Bahwa, sebagaimana Surat Perjanjian Pemanfaatan LahanNomor: 13/DII/07/SPPL/2018 tertanggal 09 April 2018 jo SuratPerjanjian Mengenai Pemanfaatan Lahan Nomor: 11/DIR/70/SPU/2014 tertanggal 25 November 2014 Tergugat Ill memilikihubungan hukum hanya dengan Tergugat Il, sehingga sangattidak tepat jika Tergugat Ill dijadikan pihak dalam perkara a quoyaitu sebagai Tergugat Ill;2.

T Ill 2 tentang Surat Perjanjian mengenai pemanfaatan lahan Nomor13/DII/07/SPPL/2018 tanggal 09 April 2018 antara Unit Usaha Wilayah Perum Jasa Tirta Il dengan Hj.

Leniawati dan bukti T.IIl2 berupa Surat Perjanjian mengenaipemanfaatan lahan Nomor 13/DII/07/SPPL/2018 tanggal 09 April 2018antara Unit Usaha Wilayah Perum Jasa Tirta Il dengan Hj.

Leniawati danbukti surat T.Ill2 berupa Surat Perjanjian mengenai pemanfaatan lahanNomor 13/DII/07/SPPL/2018 tanggal 09 April 2018 antara Unit UsahaWilayah Perum Jasa Tirta Il dengan Hj.

Leniawati dalam lampiran beritaacara perhitungan dan negoisasi biaya pemanfaatan lahan dianggap patutdan adil untuk dikabulkan dengan perhitungan dimana tarif SPPL yangdisepakati didalam surat perjanjian pemanfaatan lahan adalah Rp.18.000,(delapan belas ribu rupiah) per meter dan per tahun maka Majelis Hakimmengacu kepada kesepakatan biaya pemanfaatan lahan tersebut sehinggamenurut Majelis Hakim perhitungan yang pantas mengenai pembayaranganti rugi adalah luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat ,

., M.Kn. tanggal 05 Januari 2015 ;5) 1 (satu) buah dokumen berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL) oleh CV. ABDUSSALAM KARYA tanggal .... Januari 2015 yang ditandatangani oleh Lalu Nurjana ;6) 1 (satu) buah stempel CV. Abdussalam Karya ;7) 1 (satu) buah buku harian penjualan ;8) 1 (satu) buah buku penjualan ;9) 1 (satu) buah buku katalog produk tahun 2010 PT.

., M.Kn. tanggal 05 Januari 2015 ;5) 1 (satu) buah dokumen berupa Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL) oleh CV.6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)16)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)ABDUSSALAM KARYA tanggal .... Januari 2015 yang ditandatanganioleh Lalu Nurjana ;1 (satu) buah stempel CV. Abdussalam Karya ;1 (satu) buah buku harian penjualan ;1 (satu) buah buku penjualan ;1 (satu) buah buku katalog produk tahun 2010 PT.

lembar Ijin Gangguan Nomor : 503.3.2/32/2015 tanggal 21 Januari2015 yang diberikan kepada LALU NURJANA dengan alamat Jantuk DesaMantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah ;1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor :503.6/00038/2015 tanggal 21 Januari 2015 ;1 (satu) buah buku salinan Akta Notaris Lombok Tengah Lalu Daud Nurjadi,SH., M.Kn. tanggal 05 Januari 2015 ;1 (satu) buah dokumen berupa Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL

Gangguan Nomor : 503.3.2/32/2015 tanggal 21Januari 2015 yang diberikan kepada LALU NURJANA dengan alamatJantuk Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten LombokTengah ;3) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan KomanditerNomor : 503.6/00038/2015 tanggal 21 Januari 2015 ;4) 1 (satu) buah buku salinan Akta Notaris Lombok Tengah Lalu DaudNurjadi, SH., M.Kn. tanggal 05 Januari 2015 ;5) 1 (satu) buah dokumen berupa Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL

mengeluarkan rekomendasiSPPL (surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup) sebagai syaratuntuk mendapatkan izin lingkungan;Bahwa adapun dasar hukum untuk melakukan pengurusanizinlingkungan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan yaituundangundang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup dan dijelaskan pada pasal 40 ayat (1)yang berbunyi izin lingkungan merupakan' persyaratan untukmemperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;Bahwa setelah pemohon mendapatkan rekomendasi SPPL

