Penggugat:
Hamid Annadar Latuian
Tergugat:
1.Saniri Negeri Wahai
2.Kepala Kecamatan Seram Utara
3.Hadiran Makatita
4.Basri Rumatolokit

Termasuk pula Penggugat mempersoalkan Tergugat Il membentukSaniri Negeri Wahai berjumlah 23 orang yang telah ditetapkan berdasarkanSurat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor. 147 375 Tahun 2019,Tanggal 4 Mart 2019 sangat bertentangan Perda Nomor. 4 Tahun 2006Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan PermusawaratanNegeri pembentukan Saniri Negeri harus berjumlah 11 orang.

28 Januari 2021, Pengugat tidak Melakukankeberatan terhadap hal tersebut, sampai dengan adanya Gugatan dariTergugat III Pun Tidak Pernah saniri Menerima satu Keberatan apapundari Penggugat.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas ataukabur (Obscuur Libel), maka gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima Niet On Vantkelijk Verklaard) olehyang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkarainl.Nebis in Idem Bahwa terhadap surat keputusan saniri negeri wahai No. 1 Tahun2021 tentang Penetapan mata rumah parentah negeri wahaitertanggal 28 Januari 2021, telah Tergugat III melayangkanGugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Saniri Negeri Wahaike Pengadilan negeri

/ menerbitkanKeputusan Saniri Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara denganMenetapkan Mata Rumah Parentah di Negeri Wahai berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Masohi Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN.

Negeri Wahai Nomor 01 tahunHalaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh2021 tentang penetapan mata rumah Parentah Negeri Wahai, Tanggal 28Januari 2021, yang dalam Penetapan tersebut tidak pernah dipermasalahkanoleh Saniri yang ada, Termasuk Anggota saniri Samsudin Latuian yangmerupakan perwakilan dari marga latuian itu sendiri;Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa adanya Keputusan saniri Negeri Wahai Nomor 01 tahun 2021 tentangpenetapan

Warga lalu berspekulasi ada dugaan korupsi dalampembangunannya.Ketua Saniri Persekutuan Adat Negeri Rumah Tiga, E. Hatulesilamengatakan, sebelumnya raja telah mengaku anggaran pembangunanberasal dari dana kompensasi penjualan tanah negeri yang berada di dusunWailela Pantai, lahan itu dibeli oleh Pemerintah Provinsi Maluku.Pengakuan raja dibantah Hatulesila.

Kata dia, alasan Silvana tidak pernahmemberikan laporan resmi terkait penggunaan dana tersebut kepada warga,lewat saniri maupun lewat rapat negeri.Halaman 2 dari 13 Putusan Sela Nomor 481/Pid.B/2021/PN.Amb.Penggunaan dana kompensasi adalah tindakan improsedural. Sebab statustanah negeri belum ada pembicaraan dengan Saniri Negeri dalam rapatneger!.

Kata dia, alasan Silvana tidak pernahmemberikan laporan resmi terkait penggunaan dana tersebut kepada warga,lewat saniri maupun lewat rapat negeri.Penggunaan dana kompensasi adalah tindakan improsedural. Sebab statustanah negeri belum ada pembicaraan dengan Saniri Negeri dalam rapatnegeri.

Bahwa Ketua saniri Persekutuan Adat Negeri Rumah Tiga, E.Hatulesilamengatakan, sebelumnya raja telah mengaku anggaran pembangunanberasal dari dana konpensasi penjualan tanah negeri yang berada didusun Wailela Pantai, lahan itu dibeli oleh Pemerintah Provinsi Maluku.Majelis Hakim Yang Terhormat,Bahwa yang menjadi alat bukti/ barang bukti utama dalam perkara ini adalah 1(satu) eksemplar Koran Ambon Ekspres tanggal 8 Desember 2018.

Bahwa tanggal 20 Juli 2008 Marga Wurlianty telah mengirimkansurat kepada Ketua Saniri Negeri Watludan dengan Surat Nomor01/Soa Wurl/07/2008, Perihal Keberatan Atas Penetapan DuaMatarumah Perintah di Desa Watludan, yang diterima langsungoleh ketua saniri negeri waktu itu yaitu Bapak H.Wewra;3.

negeri ada tujuh orang, kemudianketua saniri negeri meninggal sehingga saniri negeri sekarangberjumlah enam orang;Bahwa saksi menyatakan saniri negeri baru mendapatkan beritaacara dan Peraturan Negeri Watludan Nomor 2 Tahun 2008 TentangPenetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi KepalaPemerintah Negeri di Desa pada tanggal 19 Februari 2019, lalusaniri negeri mengadakan rapat untuk memproses Kepala Pemerintahan Negeri Watludan untuk masa bakti enam tahun, kemudiantanggal 4 Mei 2019 saniri negeri

