• Pohuwato dan memiliki izin berupa:Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220001110573 Tanggal 07 Januari 2020untuk Izin Usaha berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Yang diterbitkanoleh Badan Koordinasi Penanaman Modal yang salah satu bidangusahanya adalah Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantasan Hama;Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor49/PERT.SPJB.2020/XII/2019 Tanggal 30 Desember 2019;Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) Antara PT.

  Pertani(Persero) dengan UD Sumber Tani Nomor : 49/PERTANI/SPJB/2020Tanggal 30 Desember 2019 yang mana di dalam Lampiran menetapkanwilayah tanggung jawab pengecer resmi tahun 2020 dari UD Sumber Tanimilik Terdakwa yaitu Kecamatan Paguat yang meliputi Desa Maleo, DesaPendatu, Desa Bumbulan, Desa Siduan, Desa Sogniti, Desa Sipayo, DesaLibuo, Desa Molamahu, Desa Kamiri, Desa Bunuyo, Desa Buhu Jaya.Kemudian untuk peruntukkannya tercantum di dalam Pasal 2 SuratPerjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Antara

  ) Pupuk Bersubsidi Nomor : 195/SPJBPSO/2020 tanggal 30Desember 2019 antara PT PERTANI dengan UD Sumber Tani, dimanaTerdakwa memperoleh alokasi atau kuota sejumlah 380 (tiga ratus delapanpuluh) ton/tahun dengan harga pupuk Rp87.000,00 (delapan puluh tujuhrupiah) per karung atau zak dengan ukuran 50 kg, dan harga jual sejumlahRp90.000,(Sembilan puluh ribu) /karung/zak;Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Surat Perjanjian Jual Beli PupukBersubsidi (SPJB) antara PT.

  Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (SPJB) tanggal 30Desember 2019; Bahwa benar wilayah tanggung jawab pengecer resmi tahun 2020, UDSumber Tani milik Terdakwa yakni menyalurkan pupuk bersubsidi kepadapetani/Kelompok Tani yang termasuk dalam Rencana Defenitif KebutuhanKolompok (RDKk) di Wilayah tanggung jawabnya di Kecamatan Paguat; Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) PupukBersubsidi Nomor : 195/SPJBPSO/2020 tanggal 30 Desember 2019 antaraPT PERTANI dengan UD Sumber Tani

  milik Terdakwa yang menjadi wilayahtanggung jawab UD Sumber Tani untuk tahun 2020 yaitu Kecamatan Paguatyang meliputi Desa Maleo, Desa Pentadu, Desa Bumbulan, Desa Siduan,Desa Soginti, Desa Sipayo, Desa Libuo, Desa Molamahu, Desa Kamiri,Desa Bunuyo dan Desa Buhu Jaya; Bahwa benar berdasarkan Pasal 6 Ayat (10) Surat Perjanjian Jual Beli PupukBersubsidi antara PT Pertani (Persero) dengan UD Sumber Tani Nomor049/PERTANI/SPJB/2020 Tertanggal 30 Desember 2019, didalam BabKetentuan Penyaluran menyatakan

• NOOR LAILA,S.PD ALIAS LAILA BINTI RUSMADIdi sebut Pihak Kedua, Nomor : 048/GSB-SEL/SPJB/2018 tanggal 30 Desember 2017.

• 1 (satu) berkas Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Per Gapoktan untuk UD. Sama Berjuang untuk Kecamatan Marabahan.

Terlampir dalam Berkas Perkara

• 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisili) Nomor : 503/624/Dom/DPMPTSP-BTL/2017 milik UD.

  Untuk tatacara pendistribusian Pupuk yang disubsidi pemerintah adalah dari kiosHalaman 12 dari 26 Putusan No. 104/Pid.Sus./2018/PN.Mrh.pengecer yang mempunyai Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) denganDistributor. Kemudian Kios pengecer melakukan penebusan langsungkepada Distributor secara Tunai.

  Sama Berjuang yaitu sdri.NOOR LAILA,S.PD ALIAS LAILA BINTI RUSMADIdi sebutPihak Kedua, Nomor : 048/GSBSEL/SPJB/2018 tanggal 30Desember 2017;e 1 (satu) berkas Rekapitulasi Rencana Definitif KebutuhanKelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Per Gapoktan untuk UD.Sama Berjuang untuk Kecamatan Marabahan;e 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisill)Nomor : 503/624/Dom/DPMPTSPBTL/2017 milik UD.

  Terdakwa tidak pernah melarang saksi AkhmadGazali Rahman menjual pupuk tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan Permendag RI No: 15/MDag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untukHalaman 19 dari 26 Putusan No. 104/Pid.Sus./2018/PN.Mrh.Sektor Pertanian, gudang Sungai Tunjang harus memiliki SPJB (SuratPerjanjian Jual Belt) untuk wilayah Kecamatan Cerbon dengan distributorwilayah Kabupaten Barito Kuala, yakni PT.

  yangdalam hal ini berdasarkan pada SPJB dengan distributor yang ditunjuk olehprodusen yang juga di tunjuk oleh menteri.

  NOORLAILA,S.PD ALIAS LAILA BINT RUSMADIldi sebut Pihak Kedua,Nomor : 048/GSBSEL/SPJB/2018 tanggal 30 Desember 2017.e 1 (satu) berkas Rekapitulasi Rencana Definitif KebutuhanKelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Per Gapoktan untuk UD.Sama Berjuang untuk Kecamatan Marabahan.Terlampir dalam Berkas Perkarae 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha (Domisili)Nomor : 503/624/Dom/DPMPTSPBTL/2017 milik UD.

