Ditemukan 1369 data
53 — 15
WIJI SUHARTO di kantor Kecamatandan oleh saksi Drs. WIJ SUHARTO baru dijelaskan kepada saya atas fakta yang terjadi ;4. Pada saat itu saksi ditunjukkan dokumen notulen rapat dan baru saksi mengetahui kalaumasyarakat Kelurahan bendo memperkenankan pembangunan pabrik asalkan ada tanahpengganti dan tanah pengganti adalah milik terdakwa sendiri ;5, Atas fakta tersebut saksi tanya ke saksi Drs.
SUDARMADI, SH.
Terdakwa:
ASAI Bin SIYAN
114 — 46
dari kecamatan tanjung harapan nomor900/327/kec.TH/2015 Tanggal 30 desember 2015 tentangrekomendasi pencairan dana APBDes 2015 sebesar Rp623.498.000,Saksi menerangkan Menurut ketentuan, proses pencairan harus dipergunakan sesuai belanja yang ada dalam APBDES, dan mengenaipenggunaanya desa random harus membuat SPJ di dalam SPJtersebut di sahkan oleh Camat,Namun faktnya kami tidak pernahmelakukan pemeriksaan secara rill dilapangan dan saat sudahdilakukan pencairan seharusnya diawasi oleh tingkat kecamatandan
ke BPMPD untuk dilakukanpemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan dari BPMPD dandinyatakan lengkap akan dikeluarkan Kwitansi/Bukti pembayaranyang ditanda tangani oleh Drs KATSUL WIJAYA M,Si dan kepaladesa selanjutnya kwitansi diserakan kembali kepada BPMPD untukdiserahkan kepada bagian keuangan.Dan selanjutnya dihubungi olehpihak BPMPD untuk melakukan pemeriksaan dibank kaltim tanahgrogot dan bila sudah dilakukan pemeriksaan dan ada uangnyaselanjutnya bendahara meminta surat rekomendasi dari kecamatandan
77 — 31
Parapenerima honor akan menandatangani 4 (empat) rangkap daftar penerimaan.114 Yang menyalurkan dana kepada penerima honor adalah terdakwadibantu oleh bagian keuangan dinas termasuk saksi, koordinator kecamatandan PPTK.115 Honorhonor tersebut dibayarkan kepada penerima per 4 bulan sekaliuntuk selama 12 bulan.116 Ada uang honor yang dibawa ke kantor.117 Saksi pernah melihat uang yang tidak habis dibagi disimpan dikantordan dijaga ramairamai.118 Pembayaran honor tahun 2009 dan 2010 sudah selesai semua
101 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
PURNAMA RIZAL bin DAOJI ;: Ciamis ;: 43 tahun / 16 Pebruari 1961 ;: Lakilaki ;: Indonesia ;: Desa Banjar Rt.06 Rw.06 Kecamatandan Kota Banjar ;: Islam ;:Mantan Anggota DPRD KabupatenCiamis/sekarang Anggota DPRD KotaBanjar ;Hal. 3 dari 134 hal. Put. No. 19 PK/Pid.Sus/2008xX Nama: H.
151 — 34
Maluku Barat Daya tahun 2009, berdasarkan gugus kecamatandan khusus untuk Kecamatan Wetar bertempat di Gedung Serbaguna LatupatiWonreli dan berlangsung selama 3 hati ;Bahwa yang melaksanakan Kegiatan tersebut adalah SKPD BPMDPP & PDKab. Maluku Barat Daya dan Kepala BPMDPP & PD Kab. Maluku Barat Dayasaat dilaksanakan Kegiatan tersebut adalah saksi Simon D. Laimeheriwa,Bahwa Kontribusi dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan AparaturPemerintahan Desa / Dusun di Kab.