;Bahwa saksi menyatakan saniri negeri melakukan rapat untukmengetahui sejarah terbentuknya Negeri Watludan dari MutuAmrosilla, Mutu Wurlianty, Mutu llintutu, Mutu Bernand, dan MutuWewra, dan setelah rapat beberapa kali maka saniri negeri memutuskan dua matarumah parentah di Negeri Watludan yaitu MatarumahParentah Amrosilla dan Matarumah Parentah Wurlianty;Bahwa saksi menyatakan rapat yang dilakukan pada tanggal 28 yaitupagi hari rapat saniri besar dan sore hari rapat saniri negeri yangberjumlah tujuh

orang;Bahwa saksi menyatakan rapat saniri negeri dilakukan oleh badansaniri negeri, sedangkan rapat saniri besar dilakukan oleh tokohadat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda;Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2010 saniri negeri memintaCalon Kepala Pemerintahan Negeri Watludan dari MatarumahParentah Amrosilla tetapi tidak ada calon yang diusulkan, sanirinegeri juga meminta Calon Kepala Pemerintahan Negeri Watludandari Matarumah Parentah Wurlianty dan ada dua orang calon yangdiusulkan

Kepala Pemerintah Negeri Watludan danBadan Saniri Negeri Watludan, dengan menyatakan yang padapokoknya menolak hasil keputusan Rapat Saniri Negeri Watludantanggal 17 Mei 2019 yang menetapkan Matarumah PerintahAmrosila maju sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Watludandan menolak diberlakukannya Peraturan Negeri Watludan Nomor 2Tahun 2008 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang BerhakMenjadi Kepala Pemerintah Negeri, (vide Bukti P4c);Bahwa Ketua Saniri Negeri Watludan pada tanggal 18 Mei 2019menyampaikan

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SARWADI Bin TASIRA
Sarwadi) terhadap Penggugat (SANIRI Binti KARMISA
Saniri);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Periode2012 2018 Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, tanggal 12 Maret 2012 ;DASAR DAN ALASAN GUGATAN :1 Bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batasbatas wilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat yangdiakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia ;2 Bahwa Pemerintah Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahan olehPemerintah Negeri dan Saniri

Dikatakan demikian karena :a Bahwa pemilihan Badan Saniri Lengkap Negeri Ema tidak dilakukansebagaimana mestinya karena hanya berdasarkan penunjukan olehPenjabat Raja Negeri Ema.

Seharusnya Badan Saniri Lengkap terdiri dariwakil soa yang ditentukan melalui pertemuan anak anak soa untukmenentukan perwakilannya, sehingga Badan Saniri Lengkap tersebuttidak sah ;b Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Ambon No. 13Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan danPelantikan Serta Pemberhentian Raja dijelaskan bahwa Panitia PemilihanRaja dibentuk oleh Badan Saniri Lengkap.

Ema telah disepakatibersama dalam rapat / bakampong Negeri antara Penjabat Raja NegeriEma sdr Thomas Hendrik Leimena dengan masyarakat Negeri Ema padatanggal 2 Oktober 2011 dan dilanjutkan lagi dengan rapat / bakampongNegeri antara Penjabat Raja Negeri Ema dengan masyarakat Negeri Emayang melibatkan seluruh anakanak Soa pada tanggal 1 November 2011untuk membicarakan rencana Pelantikan Badan Saniri Lengkap olehWalikota Ambon pada tanggal 24 November 2011 dimana sejakpelantikan Badan Saniri Lengkap

Lengkap Nomor : 1/Pem.Neg/2011tanggal 24 November 2011 (bukti T.I Int 4), sedangkan untuk PelantikanPanitia Pencalonan dan Pemilihan tidak ada aturan yang mengatur selain hanyaditetapkan dengan surat Keputusan Saniri Lengkap dan olehnya itu PembentukanPanitia Pencalonan dan Pemilihan Raja Negeri Ema adalah sah karena telahsesuai dengan aturan yang mengatur dalam Pasal 8 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2PERDA Nomor 13 Tahun 2008 ;8 Bahwa dalil gugatan Penggugat sdre MATHEUS DIAS dan kuasanya dalammateri

SANIRI Bin SOLEHUDDIN dan Terdakwa IV.

Terdakwa:
1.NINGWAR bin MATRIJIN
2.SUHERMAN bin MISDRAN
3.SANIRI bin SOLEHUDDIN
4.ALIMAN bin JATIM ALM

Nama lengkap : Saniri Bin Solehuddin2. Tempat lahir : Mempawah3. Umur/Tanggal lahir : 29/5 Juli 19884. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Jalan Rawasari RT 001 RW 001, Kelurahan Roban,Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang7. Agama : Islam8. Pekerjaan : SwastaTerdakwa Saniri Bin Solehuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret20182.

Menyatakan terdakwa NINGWAR Bin MATJIRIN, terdakwa IlSUHERMAN Bin MISDRAN, terdakwa Ill SANIRI Bin SOLEHUDDIN danterdakwa IV ALIMAN Bin JATIM (Alm) bersalah melakukan tindak pidanaTurut Serta Melakukan Penambangan Emas Tanpa Ijin sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP.2.

Selanjutnya para saksitersebut menemukan adanya kegiatan penambangan tanpa jjin di lokasi lahanmilk PT DARMEX AGRO Divisi 6 Blok K46, Dusun Pombay, Desa LembahBawang, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang yang dilakukanoleh NINGWAR Bin MATJIRIN bersamasama dengan terdakwa SUHERMANBin MISDRAN, terdakwa SANIRI Bin SOLEHUDDIN dan terdakwa ALIMAN BinJATIM (Alm).