• IRMA dalam melakukan kegiatan usaha tersebutterdakwa memiliki izin berupa SIUP, SITU, TDP, HO, IMB, SPJB, surat penunjukandari distributor dan RDKK, terdakwa selaku kios/pengecer resmi pupuk bersubsidipemerintah milik terdakwa beralamat di Ds. Sukamulia Kec. Sukamulia Kab.Lombok Timur. Dimana UD. Irma memiliki surat penunjukan dari distributor danRDKK sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi yaitu CV.

  membenarkan bahwa Apabila Produsen, Distributor dan pengecer resmi yang terdaftar di benarkanmenyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan mekanisme penyaluran lini 1sampai dengan ke lini 4 ( Pengecer ) yang merupakan titik terakhir dalampendistribusian pupuk bersubsidi dan didalam memperjual belikan pupukbersubsidi sesuai dengan kebutuhan yang telah di tuangkan pada RDKK danseorang pengusaha sudah di tunjuk oleh distributor di wilayah yangbersangkutan dan memiliki surat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

  IRMA dalam melakukan kegiatan usaha tersebutterdakwa memiliki izin berupa SIUP, SITU, TDP, HO, IMB, SPJB, surat penunjukandari distributor dan RDKK, terdakwa selaku kios/pengecer resmi pupuk bersubsidipemerintah milik terdakwa beralamat di Ds. Sukamulia Kec. Sukamulia Kab.Lombok Timur. Dimana UD. Irma memiliki surat penunjukan dari distributor danHalaman 5 dari 18 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN. SelRDKK sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi yaitu . CV.

  membenarkan bahwaApabila Produsen, Distributor dan pengecer resmi yang terdaftar di benarkanmenyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan mekanisme penyaluran lini 1 sampaidengan ke lini 4 ( Pengecer ) yang merupakan titik terakhir dalam pendistribusianpupuk bersubsidi dan didalam memperjual belikan pupuk bersubsidi sesuaidengan kebutuhan yang telah di tuangkan pada RDKK dan seorang pengusahasudah di tunjuk oleh distributor di wilayah yang bersangkutan dan memiliki suratSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB

  Sel Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Purhandoko membeli pupuk dariTerdakwa berupa Urea, sedangkan NPK Pelangi dan ZA didapatkan dari Samsulyang pembayarannya setelah pupuk laku terjual ; Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan ke toko UD IRMA milikTerdakwa yang beralamat di Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, KabLombok Timur ; Bahwa saksi menemukan pupuk di toko UD IRMA milik Terdakwa danmenunjukkan surat ijin resmi penjualan pupuk bersubsidi, yaitu berupa SIUP,SITU, TDP, HO, IMB, SPJB

• SINARTANI juga membuat laporan sesuai dengan Pasal 6 yang tertuang di SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) antara PD. MARTADIGUNA dengan UD. SINARTANI;PUTUSAN Nomor 163/Pid.Sus/2016/PN Sdk., Halaman 7 dari 17 Halaman.Bahwa benar perbuatan UD. SINAR TANI yang menjual pupuk bersubsidikepada UD. PASARELLA sudah melanggar peraturan Menteri Perdagangandan juga sudah melanggar SPJB antara PD.

  Mutiara Agro Lestari dan begitu juga UD.SINAR TANI juga membuat laporan sesuai dengan Pasal 6 yang tertuang diSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara CV. Mutiara Agro Lestari dengan UD.SINAR TANI;Bahwa perbuatan UD. SINAR TANI yang menjual pupuk bersubsidi kepadaUD. PASARELLA sudah melanggar peraturan Menteri Perdagangan dan jugaPUTUSAN Nomor 163/Pid.Sus/2016/PN Sdk., Halaman 8 dari 17 Halaman.sudah melanggar SPJB antara CV. Mutiara Agro Lestari dengan UD.

  Pasarella tidak ada memilikiRencana Defenitif Kebutunan Kelompok (RDKK) dan Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB) dengan pihak distributor karena sudah diputus oleh PD.MARTADIGUNA selaku distributor;Bahwa semua pupuk bersubsidi yang berada di kios pupuk UD. Pasarelladiperoleh dari UD. Sinar Tani milik Terdakwa yang beralamat di JI. BoangNo.171 Kel. Sidikalang Kec. Sidikalang Kab. Dairi;Bahwa saksi mendapatkan pupukpupuk tersebut dengan cara membelilangsung ke kios pupuk UD.

  diluar peruntukkannya dan/atau diluar wilayah tanggungjawabnya:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan distributor berdasarkan Pasal 1butir 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ialahperusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukumatau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasrkan Surat PerjanjianPUTUSAN Nomor 163/Pid.Sus/2016/PN Sdk., Halaman 13 dari 17 Halaman.Jual Beli (SPJB

  ) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran danpenjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar diwilayah tanggungjawabnya;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan pengecer dalamketentuan yang sama pada Pasal 1 butir 9 ialah perusahaan perseorangan ataubadan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangberkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributorberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukanpenjualan Pupuk

• Batu Penggal Chemical Industry sebagaiberikut : Kontrak Nomor : 109/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 16September 2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah). Kontrak Nomor : 110/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 22September 2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah).

