Apabila pin ATM yang dimasukkan sudah benar maka sistemakan meminta otorisasi ke pihak yang berwenang denganketentuan :> Penarikan di atas Rp25.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00yang melakukan otorisasi adalah Penyelia Teller;> Penarikan diatas Rp100.000.000,00 adalah Pemimpin BidangPembinaan Pelayanan;g. Teller akan memasukkan nomor pegawai pejabat yangmelakukan otorisasi;h.

Setelah pejabat yang berwenang melakukan otorisasi tersebuttelah melakukan otorisasi maka sistem memberitahukan otorisasisudah dilakukan dan slip penarikan tersebut sudah bisa divalidas2. Much.

Kadir Bakri / Karyawan BNI Kantor CabangUtama Palembang memberikan pendapat sebagai berikut :" Bahwa di dalam transaksi otorisasi dan countersign BNI aturan yangmengatur yaitu Kewenangan Nominal Transaksi / Otorisasi Cabang CONS No: JAR / 7 / 538 yang dikeluarkan oleh DIVISI JARINGAN BNIKANTOR PUSAT tanggal 02 Maret 2005;" Bahwa menurut ketentuan di Bank BNI, otoritas kewenangan untukpemberian persetujuan kredit dengan jabatan dan nominal kreditnyaadalah sebagai berikut :1.

;Bahwa persyaratan dalam melaksanakan otorisasi teller melinat berapanominal penarikan jika diatas kewenangan teller, teller akan memintaotorisasi ke bagian yang berwenang. Sedangkan countersign (tandatangan) dilaksanakan setelah otorisasi transaksi umunya pada sore hariBahwa mekanisme otorisasi dalam penarikan yang menggunakan kas 7pada umumnya sama dengan penarikan melalui tabungan dan giro, yangmelakukan otorisasi adalah pejabat yang berwenang.

(Penyelia Pemasaran Bisnis), dan Andri Budi Setiawan(Bagian Pengelola Pemasaran) yang telah membuat dan menandatanganidokumen berupa Memorandum pencairan kredit tertanggal 26 Okober 2010serta Dedek Abdul Halim, SE, Ak, M.Si (Bagian Penyelia Pelayanan Nasabah)yang telah menandatangani (otorisasi) slip kwitansi penarikan uang darirekening giro atas nama PT.

Visiland Dnarma Sarana.Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1313 K/Pid /202018) (Asli) Slip/Warkat Perintah Pembayaran dan Otorisasi Debet GiroValuta Asing nomor C 973124 Maybank senilai 2.100.000 USD dalamjumlah rupiah Rp30.030.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga puluh jutarupiah) Cabang Asia Afrika, bermaterai 6000 dan ditandatangani olehSdr.

Visiland Dnarma Sarana.18) (Asli) Slip/Warkat Perintah Pembayaran dan Otorisasi Debet GiroValuta Asing nomor C 973124 Maybank senilai 2.100.000 USD dalamjumlah rupiah Rp30.030.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga puluh jutarupiah) Cabang Asia Afrika, bermaterai 6000 dan ditandatangani olehSdr. Bayu Susanto;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalamperkara 314/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst atas nama Yohanes;6.

Lahei Jenis Tanaman Jati seluas 370 HA.8) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang Nomor : 483 / P2B BU / 2003 tanggal 09 Desember 2003 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.9) Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 18 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 46,71 %.10) Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 20 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 100 %.11) 1 (satu) Berkas foto Copy Usul Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Triwulan IV ( DIPDA MURNI ), III dan IV ( DIPDA Perubahan

Teweh Tengah, Gunung Timang dan Lahei tahun Anggaran 2003.12) Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003 Tantang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 beserta 3(tiga) lembar lampirannya.13) 2 (dua) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 84 / PYK- RHL-DAK / X / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 dan Nomor 85 / PYK-RHL-DAK / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003, 2(dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran

Teweh Tengah , Gunung Timang dan Lahei TA. 2003.58) Berita acara pembayaran angsuran No. 99 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 19 Nopember 2003.59) Berita acara kemajuan fisik asli.60) Berita acara pemeriksaan pekerjaan / barang No. 442 / P2B BU / 2003 tanggal 18 Nopember 2003. 61) Surat keputusan otorisasi no. 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003 beserta lampirannya.62) SPMU asli No. 820 / PT / DAK DR / 2003 tanggal 22 Desember 2003

RHL DAK / XII / 2003 tanggal 22 Desember 2003.70) Berita acara kemajuan fisik pekerjaan.71) Berita acara penyerahan pertama pekerjaan No. 110 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 21 Nopember 2003.72) Berita acara pembayaran angsuran No. 111 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 21 Nopember 2003.73) Berita acara pemeriksaan pekerjaan / barang No. 483 / P2B BU / 2003 tanggal 09 Desember 2003.74) Surat keputusan otorisasi

Lahei Jenis Tanaman Jati seluas 370 HA.8 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang Nomor : 483 / P2B BU / 2003 tanggal09 Desember 2003 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.9 Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 18 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 46,71 %.10 Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 20 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 100 %.11 1 (satu) Berkas foto Copy Usul Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Triwulan IV( DIPDA MURNI ), I dan IV ( DIPDA Perubahan ) Proyek Rehabilitasi Hutan danLahan di Kec

