Ditemukan 1369 data
506 — 421
kurang lebih 30 orang.Bahwa Tidak ada kesepakatan karena di polsek dikarenakan Saksikorban yang ribut saat itu saksi koroan bangun dan tidak terima tentangpenjelasan oleh PDAM;Bahwa Tentang air dan pembayaran serta pemasangan pipa oleh PDAM.Bahwa Mereka meminta agar kepala PDAM datang kedesa Waisika.Bahwa Saksi korban yang meminta namun saksi ada syarat jika bapakKepala PDAM datang maka saksi mohon saksi korban dan masyarakattidak ribut;Bahwa pada tanggal 3 Mei 2016 dilakukan mediasi di kantor Kecamatandan
277 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUTIJAH binti SUMITRO, umur 70 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga,alamat Kampung Sinarmulya, Rt. 03/Rw. 04, Kelurahan Adiarsa, Kecamatandan Kabupaten Karawang, dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 AprilHal. 52 dari 90 hal. Put. No.2352 K/Pdt/20091983, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masingmasing bernama :1. Ny.
65 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 15 Desember 2014 membahas DinasPendapatan Daerah;Rapat ke9 Tanggal 22 Desember 2015 membahas DinasLingkungan Hidup dan Kehutanan;Rapat ke10 Tanggal 29 Desember 2011 membahas KantorPerindustrian dan Perdagangan, Kantor Koperasi dan UMKM,dan Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi;Rapat ke11 Tanggal 11 Januari 2012 membahas KantorKesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja,Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Kantor PemberdayaanMasyarakat;Rapat ke12 Tanggal 14 Januari 2012 membahas Kecamatandan
35 — 11
Bahwa benar saksi menjabat sebagai Ketua UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan)Kecamatan bangkalan sejak tahun 2007 sampai sekarang ; Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksisebagai Ketua UPK adalah bertanggungjawab atas pengelolaan dana UPK dan pengelolaan administrasi Bahwa saksi benar kenal Mochamad Hasan adalah Kepala Desa Kramat, Kecamatandan Kabupaten Bangkalan ; Bahwa kalau ada kelompok yang mengajukan proposal harus mengetahui Kepala Bahwa saksi tidak tahu kalau Mochamad Hasan ada ikut mekakai uang
86 — 23
dantanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi.Bahwa Tupoksi saksi selaku Ketua Tim KoordinasiRaskin tingkat Kabupaten tugas saksi merencanakan,melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi,monitoring, evaluasi dan melaporkan~ pelaksanaanprogam Raskin di Wilayah Kabupaten Kupang' danmempunyai fungsio Merumuskan perencanaan progam raskindi Kabupaten.o Fasilitasi lintas pelaku, komunikasiinteraktif dan penyebarluasaninformasi progam Raskin Kabupaten.o Pembinaan terhadap' pelaksanaan' tugasdan fungsi koordinasi Raskin Kecamatandan
98 — 12
merawat Susanti sejak umur 1,5 (satusetengah) tahun;Bahwa, Saksi tahu isterinya Tarjan yaitu Rohani dan merekamempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Susanti dan Nuratin;Bahwa, setelah Tarjan meninggal dunia, Rohani menikah lagi denganHari Susilo;Bahwa, Suka mendapat bagian sawah dan rumah dari Rasmin;Bahwa, Suka bisa tanda tangan;Bahwa, Saksi membenarkan bukti P18 bahwa Suka pernah menjualsawah milik Suka dan Saksi pada tahun 1989 kepada Darminah;Bahwa, waktu menjual sawah tersebut transaksinya di Kecamatandan
145 — 71
masyarakattentang adanya penggarapan lahan tanpa melaluiproses berupa pelepasan hak berupa ganti rugi.Hal tersebut sudah saksi tanyakanpada camatterdahulu dan pegawai kecamatan, dan tidak adaganti rugi;Bahwa yang berwenang menerbitkan SKT (segeladat) adalah Kades, dan bukan pada kecamatan,dan hal tersebut diperbolehkan karena adanyaotonomi daerah;Bahwa saksi tidak pernah pernah melakukanpengecekan atas HGU obyek sengketa ke Kab.Kotabaru, demikian juga dengan risalah panitiaA, karena tidak ada pelimpahan ke kecamatandan
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
H. ASMAWI, S. Ag,. M.H Bin M. HATTA
182 — 98
A.Md bin Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa, saksi mengetahui Program Pemberian Nomor Induk PerangkatDesa (NIPD) dari Ketua PPDI Provinsi Bengkulu (IBNU MAJAH)berdasarkan Surat Nomor :141/978/SJ Tanggal 3 Februari 2020 dariKementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Hal Pengelolahan DataKepala Desa, Perangkat Desa, dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa;Bahwa, saksi ada disarankan oleh Ketua PPDI Provinsi agar segeramembentuk Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatandan
Pengukuhan Ketua PPDI Kecamatandan Ketua PPDI Kabupaten Kaur pada tanggal 21 September 2020, diGedung Serba Guna (GSG) Kabupaten Kaur beralamat di KomplekPerkantoran Padang Kempas. Bahwa sebagai penyelenggara adalahPPDI Kabupaten Kaur.