  Formitra MultiPrakasa dengan Perusda Perkebunan Kaltim Utama Nomor :002/SPJB/FMP/IV/2009, taanggal 24 April 2009.Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Land Clearing antaraPerusda Perkebunan Kaltim Utama dengan PT.

  Batu Penggal Chemical Industry sebagai berikut : Kontrak Nomor : 109/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 16 September2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah). Kontrak Nomor : 110/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 22 September2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 100.000.000, (Seratusjuta rupiah).

  Kontrak Nomor : 111/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 24 September2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah).Halaman 40 dari 64, Putusan Nomor 6/PID.TPK/2021/PT SMR Kontrak Nomor : 112/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 28 September2005 dengan nilai perjanjian sebesar Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah).37) Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusda PerkebunanKaltim Utama Provinsi Kalimantan Timur dengan PT.

  Batu Penggal Chemical Industry sebagaiberikut :Kontrak Nomor : 109/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 16September 2005 dengan onilai perjanjian sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Kontrak Nomor : 110/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 22September 2005 dengan onilai perjanjian sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah).Kontrak Nomor : 111/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal 24September 2005 dengan onilai perjanjian sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Kontrak Nomor : 112/SPJB/PenjPU/IX/2005 tanggal

• PETROKIMIA GRESIK INDONESIA, berat bersih 50 Kg,SNI 022803200, LSPI008IDN.NRP.103005070005 G 971/DEPTANPP1Z12009 sebanyak 200 (dua ratus) sak adalahbukan sebagai perusahaan perseorangan atau badan usaha baikyang berbadan hukum atau tidak yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupukbersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya,ataupun terdakwa bukan perusahaan perseorangan atau badanHal 5

  dari 22 Hal Putusan Nomor : 155/Pid.Sus/2015/PN.BKNusaha baik yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadanhukum yang berkedudukan dikecamatan atau desa yang ditunjukoleh distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB)dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidisecara langsung hanya kepada kelompok tani dan atau petani diwilayah tanggung jawabnya sesuai dengan definisi distributorataupun pengecer dalam Permendag RI, No.15/MDag/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran

  terdakwa bukan perusahaanperseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau tidakberbadan hukum yang berkedudukan dikecamatan atau desa yang ditunjukoleh distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) dengan kegiatanpokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepadakelompok tani dan atau petani di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengandefinisi distributor ataupun pengecer dalam Permendag RI, No.15/MDag/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk

  PETROKIMIA GRESIKINDONESIA, berat bersih 50 Kg, SNI 022803200, LSPI008IDN.NRP.103005070005 G 971/DEPTANPP1Z12009 sebanyak 200 (duaratus) sak adalah bukan sebagai perusahaan perseorangan atau badan usahabaik yang berbadan hukum atau tidak yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besardi wilayah tanggung jawabnya, ataupun terdakwa bukan perusahaanperseorangan atau badan usaha

  baik yang berbentuk badan hukum atau tidakberbadan hukum yang berkedudukan dikecamatan atau desa yang ditunjukoleh distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) dengan kegiatanpokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepadakelompok tani dan atau petani di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengandefinisi distributor ataupun pengecer dalam Permendag RI, No.15/MDag/17PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untukSektor Pertanian ;e Bahwa terdakwa

• MANIK PRATAMA JAYA dengan UD.ASSYER berdasarkan nomor SPJB : 054/SPJB/PK/I/2015 Tanggal 7januari tahun 2015 dengan wilayah kecamatan Parbuluan KabupatenDairi ;Bahwa BILIHER TAMPUBOLON merupakan penduduk yang berdomisilidi Dusun Hutadame Desa Kalang Simabara Kecamatan SidikalangKabupaten Dairi bukanlah kelompok tani dibawah naungan/wilayahpenyaluran UD.

  MANIK PRATAMA JAYAberdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) pupuk urea dan organikNomor 054/SPJB/PK/I/2015 tanggal 07 Januari 2015;PUTUSAN Nomor 119/Pid.B/2016/PN Sdk., Halaman 11 dari 33 Halaman.Bahwa adapun sistem pendistribusian pupuk bersubsidi dari kami ke kiospengecer UD. ASSYER adalah Rencana Definitif Kebutunan Kelompok(RDKK) diajukan oleh UD.

  ASSYER berdasarkan nomor SPJB : 054/SPJB/PK/1/2015 Tanggal 7 januari tahun 2015 dengan wilayah kecamatanParbuluan Kabupaten Dairi; Bahwa adapun wilayah tanggungjawab penyaluran pupuk bersubsidi yangdinaungi oleh UD.

  MANIK PRATAMA JAYA berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk Urea dan Organik Nomor 054/SPJB/PK/I/2015 tanggal 07 Januari 2015;Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk jenis Ponska (NPK), ZA dan SP.36dari CV.

  MANIK PRATAMA JAYA berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk Urea dan Organik Nomor 054/SPJB/PK/I/2015 tanggal 07 Januari 2015, sedangkan pupuk jenis Ponska (NPK), ZAdan SP.36 Terdakwa peroleh dari CV. PRATAMA KARYA berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk Ponska (NPK), ZA dan SP.36 Nomor 001/PK/P/I/2015 tanggal 7 januari 2015;Menimbang, bahwa pupuk bersubsidi yang distribusikan olehdistributordistributor ke UD.

