa :e bahwa jurnal voucher yang ditunjukkan, tidak ada otorisasi dari pihak berwenang;e bahwa bukti yang disampaikan adalah bukti internal dan Pemohon Banding tidakmenunjukkan kertas kerja auditor yang dapat menunjukkan adanya reclass;e bahwa oleh karena itu koreksi diusulkan dipertahankan;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan koreksi positif Penyerahan

aset tetapMenurut Terbanding sebesar Rp 7.152.459.148,00Menurut Pemohon Banding sebesar Rp7.396.368.149,.00Selisih (Rp243.909.001.00)Total Koreksi Rp 14.970.195.383,00bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas buktibukti dan keterangan dalam persidangan :bahwa Terbanding menegaskan terdapat selisih penjualan aktiva tetap :menurut Terbanding Rp22.466.559.022,00menurut Pemohon Banding Rp 7.496.363.639.00selisih Rp14.970.195.383,00 bahwa menurut Terbanding dalam persidangan jurnal voucher tidak ada otorisasi

Surat Keputusan Otorisasi, Nomor : 502/P/2002, tanggal 8 November2002, tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Gubernur PropinsiNAD;3. DIPDA Propinsi NAD Tahun Anggaran 2002 untuk Proyek PeningkatanPendidikan Anak Akibat Korban Konflik Prov. Nanggroe AcehDarussalam (NAD) ;4. Lembaran Kerja (LK) untuk Proyek Peningkatan Pendidikan Anak AkibatKorban Konflik Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;5.

dijalani Terdakwa dikurangkansegenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan atas dirinya ;Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar olehTerdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;Menetapkan barang bukti berupa : Surat Keputusan Gubernur Propinsi NAD Nomor KU.954/252/2002,tanggal 27 September 2002 tentang Penetapan PenunjukanBendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek ; Surat Keputusan Otorisasi

Nomor : 502/P/2002, tanggal 8 November2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Gubernur Propinsi NAD; DIPDA Propinsi NAD Tahun Anggaran 2002, untuk Proyek PeningkatanHal. 14 dari 22 hal.Put.

BAKAR ADAM bin ADAM, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut ;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ;Menetapkan barang bukti berupa :Surat Keputusan Gubernur Prov NAD Nomor KU.954/252/2002, tanggal27 September 2002 tentang Penetapan Penunjukan BendaharawanProyek dan Pemimpin Proyek ;Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 502/P/2002

, tanggal 8 November2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Gubernur Provinsi NAD;DIPDA Provinsi NAD Tahun Anggaran 2002 untuk Proyek PeningkatanPendidikan Anak Akibat Korban Konflik Prov.

Memberikan persetujuan penarikan (otorisasi) di atas wewenangTeller ;j. Menjamin kebenaran dan ketelitian pelaksanaan Cash Opname ;k. Menjamin kerahasiaan Password milik sendiri dan tidak melakukansharing password dengan pegawai lain ;. Menjamin keamanan atas penyimpanan blanko warkat berharga (Cek,Bilyet Giro, Bilyet Deposito, Bilyet Deposito, Sertifikat Deposito, BukuTabungan) ;m. Mengambil langkah kebijakan yang diperlukan ;n.

Memeriksa dan memberikan otorisasi penarikan dari rekening di ataswewenang Teller ;. Memeriksa dan melegalisasi pengambilan / penyetoran uang dari / kevault / kluis knasanah ;Melaksanakan pemeriksaan harian saldo Teller (Cash Opname) ;Memeriksa dan melegalisasi pengambilan uang ke hub / PoolingCash ;.

Memberikan persetujuan penarikan (otorisasi) di atas wewenangTeller ;i. Menjamin kebenaran dan ketelitian pelaksanaan Cash Opname ;j. Menjamin kerahasiaan Password milik sendiri dan tidak melakukansharing password degan pegawai lain ;Hal. 9 dari 21 hal. Put.

JAHRI, BupatiMusi Rawas telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 246/BT/TAHUN2005 tanggal 03 September 2005, tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp 1.022.316.500,00 (satumilyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)untuk keperluan biaya Pembinaan keuangan daerah, konsumsi harian,tamu, rapat, pemeliharaan bangunan tempat kerja, tempat tinggal, towerdan alat angkutan darat;Bahwa HERIANSYAH, S.IP.