Teweh Tengah, Gunung Timang dan Lahei tahun Anggaran 2003.12 Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003Tantang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 beserta 3(tiga) lembar lampirannya.13 2 (dua) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 84 / PYKRHLDAK / X / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 dan Nomor 85 / PYKRHLDAK /X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003, 2(dua) lembar Surat Permintaan PembayaranBeban Tetap Anggaran Pembangunan Nomor

TewehTengah , Gunung Timang dan Lahei TA. 2003.Berita acara pembayaran angsuran No. 99 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 19Nopember 2003.Berita acara kemajuan fisik asli.Berita acara pemeriksaan pekerjaan / barang No. 442 / P2B BU / 2003 tanggal 18Nopember 2003.106162636465666768697071ta737475Surat keputusan otorisasi no. 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003 besertalampirannya.SPMU asli No. 820 / PT / DAK DR / 2003 tanggal 22 Desember 2003.Kwitansi Bank Pembangunan Kalteng.Bend. 2 asli (surat

Barito Utara bagian keuangan sebanyak 3 (tiga)tahap adalah sebagai berikut:e Administrasi tahapan pencairan pertama sebagai uang muka:e Kontak SPK (Surat Perjanjian Kerja)e Surat Jaminan uang muka dari Banke SKO (Surat Keterangan Otorisasi)e Berita Acara Pembayaran Uang Muka.SPP (Surat Permintaan Pembayaran)Pembayaran tahap pertama dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2003 berdasarkanSPMU Nomor: 445/PT/DAKDR/2003 tanggal 14 Oktober 2003 sebesar Rp.449.169.400, (empat ratus empat puluh sembilan juta

Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas dan Terdakwa DanielHamonangan Manurung, SKM.MM sebagai Atasan Langsung PemegangKas Dinas Kesehatan atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut BupatiLabuhan Batu telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor:903/227/Keu/2004 tanggal 14 Mei 2004 sebesar Rp 701.458.750,00 (tujuhratus satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluhrupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhan BatuKabag Keuangan menerbitkan Surat Perintah

Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kasdan Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM.MM sebagai AtasanLangsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan atas Surat PermintaanPembayaran tersebut Bupati Labuhan Batu telah menerbitkan SuratKeputusan Otorisasi (SKO) Nomor: 903/312/Keu/2004 tanggal 19 Juli 2004sebesar Rp 828.356.675,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratuslima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan berdasarkanSKO tersebut atas nama Bupati Labuhan Batu Kabag Keuanganmenerbitkan

ZulpanuddinHasibuan sebagai Pemegang Kas kepada Bupati Labuhan Batuatas Surat Permintaan Pembayaran tersebut Bupati Labuhan Batumenerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor: 903/458/Keu/2004 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp821.825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratusdua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) danberdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhan Batu KabagKeuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)Nomor: 862/PK/2004 tanggal O07 Oktober

Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2006 terdakwaselaku Pemimpin Kegiatan juga mengajukan suratNo. 401/PK/B.1/2006 perihal pengajuan SKOBagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lebongsebesar Rp.950.000.000, , dimana dalam surattersebut diajukan permohonan penerbitan SuratKeterangan Otorisasi (SKO) Kegiatan PengadaanTanah Kas Desa pada Bagian Pemerintahan SetdaKabupaten Lebong untuk bulan Nopember 2006,berdasarkan surat tersebut uang sebesarRp.950.000.000, diperuntukkan Belanja ModalTanah Pertanian.Atas pengajuan

Nopember 2006 saksiterdakwa selaku Pemimpin Kegiatan jugamengajukan surat No. 401/PK/B.1/2006 perihalpengajuan SKO Bagian Pemerintahan SetdaKabupaten Lebong sebesar Rp.950.000.000, ,dimana dalam surat tersebut diajukan permohonanpenerbitan Surat Keterangan Otorisasi (SKO)Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa pada BagianPemerintahan Setda Kabupaten Lebong untuk bulanNopember 2006, berdasarkan surat tersebut uangsebesar Rp.950.000.000, diperuntukkan BelanjaModal Tanah Pertanian.Atas pengajuan surat No.

/PK/2006 perihal pengajuan SKO bagian PemerintahanSetda Kabupaten Lebong sebesar Rp.950.000.000, danatas pengajuan SKOtersebut pada tanggal 06 Desember2006 Bupati Lebong mengeluarkan SK No.921/1313/ANGG/2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah tahun 2006 untuk Kegiatan BelanjaModal Tanah Untuk Pertanian sebesar Rp.950.000.000,Bahwa dengan keluarnya SK Bupati Lebong No.23921/1313/ANGG/2006 tanggal 06 Desember 2006 padatanggal 13 Desember 2006 saksi Jhon Ansorimengajukan Surat Pengantar Surat

Nopember 2006 saksiterdakwa selaku Pemimpin Kegiatan juga39mengajukan surat No. 401/PK/B.1/2006 perihalpengajuan SKO Bagian Pemerintahan SetdaKabupaten Lebong sebesar Rp.950.000.000, ,dimana dalam surat tersebut diajukan permohonanpenerbitan Surat Keterangan Otorisasi (SKO)Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa pada BagianPemerintahan Setda Kabupaten Lebong untuk bulanNopember 2006, berdasarkan surat tersebut uangsebesar Rp.950.000.000, diperuntukkan BelanjaModal Tanah Pertanian.Atas pengajuan surat No