Bahwa dalam satu hari penambangan emas di lokasitersebut adalah sekitar 3 (tiga) gram.Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin di lokasi tersebut sudahdilakukan oleh terdakwa NINGWAR Bin MATJIRIN bersamasama denganterdakwa SUHERMAN Bin MISDRAN, terdakwa SANIRI Bin SOLEHUDDIN danterdakwa ALIMAN Bin JATIM (Alm) selama 2 (dua) minggu dan oleh saudaraSUDI (DPO) dijanjikan pembagian 70 untuk Bos dan 30 untuk anakbuah/karyawan.

SANIRI Bin SOLEHUDDIN danTerdakwa IV. ALIMAN Bin JATIM (Alm), telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta melakukan usahapenambangan emas tanpa jjin pertambangan rakyat (IPR) sebagaimanadakwaan tunggal Penuntut Umum;2.

Ablalim Usemahu (Saniri)2. Ibrahim Marasabessy (Saniri)3. Iksan Tuasamu (Kepala Dusun)4. H. Idris Marasabessy (Kepala Dusun)5. Mansur Marasabessy (Kepala Soa)6. Abla Tuanaya7.

Nama : PITER HIARIEJPekerjaan/Jabatan : Ketua Saniri Negeri Titawaai,Beralamat : Negeri Titawaai, KecamatanNusalaut, Kabupaten Maluku TengahSelanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;3. Nama : DRS.

HENGKY TOMASOA, MA;Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat Mengandung CacatFormil (eror in persona), dalam bentuk diskwalifikasi atau pluriumlitis consortium, maka patut dinyatakan gugatan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke Verklaard);Bahwa, gugatan Penggugat terbukti menggugat PiterHiariej secara pribadi bukan secara kelembagaan Saniri NegeriTitawaal, karena kwalifikasi dalil gugatan tidak dimulai dengankalimat Saniri Negeri Titawaai, tetapi Pieter Hiarie sebagai TurutTergugat I, mengakibatkan

Nomor 147 822 Tahun 2015,tanggal 28 September 2015 Tentang Peresmian Saniri NegeriTitawaai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, tidakada satupun pasal yang mengatur Ketua Saniri Negeri Titawaaidapat bertindak untuk dan atas nama Saniri Negeri Titawaai diPengadilan Negeri Masohi mengakibatkan Gugatan CacatHalaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2021/PN MshPlurium Litis Consertium, yang berakibat pada gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet ontvankeleijk verklaard);Gugatan

Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau BadanPermusyawaratan Negeri. Diundangkan di Masohi padatanggal 13 Juli 2006;6.4.

,Pekerjaan/Jabatan Bupati Maluku Tengah, sebagai Tergugat, PiterHiariej, Pekerjaan/Jabatan Ketua Saniri Negeri Titawaai, sebagai TurutTergugat I, dan Drs.

seharusnya menarik Saniri Negeri masuk sebagai pihakdalam sengketa ini, mengingat jika Keputusan Tergugat dibatalkan tetapiKeputusan Saniri Negeri tidak dibatalkan maka nilai kepentingan Penggugatyang harus dilindungi menurut Undang Undang Peradilan Tata UsahaNegara tidaklah berarti.

Kekuatan hukum putusan incraht untuk membatalkanObjek Sengketatidaklah mengikat karena keputusan Saniri Negeri tidakdibatalkan, melalui proses uji peradilan tata usaha negara. Tergugat tidakdapat mencabut atau membatalkan Keputusan Saniri Negeri, kecualidibatalkan oleh putusan pengadilan atau oleh Saniri Negeri itu sendiri.Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan No. 01/G/2017/PTUN.ABNlil.

Saniri negeri Noltoh yakni :Hal. 23 dari 44 Hal.

calon dari mata rumahparentah saniri negeri nolloth membuat permohonan ke kecamatan.

Bahwa saksi menyatakan sebagai hak tunggal mata rumah parentah iniadalah dari keturunan Pieter Huliselan; Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pembentukan saniri yang baruterhadap saniri yang lama Saksi tidak pernah mendapat SKLUO ao)

, dan jika ada tiga mata dadu yang cocok/sama dengan tebakan penombok maka mendapatkan hadiah tiga kalilipat dari uang tombokannya;e Bahwa Polisi yang sebelumya telah mendapat informasi ada perjudianjenis dadu langsung melakukan penggerebekan di tempat kejadian, padaHalaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 485/Pid.B/2015/PN.Jmrsaat itu Polisi berhasil menangkap terdakwa 1) AGUS SUSANTO BinKUSNAN, bersama dengan terdakwa 2) GIMAN WICAKSONO Alias PakGIFANDA yang berperan sebagai bandar, serta MUHLIS Bin SANIRI

beserta temantemannya karena bermain judi ;Bahwa perjudian tersebut bertempat di halaman samping rumah terdakwa 1)AGUS SUSANTO Bin KUSNAN di Dusun Sumberejo Desa GlundenganKecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ;Bahwa saksitelah mendapat informasi ada perjudian jenis dadu langsungmelakukan penggerebekan di tempat kejadian, pada saat itu Polisi berhasilmenangkap terdakwa 1) AGUS SUSANTO Bin KUSNAN, bersama denganterdakwa 2) GIMAN WICAKSONO Alias Pak GIFANDA yang berperan sebagaibandar, serta MUHLIS Bin SANIRI