JAHRI, BupatiMusi Rawas telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 247/BT/TAHUN2005 tanggal 05 September 2005, tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp 1.571.759.570,00 (satumilyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribulima ratus tujuh puluh rupiah) untuk keperluan Belanja AdministrasiUmum;Bahwa HERIANSYAH, S.IP.

,konsumsi harian, tamu, rapat, pemeliharaan, bangunan, tempat kerja,tempat tinggal, tower, dan alat angkutan darat dan lampiran SuratKeputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 246/35/2005 tangga 05September 2005;2 (dua) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 247/BT/2005tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2005, sebesar Rp1.571.759.570,00 untuk keperluan biaya operasional, cetak/jilid, dan fotocopy dan lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor :247/35/2005 tanggal 05 September 2005;1 (

Atau apakah akta No. 3 tertanggal 8 Maret 2010 itutelah dipalsukan oleh TERGUGAT sehingga TURUT TERGUGAT dapatntenyetujui perubahan otorisasi tersebut? Sangat Ironis bukan? Karena hakhakPENGGUGAT telah diabaikan be gitu saja. 3. TERGUGAT dengan sengaja tidak memberikan perincian asset atau sengajamengaburkan laporan keuangan secara nyatanyata, hanya memberikan coretcoretan yang hanya berupa estimasi TERGUGAT belaka.

Menyatakan TURUT TERGUGAT telah turut serta memenuhi unsur PerbuatanMeiawan Hukum karena kecerobohan menyetujui otorisasi perubahan specimentanda tangan pada rekening No. 010180011007387 a/n CV LANCARCEMERLAN G:; 22222 2 2222222222022 2 22 3. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 4.

:Tergugat sepertinya ada indikasi membuat Surat Kuasa palsu dengan maksudmelakukan perubahan otorisasi penandatanganan pada Turut tergugat yang semuladitandatangani oleh Penggugat dan Tergugat menjadi hanya Tergugat sendiri, hal inijelas Tergugat hanya ingin memperoleh keuntungan sendiri dari CV.

Bahwa Penggugat mendalilkan Turut Tergugat berdasarkan Surat PencabutanKuasa tertanggal 4 Juli 2010 dan Surat Pernyataan tertanggal 4 Juli 2010, TurutTergugat tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugatmenyetujui perubahan otorisasi tersebut, yakni Penggugat tidak mempunyaikewenangan melakukan transaksi apapun terhadap Rekening CV LancarCemerlang.; 2.

Bahwa selain dari pada itu apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan memprosesatas perubahan Otorisasi penandatanganan Cek, Giro, Suratsurat yang berhubungandengan Rekening serta permintaan dan tandatangan tanda terima buku cheque ataubilyet giro atas nama CV.

dan droping ke Pengawas dengandisertai berkas.Hal tersebut sudah berlangsung sebelumsaksi duduk sebagai Kabag Kredit.Bahwa benar Awalnya untuk otorisasi dan dropingmerupakan tugas Kabag Kredit kemudian seiring denganbertambahnya volume pekerjaan, Pengawas Pegawaidan Pegadang meminta agar mereka dapat mengotorisasidan mendroping master kredit.

Sejak saat ituwewenang otorisasi dan droping di sektor kredit pegawaidan pedagang ada di Pengawas.Bahwa benar Sejak saat itu yang berwenang untukmendroping dan mengotorisasi kredit pensiunan adalahPengawas pegawai akan tetapi untuk Kabag Kredit danDirektur bisa mengotorisasi dan mendroping kredit jika44pengawas berhalangan hadir sedangkan AO, head teller,teller tidak boleh mengotorisasi dan mendroping kredit.Setiap bagian memiliki password tersendiri, dan passwordtersebut tidak boleh diberitahukan

oleh pengawas UNTUNG DIDI.Bahwa benar Otorisasi data pensiunan baru adalahmemvalidasi / mengecek ulang dengan berkas datapemohon yang telah disetujui kembali.Bahwa benar dalam rangka pembagian tugas input datadan otorisasi diadakan rapat yaitu Rapat pertamamembahas bahwa yang tadinya AO bisa menginput datadan otorisasi kredit melalui rapat tadi AO dikurangikewenangannya hanya menginput data saja, kemudianotorisasi kredit diambil alin oleh Kabag Kredit namunkredit pegawai seharusnya begitu karena