38 — 11
Tanah Datar menjabat sebagai WakilSekretaris I yang bertugas ; Mensosialisaikan program Dana Alokasi Pembangunan nagari Pada tingkat kecamatandan Nagari ; Memfasilitasi prosespelaksanaan kegiatan Dana Alokasi pembangunan nagari, mulai daritahap perencanaan, pelaksanaan pelaporan dan pertanggung jawaban ; Melakukan pengendalian dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatanDana Alokasi Pembangunan Nagar ; Bahwa Wali Nagari dipilih oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh Bupati TanahDatar
107 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesualkarakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahanlainnya berdasarkan peraturan perundangundangan;BAB IV: Kedudukan, Tugas dan WewenangPasal 15 ayat(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;(2) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yangdilimpahkan oleh Bupati / Walikota;(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkupkecamatan sesual perundangundangan.Peraturan Walikota Nomor 19 A tahun 2009, tentang Rincian TugasJabatan Struktural dan Fungsional Umum di Lingkungan Kecamatandan
93 — 58
Melakukan pengawasan dan pengendalian intern secara memadai atasseluruh proses pengelolaan keuangan pada SKPD yang dipimpinnya.Bahwa dalam penyusunan anggaran yang dilakukan terkait dengan pekerjaantambak garam adalah adanya Musrenbang tingkat Desa dan dari hasilMusrembang tingkat Desa dilakukan lagi Musrembang Tingkat Kecamatandan pada saat itu kami dari pihak Dinas juga turut serta selanjut dari hasilMusrembang Tingkat kecamatan dilakukan pembahasan di tingkat Kabupatendan pihak Dinas hanya memfasilitasi
62 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kecamatan dan Kepala Desa menerima danmeminta "dana aspirasi dari kelompok tani/penerima manfaatdan darimana para kelompok tani bisa mengetahui adanyapermintaan "dana aspirasi";(4) Tidak terbukti darimana dan apa alasannya LUTHFI AHMADdan PRIYO RAHARJO bisa meminta "dana aspirasi tidaklangsung kepada para kelompok tani/penerima manfaat tetapilangsung kepada para petugas pertanian/PPL dan KepalaDesa;(5) Tidak terbukti adanya perintah dari LUTHFl AHMAD danPRIYO RAHARJO kepada petugas pertanian/PPL Kecamatandan
90 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
kurungan selama 1(satu) bulan ;5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yangtelah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;7 Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Aceh Tamiang No. 06 / Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010tentang Penunjukan / Penetapan Kampung Penerima PemberdayaanMasyarakat melalui Program Mandiri Tahun 2010 dan Nama Kecamatandan
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
100 — 62
) sebesar Rp. 302.809.000, kepadaCamat Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong melalui surat Nomor172/55/X1I/2018 tanggal 12 Desember 2018 Perihal PermohonanHal 103 dari 136 hal Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2021/PN BglPenyaluran Dana Desa Tahap Ill (40 %) ke rekening Kas Desa SelamatSudiarjo Tahun Anggaran 2018Bahwa berkas permohonan pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan DanaDesa (DD) tahun anggaran 2018 yang sudah diajukan oleh terdakwaselanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas di tingkat Kecamatandan
151 — 95
Melakukan pengawasan dan pengendalian intern secara memadai atasseluruh proses pengelolaan keuangan pada SKPD yang dipimpinnya.Bahwa dalam penyusunan anggaran yang dilakukan terkait dengan pekerjaantambak garam adalah adanya Musrenbang tingkat Desa dan dari hasilMusrembang tingkat Desa dilakukan lagi Musrembang Tingkat Kecamatandan pada saat itu kami dari pihak Dinas juga turut serta selanjut dari hasilMusrembang Tingkat kecamatan dilakukan pembahasan di tingkat Kabupatendan pihak Dinas hanya memfasilitasi
37 — 21