(tiga) lembar fotocopi legalisir DaftarPengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal13 Desember 2006;3 ( tiga ) lembar Fotocopi legalisir KeputusanBupati Lebong Nomor: 921 / 799 / ANGG / 2006tentang Otarisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2006 Tertanggal 15 September 2006;3 (tiga) lembar fotocopi legalisir KeputusanBupati Lebong Nomor: 921 / 1313/ ANGG/ 200624252627282955Tentang Otorisasi Anggaran belanja Daerah TahunAnggaran 2006 tertanggal 6 Desember 2006;Uang tunai sebesar Rp. 27.900.000

Berdasarkan kuitansi tertanggal u4+ Unwver cuuo sevesal19Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya dana penghubungke Pusat untuk Pengurusan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) AlokasiBencana Alam tahun 2008 ; 222222 ooo one ene> Bahwa dana Mata Anggaran Kegiatan Bantuan Keuangan PenghubungKepada Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pengurusan Pajak Bumi danBangunan (PBB), yang telah disetujui, diterima dan digunakan oleh terdakwaJOHANIS AMPING SITURU, S.H. dalam jabatannya selaku Bupati TanaToraja

Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 24/SKO/2003 tanggal13 Mei 2003 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2003; . Anggaran ..14. Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 59/SKO/2003 tanggal2d10 Juli 2003 Tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2009; 2205 soone nen nce nne nase15. Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 72/SKO/2003 tanggal13 Juli 2004 Tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2004;

dan droping ke Pengawas dengandisertai berkas.Hal tersebut sudah berlangsung sebelumsaksi duduk sebagai Kabag Kredit.Bahwa benar Awalnya untuk otorisasi dan dropingmerupakan tugas Kabag Kredit kemudian seiring denganbertambahnya volume pekerjaan, Pengawas Pegawaidan Pegadang meminta agar mereka dapat mengotorisasidan mendroping master kredit.

Sejak saat ituwewenang otorisasi dan droping di sektor kredit pegawaidan pedagang ada di Pengawas.Bahwa benar Sejak saat itu yang berwenang untukmendroping dan mengotorisasi kredit pensiunan adalahPengawas pegawai akan tetapi untuk Kabag Kredit danDirektur bisa mengotorisasi dan mendroping kredit jika44pengawas berhalangan hadir sedangkan AO, head teller,teller tidak boleh mengotorisasi dan mendroping kredit.Setiap bagian memiliki password tersendiri, dan passwordtersebut tidak boleh diberitahukan

oleh pengawas UNTUNG DIDI.Bahwa benar Otorisasi data pensiunan baru adalahmemvalidasi / mengecek ulang dengan berkas datapemohon yang telah disetujui kembali.Bahwa benar dalam rangka pembagian tugas input datadan otorisasi diadakan rapat yaitu Rapat pertamamembahas bahwa yang tadinya AO bisa menginput datadan otorisasi kredit melalui rapat tadi AO dikurangikewenangannya hanya menginput data saja, kemudianotorisasi kredit diambil alin oleh Kabag Kredit namunkredit pegawai seharusnya begitu karena

diangggapaman maka direksi hanya berpesan otorisasi dan input65kredit pegawai dan pensiunan sebaiknya dilakukan orangyang berbeda dan yang disuruh tanggung jawab bagianpegawai dan pensiunan adalah UNTUNG DIDIK sebagaipengawas kredit pegawai dan pensiunan.Rapat yang kedua saksi mengusulkan kredit pegawai dan pensiunan ditertibkantugastugas dan kewenangannya, supaya dijelaskan siapa yang inputdata dan siapa yang otorisasi Kredit akan tetapi Pengawas UNTUNGDIDI keberatan dengan alasan karena bagian

Berkas127pinjaman tidak Terdakwa tunjukkan kepada teller karenateller sudah bisa melihat di master pinjaman yang telahTerdakwa entry sebelumnya.Bahwa benar dalam prakteknya yang mengentry,otorisasi dan mendroping adalah pengawas atau tellertapi karena keduanya sibuk maka sejak tahun 2006Terdakwa mengambil alin tugas tersebut dengansepengetahuan pengawas.Bahwa benar sejak tahun 2005 Terdakwa membuatpermohonan kredit fiktif.

Luwu sekaligussebagai Pengguna Anggaran, sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi No.46 Tahun 2004 tanggal 25 Maret 2004 dan Surat keputusan Otorisasi No.71 Tahun 2004, dan kemudian dari Rp 1.200.000.000, (satu milyar duaratus juta rupiah), uang senilai Rp 1.050.000.000, (satu milyar lima jutarupiah) dicairkan untuk dibagikan kepada 35 anggota DPRD KabupatenLuwu periode 19992004;Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut selanjutnyaditerbitkan :1.

SABILA, Pelaksana Tugas Kabag Keuangan PemdaLuwu, menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM)No.0031 tanggal 26 Mei 2004 senilai Ro 1.200.000.000, (satu milyar duaratus juta rupiah) yang dananya diambil dari belanja tidak tersangka yangtermuat dalam Surat Keputusan Otorisasi yang telah dikeluarkan terlebihdahulu dan ditandatangani oleh Drs.BASO GANI Bin A.