(suratpernyataan pengelolaan lingkungan hidup) serta izin lingkungan, makahal tersebut tidak bisa langsung digunakan untuk kegiatan usahapenambangan oleh karena SPPL (Surat pernyataan pengelolaanlingkungan hidup) serta izin lingkungan yang diberikan hanya sebagaipersyaratan lingkungan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan(IUP);Bahwa syarat untuk mendapatkan izin lingkungan berupa SPPL yakni : KTP Pemohon; Rencana lokasi penambangan; jin tetangga (batasbatas lokasi); Surat keterangan dari kelurahan

surat yang diajukan oleh Terdakwa, yaitu: zin Mendirikan Bangunan (IMB) yang belum memenuhi komitmen,tertanggal 28 November 2020; Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Klungkung, tertanggal 18November 2020; Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang belum memenuhi komitmen, yangditerbitkan lembaga OSS, tertanggal 28 November 2020; Izin Lingkungan yang belum memenuhi komitmen, yang diterbitkanlembaga OSS, tertanggal 28 November 2020; Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL

Reg 100/2019 tanggal 24 April 2019 atasPermohonan Pembatalan Lelang No. 02/SPPL/EEK/IV/2019 tanggal15 April 2019 yang diajukan oleh Tergugat . Dengan demikian, dapatdisimpulkan bahwa terhadap objek sengketa perkara a quo belumterdapat akibat hukum apapun.c.

Bahwa dapat diketahui, terdapat Permohonan PembatalanLelang No. 02/SPPL/EEK/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yangHalaman 29 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN MIigdiajukan oleh Tergugat kepada Tergugat II dikarenakandokumen tidak memenuhi' persyaratan dan terhadappermohonan tersebut disetujui oleh Pejabat Lelang KPKNLMalang sesuai Register Pembatalan lelang No. Reg 100/2019tanggal 24 April 2019.B.

Reg 100/2019 tanggal 24 April 2019 atasPermohonan Pembatalan Lelang No. 02/SPPL/EEK/IV/2019tanggal 15 April 2019 yang diajukan oleh Tergugat .

Bahwa dapat diketahui, terdapat Permohonan PembatalanLelang No. 02/SPPL/EEK/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yangdiajukan oleh Tergugat kepada Tergugat II dikarenakandokumen tidak memenuhi' persyaratan dan terhadapHalaman 59 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2019/PN MIigpermohonan tersebut disetujui oleh Pejabat Lelang KPKNLMalang sesuai Register Pembatalan lelang No. Reg 100/2019tanggal 24 April 2019.2.

S750/WKN.10/KLN.03/2019tertanggal 19 Maret 2019 pada Hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019;Menimbang, Bahwa selanjutnya terdapat Permohonan PembatalanLelang No. 02/SPPL/EEK/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang diajukanoleh Tergugat kepada Tergugat II dikarenakan dokumen tidak memenuhipersyaratan dan terhadap permohonan tersebut disetujui oleh PejabatLelang KPKNL Malang sesuai Register Pembatalan lelang No.

IMBnyadi DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu) Kabupaten Mamuju atau belum memasukkan rekomendasipermohonan penerbitan IMB namun berdasarkan aplikasi sicantik yangtelah terdaftar untuk permohonan peneritan IMBnya baru BTN MagfirahCity Ill beralamat di depan Kantor Bupati Mamuju Jalan Soekarno Hattaberdasarkan rekomendasi dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Mamujudan yang bermohon adalah Terdakwa sebagai direkturnya namun saatini permohonannya sementara proses dan menunggu SPPL