• MARTADIGUNA dan begitu juga UD.SINAR TANI juga membuat laporan sesuai dengan Pasal 6 yang tertuang diSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara PD. MARTADIGUNA dengan UD.SINAR TANI;Bahwa benar perbuatan UD. SINAR TANI yang menjual pupuk bersubsidikepada UD. PASARELLA sudah melanggar peraturan Menteri Perdagangandan juga sudah melanggar SPJB antara PD.

  SINAR TANI juga membuat laporan sesuai dengan Pasal 6 yangtertuang di Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara CV. Mutiara Agro Lestaridengan UD. SINAR TANI;Bahwa perbuatan UD. SINAR TANI yang menjual pupuk bersubsidi kepadaUD. PASARELLA sudah melanggar peraturan Menteri Perdagangan dan jugasudah melanggar SPJB antara CV. Mutiara Agro Lestari dengan UD.

  Pasarella tidak ada memiliki RencanaDefenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)dengan pihak distributor karena sudah diputus oleh PD. MARTADIGUNA selakudistributor;Bahwa semua pupuk bersubsidi yang berada di kios pupuk UD. Pasarelladiperoleh dari UD. Sinar Tani milik Saksi Parsaoran Pandiangan yang beralamatdi JI. Boang No.171 Kel. Sidikalang Kec. Sidikalang Kab.

  Unsur sebagai pihak lain selain produsen, distributor dan pengecermemperjualbelikan pupuk bersubsidi:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan distributor berdasarkan Pasal 1butir 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ialahperusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukumatau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasrkan Surat PerjanjianJual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian

  , penyimpanan, penyaluran danpenjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar diwilayah tanggungjawabnya;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan pengecer dalamketentuan yang sama pada Pasal 1 butir 9 ialah perusahaan perseorangan ataubadan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangberkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributorberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukanpenjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung

• seberat 40 kg;- 20 (duapuluh)kg pupuk bersubsidi merk Phonska;- 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merk Phonska seberat 5o kg;- 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merk Petroganik seberat 40 kg;- Uang tunai Rp.328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;- 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), an GUNADI;- 1 (satu) bendel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi No.10/SPJB

  bersubsidi merk Petroganik seberat 40 kg 20 (duapuluh)kg pupuk bersubsidi merk Phonska (satu) sak pupuk bersubsidi merk Phonska seberat 50 kg (satu) sak pupuk bersubsidi merk Petroganik seberat 40 kg Uang tunai Rp.328.000, (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)Dirampas untuk Negara; 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari Tanda Daftar Perusahaan (TDP), TandaDaftar Gudang (TDG), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), an GUNADI; 1 (satu) bendel surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidiNo.10/SPJB

  Madiun, selain itu terdakwa jugaditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi dari CV.MEKAR JAYA MANDIRI selakudistributor untuk wilayah Kel.Dagangan berdasarkan surat penunjukkan resmiNo.10/SPJB/CV.MJMPKT/I/2016 tertanggal 31 Desember 2015, kemudian pupukbersubsidi tersebut akan diual kepada anggota kelompok tani dari Kec.Dagangan sesuaidengan daftar Rencana Definitif Kelompok Kerja (RDKK) dengan harga sesuai denganHarga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri PertanianNo

  Madiun, selain itu Terdakwa jugaditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi dari CV.MEKAR JAYA MANDIRI selakudistributor untuk wilayah Kel.Dagangan berdasarkan surat penunjukkan resmiNo.10/SPJB/CV.MJMPKT/I/2016 tertanggal 31 Desember 2015, kemudian pupukbersubsidi tersebut akan diual kepada anggota kelompok tani dari Kec.Dagangan sesuaidengan daftar Rencana Definitif Kelompok Kerja (RDKK) dengan harga sesuai denganHarga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri PertanianNo

  Bahwa pupuk bersubsidi yang dijual terdakwa yaitu 1 (satu) sak pupuk bersubsidimerk Phonska seberat 50 kg, 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merk Petroganikseberat 40 kg, 20 (duapuluh)kg pupuk bersubsidi merk Phonska, (satu) sakpupuk bersubsidi merk Phonska seberat 50 kg dan 1 (satu) sak pupuk bersubsidimerk Petroganik seberat 40 kg;Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi dari CV.MEKARJAYA MANDIRI selaku distributor untuk wilayah Kel.Dagangan berdasarkansurat penunjukkan resmi No.10/SPJB

  telah menjual pupuk bersubsidi yaitu 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merkPhonska seberat 50 kg, 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merk Petroganik seberat 40 kg, 20(duapuluh)kg pupuk bersubsidi merk Phonska, 1 (satu) sak pupuk bersubsidi merkPhonska seberat 50 kg dan (satu) sak pupuk bersubsidi merk Petroganik seberat 40 kg;Menimbang, bahwa terdakwa ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi dariCV.MEKAR JAYA MANDIRI selaku distributor untuk wilayah KelDaganganberdasarkan surat penunjukkan resmi No.10/SPJB

• pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Selatan tanggal 20 Januari 2015 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SARTJE RORY MOMONGAN secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan* yangdiatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan ;Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa SARTJE RORY MOMONGANdengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaanselama 1 (satu) tahun ;Menyatakan barang bukti berupa :Fotokopi legalisir Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB

  No. 1070 K/PID/2015Melepaskan Tedakwa SARTJE RORY MOMONGAN oleh karena itu darisegala tuntutan hukum (Ontslag van alle recthsvervolging) ;Memulihkan hak Tedakwa SARTJE RORY MOMONGAN dalamkemampuan, kedudukan harkat serta martabanya ;Menyatakan barang bukti berupa :Fotokopi legalisir Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) No. 18, tanggal 28 Juni2006 (Notaris Drs.