TAHIR GANI,Sekretaris Daerah Kab.Luwu sekaligus sebagai Pengguna Anggaran,sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi No. 46 Tahun 2004 tanggal 25Maret 2004 dan Surat keputusan Otorisasi No. 71 Tahun 2004, dankemudian dari Rp 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah), uangsenilai Rp 1.050.000.000,(satu milyar lima juta rupiah) dicairkan untukdibagikan kepada 35 anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 19992004);Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut selanjutnyaditerbitkan :1.

yang dibayarkan sebesarRp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Luwu No. 46 Tahun 2004tentang otorisasi anggaran belanja daerah TA. 2004, jumlah setinggitingginya yang dibayarkan Rp 1.060.710.000, (satu milyar enam puluhjuta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran tanggal26 Mei 2004 senilai Rp 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah)Hal. 29 dari 40 hal.

No. 319 K/Pid.Sus/2011tujun ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2004 yangditandatangani oleh Penyetor Yunalis S Sisong;e 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 71Tahun 2001 tanggal 4 Mei 2004 tentang otorisasi Anggaran BelanjaDaerah TA. 2004, jumlah setinggitingginya yang dibayarkan sebesarRp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);e 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Luwu No. 46 Tahun 2004tentang otorisasi anggaran belanja daerah TA. 2004, jumlah setinggitingginya

gadai emas pada BankSyariah Mandiri KC Kisaran : Nasabah datang dengan membawa SBGE dan uang bertemudengan penaksir kemudian penaksir melakukan perhitungan Ujroh(bunga) yang diharuskan dibayarkan nasabah plus pokok, setelahdihitung oleh penaksir nasabah diminta menyetorkan ke rekening dansetelah uang pelunasan masuk kerekening nasabah, selanjutnyapetugas penaksir melakukan input ke dalam sistem pelunasanpembiayaan nasabah yang kemudian petugas penaksir membawaSBGE ke bagian BOSM untuk dimintakan otorisasi

pelunasan; Selanjutnya bagian BOSM mengecek sistem ketersediaan danapelunasan nasabah yang ada direkening nasabah, setelah dipastikandana tersebut tersedia, BOSM melakukan otorisasi pelunasanpembiayaan nasabah, kemudian BOSM membawa SBGE kepadabagian GSS; Kemudian barang Jaminan diambil oleh Petugas GSS didalambrangkas jaminan dikluis dan diserahkan kepada BOSM untukkembali diverifikasi antara fisik jaminan dengan rincian yangtercantum dalam SBGE atau sistem, selanjutnya GSS mencatatmutasi barang

penaksirmelakukan input kedalam sistem jumlah nominal pembiayaan yangdisetujui dan jenis barang yang dijadikan jaminan, selanjutnyaPetugas Penaksir membawa barang jaminan emas beserta SBGEuntuk diserahkan kepada Branch Operisional Service Manager(BOSM) yang dipegang oleh saksi Nurlaili Istiqomah selanjutnyaHalaman 11 dari 52 Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN KisBOSM meverifikasi barang jaminan emas dengan daftar yang terdapatdi SBGE; Setelah diyakini kebenaran dan keabsahannya, maka BOSMmelakukan otorisasi

pelunasan; Selanjutnya bagian BOSM mengecek sistem ketersediaan danapelunasan nasabah yang ada direkening nasabah, setelah dipastikandana tersebut tersedia, BOSM melakukan otorisasi pelunasanpembiayaan nasabah, kemudian BOSM membawa SBGE kepadabagian GSS; Setelah itu barang Jaminan diambil oleh Petugas GSS didalambrangkas jaminan dikluis dan diserahkan kepada BOSM untukkembali diverifikasi antara fisik jaminan dengan rincian yangtercantum dalam SBGE atau sistem, selanjutnya GSS mencatatmutasi barang

pelunasan; Selanjutnya bagian BOSM mengecek sistem ketersediaan danapelunasan nasabah yang ada direkening nasabah, setelah dipastikandana tersebut tersedia, BOSM melakukan otorisasi pelunasanpembiayaan nasabah, kemudian BOSM membawa SBGE kepadabagian GSS; Setelah itu barang Jaminan diambil olen Petugas GSS didalambrangkas jaminan dikluis dan diserahkan kepada BOSM untukkembali diverifikasi antara fisik jaminan dengan rincian yangtercantum dalam SBGE atau sistem, selanjutnya GSS mencatatmutasi barang

Membuat Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kendaraan di bawahtangan tanggal 12 Juli 2013 atas sejumlah 25 Unit KendaraanChevrolet Orlando senilai Rp.10.941.638.800, (Sepuluh milyarsembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapanribu delapan ratus rupiah), tanpa sepengetahuan dan persetujuan,serta otorisasi dari Dewan Komisaris PT. Pikiran RakyatBandung (Penggugat ).

Pikiran Rakyat Bandung(juga akan di uraikan lebih lanjut dalam gugatan di bawah int ) ;11.Bahwa Tergugat II tidak mempunyai hak dan kewenangan hukumbertindak untuk dan atas nama Penggugat untuk mengikatkan diridengan Tergugat dalam suatu surat perjanjian Kerjasama Jual BelliKendaraan dan akta Pengakuan Hutang tersebut, karena tanpasepengetahuan dan persetujuan serta otorisasi dari DewanKomisaris PT.