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju ataubelum memasukkan rekomendasi permohonan penerbitan IMB namunberdasarkan aplikasi sicantik yang telah terdaftar untuk permohonan peneritanHalaman 14 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN MamIMBnya baru BTN Magfirah City II beralamat di depan Kantor Bupati MamujuJalan Soekarno Hatta berdasarkan rekomendasi dari pihak Dinas PUPRKabupaten Mamuju dan yang bermohon adalah Terdakwa sebagai direkturnyanamun saat ini permohonannya sementara proses dan menunggu SPPL

Satu Pintu (DPMPTSP) KabupatenMamuju atau belum memasukkan rekomendasi permohonan penerbitan IMBnamun berdasarkan aplikasi sicantik yang telah terdaftar untuk permohonanHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Mampeneritan IMBnya baru BTN Magfirah City Ill beralamat di depan Kantor BupatiMamuju Jalan Soekarno Hatta berdasarkan rekomendasi dari pihak Dinas PUPRKabupaten Mamuju dan yang bermohon adalah Terdakwa sebagai direkturnyanamun saat ini permohonannya sementara proses dan menunggu SPPL

Daftar isian permohonan yang dibubuhi materai:;Surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi materai dan ditandatanganioleh Direksi;Keterangan dari Kepala Dinas Provinsi yang berisi namapemilik,keterangan lokasi pabrik dan jenis kegiatan;Akte pendirian Perusahaan / Koperasi yang telah disahkan pejabat yangberwenang beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohonperorangan;Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);Izin Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL

atas 2.000 (dua ribu) meter kubik sampaidengan kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahunpersyaratannya yaitu :Surat dan Daftar Isian Permohonan yang dibubuhi materai denganformat sebagai lampiran ;Surat Pernyataan nilai investasi yang dibubuhi meterai danditandatangani oleh Direksi dengan format sebagai Lampiran II;Akte Pendirian Perusahaan / Koperasi yang telah disahkan olehNotaris beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohonperorangan;Nomor Pokok Wajib Pajak;Izin Lingkungan atau SPPL

Bahwa lokasi budidaya tambak udang milik terdakwa berada di JalanCinta Hawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong KabupatenPesisir Barat tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten PesisirBarat, dikarenakan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udangmilik terdakwa tidak dilengkapi dokumen UKL UPL dan Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58Tahun 2014 tentang Jenis Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan yang wajibdilengkapi UKL UPL dan SPPL, sehingga kegiatan usaha milik terdakwamemiliki potensi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidupdikarenakan SOP yang diterapkan tidak diketahui.

Bahwa lokasi budidaya tambak udang milik terdakwa berada di JalanCinta Hawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten PesisirBarat tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat,dikarenakan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang milikterdakwa tidak dilengkapi dokumen UKL UPL dan Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58Tahun 2014 tentang Jenis Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan yang wajibdilengkapi UKL UPL dan SPPL, sehingga kegiatan usaha milik terdakwamemiliki potensi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidupdikarenakan SOP yang diterapkan tidak diketahui.Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha / atau kegiatanbudidaya tambak udang jenis vannamei sejak bulan Maret 2017 telahmenikmati hasil usaha dengan panen sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :1.

Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) UD SIMBAR DesaKulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018Dikembalikan kepada KASBIN6.

Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) UD SIMBAR DesaKulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018;6.

ijinbelum terbit Terdakwa sudah melakukan pertambangan; Bahwa apakah jjin tersebut saat ini sudah didapatkan olehTerdakwa, untuk sekarang Saksi tidak tahu apakah sudah ada atautidak; Bahwa dasar hukum melakukan pengurusan jjin adalah UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan pada Pasal 40 (1) yangberbunyi jin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperolehjin usaha dan atau kegiatan; Bahwa jjin yang seharusnya dipenuhi untuk kegiatan usahaadalah SPPL

Indonesia Muda Utama, untuk bidangusaha : Perumahan, lokasi proyek : Jalan Andi Ahmad (PongsimpinKm. 4) Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo,Foto copy Surat Tanda Bukti Penerimaan Dokumen/SPPL dari BadanLongkungan Hidup Pemerintah Kota Palopo, tertanggal 20 Juli 2016Nomor 660/471/BLH/VII/2016 atas nama Rudi Hidayat, untuk jenisusaha/kegiatan dan merek usaha : Penataan Lokasi Kavling, lokasiusaha/kegiatan : Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, KotaPalopo,Foto Copy Surat Kepala