  Bahwa yang dimaksuddengan sengaja dalam perkara ini adalah Terdakwa SARTJE RORYMOMONGAN tidak memiliki hak terhadap Surat Ijin Untuk MempergunakanTanah (Occupatie Verguning) No. 51/Dir/64 tanggal 20 Oktober 1964 An.ANANTJE MAGDALENA ROMBOT dan Bukti Penyetoran uang untukmendapatkan kavling (perpetakan) No : 51/Dir/64, tanggal 20 Oktober 1964.Pada tanggal 28 Juni 2006, pembuatan SPJB No. 18 antara saksi HERMANSIWI dengan Terdakwa SARTJE RORY MOMONGAN dan saksi ADE MULIABUDIMAN di Kantor Notaris/PPAT

  ABDUL HALIM NASUTION telah memberikan uang tandajadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi ADEMULIA BUDIMAN sebagai pinjaman dalam proses pembuatan SPJB tersebut,HERMAN SIWI (almarhum), Terdakwa SARTJE RORY MOMONGAN, saksiADE MULIA BUDIMAN mengetahui bahwa proses pembuatan SPJB tersebuttanpa dihadiri oleh ahli waris lainnya yaitu saksi JEN SIWI dan saksi ADOLFSIWI ;Bahwa kemudian, pada tanggal 19 Juli 2008 Terdakwa SARTJE RORYMOMONGAN membuat perjanjian perikatan jual beli

  MT Haryono Tebet Jakarta Selatan,tanpa dihadiri oleh para ahli waris ;Bahwa dari akibat pembautan SPJB tersebut maka asli Surat Izin untukMempergunakan Tanah (Occupatie Verguning) dan Bukti penyetoran uanguntuk mendapatkan kavling (perpetakan) No. : 51/Dir/64 tanggal 20 Oktober1964, keduanya dikeluarkan oleh JAJASAN GELORA BUNG KARNO,berpindah tangan dari pemiliknya kepada orang lain yang mana hinggasekarang keberadaannya belum diketahui ;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas maka seharusnya putusan

• Bahwa BENAR, pada waktu akan dilakukan penandatangananSURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) TANAH KAVLING besertalampirannya yaitu tepatnya pada tanggal 4 November 2011dimana PENGGUGAT setelah membaca, menolakmenandatangani SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) TANAHKAVLING beserta lampirannya dengan berbagai alasan diantaranyamengatakan bahwa sebaiknya mengatasnamakan ke 3 (tiga)anaknya yaitu 1.Clementine Kristenesia Bonaparte, 2.Karel EcclesiaBonaparte, 3.Samuella Yerussalem Bonaparte (Bukti T 5a s/d T

  permintaan tersebut,TERGUGAT merasa keberatan karena ke 3 (tiga) anakanaknya,masih dibawah umur dan dibutuhkan syarat tertentu dan jugapermintaan meniadakan pengenaan denda keterlambatan tidakdapat diterima dan akhirnya tidak terjadi penandatanganan SURATPERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) TANAH KAVLING besertalampirannya sampai sekarang (Vide Bukti T 4a dan T 4h) ;3.3.

  Lebih lanjut, dengan tidak ditanggapinya Somasipertama, maka PENGGUGAT mengirimkan Somasi kedua padatanggal 24 Oktober 2014 melalui PT.POS Indonesia ...." karenasenyatanya TERGUGAT belum pernah menerima surat Somasi dariPENGGUGAT dimaksud, dan sebaliknya TERGUGAT telah beberapa kalimemberikan teguran kepada PENGGUGAT baik secara lisan maupunsecara tertulis, agar dapatnya menandatangani SURAT PERJANJIANJUAL BELI (SPJB) TANAH KAVLING beserta lampirannya danmembayar denda keterlambatan dan membayar

  Taman Arcadia Mediterania", Tapos;No.00009/SPJBTAM/BHUX1/2011;Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Tanah Kavling"Taman Arcadia Mediterania", Tapos;No.00009/SPJBTAM/BHUX1/2011;Bukti T5a Kutipan Akta Kelahiran an.

  )Tanah Kavling Di Perumahan "Taman Arcadia Mediterania" TaposNo.00009/ SPJBTAM/BHUXI1I/2011 tanggal 4 Nopember 2011 yang tidakditandatangani kedua belah pihak, tidaklah dapat membuktikan bahwaTergugat telah pernah menyerahkan Surat tersebut kepada Penggugatuntuk ditandatangani;e bahwa dalam Lampiran SPJB disebutkan bahwa tata cara pembayaranDP1 tanggal 4112011, DP2 tanggal 29112011;e bahwa dari bukti P5 yaitu Formulir Penyetoran OCBC NISP oleh UcokSamuel B.

• Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Bintaro Park View Unit Tower A 07 / 11 / 38 No : SR00001108 / BPV / SPJB / 11 / 2014 tanggal 13 November 2014 antara Tergugat dengan Husri Handayani, S.H. (Penggugat II) tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya serta batal demi hukum;4.