I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
Drs. H. YAMAN H. MAHMUD
93 — 58
SUHAEMY IZMY selakumantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NusaTenggara Barat (NTB) pada pokoknya menerangkan Kabupaten Bimamemiliki wilayah yang cukup luas dimana antar desa, Kota Kecamatandan Kabupaten memiliki jarak yang dilewati dengan medan yang cukupberat, selain itu sering terjadi konflik antar kampung dan adanya terorissebagaimana yang sering diberitakan dimedia hal ini menyebabkanKabupaten Bima menjadi atensi pemerintah pusat (KementerianAgama) untuk diberikan bantuan dana
96 — 27
Bahwa adapun tugas pokok saksi sebagai Kepala Seksi pada PU Tata AirKecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatanantara lain Melakukan SurveyLokasi sebagai usulan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) kepada SukuDinas Tata Air Jakarta Selatan baik untuk rencana tahun berjalan(permintaan masyarakat contoh kuras saluran, perbaikan saluran) maupuntahun yang akan datang, Melaksanakan Surat Perintah Tugas Kepala SukuDinas Tata Air Jakarta Selatan, Melaksanakan Rapatrapat di Kecamatandan Kelurahan dan Melaksanakan
Wilayah Kecamatan;Melaksanakan kegiatan pemeliharaan tertentuprasarana dan sarana sumber daya air di WilayahKecamatanMelaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaanpengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air;Membantu Camatdalam setiap kegiatan kewilayahan yang berkaitan dengan pekerjaan tataair;Melaksanakan tugastugas lain yang ditetapkan atau di berikan olehKepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air;Menyiapkan bahan laporanSuku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Dinas PU Tata Air Kecamatandan
penghematan dana swakelola dan serahkan kepadaSURAHMAN sedangkan terdakwa FAKHRURRAZI tidak menyampaikanapaapa tetapi mengikuti yang sudah dilakukan sebelumnya pada zamanterdakwa IRVAN AMTHA.Bahwasaksi tidak melampirkan nota atau kwitansi pembelian bahan materialmaupun ongkos angkut untuk kelengkapan SPu.Bahwa saksi juga melakukan pemotongan sebanyak Rp.1.000.000, darimasingmasing kegiatan dari 33 kegiatan dengan jumlah sebanyak Rp. 33.000.000. yang gunakan untuk biaya operasional pribadi saksi di kecamatandan
174 — 36
Kartim(SPPT Nomor 32.16.081.002.010.0005 atasnama Siti Mariam);Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 930/Desa Ciwareng, Kecamatandan Kabupaten Purwakarta SPPT PBB (NOP) Nomor32.16.081.002.010.0001.0 atas nama Jana Efendi, diterbikan padatanggal 29 September 1997 Gambar Situasi Nomor 2190/1977seluas 886 m? dengan batasbatas sebagai berikut:Hal. 27 dari 95 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Pwk6.6.6.7.Sebelah utara : Jalan Kopi;Sebelah timur : Jalan Desa Ciwareng bukan Tanah H.