MUHLIS BIN SANIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 15.30 WIBbertempat di halaman samping rumah terdakwa 1) AGUS SUSANTO BinKUSNAN di Dusun Sumberejo Desa Glundengan Kecamatan WuluhanKabupaten Jember, para terdakwa bersama saksi telah ditangkap polisi karenatelah melakukan permainan judi ;e Bahwa terdakwa 1) AGUS SUSANTO Bin KUSNAN, bersama denganterdakwa 2) GIMAN WICAKSONO Alias Pak GIFANDA yang berperan sebagaibandar

, serta MUHLIS Bin SANIRI, dan SIHAB PRANOTO Bin UNTUNGsebagai para penombok ;e Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyiapkanalat dan perlengkapan yang dibutuhkan, setelah itu para penombok menebakdan menaruh uang pada beberan bergambar mata dadu dari angka 1 (satu)sampai dengan angka 6 (enam), setelah itu bandar memasukkan 3 (tiga) buahdadu ke dalam subluk (kaleng besar yang ada tutupnya), kKemudian 3 (tiga)buah dadu tersebut dikocok di dalam subluk dengan cara diguncangkan

, danSIHAB PRANOTO Bin UNTUNG, sedangkan salah satu bandar lainnyabernama ARYO (DPO) serta para penombok lain berhasi melarikan diri ;Bahwa terdakwa 1) AGUS SUSANTO Bin KUSNAN, bersama denganterdakwa 2) GIMAN WICAKSONO Alias Pak GIFANDA dan ARYO (DPO)yang berperan sebagai bandar, sedangkan MUHLIS Bin SANIRI, danSIHAB PRANOTO Bin UNTUNG sebagai para penombok ;Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulumenyiapkan alat dan perlengkapan yang dibutuhkan, setelah itu parapenombok menebak

, disampaikan kepada Orongkai untuk diajukan kepadaBupati, untuk mendapat persetujuan dan pengesahan;Dari bunyi ketentuanketentuan tersebut di atas dapatlah difahami secarajelas bahwa anggota Badan Saniri adalah wakil dari masingmasing faam/marga yang ada di suatu Ohoi dan anggota Badan Saniri tersebut ditentukanberdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh faam/marga tersebut.Namun demikian, ternyata penentuan calon anggota Badan Saniri di OhoiKolser dilakukan sendiri oleh Pejabat Kepala Ohoi

Kolser tanpa melaluimusyawarah di tingkat faam/marga sehingga para kepala faam/marga besertaanggota faam/marga di Ohoi Kolser tidak mengetahui siapa wakil merekayang duduk di Badan Saniri Ohoi Kolser;Oleh karena itu, Tua Adat Marga Kelanit, Marga Maturbongs dan MargaLesomar telah mengajukan keberatan kepada Tergugat agar tidak melantikBadan Saniri Ohoi Kolser dan mengembalikan para calon anggota BadanSaniri tersebut untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu di dalam masingmasing faam/marga.

Namun demikian Penggugat tidak pernahmengajukan calon tersebut kepada Badan Saniri Ohoi Kolser karena urusanpenentuan calon tersebut diambil alih oleh Badan Saniri dan Panitia yangdibentuk oleh Badan Saniri Ohoi Kolser.

Padahal Tergugat selaku Bupati Maluku Tenggaramemiliki wewenang untuk mengarahkan Badan Saniri Ohoi Kolser agarHalaman 15 dari 34 halaman.

Kabupaten MalukuTenggara Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihandan Pelantikan Kepala Ohoi/Ohoi Rat, ayat (1) disebutkan bahwapengangkatan bakal calon Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat diajukankepada Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat, yang mana Badan Saniri akanmelakukan tugas yaitu meneliti syaratsyarat berkas calon KepalaPemerintahan Ohoi/Ohoi Rat serta absah dan tidaknya berkas yangbersangkutan untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat ayat (2).

oleh Tergugat sebagai Ketua SANIRI NEGERI TITAWAAI maupun 3 anggota SANIRI NEGERILainnya masingmasing : CH.

TOISUTA (almarhum)Dengan tidak diketahui oleh Tergugat .l. sebagai Ketua Saniri NegeriTitawaai dan : CH. LOKOLO sebagai Wakil Ketua Saniri Negeri Titawaaimaupun 2 anggota Saniri Negeri lainnya yaitu: M. NAHUWAY dan N. SELANNO.3.