  View Unit Tower A 07 / 11 / 38 milik Tergugat akan mulaidihitung ketika Para Penggugat telah menerima Pemberitahuan Resmimengenai disetujui atau tidaknya permohonan pembelian ApartemenBintaro Park View Unit Tower A 07 / 11 / 38 milik Tergugat melalui FasilitasKredit Pemilikan Apartemen (KPA) Bank Mandiri dari Tergugat, yangkemudian diberikan jawaban kembali bahwa nantinya dalam PengikatanJual Beli Apartemen Bintaro Park View No : SRO0001108 / BPV / SPJB /11. / 2014 yang akan ditandatangani oleh

  Setelah ada kesepakatan tentang tatacara pembelian apartemen, maka pada tanggal, 6 Oktober 2014 PenggugatIl dan Tergugat menandatangani Surat Pemesanan Apartemen, dan padatanggal, 13 Nopember 2014 menandatangani Perjanjian Pengikatan JualBeli Apartemen Bintaro Park View Nomor :SR00001 100/BPV /SPJB/11 /2014;4.

  Itu pun pembayarannya tidak sesuai dengan jadwal angsuran yangseharusnya sebagaimana ditentukan pada pasal 3 ayat 2 Surat PerjanjianPengikatan Jual Beli Apartemen Bintara Park View Nomor:SR00001 100/BPV/SPJB/1 1/2014Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor : 377/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Sel.8.

  Jkt.Sel.2.28.29.30.31.32.Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji kepadaPara Penggugat, maka tidak ada alasan putusan yang menghukumTergugat untuk membayar denda kepada Para Penggugat ;Bahwa tidak ada alasan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen BintaroPark View Nomor: SRO0001100/BPV /SPJB/11 /2014 dinyatakan tidak sahdan dibatalkan, karena tidak ada syaratsyarat perjanjian yang dilanggarsesuail pasal 1820 KUHPerdata.

  Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Bintaro ParkView Unit Tower A 07 / 11 / 38 No : SROO001108 / BPV / SPJB / 11 /2014 tanggal 13 November 2014 antara Tergugat dengan HusriHandayani, S.H. (Penggugat II) tidak sah dan tidak berharga dengansegala akibat hukumnya serta batal demi hukum;4.

• Telah memperhatikan gugatan, jawaban, Replik dan Duplik lisandari masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 28 Juni 2013, yang telah di daftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Malang pada tanggal 28 Juni 2013, dengan Nomorregister perkara : 144/Pdt.G/2013/PN.Mlg, telah mengajukan gugatankepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2010, sesuai denganSurat Pengikatan Jual Beli (SPJB

  Bahwa Tergugat belum memenuhi prestasi sesuai SuratPengikatan Jual Beli (SPJB) No.001/DAN.GD.SPJB/I/2010,khususnya Pasal 5 dengan Penggugat, maka menurut hukum,Penggugat berhak untuk menuntut Tergugat pemenuhan isidari Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) No.001/DAN.GD.SPJB/1/2010, antara lain sebagai berikut :a. menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan milikPenggugat di PERUM Graha Dewata Blok Cluster KutaNo.43, luar tanah standar 150m2, tipe bangunan standar60 m2, Desa Landungsari, Kecamatan Dau,

  (dst).Bahwa Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) bukan merupakan buktiperalihan hak milik.

  SPJB hanyalah suatu bentuk perikatanbersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1253 KUHPerdata menyatakan bahwa :Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan padaSuatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belumterjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatanitu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan caramembatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknyaperistiwa itu.15.

  SPJB antara Tergugat dengan Penggugat dilakukan tanpapersetujuan tertulis dari Tergugat II oleh karena itumelanggar hukum ;3. Jual Beli yang didalilkan oleh Penggugat tidak dilakukansecara terang dan tunai ;4. Jual Beli tidak dituangkan dalam Akta Jual Beli oleh PPAT.Maka pada dasarnya tidak ada peralihan hak atas tanah ObyekSengketa melalui jual beli, dan jual beli Obyek Sengketa antaraPenggugat dengan Tergugat belum terjadi ;1919.

• 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara CV. Mitratama dengan pengecer Kvisyono Dariman nomor : 16/SPJB-CVMRT/I/2014, tanggal 4 Januari 2014; 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Pengecer tahun 2014 nomor : 016/SPP-CVMRT/I/2014;Dikembalikan kepada terdakwa KUSYONO DARIMAN Bin (Alm) DARSONO; 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

  huruf d UndangUndang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomisebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSYONO DARIMAN Bin(Aim) DARSONO dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000, (duajuta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;3 Menyatakan barang bukti berupa:e 116 (seratus enam belas) sak pupuk bersubsidi pemerintah jenisUREA ukuran 50 kg;Dirampas untuk Negara.e 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

  Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Distributor dan Pengecermemperjual belikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan / atau diluar wilayahtanggung jawabnya, dimana pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan, yangdilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara sebagai berikut:*Bahwa terdakwa adalah pengecer Pupuk Bersubsidi berdasarkan SuratPenunjukan sebagai pengecer dengan nomor : 016/SPPCVMRT/I/2014,tertanggal 4 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh CV Mitratama selakudistributor dan berdasarkan SPJB

  Mitratama dan SPJB antara terdakwadan CV.

  Mitratama dan SPJB antara terdakwa dan CV.

  Mitratama dan SPJB antaraterdakwa dan CV.

• Nomor i langgal 1 Maret 2003 dan bertindaksebagai Distributor atau penyalur pupuk urea bersubsidi diwilayah pemasaran Kabupaten Gunungkidu berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Antara Perwakilan Pusri D.lI.Yogyakarta Dengan Penyalur Nomor : U001.J/J 15.LA/2004 tanggal 2Januari 2004 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk AntaraPT. Pupuk Sriwidjaya Perwakilan D.I.