diangggapaman maka direksi hanya berpesan otorisasi dan input65kredit pegawai dan pensiunan sebaiknya dilakukan orangyang berbeda dan yang disuruh tanggung jawab bagianpegawai dan pensiunan adalah UNTUNG DIDIK sebagaipengawas kredit pegawai dan pensiunan.Rapat yang kedua saksi mengusulkan kredit pegawai dan pensiunan ditertibkantugastugas dan kewenangannya, supaya dijelaskan siapa yang inputdata dan siapa yang otorisasi Kredit akan tetapi Pengawas UNTUNGDIDI keberatan dengan alasan karena bagian

Berkas127pinjaman tidak Terdakwa tunjukkan kepada teller karenateller sudah bisa melihat di master pinjaman yang telahTerdakwa entry sebelumnya.Bahwa benar dalam prakteknya yang mengentry,otorisasi dan mendroping adalah pengawas atau tellertapi karena keduanya sibuk maka sejak tahun 2006Terdakwa mengambil alin tugas tersebut dengansepengetahuan pengawas.Bahwa benar sejak tahun 2005 Terdakwa membuatpermohonan kredit fiktif.

Pengantar Nomor 0653/SP/2006 tanggal 15 Agustus2006;1 (Satu) lembar SPMU Nomor 0653/BP/2006 tanggal 15 Agustus 2006;1 (satu) lembar SPP Tahun 2006 Nomor 358/0752/SKO/BL/2006 tanggal 11Agustus 2006;1 (satu) lembar Surat Pengantar SPMU Nomor 1919/SP/2006 tanggal 8September 2005 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus jutarupiah);1 (satu) lembar SPM Nomor 1919/BP/2005 tanggal 8 September 2005sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);1 (satu) lembar Surat Keputusan Otorisasi

No. 184 PK/Pid.Sus/201920.21.ae.23.24.25.26.27.28.20.30.31.32.rupiah);1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp1.879.000.000,00 tanggalkosong;SPP Nomor 358/0752/SKO/BL/2006 tanggal 11 Agustus 2006;RASKDASK Nomor 60014/RASKDASK/BANG.1/2006 tanggal 3 Juli 2006;1 (satu) lembar Surat Keterangan Otorisasi (SKO) Nomor 0752/SKO/BL/2006tanggal 1 Agustus 2006;1 (satu) lembar pengantar tagihan Nomor 172/SPT/AK/VIII/2006 tanggal 11Agustus 2006;Surat Perjanjian Pembayaran Pekerjaan Nomor 036.a/027/SPP/VII

Lahei Jenis Tanaman Jati seluas 370 HA.8) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang Nomor : 483 / P2B BU / 2003 tanggal 09 Desember 2003 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.9) Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 18 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 46,71 %.10) Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 20 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 100 %.11) 1 (satu) Berkas foto Copy Usul Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Triwulan IV ( DIPDA MURNI ), III dan IV ( DIPDA Perubahan

Teweh Tengah, Gunung Timang dan Lahei tahun Anggaran 2003.12) Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003 Tantang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 beserta 3(tiga) lembar lampirannya.13) 2 (dua) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 84 / PYK- RHL-DAK / X / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 dan Nomor 85 / PYK-RHL-DAK / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003, 2(dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran

Teweh Tengah , Gunung Timang dan Lahei TA. 2003.58) Berita acara pembayaran angsuran No. 99 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 19 Nopember 2003.59) Berita acara kemajuan fisik asli.60) Berita acara pemeriksaan pekerjaan / barang No. 442 / P2B BU / 2003 tanggal 18 Nopember 2003. 61) Surat keputusan otorisasi no. 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003 beserta lampirannya.62) SPMU asli No. 820 / PT / DAK DR / 2003 tanggal 22 Desember 2003

RHL DAK / XII / 2003 tanggal 22 Desember 2003.70) Berita acara kemajuan fisik pekerjaan.71) Berita acara penyerahan pertama pekerjaan No. 110 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 21 Nopember 2003.72) Berita acara pembayaran angsuran No. 111 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 21 Nopember 2003.73) Berita acara pemeriksaan pekerjaan / barang No. 483 / P2B BU / 2003 tanggal 09 Desember 2003.74) Surat keputusan otorisasi