Putusan No 487/PDT/2016/PT.BDG.12.padahal menurut ketentuan minimal untuk nilai sebesarRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) harusdilaporkan dan memperoleh otorisasi dari Dewan Komisaris PT.Pikiran Rakyat Bandung. Termasuk perjanjian yang terkait denganpenjualan iklan secara barter atau pembayaran hutang denganbarang (vide Pasal 12 ayat (1) a.b.c Akta Perbaikan PernyataanKeputusan Rapt Perseroan Terbatas PT.

Pikiran RakyatBandung No.04/AV/DIRPRB/I/2007 tentang Otorisasi dan Legalitasperjanjianperjanjian tanggal 15 Januari 2007 butir 8), sehinggadengan demikian Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kendaraandan Akta Pengakuan Hutang tersebut adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;Bahwa hal lainnya berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, jelasbahwa Surat Perjanjian KerjasamaJual Beli Kendaraandi bawahtangantanggal 12 Juli 2013 menunjukkanadaketidakwajarandankejanggalan (tidak sah) yang

Putusan No 487/PDT/2016/PT.BDG.direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksudpada ayat ( 1 ) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat,dalam batas yang ditentukan dalam Undangundang ini dan/ atauanggaran dasar, jadi tanpa harus sepengetahuan dan ataupersetujuan serta otorisasi dari Dewan komisaris untukmenyelamatkan atau menerima pengakuan hutang dari yang punyahutang karena hal tersebut masih ada dalam ranah operasional dankewenangan Direksi yang menjalankan roda perseroan.

Memberikan persetujuan penarikan (otorisasi) di atas wewenangTeller ;j. Menjamin kebenaran dan ketelitian pelaksanaan Cash Opname ;k. Menjamin kerahasiaan Password milik sendiri dan tidak melakukansharing password dengan pegawai lain ;. Menjamin keamanan atas penyimpanan blanko warkat berharga (Cek,Bilyet Giro, Bilyet Deposito, Bilyet Deposito, Sertifikat Deposito, BukuTabungan) ;m. Mengambil langkah kebijakan yang diperlukan ;n.

Memeriksa dan memberikan otorisasi penarikan dari rekening di ataswewenang Teller ;. Memeriksa dan melegalisasi pengambilan / penyetoran uang dari / kevault / kluis knasanah ;Melaksanakan pemeriksaan harian saldo Teller (Cash Opname) ;Memeriksa dan melegalisasi pengambilan uang ke hub / PoolingCash ;.

Memberikan persetujuan penarikan (otorisasi) di atas wewenangTeller ;i. Menjamin kebenaran dan ketelitian pelaksanaan Cash Opname ;j. Menjamin kerahasiaan Password milik sendiri dan tidak melakukansharing password degan pegawai lain ;Hal. 9 dari 21 hal. Put.

Atau apakah akta No. 3 tertanggal 8 Maret 2010 itutelah dipalsukan oleh TERGUGAT sehingga TURUT TERGUGAT dapatntenyetujui perubahan otorisasi tersebut? Sangat Ironis bukan? Karena hakhakPENGGUGAT telah diabaikan be gitu saja. 3. TERGUGAT dengan sengaja tidak memberikan perincian asset atau sengajamengaburkan laporan keuangan secara nyatanyata, hanya memberikan coretcoretan yang hanya berupa estimasi TERGUGAT belaka.

Menyatakan TURUT TERGUGAT telah turut serta memenuhi unsur PerbuatanMeiawan Hukum karena kecerobohan menyetujui otorisasi perubahan specimentanda tangan pada rekening No. 010180011007387 a/n CV LANCARCEMERLAN G:; 22222 2 2222222222022 2 22 3. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 4.

:Tergugat sepertinya ada indikasi membuat Surat Kuasa palsu dengan maksudmelakukan perubahan otorisasi penandatanganan pada Turut tergugat yang semuladitandatangani oleh Penggugat dan Tergugat menjadi hanya Tergugat sendiri, hal inijelas Tergugat hanya ingin memperoleh keuntungan sendiri dari CV.

Bahwa Penggugat mendalilkan Turut Tergugat berdasarkan Surat PencabutanKuasa tertanggal 4 Juli 2010 dan Surat Pernyataan tertanggal 4 Juli 2010, TurutTergugat tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugatmenyetujui perubahan otorisasi tersebut, yakni Penggugat tidak mempunyaikewenangan melakukan transaksi apapun terhadap Rekening CV LancarCemerlang.; 2.

Bahwa selain dari pada itu apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan memprosesatas perubahan Otorisasi penandatanganan Cek, Giro, Suratsurat yang berhubungandengan Rekening serta permintaan dan tandatangan tanda terima buku cheque ataubilyet giro atas nama CV.