No. 41/PDT/2014/PT.AMB5)menghindar diri dari setiap kKegiatan pertemuan yang diadakan oleh Pjs.Kepala Pemerintah Negeri Titawaai, angka 8) Wakil Ketua Saniri NegeriTitawaai juga menghindarkan diri dari tugas dan tanggung jawab tersebut;Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri Negeri Titawaai Nomor 01 Tahun2010, tanggal 03 Agustus 2010, tentang PENETAPAN Tergugat VIsebagai KEPALA PEMERINTAH NEGERI TITAWAAI KECAMATANNUSALAUT, KABUPATEN MALUKU TENGAH yang ditanda tangani5(lima) anggota Saniri Negeri Titawaai

Kepala Pemerintah Negeri Titawaai, angka 8)Wakil Ketua Saniri Negeri Titawaai juga menghindarkan diri dari tugasdan tanggung jawab tersebut;. Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri Negeri Titawaai Nomor 01Tahun 2010, tanggal 03 Agustus 2010, tentang PENETAPAN TergugatVI sebagai KEPALA PEMERINTAH NEGERI TITAWAAI KECAMATANNUSALAUT, KABUPATEN MALUKU TENGAH yang ditanda tangani 5(lima) anggota Saniri Negeri Titawaai masingmasing : 1).JOSEPHMAKOY, 2). ETY TOMASOAITAN, 3). PIETER HIARIEJ, 4).

Negeri Titawaai in casu MELKIANUSRIRUMA/Tergugat dan Anggota Saniri telah terlibat dalam manipulasidana ADD Tahun Anggaran 2007/2008, mengakibatkan keduanyamenghindar diri dari setiap kegiatan pertemuan yang diadakan oleh Pjs.Kepala Pemerintah Negeri Titawaai, angka 8) Wakil Ketua Saniri NegeriTitawaai juga menghindarkan diri dari tugas dan tanggung jawab tersebut;Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri Negeri Titawaai Nomor 01 Tahun2010, tanggal 03 Agustus 2010, tentang PENETAPAN Tergugat VIsebagai

Negeri, KepalaKepala Soa maupunTokohTokoh Masyarakat di Negeri Oma untuk duduk secara bersamaguna membahas rancangan dan sosialisasi perubahan PeraturanNegeri sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Negeri, namun faktanyaPenjabat Pemerintah Negeri Oma pada tanggal 17 April 2020memanggil KepalaKepala Soa dan Saniri Negeri dan kemudianmembaca rancangan perubahan peraturan negeri dan disanggah olehbeberapa Anggota Saniri Negeri dan Kepala Soa tentang rancanganperobahan' peraturan negeri tersebut karena

Bahwa setelah menerima hasil Penetapan Saniri Negeri maka Tergugatselaku Bupati mengesahkan hasil Penetapan Saniri Negeri dengan SuatuSurat Keputusan Pengesahan Kepala Pemerintah sebagaimanaHalaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.ABNdimaksud pada Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri6.

Saniri Negeri yang membuat PeraturanNegeri saksi hanya memfasilitasi sebagai Penjabat KepalaPemerintahan Negeri Oma;Bahwa saksi mengatakan pada pembahasan Peraturan Negeri OmaNomor 01 Tahun 2020 diundang sesuai kondisi Covid19 dan yangdiundang seluruh perangkat Negeri, Saniri Negeri dan perwakilan dariHalaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.ABNmasingmasing Soa, kemudian saksi memberikan arahan, barulahSekretaris Negeri Johan Sekewael membacakan Peraturan NegeriOma Nomor 01 Tahun

hak untuk menerima berkas ini, yang berhak Saniri Negeri,selain itu juga belum dibuka pendaftaran oleh Saniri Negeri;Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.ABNMenimbang, bahwa di samping buktibukti surat, Tergugat Il Intervensitelah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama FRANS WATTIMENA,CORNELES SEKEWAEL, AHAS WATTIMENA dan FREDERIK WILHELMPATTINAMA yang dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut:1.

Keputusan Saniri Negeri tentang penetapan Calon Kepala PemerintahNegeri hasil keputusan rapat Matarumah Parentah/Keturunan Parentah;c.

SANIRI bin SENIWAR, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Raya Peniraman, RT. 008 RW. 004,Desa Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak;Selanjutnya sebagai Pemohon I ;2. SUMRAH binti H.

MUHAMMAD TAUFIK bin SANIRI lahir tanggal 01 Maret 2000;5.2. KHOIRUL RIZAL bin SANIRI lahir tanggal 29 Nopember 2003;3. FIRMAN bin SANIRI lahir tanggal 01 Nopember 2005;7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karenahubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan(Mushaharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut hukum Islam;8.

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (SANIRI bin SENIWAR)dengan Pemohon II (SUMRAH binti H. ABDURROHMAN) yangdilangsungkan pada tahun 1983, di Kelurahan Sungai Pinyuh KecamatanSungai Pinyuh Kabupaten Pontianak;3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SANIRI Nomor 6102072704600001tanggal 25112012 dan atas nama SUMIRAH Nomor 61020741101710005 tanggal26112012, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya laludiberi tanda (P.1) ;2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SANIRI Nomor : 6102070202100023 tanggal02022010 yang dikeluarkan oleh Plt.