123 — 114
Dimana sampai tanggal 25 Nopember 2014 ada 19 SKPD di luar Kecamatandan Kelurahan yang menyetor dan totalnya sebesar Rp. 76.000.000,;bahwa memang dana partisipasi ini untuk diserahkan kepada anggota DPRDsehubungan dengan pembahasan RAPBD tahun anggaran 2015;Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000, tersebut kepada KetuaDPRD melalui ajudannya yakni Jhon Sutrisno bukan untuk pribadi Ketua DPRDakan tetapi untuk dibagikan kepada semua anggota DPRD Kabupaten Kapuas;Bahwa memang di Kantor DPRD
57 — 10
dengan terdakwa;Bahwa saksi diangkat menjadi PUOK (Penanggung Jawab OperasionalKegiatan) Kecamatan Sindue Tombusabora dari tahun 2010 sampaiakhir tahun 2013.Tugas dan tanggung jawab saksi :1) Melaksanakan koordinasi dengan Fasilitator Kecamatan dan TimKoordinasi PNPM MP Kabupaten mengenai pekasanaan PNPMMP didaerahnya;2) Melaksanakan kegiatan manajemen PNPMMP;3) Memproses pengajuan dana dari UPK ke KPPN serta memantauproses pencairannya;4) Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama Fasilitator Kecamatandan
66 — 13
mengetahui secara lisan dari bendahara desa sebab tidak adalaporan secara tertulis dari bendahara ke sekretaris desa ; Bahwa menurut ketentuan dalam petunjuk operasional seharusnya pemasukanaset desa harus masuk ke dalam rekening desa, dan bukan secara langsungkepada Kepala Desa ; Bahwa seharusnya penggunaan dana desa yang berasal dari Pendapatan AsliDesa (PAD) harus dibuatkan Laporan Pertanggung jawaban dari Kepala Desa kemasyarakat ; Bahwa dana ADD laporan pertanggunjawaban dari Kepala desa ke kecamatandan
131 — 41
kecamatan dan saksi tidak pernah bertandatangan untuk kegiatanKompetisi Atlit Pelajat Tingkat Kecamatan (BB Nomor 32) dan saksi tidak tahu adakegiatan Popcada tingkat kecamatan;Menimbang, bahwa saksi Zulfadjri saksi tidak mengetahui kegiatan PopSMA tingkat kecamatan saksi membenarkan tanda terima uang saku kegiatan PopHal. 92 dari 106 Putusan No.23/Pid.SusTPK/2016/PN PdgSMA tingkat kecamatan BB Nomor 37 sedangkan tandatangan saksi dalam BBNomor 39 berupa tandaterima uang saku kegiatan Pordini Tingkat Kecamatandan
171 — 288
Bara Ekaprima di belakangRumah Sakit DKT dalam rangka sosialisasi pola kemitraan, dimanapara petani membuat kesimpulan ingin merealisasikan pola kemitraandan meminta dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kecamatandan pemerintah Kabupaten;Bahwa saksi tidak tahu kapan terbitnya objek sengketa;Bahwa pemilik lahan mempunyai inisiatif untuk menyelesaikanpermasalahan ini dengan melibatkan masyarakat desa;Saksi SABIRIN, memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi tinggal di Desa Betung;Bahwa
1.EDI SETIAWAN, S.Sos., S.H
2.EKO PURWANTONO, S.H.
Terdakwa:
MISRAN Bin UJAL
106 — 33
saksi menerangkan kegiatan tahap 1 dengan rincian kuranglebih Rp80.072.120. dan dana pajak Rp17.388.590. tersebut tidakdibuatkan pertanggung jawaban mengingat dana ADD tersebutdigunakan kades untuk keperluan pribadi sehingga pihak desakesulitan dalam membuat SPJ;Bahwa saksi menerangkan dana sebesar Rp460.203.806.00. yangdigunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi karena dari pihakKecamatan Muara muntai menerima copy surat pernyataan tersebutyang dikirim oleh desa (sekdes) yang disampaikan ke Kecamatandan
38 — 14
;e Bahwa setelah ditemukan hasil tersebut maka diadakan rapat di kecamatandan ditanyakan kepada sdri Leni Marlina bahwa baru satu jorong sudahditemukan selisih sebesar tersebut diatas, maka kami menanyakan berapakirakira dana pengembalian SPP yang terpakai oleh Leni Marlina,kemudian Leni Marlina mengakui dan membuat surat pernyataan diatasmaterai telah memakai Dana pengembalian SPP sebesar Rp. 170.000.000,yang digunakan untuk kepentingan pribadi.Kemudian hal tersebut dirapatkan di kantor camat dan
92 — 14
KalimantanBaratSurat Perintah Tugas Edi Subianto, Tenanga Ahli KabupatenNomor 08/SPT/PPK ST Manajemen KapuasTAMK/PPIP/CK/ 2013 Kabupaten Huludari PPK PPIP Satuan (TAMk)Kerja PengembanganKawasan Permukimandan PerbatasanPropinsi KalimantanBaratSurat Perintah Tugas Jamaludin, Tenaga KecamatanNomor 01/PPK SE Fasiltator PutissibauFM/PPIP/APBN Masyarakat Utara, BikaP/DCTKH/2013 Mukhsin, SE Tenaga KecamatanTanggal 1 September Fasiltator Embaloh2013 dari PPK PPIP Masyarakat Hulupada Dinas Cipta Karya Dana Saputra Tenaga Kecamatandan
Terbanding/Terdakwa : PRIYO RAHARJO Bin SETYO SUPARTO
62 — 43
di Kecamatan untuk mengambildan mengumpulkan dana aspirasi dari mereka, kemudianLUTHFI AHMAD menanggapi : saya tidak tahu pak kemana sajaharus meminta dan mengumpulkan dana aspirasi tersebut darikelompok tani atau kecamatan mana saja kemudian EDIYUSMIANTO menjawab : Nanti yang tahu kan pak PRIYO, kamumendampingi saja dan PRIYO RAHARJO mengatakan: Yananti sama saya yang tahu kemana saja harus memintai danaaspirasi tersebut, kemudian EDI YUSMIANTO bersamaTerdakwa PRIYO RAHARJO menentukan Wilayah Kecamatandan