No. 2009 K/PID.SUS/2011 Bahwa selanjutnya saksi Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati Pati No 921/02/2003 tanggal8 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun2003 mengeluarkan SPP Nomor : R03/TP/SPP/2003 tanggal kosong bulanApril 2003 untuk biaya Untuk Bantuan Keuangan pihak ke III sebesar Rp750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kepala BagianAnggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran

Rp55.000.000, Bahwa selanjutnya saksi Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Berdasarkan Keputusan Bupati No 921/61/2003tanggal 5 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan WakilBupati Tahun 2003 mengajukan SPP Nomor : R06/TP/SPP/2003 tanggal 4Nopember 2003 untuk biaya Untuk Bantuan Keuangan pihak ke III padaAPBD Perubahan(Sembilan ratus jutatahun Anggaran 2003 sebesarRp 900.000.000,rupiah) kepada Kepala Bagian Anggaran danPerbendaharaan dan disetujui oleh

(FC. yang telah dilegalisir ).21.Keputusan Bupati No. 900/592/2003 tanggal 1 Mei 2003 danKeputusan Bupati No. 900/1192/2003 tanggal 6 Nopember 2003berikut SPP dan SPMU (FC. yang telah dilegalisir ) .22.Keputusan Bupati No. 921/021/2003 tanggal 8 Maret 2003,tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati TA.2003. ( FC. yang telah dilegalisir ).23.Buku Asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati,Acara Penetapan Perda Kab.

No. 2009 K/PID.SUS/2011Transportasi dan Akomodasi dalam rangkaPembahasan Laporan Pertanggungjawaban BupatiPati TA 2002 berikut SPP dan SPMU. ( FC. yang telahdilegalisir ).21.Keputusan Bupati No. 900/592/2003 tanggal 1 Mei2003 dan Keputusan Bupati No. 900/1192/2003tanggal 6 Nopember 2003 berikut SPP dan SPMU( FC. yang telah dilegalisir ) .22.Keputusan Bupati No. 921/021/2003 tanggal 8 Maret2003, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati danWakil Bupati TA. 2003.

(FC. yang telah dilegalisir ).21.Keputusan Bupati No. 900/592/2003 Tanggal 1 Mei 2003 danKeputusan Bupati No. 900/1192/2003 Tanggal 6 Nopember 2003berikut SPP dan SPMU (FC. yang telah dilegalisir ).22.Keputusan Bupati No. 921/021/2003 Tanggal 8 Maret 2003,tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati TA.2003. ( FC. Yang telah dilegalisir ).Hal. 49 dari 47 hal. Put. No. 2009 K/PID.SUS/201123.Buku Asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati,Acara Penetapan Perda Kab.

JAHRI, BupatiMusi Rawas telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 246/BT/TAHUN2005 tanggal 03 September 2005, tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp 1.022.316.500,00 (satumilyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)untuk keperluan biaya Pembinaan keuangan daerah, konsumsi harian,tamu, rapat, pemeliharaan bangunan tempat kerja, tempat tinggal, towerdan alat angkutan darat;Bahwa HERIANSYAH, S.IP.

JAHRI, BupatiMusi Rawas telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 247/BT/TAHUN2005 tanggal 05 September 2005, tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp 1.571.759.570,00 (satumilyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribulima ratus tujuh puluh rupiah) untuk keperluan Belanja AdministrasiUmum;Bahwa HERIANSYAH, S.IP.

,konsumsi harian, tamu, rapat, pemeliharaan, bangunan, tempat kerja,tempat tinggal, tower, dan alat angkutan darat dan lampiran SuratKeputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 246/35/2005 tangga 05September 2005;2 (dua) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 247/BT/2005tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2005, sebesar Rp1.571.759.570,00 untuk keperluan biaya operasional, cetak/jilid, dan fotocopy dan lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor :247/35/2005 tanggal 05 September 2005;1 (

Pengantar Nomor 0653/SP/2006 tanggal 15 Agustus2006;1 (Satu) lembar SPMU Nomor 0653/BP/2006 tanggal 15 Agustus 2006;1 (satu) lembar SPP Tahun 2006 Nomor 358/0752/SKO/BL/2006 tanggal 11Agustus 2006;1 (satu) lembar Surat Pengantar SPMU Nomor 1919/SP/2006 tanggal 8September 2005 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus jutarupiah);1 (satu) lembar SPM Nomor 1919/BP/2005 tanggal 8 September 2005sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);1 (satu) lembar Surat Keputusan Otorisasi

No. 184 PK/Pid.Sus/201920.21.ae.23.24.25.26.27.28.20.30.31.32.rupiah);1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp1.879.000.000,00 tanggalkosong;SPP Nomor 358/0752/SKO/BL/2006 tanggal 11 Agustus 2006;RASKDASK Nomor 60014/RASKDASK/BANG.1/2006 tanggal 3 Juli 2006;1 (satu) lembar Surat Keterangan Otorisasi (SKO) Nomor 0752/SKO/BL/2006tanggal 1 Agustus 2006;1 (satu) lembar pengantar tagihan Nomor 172/SPT/AK/VIII/2006 tanggal 11Agustus 2006;Surat Perjanjian Pembayaran Pekerjaan Nomor 036.a/027/SPP/VII

Daftar Pengecekan DokumenPembiayaan ada diisi dan diparaf oleh admin pembiayaan.Berdasarkan tanggal akad yaitu 15 Oktober 2015 saksi masihmenjabat sebagai BOSM di Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin,dan saksi tidak ingat atau saksi tidak bisa memastikan apakahsaksi yang melakukan otorisasi, Karena saksi tidak ingat nasabahSiapa saja yang berkas pembiayaannya yang aksi otorisasi. Karenajuga selain BOSM, Kepala Cabang juga memiliki wewenang untukmelakukan otorisasi.

maka saya melakukan otorisasi, dan secaraotomatis di system uang pencairan langsung masuk ke rekeningHalaman 28 dari 183 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2020/PN Jmbnasabah dan Kegunaan otorisasi tersebut adalah untuk mencairkandana ke rekening nasabah Bahwa Untuk nasabah AHMAD REZA dan M.