25Desember 2009 sebesar Rp.86.261.758. yang tidak dapat dipertanggung jawabkanoleh pengurus POKJA KMN lama dan pada rapat tersebut Ketua POKJA KMN(Jabiruddin) tidak mau hadir dan juga setelah diundang rapat oleh Ninik MamakNagari Langki pada malam harinya ditanggal 25 Desember 2009 tersebutJabiruddin selaku Ketua POKJA Nagari Langki juga tidak mau hadir maka sayaselaku wali nagari dan penanggung jawab tenaga pengawas KMN Nagari langkidengan melalui surat saya menyerahkan penyeselesaian masalah ini ke Kecamatandan
77 — 25
di Desa Wolo.untuk membuat dokumen berupa Laporan Pendahuluan, LaporanInterim dan Laporan Akhir.penggandaan produk.Sewa kantor.e Sewa kendaraanBahwa Proyek Survey dan Penyusunan Data Base Air bersihKabupaten Flores Timur :Anggaran yang telah diterima kurang lebih sebesar Rp184.272.000, (seratus delapan puluh empat juta dua ratustujuh puluh dua ribu rupiah)128Adapun anggaran yang telah diterima tersebut diatasdipergunakan untuk halhal sebagai berikut :=>=>=>Mengumpulkan data sekunder pada tingkat kecamatandan
54 — 15
Ternak Unggas700.000,00Halaman 103 dari 152 Halaman Putusan No. 26/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA104104Pengadaan Lembu sebanyak 5 ekor Rp 32.500.000,00, Pengadaan Bibit AyamKampung sebanyak 250 ekor Rp1.250.000,00, Biaya obatobatan 1 paket Rp700.000,00 Pengadaan bibit sayuran/palawija 1 paket Rp 800.000,00 Pengadaanobatobatan pertanian paket Rp 700.000,00,;Bahwa saksi ikut sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan setelah itu bersama KetuaKelompok, Bendahara Kelompok, Datok Penghulu, Asisten Fasilitator Kecamatandan
39 — 14
Sedangkanpembentukan atau penyusunan ADD harus melalui rapat ataumusyawarah di Desa;Bahwa yang mempunyai kewenangan dalam mengelola ADD, yaituguna menunjang efektifitas pengelolaan ADD dibentuk 3 (tiga) timyang terdiri dari tim Pembina Kabupaten (BPMPD, DPKAD danInspektorat, serta Kesbangpoldagri dll) tim Pendamping Kecamatandan tim Pelaksana Desa;Bahwa dana ADD tahun 2013 tahap dan Tahap II untuk Desa SungaiPuring sudah dicairkan, yaitu. sebesar Rp. 79.520.000.
85 — 30
ditandatangani, namun demikian dalam pencairantahap selanjutnya BPMPKB hanya mendasari rekomendasi dari pihakkecamatan.Bahwa menurut yang bersangkutan dalam pertanggungjawabantersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar dikarenakanbanyak terdapat tanda bukti yang belum ditandatangani, namundemikian dalam pencairan tahap selanjutnya BPMPKB hanyamendasari rekomendasi dari pihak kecamatan.Bahwa secara umum kami dari BPMPKB melakukan pembinaanbimbingan teknis baik di tingkat Kabupaten maupun per kecamatandan
41 — 7
Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang pada tanggal 2 Oktober 2009sebesar Rp.22.000.000, (Dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi,sebagai fasilitator Kecamatan kemudian di serahkan ke UPK Kecamatandan pada tanggal 09 Desember 2009 orang tua JAMILATUN NISA IBU 63MASLIAH telah menyerahkan uang sebesar Rp.19.864.150, (Sembilanbelas juta delapan ratus enam puluh empatribu seratus lima puluh rupiah)kepada Sekretaris UPK RUHAINI ALMAN dan kemudian disetorkan kerekening pengembalian SPP Kec.
55 — 15
Setelah disetujui kKemudian diteruskanke Badan Kesbangpolinmas untuk mendapatkan rekomendasi yangakan diteruskan ke BPKKD untuk diproses, setelah itu terbit suratdana hibah dari Pemerintah Daerah.Bahwa, terdakwa menerangkan, ada kegiatan sosialisasi,Sosialisasi dilaksanakan sebanyak tiga kali untuk setiap kecamatandan Kabupaten.
161 — 66
H.SUWARNA M, M.PD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Subang untuk diperjualbelikan tersebut terdapat penolakan dariorangtua siswa, guru, dan kepala sekolah namun kartu NISN tetapdiperjualbelikan karena adanya himbauan dari UPTD Pendidikan Kecamatandan/atau Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Subang atau setidaktidaknyaada kekuasaan yang memaksa secara struktural kepada lembaga sekolahdasar, serta dengan alasan kartu NISN tersebut menjadi syarat untukpendaftaran bagi peserta didik