Lahei Jenis Tanaman Jati seluas 370 HA.8 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang Nomor : 483 / P2B BU / 2003 tanggal09 Desember 2003 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.9 Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 18 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 46,71 %.10 Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 20 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 100 %.11 1 (satu) Berkas foto Copy Usul Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Triwulan IV( DIPDA MURNI ), I dan IV ( DIPDA Perubahan ) Proyek Rehabilitasi Hutan danLahan di Kec

Teweh Tengah, Gunung Timang dan Lahei tahun Anggaran 2003.12 Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003Tantang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 beserta 3(tiga) lembar lampirannya.13 2 (dua) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 84 / PYKRHLDAK / X / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 dan Nomor 85 / PYKRHLDAK /X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003, 2(dua) lembar Surat Permintaan PembayaranBeban Tetap Anggaran Pembangunan Nomor

TewehTengah , Gunung Timang dan Lahei TA. 2003.Berita acara pembayaran angsuran No. 99 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 19Nopember 2003.Berita acara kemajuan fisik asli.Berita acara pemeriksaan pekerjaan / barang No. 442 / P2B BU / 2003 tanggal 18Nopember 2003.106162636465666768697071ta737475Surat keputusan otorisasi no. 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003 besertalampirannya.SPMU asli No. 820 / PT / DAK DR / 2003 tanggal 22 Desember 2003.Kwitansi Bank Pembangunan Kalteng.Bend. 2 asli (surat

Barito Utara bagian keuangan sebanyak 3 (tiga)tahap adalah sebagai berikut:e Administrasi tahapan pencairan pertama sebagai uang muka:e Kontak SPK (Surat Perjanjian Kerja)e Surat Jaminan uang muka dari Banke SKO (Surat Keterangan Otorisasi)e Berita Acara Pembayaran Uang Muka.SPP (Surat Permintaan Pembayaran)Pembayaran tahap pertama dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2003 berdasarkanSPMU Nomor: 445/PT/DAKDR/2003 tanggal 14 Oktober 2003 sebesar Rp.449.169.400, (empat ratus empat puluh sembilan juta

Negeri Jember, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa mekanisme pengeluaran keuangan Kas Daerah Kabupaten Jembersesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah :Unit kerja mengajukan permohonan surat keputusan Otorisasi

( SKO ) keBagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk ditelitikesesuaiannya dengan Pagu Anggaran dari unit kerja yang bersangkutanApabila sudah sesuai dengan Pagu Anggaran, maka bagian keuanganSekretariat Daerah Kabupaten Jember menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi( SKO ) yang ditanda tangani oleh SEKDASatker selanjutnya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) yangdiperuntukan bagi pihak ke tiga , yang disebut dengan Beban Tetap (BT) yangdilampiri dengan SKO dan dokumen yang

Satuan KerjaAyat (2) menyebutkan bahwa Dokumen Anggaran Satuan Kerja(DASK) yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkatdaerah yang dijadikan dasar pelaksanaan oleh penggunaanggaran,Pasal 49Ayat (1) menyebutkan bahwa Pengeluaran kas yang mengakibatkanbeban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam LembaranDaerah;Ayat (3) menyebutkan bahwa Untuk pengeluaran kas daerah atasbeban APBD terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi

membiayaipengeluaran tersebut;14Ayat (4) menyebutkan bahwa Perkiraan Sisa Lebih PerhitunganAPBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahunberikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBDTahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.Pasal 11 menyebutkan bahwa Semua transaksi Keuangan Daerah baikPenerimaan daerah maupun Pengeluaran daerah dilaksanakan melalui KasDaerah;Pasal 26 menyebutkan bahwa Untuk setiap pengeluaran atas beban APBDditerbitkan Surat Keputusan Otorisasi

Berdasarkan kuitansi tertanggal u4+ Unwver cuuo sevesal19Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya dana penghubungke Pusat untuk Pengurusan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) AlokasiBencana Alam tahun 2008 ; 222222 ooo one ene> Bahwa dana Mata Anggaran Kegiatan Bantuan Keuangan PenghubungKepada Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pengurusan Pajak Bumi danBangunan (PBB), yang telah disetujui, diterima dan digunakan oleh terdakwaJOHANIS AMPING SITURU, S.H. dalam jabatannya selaku Bupati TanaToraja

Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 24/SKO/2003 tanggal13 Mei 2003 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2003; . Anggaran ..14. Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 59/SKO/2003 tanggal2d10 Juli 2003 Tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2009; 2205 soone nen nce nne nase15. Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 72/SKO/2003 tanggal13 Juli 2004 Tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2004;

Nomor 271 PK/Pid.Sus/2012Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 193Pemb/2002 tentangPengangkatan / Penghunjukan Pimpinan Proyek dan BendaharawanProyek Pembangunan Non Fisik APBD Kabupaten Asahan TahunAnggaran 2002 tanggal 15042002.Surat Sekretaris Bappeda Kabupaten Asahan Nomor 05/Bend/2002tanggal 10 Mei 2002 Perihal : Permintaan Otorisasi (SKO) Triwulan IIKepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan Setda Kabupaten Asahan.Surat Permintaan Uang untuk Keperluan Otorisasi sebesarRp122.996.000,00 yang ditandatangani

Nomor 271 PK/Pid.Sus/2012Surat Sekretaris Bappeda Kabupaten Asahan Nomor 05/Bend/2002tanggal 10 Mei 2002 Perihal : Permintaan Otorisasi (SKO) Triwulan IIKepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan Setda Kabupaten Asahan.Surat Permintaan Uang untuk Keperluan Otorisasi sebesarRp122.996.000,00 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek danBendahara Proyek Arung Jeram 2002.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 11/Bend/Keu/2002 tanggal 07 Juni 2002.Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan

(SKO)Triwulan Ill Kepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan SetdaKabupaten Asahan.Surat Permintaan Uang Untuk Keperluan Otorisasi sebesarRp177.004.000,00 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek danBendahara Proyek Arung Jeram 2002.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 24/Bend.BE/2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp177.004.000,00 ;Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan ArungJeram 2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp 177.004.000,00.Daftar Perincian Rencana Penggunaan

(SKO) Triwulan IIKepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan Setda Kabupaten Asahan.Surat Permintaan Uang untuk Keperluan Otorisasi sebesarRp122.996.000,00 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek danBendahara Proyek Arung Jeram 2002.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 11/Bend/Keu/2002 tanggal 07 Juni 2002.Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan ArungJeram 2002 tanggal 07 Juni 2002.Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin / PembangunanDukungan Dana Perlombaan Arung

Nomor 271 PK/Pid.Sus/2012Triwulan Ill Kepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan SetdaKabupaten Asahan.Surat Permintaan Uang Untuk Keperluan Otorisasi sebesarRp177.004.000,00 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek danBendahara Proyek Arung Jeram 2002.Daftar Pengantar surat Permintaan Pembayaran Nomor 24/Bend.BE/2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp 177.004.000,00 ;Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan ArungJeram 2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp 177.004.000,00.Daftar Perincian

Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),10. Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,11.

Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,14.

Malteng,Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang PembentukanPanitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tengggara,Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD KabupatenMaluku Tenggara,Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untukkeperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada SekretaristDPRD

beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp.1.410.000.000, untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftarlampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD besertalampirannya (termasuk Dana Asuransi),Surat Permintaan

Membuat Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kendaraan di bawahtangan tanggal 12 Juli 2013 atas sejumlah 25 Unit KendaraanChevrolet Orlando senilai Rp.10.941.638.800, (Sepuluh milyarsembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapanribu delapan ratus rupiah), tanpa sepengetahuan dan persetujuan,serta otorisasi dari Dewan Komisaris PT. Pikiran RakyatBandung (Penggugat ).

Pikiran Rakyat Bandung(juga akan di uraikan lebih lanjut dalam gugatan di bawah int ) ;11.Bahwa Tergugat II tidak mempunyai hak dan kewenangan hukumbertindak untuk dan atas nama Penggugat untuk mengikatkan diridengan Tergugat dalam suatu surat perjanjian Kerjasama Jual BelliKendaraan dan akta Pengakuan Hutang tersebut, karena tanpasepengetahuan dan persetujuan serta otorisasi dari DewanKomisaris PT.