Bahwa objek sengketa sampai dengan Kota Masohi diresmikan padatahun 1957 sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke PengadilanNegeri Masohi Tergugat telah menguasainya secara melawan hak,Tergugat tidak pernah memenuhi/mentaati hasil musyawarahbersama antara Tergugat , Kepala Pemerintah setempat (KPS)Amahai, Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Amahai dan Haruru,dan pemilikpemilik tanah yang mengharuskan Tergugat untukmembayar ganti rugi atas tanah yang dipergunakan oleh Tergugat untuk pembangunan

Bahwa Objek Sengketa yang digugat masuk atau menjadi bagian Tanahdari Areal 600 Ha Tanah Kota Masohi yang diserahkan oleh Saniri NegeriAmahai dan Saniri Negeri Haruru pada tanggal 21 Agustus 1957 yangmerupakan Perjanjian Lanjut dari Perjanian tanggal 7 Maret 1957 yangdilakukan dengan suatu peraniian yang disebut peranian penyerahansecara suka rela atau dengan CumaCuma dengan pengecualianTanaman milik perorangan yang terdapat pada areal tanah yangdiserahkan artinya telah dilakukan suatu pemindahan

ArtinyaGugatan salah jika diarahkan hanya kepada Tergugat dan Tergugat llangka 6 dengan demikian Gugatan harus dinyatakan ditolak karena tidakmemenuhi Gugatan yang sempurna (Prematur);Bahawa seharusnya Penggugat menggugat TinvDelegasi yang dibentukoleh pemilikpemilik tanah 600 Ha dalam Areal Kota Masohi, jika GugatanPenggugat menyangkut Ganti Rugi;Bahawa seharusnya Penggugat menggugat Sani Negeri Amahai danSaniri Negeri Haruru, mengingat 2 (dua) Saniri Negeri tersebut telahmelakukan perouatan hukum

menyerahkan tanah 600 Ha dalam Areal KotaMasohi yang didalamnya terdapat objek sengketa kepada PemerintahDaerah Kabupaten Maluku Tengah.DALAM POKOK PERKARA.1.Bahwa Dailil Penggugat posita 1 adalah pengakuan yang didasarkanpada fakta dan nyata yang kebenarannya tidak peru dibantah / disanggah,Pengakuan Penggugat tersebut merupakan pengakuan yang telahdiperjanikan dalam sebuah Surat Perjaniian antara Saniri Negeri Amahaidan Saniri Negeri Haruru tanggal 21 Agustus 1957 yang sebelumnya telahdiperjanikan

Negeri Amahai dan Saniri Negeri Haruru pada tanggal 21Agustus 1957 dan diperkuat lagi dengan surat keterangan tanggal 6 Jul1987, 2 (dua) surat tanggal 21 Agustus 1957 dan surat tanggal 6 juli 1987inilan yang menjadi alas hak bagi Tergugat menguasai tanah 600 Hadalam kota Masohi terrmasuk OBJEK SENGKETA, karena objeksengketa adalah bagian dari 600 Ha.

jalannya Pemerintahan Adat ; Bahwa dasar Pengangkatan saksi sebagai Saniri Negeri Lengkapberdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon nomor : 271 /Tahun 2013tanggal 28 Maret 2013 dan berdasarkan Hasil Rapat Para Saniri saksidiangkat menjadi Sekretaris Saniri Negeri Tawiri tahun 2017 saksi menjadiAnggota Pengganti Antar Waktu Anggota Saniri Negeri Saniri berdasarkanSurat Keputusan Walikota Ambon Nomor 361 Tahun 2017 tanggal 4September 2017 ; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Saniri Lengkap

Bersama pemerintah negeri membahas anggaran pendapatandan belanja Negeri;Dan sebagai Sekretaris Saniri Negerii Tawiri tugas dan tanggung jawabsaksi adalah sebagai berikut :1. Membantu ketua saniri untuk membuat suratmenyurat dankelengkapan dokumen untuk pelaksanaan rapat ;2. Mendampingi ketua saniri dalam rapatrapat saniri ; Bahwa Struktur Pemerintahan Negeri Tawiri adalah sebagai berikut : Kepala Pemerintahan Negeri : Yacop N. Tuhuleruw.

lengkap terkait pemberian tanah tersebut dan dilengkapidengan surat keterangan mengetahui Saniri, sedangkan untuk penjulantanah Negeri ke pihak lain dalam rangka pembebasan lahan untukpembangunan maupun penjulan untuk kepentingan yang bersifat umumprosedurnya juga sama melalui rapat bersama saniri lengkap gunamelakukan pembahasan terkait dengan tanahtanah yang akan di bebaskantersebut, namun kenyataannya saat itu Saniri Negeri tidak pernah dilibatkandalam rapat atau musyawarah terkait pembebasan

Bahwa jabatan saksi di Negeri Tawiri saat itu adalah sebagai Saniri yangdiangkat sejak tahun 2015 berdasarkan SK Walikota Ambon; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Saniri Negeri Tawiriadalah mengawasi semua proses pelaksanaan kegiatan Pemerintahan diNegeri Tawiri termasuk pelaksanaan anggaran yang ada di Negeri Tawiri danmembuat Peraturan Negeri bersamasama dengan Pemerintah Negeri ; Bahwa selain sebagai Saniri saksi juga sebagai ketua pembangunanGereja di Negeri Tawiri; Bahwa saksi tidak

Bahwa hubungan saksi dengan Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiriuntuk Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana PendukungOperasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri tahun 2015 tersebut adalahkarena saksi adalah sebagai Anggota Saniri Negeri Tawiri ; Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Saniri Negeri Saksidiangkat sebagai Anggota Saniri Oleh musyawarah Saniri Negeri Tawiri,pada Tahun 2013 Oleh dan pembentukan Saniri Negeri Lengkap NegeriTawiri pada Tanggal 21 Februari 2013 ,kemudian pada

Maret 1981 dariPemerintah Negeri Latuhalat/Badan Saniri Negeri Latuhalat/Ketua Pihak kepada B Pihak II, yang disahkan Camat Nusaniwe Ambon ;Dan Surat Pernyataan Kebakaran Lahan tanggal 28 November 2014masih di tahan oleh Para Tergugat dan lalu disalahgunakan seperti padabutir 6 di atas ;.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk dapat membuka sidang serta menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi :DALAM PROVISI1.Melarang segala bentuk penggunaan Suratsurat :Surat Kuasa dari pemerintah Negeri Latuhalat selaku Ketua Saniri NegeriLatuhalat kepada B tanggal 4 Mei 1971 yang disahkan Camat PulauAmbon ;Surat Pemberian Hak No. 19/Lth/1981 tanggal 21 Maret 1981 dariPemerintah Negeri Latuhalat/Badan Saniri Negeri Latuhalat/Ketua Pihak kepada B Pihak Il, yang disahkan Camat

Meletakkan sita jaminan atas suratsurat :Surat Kuasa dari pemerintah Negeri Latuhalat selaku Ketua Saniri NegeriLatuhalat kepada B tanggal 4 Mei 1971 yang disahkan Camat PulauAmbon ;Surat Pemberian Hak No. 19/Lth/1981 tanggal 21 Maret 1981 dariPemerintah Negeri Latuhalat/Badan Saniri Negeri Latuhalat/Ketua Pihak kepada B Pihak Il, yang disahkan Camat Nusaniwe Ambon ;Surat Pernyataan Kebakaran Lahan di Pulau May tanggal 28 November2014 ;Sebagaimana dimaksud pada posita gugatan di atas ;DALAM POKOK

Adalah yang berhak ataswarisan peninggalan B almarhum dan ibu WL almarhumah ;Menetapkan areal bidang tanah perkebunan kelapa di Pulau May seluasI.k. 110.000 M2 dengan batasbatas : Utara, Selatan, Timur dan Baratsemuanya dengan tepi laut/pantai berdasarkan :Surat Kuasa dari pemerintah Negeri Latuhalat selaku Ketua Saniri NegeriLatuhalat kepada B tanggal 4 Mei 1971 yang disahkan Camat PulauAmbon ;Surat Pemberian Hak No. 19/Lth/1981 tanggal 21 Maret 1981 dariPemerintah Negeri Latuhalat/Badan Saniri

Surat Kuasa dari pemerintah Negeri Latuhalat selaku Ketua Saniri NegeriLatuhalat kepada B tanggal 4 Mei 1971 yang disahkan Camat PulauAmbon ; Surat Pemberian Hak No. 19/Lth/1981 tanggal 21 Maret 1981 dariPemerintah Negeri Latuhalat/Badan Saniri Negeri Latuhalat/Ketua Pihak kepada B Pihak II, yang disahkan Camat Nusaniwe Ambon ; Surat Pernyataan Kebakaran Lahan di Pulau May tanggal 28 November2014 ;8.

Bahwa almarhum ayah Penggugat Demianus Tuhumena semasahidupnya ada memiliki Dusun Dati dengan nama Dati Sona, pemberianHalaman 2 dari 47 Hal (Putusan Nomor : 218/Pdt.G/2014/PN.Amb),secara lisan dari Pemerintah Negeri Lilibooi / Saniri Negeri Lilibooisesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 085 / PN / X / 2011 tanggal19 Oktober 2011 dari Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, yang kemudiandiwariskan kepada Penggugat.; 2.

;Bahwa setahu Saksi tanah / objek sengketa tersebut adalah milik JacobRUMAIUSON. j no= noe enw noe oe non nnn nnn ne nnn non nnn nee en cen nnn een ene noeBahwa Saksi mengetahuinya karena sebagai Saniri Negeri Lilibooi,Saksi pernah turun bersama Saniri Negeri yang lainnya ke lokasidan sebagai Badan Pemerintah Desa, Saksi pernah mengatakan agarbangunan tersebut jangan dibangun dulu karena masalahnya sudahdiajukan ke Desa, namun sampai dengan sekarang ini Kepala Desatidak menindak lanjutinya.

;Bahwa Saksi sebagai Badan Saniri Negeri Lilibooy, Bapak Raja danSaniri Negeri lainnya pernah turun ke lokasi yang disengketakanHalaman 22 dari 47 Hal (Putusan Nomor : 218/Padt.G/2014/PN.Amb),oleh Penggugat dan Tergugat.;Bahwa Saksi lupa / tidak ingat lagi apakah Dominggus Nussy jugahadir pada saat itu, yang hadir pada saat itu yaitu : Bapak Raja danBadan Saniri lainnya turun ke lokasi objek sengketa tersebut.