MUKHLIS saksitidak melakukan otorisasi dikarenakan pada saat pencairan atas namakedua nasabah tersebut saya sedang menjalani ibadan Umroh ditanah suci Bahwa saksi yakin saksi yang melakukan otorisasi hanyanasabah IPUNG CAROLINA Bahwa pada saat melakukan otorisasi, saksi ada menemukankekeruangan dokumen dan saksi menyampaikan kepada terdakwaselaku kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah dan saatterdakwa mengatakan kepada saksi itu dokumen sudah lengkapcairkan saja, karena atas perintah terdakwa

Cara melakukan otorisasi yaitu back office melakukan aksesmenu pencairan, lalu back office input data nasabah yang tertera dimemo yang diterima dari marketing, setelah itu langsung masuk kedalam menu Operation Officer untuk kKemudian dilakukan otorisasi Bahwa berkas pembiayaan yang tidak di lakukan pengecekanOTS (on the Spot)Berkas pembiayaan yang tidak dilakukan OTS/kunjungan kepadanasabah dan wawancara, ZzNO LOAN NAMA NASABAH LD1527384502 MUHAMAD SELAMAT LD1528971803 SAPRIYONO LD1532857676 SALMIATI

Jikaberkas pembiayaan sudah lengkap, berkas pembiayaan diserahkanke Operasional Officer untuk dilakukan pengecekan kembali dankemudian dilakukan otorisasi. Setelan itu. berkas pengajuandikembalikan ke marketing untuk arsip.

Dalam waktu beberapa detik Anda akan dialihkan kewebsite Bank Mandiri dengan tampilan seperti dibawahini : (vide Informasi Penting Buku Petunjuk LayananKartu Kredit halaman 18)Kode otentikasi sudah dikirimkan ke telepon selulerAnda +62XXXXXX2298 Masukan Kode Otentikasi untukmenyetujui transaksi ini sebelum waktu tengat transaksihabis.Janganlah memberikan Kode Otentikasi ini kepadamerchant/orang lain.Silahkan isi kode otorisasi/oetentikasi pada form di atasdengan 6 digit kode yang kami kirimkan melalui

Sukabumi dalam pertimbangan hukumnya denganharus menghadirkan yang diduga bersalah bila diterapkandalam perkara a quo menjadi tidak logis dan tidak relevankarena PEMOHON KEBERATAN/dahulu Tergugat sudahmembuktikan bahwa transaksi kartu kredit TERMOHONKEBRATAN/dahulu Penggugat di toko online Tokopediamerupakan transaksi yang sah karena kendali/ pengamanan/otorisasi/ otenfikasi transaksi//(OTP ada pada TERMOHONKEBRATAN/ Penggugat..

Dalam waktu beberapa detik Anda akan dialihkan ke website BankMandiri dengan tampilan seperti dibawah ini : (vide Informasi PentingBuku Petunjuk Layanan Kartu Kredit halaman 18)Kode otentikasi sudah dikirimkan ke telepon seluler Anda+62XXXXXX2298 Masukan Kode Otentikasi untuk menyetujul transaksiini sebelum waktu tengat transaksi habis.Janganlah memberikan Kode Otentikasi ini kepada merchant/oranglain.Silahkan isi kode otorisasi/oetentikasi pada form di atas dengan 6 digitkode yang kami kirimkan

Apabila Anda tidak menerima 6 digit kode otorisasi/otentikasi dalamwaktu 60 detik, maka kami sarankan untuk menekan tombol KirimUlang kode otorisasi/otentikasi, hindari untuk menekan tombol Batalsebelum Anda benarbenar menerima 6 digit kode otorisasi/otentikasi.5.

Apabila kode otorisasi/otentikasi telah dimasukan dalam website BankMandiri di atas, silahkan tekan tombol OK untuk melanjutkan proseshingga Anda menerima konfirmasi atas transaksi tersebut melaluiwebsite merchant.Menimbang, bahwa berdasarkan Butir 11 Buku Petunjuk Layanan,Kewajiban pemegang kartu kredit, bagian di halaman 25, yakni "pemegangkartu kredit wajib menjaga kerahasiaan PIN dari Siapapun termasuk petugasBank;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, Transaksi tersebutmerupakan transaksi internet

Rekening BII May Bank (otorisasi Penggugat dan Tergugat) denganNomor 2175101110 (USD) dan 2175648090 (IDR) atas nama PTHalaman 4 dari 46 hal. Put.

Rekening BIl May Bank ( Otorisasi Penggugat dan Tergugat) denganNomor 2175101110 dan 2175648090 (IDR) atas nama PT MaxindoArtha Prima;14.