Bahwa benar Terdakwa merencanakan untuk membangunperumahan bersubsidi di atas tanah tersebut (vide bukti T2 berupa fotocopy Surat Tanda Bukti Penerimaan Dokumen/SPPL dari BadanLongkungan Hidup Pemerintah Kota Palopo, tertanggal 20 Juli 2016Nomor 660/471/BLH/VII/2016 atas nama Rudi Hidayat, untuk jenisusaha/kegiatan dan merek usaha : Penataan Lokasi Kavling, lokasiusaha/kegiatan : Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, KotaPalopo), dan dalam proses tersebut pada bulan September 2017Terdakwa mengeruk

, guna untukmemenuhi ketentuan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup;Bahwa kemudian Tergugat diminta Tergugat II untuk membuat SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaaan dan Pemantauan LingkunganHidup (SPPL) sebagai bukti komitmen dan keseriusan Tergugat!

dalammemenuhi kewajibannya guna melakukan Kegiatan Normalisasitersebut;Bahwa untuk selanjutnya Tergugat segera memenuhi kewajibannyaterhadap pelaksanaan Normalisasi Sungai tersbut sesuai SPPL yangtelah disetujui Tergugat Il dalam tenggang waktu sebagaimana yangtelah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas LingkunganHidup Kabupaten Pelalawan No. KPTS.660/BLH/II/2017/11 tanggal 09Februari 2017 Tentang Penerapan Sanksi Adminstratif PaksaanPemerintah terhadap PT.

telah melakukanPenyusunan Dokumen Lingkungan berupa Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL) tanggal 19 September 2016; Bahwa PT. Gandaerah Hendana (Tergugat l) telah membuatStandar Operasional Prosedure ( SOP) Pelaksanaan NormalisasiSungai Ukui, Sungai Soni dan Sungai Andan; Bahwa PT. Gandaerah Hendana (Tergugat !) telah melakukanNormalisasi Sungai Ukui, Sungai Soni dan Sungai Andan; Bahwa PT. Gandaerah Hendana (Tergugat !)

Gandaerah Hendana oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.Pelalawan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T 1.10 ;Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup (SPPL) PT. Gandaerah Hendana tanggal 22 Februari2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T 1.11;Fotokopi Prosedur Normalisasi Sungai oleh PT.

Sebabaturan pada masa itu Amdal merupakan juga sebagai izin lingkungan;Bahwa tidak ada aturan khusus tentang pemanfaatan air sungaididalam SPPL yang dibuat oleh badan usaha;Halaman 61 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN PlwBahwa di dalam SPPL PT. Gandaerah Hendana aturan tentangpengelolaan air sungai berlaku. Namun menurut saya kegiatan badanusaha yang dijalankan oleh PT.

Bahwa lokasi budidaya tambak udang milik terdakwa berada di JalanCinta Hawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong Kabupaten PesisirBarat tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat,dikarenakan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang jenisvannamei milik terdakwa tidak dilengkapi dokumen UKL UPL dan SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL) berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi LampungNomor 58 Tahun 2014 tentang Jenis

Rencana Usaha dan/atau Kegiatanyang wajib dilengkapi UKL UPL dan SPPL, sehingga kegiatan usaha milikterdakwa memiliki potensi terhadap pencemaran dan perusakan lingkunganhidup dikarenakan SOP yang diterapkan tidak diketahui.

Bahwa lokasi budidaya tambak udang milik terdakwa berada di JalanCinta Hawang Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan Lemong KabupatenPesisir Barat tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten PesisirBarat, dikarenakan kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udangjenis vannamei milik terdakwa tidak dilengkapi dokumen UKL UPL danSurat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganHidup (SPPL) berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur ProvinsiLampung Nomor 58 Tahun 2014 tentang Jenis

Rencana Usaha dan/atauKegiatan yang wajib dilengkapi UKL UPL dan SPPL, sehingga kegiatanusaha milik terdakwa memiliki potensi terhadap pencemaran dan perusakanlingkungan hidup dikarenakan SOP yang diterapkan tidak diketahui.

Bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut, tanoa memiliki SuratPernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas LingkuhanHidup, Surat keterangan Musim Hujan dari BMKG, dan penjelasanTanaman varietas Lokal, kemudian secara sadar terdakwa mengolahlahan dengan cara mengimas lahan dengan menggunakan parang yangterbuat dari besi ( Daftar Pencarian Barang), kKemudian setelah hasilimasan tersebut kering , selanjutnya terdakwa membakar lahan denganmenggunakan mancis berwarna ungu dengan maksud nantinya

Bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut, tanoa memiliki SuratPernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas LingkuhanHidup, Surat keterangan Musim Hujan dari BMKG, dan penjelasanTanaman varietas Lokal, kemudian secara sadar terdakwa mengolahlahan dengan cara mengimas lahan dengan menggunakan parang yangterbuat dari besi ( Daftar Pencarian Barang), kemudian setelah hasilimasan tersebut kering , selanjutnya terdakwa membakar lahan denganmenggunakan mancis berwarna ungu dengan maksud nantinya

kepadaterdakwa dengan harga Rp.28.000.000 ( dua puluh delapan juta)termasuk dengan biaya pengurusan tanah, setelah terdakwa melihatlokasi lahan dimaksud terdakwa pun menyetujui untuk membeli lahantersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.28.000.000, (dua puluhdelapan juta rupiah) kepada Tampubolon, dan 1 (satu) bulan kemudianterdakwa menerima SKT (Daftar Pencarian Barang) dari Kepala DesaKesuma.Bahwa setelah terdakwa membeli lahan tersebut, tanpa memiliki SuratPernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL

Terdakwa hanya memiliki surat pernyataan pengelolaandan pemantaun lingkungan hidup (SPPL) yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo padatanggal 31 Mei 2018.Bahwa kegiatan penambangan atau penggalian tanah dan bebatuan tersebuttelah berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal Minggu tanggal 13Mei 2018 sekitar jam 08.00 s/d jam 16.00 wita sampai dengan hari Selasapada saat petugas Satreskrim Polres Gorontalo mendatangi lokasipenambangan tanah

melanggar hukum;Bahwa apa yang didalilkan penggugat diatas sungguh tidak berdasar,karena permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2223 atasnama Tergugat II yang dimohonkan oleh Tergugat dengan luas 145 M2telah melalui mekanisme atau sesuai dengan prosedur pendaftaran tanahberdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku;Bahwa terhadap tuduhan Tergugat telah melakukan manipulasi/pemalsuan Akta Jual Beli sudah dilaporkan kepada POLRES Sukoharjo oleh Penggugat pada tanggal 17 Mei 2014 dengan SPPL

nomor:B/142/V/2014/Reskrim dan SPPL nomor: B/259/IX/2014/Reskrimtertanggal 5 September 2014 tentang tindak pidana Pemalsuan TandaTangan dan Akta Jual Beli.

Bahwa terhadap tuduhan Tergugat Rekonvensi tentangPenggugat Rekonvensi' telah melakukan manipulasi/pemalsuan Akta Jual Beli sudah dilaporkan kepada POLRES Sukoharjo tertanggal 17 Mei 2014 dengan SPPL nomor:B/142/V/2014/Reskrim dan SPPL nomor:B/259/1X/2014/Reskrim tertanggal 5 September 2014 tentangtindak pidana Pemalsuan Tanda Tangan dan Akta Jual Beli.Bahwa terhadap laporan tersebut penyidik telah memanggildan memeriksa yang antara lain : Sri Woto SE., selakukaryawan Bank Sarana Surakarta Ventura

BKI berupa : SPPL ;e Bahwa maksud dari SPPL saksi tidak tahu namun intinya semua wargadapat plasma dengan catatan menyerahkan lahan.e Bahwa SPPL itu adalah merupakan putusan Kepala Desa dan Camat ;Halaman 23 dari 51 Pts.