;Bahwa Dusun Dati Sona sesuai Register Dati Negeri Lilibooi Tahun1814 tersebut merupakan Dusun Dati lenyap milik Jacob Rumarusonyang telah berpuluh puluh tahun lamanya telah ditinggalkan olehketurunannya dan dibiarkan terlantar / tidak diurus sehingga DusunDati Sona tersebut kemudian diambil alih oleh Pemerintah NegeriLililbooi yang melalui Rapat Saniri Negeri Lilibooi telah diserahkankepada Almarhum Ayah Penggugat Demianus Tuhumena.

;Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas Dusun Dati Sona yang diberikanoleh Pemerintah Negeri Lilibooi kepada Almarhum Demianus TuhumenaBEAL NU j~~~ nnn nnn ann nnn ninemsn nmin nnnBahwa Dusun Dati yang pemiliknya telah meninggal dunia dan tidakmempunyai keturunan diambil alih oleh Negeri yang kemudianmelalui Rapat Saniri Negeri dapat diberikan kepada orang yangdinilai berjasa pada Negeri tersebut.;Bahwa Saksi tahu kalau perkara ini pernah disidangkan.

SANGAJI menuju ruang rapat dan melihatsaudara KAHAR SALAPUTA sedang bertengkar mulut dengan saudaraABU WAMA kemudian ABU WAMA keluar kearah belakang kantor lalusaksi (korban) ABDULLAH SALAPUTA Alias DULLAH melihat saudaraABU WAMA terjatuh kemudian saksi (Korban) ABDULLAH SALAPUTAAlias DULLAH berjalan menghampiri saudara ABU WAMA yang posisiterjatuh dibawah tanah dan mengatakan kepada ABU WAMA telahmerusak adat dikatong pung negeri, karena katong pung Negeri ini,Negeri adat, yang menyangkut dengan saniri

negeri itudiusulkan dariHalaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Mshmatamata rumah kepada ketua saniri, untuk saniri negeri menyampaikankepada Bupati melalui pak Camat, kenapa bapak pejabat mengatursecara diamdiam tanpa beta ketua saniri seng tau lalu tibatibaTerdakwa JAINAL SALAPUTA Alias JAI datang dari arah sebelah kirisaksi (korban) ABDULLAH SALAPUTA Alias DULLAH dan langsungmelakukan pemukulan terhadap saksi (korban) ABDULLAH SALAPUTAAlias DULLAH dengan cara mengayunkan kepalan tangan

Saksi kemudian berjalanmenghampiri ABU WAMA dan mengatakan kepada ABU WAMA telahmerusak adat di katong pung negeri, karna katong pung negeri ini negeriadat, yang menyangkut dengan saniri negeri itu diusulkan dari matamatarumah kepada ketua saniri, untuk saniri negeri menyampaikan kepadabupati melalui camat, kenapa bapak pejabat mengatur secara diamdiamtanpa beta ketua saniri seng tahu.

Menyatakan Surat Kepuusan Saniri Negeri No.3/1963 tanggal 15 Desember 1963 adalah sah menurut hukum dan mempunyai daya berlaku.4. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas objek sengketa.5. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris/ keturunan dari Izaak Ihalauw dan berhak atas objek sengketa.6. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.7.

NegeriNolloth terhadap objek sengketa dan oleh Saniri Negeri Nolloth mengadakansidang adat pada tanggal 15 Desember 1963 atas laporan dari Izaak lhalauw.13.Bahwa setelah itu oleh Saniri Lengkap Negeri Nolloth mengeluarkan KeputusanNo.3/1963 yang isinya menetapkan Izaak lhalauw sebagai pemilik objeksengketa dan memerintahkan Jesayas lhalauw menyerahkan objek sengketakepada Izaak lhalauw dan pendaftaran dari tanaman dari Dominggus lhalauwdan Jesayas lhalauw dalam dusun tersebut oleh kedua belah pihak

MenyatakanTergugat adalah ahli waris yang sah dari David Paitti Ihalauw.3.Menyatakan Surat Keputusan Saniri Negeri Noloth No 3 /1963 tanggal 15 Desembertahun 1963 tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukumserta dayaberlaku.4.

Menyatakan Surat Keputusan Saniri Negeri Noloth No 3/1963 tanggal 15Desember tahun 1963 tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyaikekuatan hukum serta daya berlaku.4.

Ferdinand 3, Fredrek lhalauw (berbentuk walang);Bahwa saksi pernah sebagai polisi hutan (Kewang Darat);Bahwa saksi tahu dalam rapat untuk mengambil suatu keputusan ataupenetapan desa biasanya dihadiri oleh saniri lengkap dengan pemerintah desauntuk menanda tangani surat keputusan tersebut;Bahwa surat keputusan tersebut harus ditanda tangani oleh saniri lengkap danpemerintah desa;Bahwa selain nama Sasahusano untuk obyek sengketa, ada nama lainnya yaitudusun asal;Bahwa sebelah selatan berbatas dengan

Dominggus lhalauw yang ketika meninggal Dusun tersebut dijaga lagi olehanaknya Yesayas lhalauw dan menananm di atas dusun Dati tersebut setelah tanamanyang ditanaminya mati, dikeluarkanlah Keputusan dari Saniri Lengkap Negeri Nollothpada tanggal 19 Juli 1953 No 1/53 yang ditandatangani oleh Pemerintah Negeri NolothP.