Rekening BIl May Bank (Otorisasi Penggugat dan Tergugat) denganNomor 2175101110 (USD) dan 2175648090 (IDR) atas nama PTMaxindo Artha Prima:Dan harta pribadi milik Tergugat baik yang bergerak dan tidak bergerakberupa: Tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berada di atasnyamilik Tergugat terletak di Jalan Mesjid V Nomor 23, Rukun Tetangga010, Rukun Warga 001, Kelurahan Cengkareng Barat, KecamatanCengkareng Jakarta Barat:b.

Rekening BII May Bank (Otorisasi Penggugat dan Tergugat) denganNomor 217510110 (USD) dan 2175648090 (IDR) atas nama PT MaxindoArtha Prima (Tergugat II) Kantor Cabang Cideng Barat Jalan Cideng BaratNomor 32 A Jakarta Pusat sebagaimana selengkapnya tersebut dalamBerita Acara Sita Jaminan Nomor 01/2016.DEL/PN.Jkt.Pst. juncto Nomor494/Padt.G/2015/PN.Jkt.Brt. dalam perkara aquo, sehingga dengandikabulkannya gugatan Penggugat tuntutan ini dikabulkan untukdipertahankan;4.

Rekening BII May Bank (Otorisasi Penggugat dan Tergugat)dengan Nomor 217510110 (USD) dan 2175648090 (IDR) atasnama PT Maxindo Artha Prima:Dan harta pribadi milik Tergugat baik yang bergerak dan tidakbergerak berupa: Tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berada diatasnya milik Tergugat terletak di Jalan Mesjid V Nomor 23,Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, KelurahanCengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat:b.

Anggaran Belanja Rutintahun 2001 ;16.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/R/418.12/2001 tanggal 5April 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutintahun 2001;17.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/62/R/418.12/2001 tanggal 4Juli 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutintahun 2001 ;18.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/31/R/418.12/2001 tanggal 5April 2001 tentang Pengesahan Revisi DIKDA Anggaran Belanja Rutintahun anggaran 2001 ;19.Surat

Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/82/R/418.12/2001 tanggal 3Oktober 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutintahun 2001;20.3 (tiga) bendel Buku Kas Umum tahun 2001 ;21.SPMU Nomor : 1/RT/2001 tanggal 10 Januari 2001 ;22.SPMU Nomor : 21/RT/2001 tanggal 1 Pebruari 2001 ;23.SPMU Nomor : 52/RT/2001 tanggal 1 Maret 2001 ;24.SPMU Nomor : 76/RT/2001 tanggal 9 Maret 2001 ;25.SPMU Nomor : 101/RT/2001 tanggal 2 April 2001 ;26.SPMU Nomor : 147/RT/2001 tanggal 1 Mei 2001 ;27.SPMU Nomor

Anggaran BelanjaRutin tahun 2001 ;16.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/R/418.12/2001 tanggal 5April 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutintahun 2001;17.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/62/R/418.12/2001 tanggal 4Juli 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutintahun 2001 ;18.Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/31/R/418.12/2001 tanggal 5April 2001 tentang Pengesahan Revisi DIKDA Anggaran Belanja Rutintahun anggaran 2001 ;19.Surat

AnggaranBelanja Rutin tahun 2001 ;Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/39/R/418.12/2001tanggal 5 April 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi AnggaranBelanja Rutin tahun 2001;Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 921/62/R/418.12/2001tanggal 4 Juli 2001 Lampiran daftar tentang Otorisasi AnggaranBelanja Rutin tahun 2001 ;Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 914/31/R/418.12/2001tanggal 5 April 2001 tentang Pengesahan Revisi DIKDA AnggaranBelanja Rutin tahun anggaran 2001 ;Surat Keputusan Bupati

Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengatur, Belanja atas beban anggaran belanja Negara didasarkan pada SuratKeputusan Otorisasi atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukansebagai Surat Keputusan Otorisasi.2. Pasal 192 ayat (3) dan (4) UndangUndang Nomor : 32 Tahun 2004tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PengeluaranHal. 4 dari 102 hal. Put.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulumengajukan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi penyertaan modal yangditujukan kepada Bupati Rokan Hulu c/q Kepala Bagian Keuangan sesuaiSurat Nomor : 01/biaya/2006 tanggal 16 Pebruari 2006, dan menindaklanjutisurat tersebut Terdakwa TENGKU AZUWIR, SE. selaku Kepala BagianKeuangan membuat disposisi kepada Kepala Sub Bagian Anggaran tanggal06 Februari 2006 yang berbunyi, Kepala Sub Bagian Anggaran untuk telitidan proses.

(SKO) dari Bupatisebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Keppres Nomor : 42 Tahun 2002tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara, yang menyebutkan :Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan pada SuratKeputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yangdiberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO), namun MUZAWIRLS, SH., menyetujui diterbitkannya cek nomor ZT487827 di Bank Riau PasirPangaraian tanggal 21 Februari 2006 kepada Perusahaan

Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang mengatur , Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara didasarkan pada SuratKeputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yangdiberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO).2.

No 2229 K/Pid.Sus/2013Bahwa meskipun belum ada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dari Bupatisebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Keppres Nomor : 42 Tahun 2002tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara, yang menyebutkan :Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan pada SuratKeputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yangdiberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO).namun MUZAWIR LS, SH., menyetujui diterbitkannya Cek Nomor ZT487827di