  KUD Bima 180,00 6,25 173,75Jumlah 1.149,50 204,05 945,45Bahwa selanjutnya pada tahun 2005 terdakwa SUCIPTA bin GIMAN sebagai Distributor pupuk urea bersubsidi berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk antara Perwakilan PusriD.l. Yogyakarta dengan Penyalur No. U010.J/J.15.LA/2005tanggal 3 Januari 2005 alokasi yang diberikan oleh PT. PupukSriwidjaya pupuk urea bersubsidi untuk CV.

  Nomor : 01 tanggal 1 Maret 2003 dan bertindaksebagai Distributor atau penyalur pupuk urea bersubsidi' diwilayah pemasaran Kabupaten Gunungkidul berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Antara Perwakilan Pusri D.I.Yogyakarta Dengan Penyalur Nomor : U001.J/J 15.LA/2004 tanggal2 Januari 2004 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) PupukAntara PT. Pupuk Sriwidjaya Perwakilan D.I. Yogyakarta denganCV.

  Mekar Tani Wonosari 1700,00Jumlah 6424 ,00Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual (SPJB) Pupukantara Perwakilan Pusri D.I. Yogyakarta dengan Penyalur No. U001.J/J 15.LA/2004 tanggal 2 Januari alokasi yangdiberikan oleh PT.untuk CV.

  Pupuk Sriwidjaya seharusnya sub Delevery Order (sub DO)dilampiri dengan daftar pengecer namun kenyataannya terdakwamembuat daftar sub Delevery Order (sub DO) kosong atau belumtertera jumlah tonasenya dan jumlah tonasenya diisi denganmenyesuaikan LaporanBulananyang dibuatNOL... cee ee,olehterdakwa; Bahwa selanjutnya pada tahun 2005 terdakwa SUCIPTA bin GIMAN sebagai Distributor pupuk urea bersubsidi berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk antara Perwakilan PusriD.l.

• Bahwa selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan olehterdakwa tersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat membelipupuk tersebut terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB) dengan distributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok taniyang dikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani(RDKK).

  Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan usahaperdagangan tanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupukbersubsidi tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributoryang resmi dan tidak memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkandengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKk).wonnnnnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) UU Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perdaganganjo. Pasal 21 ayat (2) jo.

  Bahwa benar selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan olehterdakwa tersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat membelipupuk tersebut terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)dengan distributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok tani yangdikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKk).

  Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah melakukan usahaperdagangan tanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupukbersubsidi tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributor yangresmi dan tidak memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkan denganRencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya

  Bahwa benar perbuatan terdakwa yang telah melakukan usahaperdagangan tanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupukbersubsidi tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributoryang resmi dan tidak memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkandengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKk).Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN PyaMenimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, makamenurut pendapat Majelis Hakim Unsur tanpa memiliki perizinan dibidang

• Lampung Barat berdasarkanSPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Nomor :002/SPJB.PBM/I/2014 tanggal 06Januari 2014, Adendum SPJB Nomor : 002/ADD/SPJB.PBM/IV/2014 tanggal07 April 2014 dan Adendum II SPJB Nomor : 002/ADD II/SPJB.PBM/XI/2014tanggal 03 Nopember 2014 pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sampaidengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2014, atau setidaktidaknya dalamwaktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atausetidaktidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Kecamatan Air

  keseluruhan pupuk yang diterima oleh kabupaten Lampung Baratadalah sejumlah 25.292 ton dengan rincian sebagai berikut :Urea sebanyak 11.569 tonSP sebanyak 1.975 tonZA sebanyak 1.351 tonNPK sebanyak 7.499 tonOrganik sebanyak 2.898 tonBahwa Kecamatan Air Hitam merupakan salah satu kecamatan yangmenerima alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea dengan jumlah 324.100 kgdan terdapat 3 (tiga) pengecer yang menangani penjualan pupuk bersubsidiyaitu Pengecer Enggal Rejo, Bima Motor dan Tania;Bahwa berdasarkan SPJB

  (Surat Perjanjian Jual Beli) Nomor :002/SPJB.PBM/I/2014 tanggal 06 Januari 2014, Adendum SPJB Nomor : 002/ADD/SPVB.PBM/IV/2014 tanggal 07 April 2014 dan Adendum II SPJB Nomor : 002/ADDI/SPJB.PBM/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 Terdakwa Hi.

  Lampung Barat berdasarkanSPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Nomor :002/SPJB.PBM/I/2014 tanggal 06Januari 2014, Adendum SPJB Nomor : 002/ADD/SPJB.PBM/IV/2014 tanggal07 April 2014 dan Adendum II SPJB Nomor : 002/ADD II/SPJB.PBM/X1/2014tanggal 03 Nopember 2014 pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sampaidengan hari Rabu tanggal 31 Desember 2014, atau setidaktidaknya dalamwaktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atausetidaktidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Kecamatan Air

  No. 1973 K/Pid.Sus/2016menerima alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea dengan jumlah 324.100 kgdan terdapat 3 (tiga) pengecer yang menangani penjualan pupuk bersubsidiyaitu Pengecer Enggal Rejo, Bima Motor dan Tania; Bahwa berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Nomor :002/SPJB.PBM/I/2014 tanggal 06 Januari 2014, Adendum SPJB Nomor : 002/ADD/SPUB.PBM/IV/2014 tanggal 07 April 2014 dan Adendum II SPJB Nomor : 002/ADDI/SPJB.PBM/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 Terdakwa Hi.

