WIBISONOWAHYUDI kepada Tergugat I & II sebagaimana tertuang dalam :Akta No. 79 dan Akta No. 81 Tanggal 15 Oktober 2008, Tentang : PerjanjianPengakuan Hutang, Pasal 3 yaitu :"segala hak dan kewajiban Pihak kesatu yang timbul dari akta ini TIDAKDAPAT dialihkan/dipindatangankan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak lain tanpapersetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua "(c.escesscssecsseeseeseessecsaeceeseseeeeeesesesscaseaeeeseeseees Lihat Bukti T I, I & TT I& IT: 4 dan 5) ;Catatan :Berdasarkan Pasa1

Bunga Pasa1 13 (2) KUP 0 .202. 437,009.

Perdata dan Pasal 2 ayat(3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;par Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah,maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikatberdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasa1

Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga NominalYang Dikenakan Bea Meterai;par Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat olehpejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatanpembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasa1

Di dalam Pasa1 28 PJN dinyatakan secara tegas bahwa segera setelah dibacakan akta tersebut harusditandatangani oleh masingmasing penghadap dalam arti pembacaan dari akta tersebutdilakukan sekali. f1insrsid6893769charrsid769 1830Menurut Prof.

Bahwa apabila terdapat unsur tindak pidana dalam pengelolaan DanaPNBP maka Tindak Pidana yang berlaku secara khusus dalam hal iniadalah ketentuan Pidana dalam Pasa1 20 sampai dengan Pasal 22UndangUndang 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.6. Bahwa penjelasan pada angka 20 dan 21 di atas, sudah sesuai dengansaksi ahli Dr. Zen Zanibar di bawah sumpah yang menyatakan :e Bahwa UU Korupsi hanya bisa dipergunakan sepanjang UU korupsimenunjukpasalpasal yang dilanggar dalam UU lain.

Selalang Prima Internasional ;Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 197 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana, tidak terpenuhinya Ketentuandalam ayat (1) a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, dan 1 pasa1 ini mengakibatkanPutusan Batal demi hukum.Sehingga putusan Pengadilan Tinggi jo. Putusan Pengadilan Negeri atasnama Terdakwa ONGKOWARDOJO dan Terdakwa Il MUKHAMADMISBAKHUN Batal Demi Hukum.

RAIB SALEHdan Terdakwa RISMAN KOTTO setelah membaca kembali isi dari padaGrosse Akte tersebut lalu membenarkannya dengan cara membubuhkantanda tangannya walaupun pada saat itu sebenarnya baik Terdakwa IlHASBIALLAH RAIB SALEHI, Terdakwa RISMAN KOTTO ), maupunsaksi LIE YU TJIE Als ALDO RUSLI (Terdakwa dalam berkas terpisah)mengetahui bahwa pembelian kapalkapal tersebut masih belum lunas.Perbuatan Terdakwa RISMAN KOTTO dan Terdakwa I HASBIALLAHRAIB SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa1

Bahwa adapun mengenai kwalifikasi PerbuatanMelawan Hukum tersebut, tanggapan TERGUGATREKONPENSI antara lain sebagai berikut :a.Bahwa berdasarkan Pasal 1233 BW dinyatakan "tiaptiapperikatan dilahirkan baik kairna persetujuan,. baik kama undang andang.b.Bahwa Pasa1 1338 BW adalah dasar hukum dari : Berlaku mengikatnya suatu perjanjian; Mengikatnya suatu Perjanjian apabila Perjanjian "...dibuat secam sah..." sesuai Pasal 1320 BW.c.

Judex juris tingkat kasasi dan judex factitingkat pertama telah melakukankekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata karena melanggar atau mengabaikanPasal 76 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001tentang Merek (selanjutnya disebutsebagai "UU No. 15/2001") denganmenyatakan Pengadilan Niaga Medan tidakberwenang (secara absolut) untukmemeriksa perkara gugatan perbuatanmelawan hukum pelanggaran merek yangdiajukan oleh para Pemohon PeninjauanKembali ;Bahwa Pasa1/76 UU No. 15/2001, mengatur sebagai berikut :Ayat

atau Tindakan yang dilakukan:a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/ataub. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikanDan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2):(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan denganmelampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yangditetapbkan dan/atau dilakukan secara sewenangwenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasa1

Bahwa justru sebaliknyaTergugat telah memperoleh obyek sengketa dengan itikad baik dansecara nyata menguasainya secara terus menerus hingga saatsekarang ini dibuktikan dengan sertifikat sehingga Penggugat atausiapapun tidak dapat lagi mengajukan tuntutan sesuai pasa1 32 ayat(2) PP no. 24/1997;Bahwa lebih lanjut pasal 32 ayat (2) PP no. 24/1997 menegaskanbahwa sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridisyang di dalamnya

No1024/Pdt.G/2014/PA.JS14.15.16.17.18.19.20.21.Bahwa berdasarkan Pasa1 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) :"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga";Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, menurut hukum cukupberalasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat diakhiridiputus dengan perceraian.Bahwa Penggugat memohonn kepada Majelis Hakim yang terhormatagar ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak Penggugat

Putusan Nomor 591/ B/PK/PJK/2017(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukandengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atauTindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang wenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasa1 18ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap.(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau

atau Tindakan yang dilakukan:a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/ataub. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikanDan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2):(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan denganmelampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yangditetapbkan dan/atau dilakukan secara sewenangwenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasa1

Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikanDan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2):(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukandengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atauTindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenangwenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasa1 18ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap.(2

Putusan Nomor 590/B/PK/PJK/2017(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukandengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atauTindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang wenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasa1 18ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap.(3) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau

Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2017huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yangditetapbkan dan/atau dilakukan secara sewenangwenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasa1 18 ayat (3) tidak sahapabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap.(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan denganmencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila

IndustriSandang Nusantara (Persero) pemberlakuannya adalah harus berdasarkanpasal 80 ayat (2) yang dalam pokok pasalnya menyatakan pemberlakuanpasal 72 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) serta pasa1 74 ayat (1) dapatdilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham.Bahwa sampai saat perkara ini diputus Pemegang Saham yangmayoritas dikuasai oleh Negara tidak pemah memberikan persetujuan untukmelaksanakan pasal 72 ayat (1) dan pasa1 73 ayat (1) serta pasal 74ayat (1).

Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mengatur antara lain:Pasal 13 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:a. perencanaan;b. persiapan;c. pelaksanaan; dand. penyerahan hasil.Pasal 15 ayat (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah,yang paling sedikit memuat:h. perkiraan nilai tanah;Pasa1

Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mengatur antara lain:Pasal 13 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan diselenggarakan melalui tahapan:a. perencanaan;b. persiapan;c. pelaksanaan; dand. penyerahan hasil.Pasal 15 ayat (1) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah,yang paling sedikit memuat:h. perkiraan nilai tanah;Pasa1