Putusan No 487/PDT/2016/PT.BDG.12.padahal menurut ketentuan minimal untuk nilai sebesarRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) harusdilaporkan dan memperoleh otorisasi dari Dewan Komisaris PT.Pikiran Rakyat Bandung. Termasuk perjanjian yang terkait denganpenjualan iklan secara barter atau pembayaran hutang denganbarang (vide Pasal 12 ayat (1) a.b.c Akta Perbaikan PernyataanKeputusan Rapt Perseroan Terbatas PT.

Pikiran RakyatBandung No.04/AV/DIRPRB/I/2007 tentang Otorisasi dan Legalitasperjanjianperjanjian tanggal 15 Januari 2007 butir 8), sehinggadengan demikian Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kendaraandan Akta Pengakuan Hutang tersebut adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;Bahwa hal lainnya berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, jelasbahwa Surat Perjanjian KerjasamaJual Beli Kendaraandi bawahtangantanggal 12 Juli 2013 menunjukkanadaketidakwajarandankejanggalan (tidak sah) yang

Putusan No 487/PDT/2016/PT.BDG.direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksudpada ayat ( 1 ) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat,dalam batas yang ditentukan dalam Undangundang ini dan/ atauanggaran dasar, jadi tanpa harus sepengetahuan dan ataupersetujuan serta otorisasi dari Dewan komisaris untukmenyelamatkan atau menerima pengakuan hutang dari yang punyahutang karena hal tersebut masih ada dalam ranah operasional dankewenangan Direksi yang menjalankan roda perseroan.

No. 98 K/PID.SUS/2009903/2477/SJ/2001 tanggal 5 Desember 2001 yang menentukan bahwaBelanja DPRD dan Sekretariat DPRD dianggarkan dalam satu postersendiri yaitu Pos DPRD dan Sekretariat DPRD serta Belanja DPRDtidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pospos belanja lainnya ;@ Surat Permintaan Pembayaran No. 03/PK/2003 tanggal 29 Mei 2003 atasdasar Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 06 Tahun 2003 tanggal 12Mei 2003 yang ditandatangani oleh Drs. T.

Anggaran Belanja Daerah Untuk Belanja TidakLangsung Untuk Anggaran 2003 tanggal 12 Mei 2003 ;2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 377/P/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Kab.

377/P/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Kab.

Anggaran Belanja Daerah Untuk Belanja TidakLangsung Untuk Anggaran 2003 tanggal 12 Mei 2008 ;2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 377/P/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Kab.

Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengatur, Belanja atas beban anggaran belanja Negara didasarkan pada SuratKeputusan Otorisasi atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukansebagai Surat Keputusan Otorisasi.2. Pasal 192 ayat (3) dan (4) UndangUndang Nomor : 32 Tahun 2004tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PengeluaranHal. 4 dari 102 hal. Put.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulumengajukan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi penyertaan modal yangditujukan kepada Bupati Rokan Hulu c/q Kepala Bagian Keuangan sesuaiSurat Nomor : 01/biaya/2006 tanggal 16 Pebruari 2006, dan menindaklanjutisurat tersebut Terdakwa TENGKU AZUWIR, SE. selaku Kepala BagianKeuangan membuat disposisi kepada Kepala Sub Bagian Anggaran tanggal06 Februari 2006 yang berbunyi, Kepala Sub Bagian Anggaran untuk telitidan proses.

(SKO) dari Bupatisebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Keppres Nomor : 42 Tahun 2002tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara, yang menyebutkan :Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan pada SuratKeputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yangdiberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO), namun MUZAWIRLS, SH., menyetujui diterbitkannya cek nomor ZT487827 di Bank Riau PasirPangaraian tanggal 21 Februari 2006 kepada Perusahaan

Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang mengatur , Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara didasarkan pada SuratKeputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yangdiberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO).2.

No 2229 K/Pid.Sus/2013Bahwa meskipun belum ada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dari Bupatisebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Keppres Nomor : 42 Tahun 2002tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara, yang menyebutkan :Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan pada SuratKeputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yangdiberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO).namun MUZAWIR LS, SH., menyetujui diterbitkannya Cek Nomor ZT487827di