• .;3) Bahwa Penggugat berkeinginan membeli property tanah dan bangunanmilik Tergugat dan sudah melakukan penandatanganan Surat PerjanjianJual beli Tanah dan Bangunan yang tertuang dalam SURATPERJANJIAN JUAL BELI RUMAH No. 08/SPJB/RAM/VIII/XVII tanggal31 Agustus 2017 sesuai perjanjian Jual Beli antara Penggugat denganTergugat;4) Bahwa harga tanah dan = bangunan aquo adalah sebesarRp.515.000.000. atau jumlah uang terbilang (Lima ratus lima belas jutarupiah), dan (Cash Bertahap) yang dicicil selama 3

  Menyatakan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH NO.08/SPJB/RAM/VIII/XVII tanggal 31 Agustus 2017 batal demi hukum;5. Menghukum Tergugat mengembalikan Uang milik Penggugat selurunnyakepada Penggugat sejumlah Rp 158.750.000, (Seratus limapuluh delapanjuta tujuhratus limapuluh ribu rupiah) secara tunai dan kontan;6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Immateril secara tunaidan kontan kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000, (satu MilyarRupiah);7.

  Fotokopi gugatan Nomor 797/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 5 Nopember2019 antara Ayu Chandra Hutagalung sebagai Penggugat danMuhammad Taufik Nasution sebagai Tergugat telah dinazegelen dandiberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberitanda P3;Fotokopi Surat Pengikatan Perjanjian Jual Beli RumahNo.08/SPJB/RAM/VIII/XVII tertanggal 31 Agustus 2017 antara CV.RuzainAnugerah Mulia dan Opida Hasdy telah dinazegelen dan diberi materaisecukupnya dan tanpa disesuaikan dengan aslinya diberi

  ;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan penandatangananSurat Perjanjian Jual beli Tanah dan Bangunan yang tertuang dalamSURAT PERJANJIAN JUAL BEL RUMAH No. 08/SPJB/RAM/VIII/XVIItanggal 31 Agustus 2017 sesuai perjanjian Jual Beli antara Penggugatdengan Tergugat;Bahwa harga tanah dan bangunan aquo~ adalah sebesarRp.515.000.000. atau jumlah uang terbilang (Lima ratus lima belas jutarupiah), dan (Cash Bertahap) yang dicicil selama 3 (tiga) tahun;Bahwa Penggugat telah memberikan uang tanda jadi

  RUZAIN ANUGERAH MULIA;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dalil sangkalannya sebagaiberikut : Bahwa Tergugat menganggap Surat Perjanjian Jual Beli Rumah No.08/SPJB/RAM/VIII/XVII tanggal 31 Agustus 2017 masih berlaku danberkekuatan hukum tetap; Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat yang menyatakanTergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.278.750.000, (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah) faktanya tidak ada dasar Tergugat untukmengembalikan

• Benar Penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah untuk Sumatera Baratyaitu PT.Iskandar Muda (PIM) dan PT.Petrokimia Gresik dengan caramelalui Distributor dan Penyaluran di wilayah tanggungjawab masingmasing, distributor menunjuk perusahaan perseorangan atau badanusaha, baik yang berbentuk badan usaha hukum atau bukan badanhukum sebagai pengecer dengan wilayah tanggungjawab penyaluranpupuk bersubsidi di kecamatan/desa tertentu berdasarkan suratperjanjian jual beli (SPJB).

  Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur SPJB sesuaiketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antaradistributor dengan pengecer. Pengecer wajidb melasanakan penyaluran pupuk bersubsidiberdasarkan:1. Pengecer bertanggungjawab dan menjamin persediaan atas semuajenis pupuk bersubsidi di Wilayah tanggung jawabnya untukmemenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan olehDistributor.2.

  Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur SPJB sesuaiketentuan umum pembuatan SPJB pupuk bersubsidi antara distributordengan pengecer. Bahwa Pengecer wajib melasanakan penyaluran pupuk bersubsidiberdasarkan :1. Pengecer bertanggungjawab dan menjamin persediaan atas semuajenis pupuk bersubsidi di Wilayah tanggung jawabnya untukmemenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan olehDistributor.Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN. Pag.2.

  Hubungan kerja antara Distribuitor dan pengecer diatur dengan suratperjanjian jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi pemerintah. Bahwa apabila seseorang menjual pupuk bersubsidi tanpa izin diaturdalam pasal 106 UU No.7 Tahun 2014 Tentang perdagangan.

  Yang berbunyi:Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan Usaha baik yangberbentuk Badan Hukum atau bukan badan Hukum yang berkedudukan diKecamatan dan/ atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupukbersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/ atau petani diwilayah tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa dari fakta Hukum yang ada Terdakwa sebagaipemilik UD.

• Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiaphari, kepada Penggugat terhitung sejak dibuatnya Surat Perjanjian JualBeli (SPJB) Nomor 193/Annisa/SPJB/II/2013 tertanggal 11 Februari2013 bila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipunada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);7.

  dariPemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan judex facti/PengadilanTinggi Banjarmasin yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbarusudah tepat dan tidak salan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Tergugat selaku developer terbukti telah melakukanwanprestasi kepada Penggugat atas Surat Perjanjian Jual Beli Nomor193/Annisa/SPJB