BKI berupa : SPPL akan tetapi saksi tidak tahuisinya secara lengkap, namun intinya disebutkan bahwa semua warga akan mendapatlahan plasma dengan catatan warga yang memiliki lahan menyerahkan lahannyakepada PT. BKI, SPPL tersebut merupakan kesepakatan yang diputuskan, yang dibuatbersama Kepala desa dan Camat ;Menimbang, bahwa para Penggugat sebanyak 4 (empat) orang telahmendapatkan lahan plasma dari PT.

PDSI dapatmenyetujui dengan Surat Penunjukkan Nomor: 478/SPPL/DSI 0000/2010SO, tanggal 28 September 2010 yang diikuti dengan Purchase Order (PO)Nomor 01/C.10.043 tanggal 07 Oktober 2010;Pelaksanaan dari Surat Penunjukkan dan PO tersebut pada angka 4)dilakukan dengan:a. Pemohon Banding membeli barang yang dibutuhkan dari TescoCorporation, Canada dengan harga USD 3,298,000.00 yangpelunasannya setelah Pemohon Banding menerima pembayaran dariPT. PDSI;b.

Services Indonesia, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) diwajibkan ikut membantu pengurusan dokumenimpor dan mengawal barang masuk ke gudang PTI Pertamina DrillingServices Indonesia di Sunter Jakarta;Bahwa atas tender yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembai (semulaPemohon Banding) tersebut PT Pertamina Drilling Services Indonesia dapatmenyetujui dan melakukan penunjukkan dengan Surat Penunjukkan NomorHalaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1833/B/PK/PJK/2016478/SPPL

Cabang Surabayatelah mengirimkan surat kepada Penggugat yang intinya SertipikatJaminan Hutang akan lelang, sebagaimana suratnya dengan Nomor :1050/SPPL/PUNDIBASRA/10/16 tanggal 13 Oktober 2016, perihalPemberitahuan Pra Lelang ; 6. Bahwa setelah Penggugat menerima surat dari PT. Bank PundiIndonesia Tbk.

Bank Banten Tbk.)sebagaimana suratnya Nomor : 1050/SPPL/ PUNDIBASRA/10/16tanggal 13 Oktober 2016, perihal Pemberitahuan Pra Lelang ;Bahwa Sertipikat Obyek sengketa tetap menjadi Jaminan Hutangpada PT. Bank Pundi Indonesia Tbk. Cabang Surabaya yang sekarangmenjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. dan tidakpernah diperjual belikan oleh Penggugat kepada pihak lain ;Bahwa sebagaimana Surat dari PT.

Bank Pundi Indonesia Tbk.Cabang Surabaya yang ditujukan kepada Penggugat yakni suratdengan Nomor : 1050/SPPL/PUNDIBASRA/10/16 tanggal 13 Oktober2016, perihal Pemberitahuan Pra Lelang, seharusnya SertipikatObyek Sengketa yang dijadikan Jaminan Hutang setidaknyadilakukan pelelangan dimuka umum, apabila sampai dengan bataswaktu yang diperjanjikan, Hutang Penggugat kepada PT. Bank PundiIndonesia Tbk. Cabang Surabaya tidak terselesaikanPerkara Nomor : 133/G/2018/PTUN.SBY.

Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;21) Pasni, pemilik kavling nomor 209 seluas 4,10 hektar, Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 30 November 2007;22) Ahyar, pemilik kavling nomor 286 seluas 1,50 hektar, Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 November 2007;22 (dua puluh dua) nama masyarakat Mitra pemilik lahan ini memiliki 4(empat) dokumen kepemilikan berupa:a) Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL

olehmasyarakat;2) Bahwa sehubungan masyarakat yang pernah menggarap lahan negaratersebut, tidak ada satupun yang memiliki dokumen penguasaan lahansecara tertulis, maka untuk melaksanakan kemitraan, Tergugatmelakukan pengukuran dengan masyarakat dibantu oleh HumasPerusahaan yang diambil dari masingmasing desa yang ada danpemilik lahan yang pernah menggarap lahan negara tersebut;3) Setelah lahan diukur, maka pemilik lahan akan menerima dokumensebagai berikut:a) Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL