Ditemukan 1411 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-10-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 14-03-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Blk
Tanggal 25 Januari 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
1310
  • melunasi maharyang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila gobla al dukhul, d).memberikan biaya hadhanah untuk anakanaknya yang belum mencapaiumur 21 tahun;Menimbang, bahwa frase dapat mewajibkan dalam ketentuan Pasal41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perludimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), ataupatut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat padapelaku pembuat hukum yakni hakim (judge made law) karena jabatannya(hak ex oficio
Register : 05-03-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.Blk
Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1214
  • gobla al dukhul, d). memberikanbiaya hadhanah untuk anakanaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;Menimbang, bahwa frase dapat mewajibkan dalam ketentuan Pasal41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perludimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), ataupatut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat padaHal. 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.BIkpelaku pembuat hukum yakni hakim (judge made law) karena jabatannya (hakex oficio
Register : 24-11-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 630/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 22 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : UNDANG
Terbanding/Tergugat I : DADANG SUPRIATNA , S.Pd., M.Si
Terbanding/Tergugat II : ADE SUWANDI, S.Pd. Qq. RENDI RUSYENDI, S.Pd.
Terbanding/Tergugat III : E. ROHENDI, S. Ag. Qq. NIA ROSMIATI, S.Pdi
Terbanding/Tergugat IV : YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN
Terbanding/Tergugat V : CHODIJAH
Terbanding/Tergugat VI : CAMAT KECAMATAN CICALENGKA
12532
  • Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)Bahwa, Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) menyatakan : KETUAYAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP)(Ex Oficio) Kabupaten Bandung, beralamat di JI.
Putus : 09-06-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2677 K/Pdt/2009
Tanggal 9 Juni 2011 — CV. TOWER INDONESIA, dk vs. JAN MERKUS (Warga Negara Belanda),
4341 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya dalam pasal 178 ayat (1) HIR dinyatakan : Hakimkarena jabatannya atau secara ex oficio wajib mencukupkan segala alasanhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara ;Bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas bahwa putusan yang tidakcukup pertimbangan hukum adalah cacat yuridis, sehingga putusan yangdemikian harus dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
Putus : 29-08-2007 — Upload : 11-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530K/PID/2005
Tanggal 29 Agustus 2007 — DJOKO MARTONO bin SUNARDI
3217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sekitar Rp. 825.259.500, (delapanratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratusrupiah) sehingga dana yang tersisa pertanggal 3 Maret 2001 tinggal Rp.423.789, (empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluhsembilan rupiah) ;Bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Bendahara Rutin BagianPemerintahan Desa maka secara ex oficio Terdakwa juga selaku BendaharaPenerima pada Panitia/Komisi Lelangan Kab.
Register : 11-09-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PA AMBARAWA Nomor 803/Pdt.G/2014/PA.Amb
Tanggal 12 Februari 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
140
  • Oleh karenanya Hakim karena Jabatanya (ex oficio) dapat menghukum kepadaTergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Pengggat Rekonvensi sesuai dengan kepatutandan rasa keadilan untuk membayar nafkah Iddah tersebut sebesar Rp.3.000.000,(tiga jutarupiah) ; Menimbang, bahwa kaitannya dengan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon, maka berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami wajibmemberikan segala sesuatu keperluan
Register : 29-11-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 429/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 9 Januari 2019 — PEJABAR PEMBUAT KOMITMEN (PPK) VS TENGKU ISYAWARI BINTI TENGKU ISYAMUDDIN, DKK
12077
  • Bahwa sesuai dengan asas pembagian kekuasaan kehakiman yangdianut oleh Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945jJuncto UndangUndang Kekuasaan Kehakiman R. dan sesuai denganprinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepada hakimsecara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka secaraex oficio hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksaHalalaman 26 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Padt/2018/PN MDNperkara tersebut.
    UndangUndangKekuasaan Kehakiman Republik Indonesia serta sesuai denganprinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepadahakim secara absolute tidak berwenang memeriksa perkara tersebut,maka secara ex oficio hakim harus menyatakan dirinya tidakberwenang untuk memeriksa perkara tersebut sehingga cukupberalasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidakberwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkaragugatan Para Penggugat a quo.2.
Register : 08-04-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PA POSO Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Pso
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
4524
  • Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Hakimsecara ex oficio menghukum Pemohon untuk memberikan mutah dannafkah iddah yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan PemohonKonvensi;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi adalah Pegawai Negeri Sipildan mengingat lamanya pengabdian Termohon Konvensi selaku istriPemohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dianggap mampu dan patutuntuk memberikan mutah kepada Termohon Konvensi berupa alat shalatmukena dan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohonsebesar
Register : 19-02-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 29/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 10 Juli 2014 — PT. MANUNGGAL SENTRAL BAJA;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
8964
  • UndangUndanglalu lintas, tetapi keputusan bahwa tempat ini dipasang ramburambu ituadalah keputusan Tata Usaha Negara ; Bahwa Ahli ilustrasikan pada sebuah restoran di depan restoran dipasangrambu larangan berhenti hurus S, keputusan memasang rambu tersebutmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bukan rambunya ;Bahwa keputusan TUN atas permohonan kemudian ada pihak ke3 yang tidakdituju tetapi memiliki kepentingan itu Individual, sekarang keputusan TUNbukan atas permohonan tapi keputusan TUN ex oficio
    peradilan karena adapihak ke 3 yang berkepentingan yang kongkrit yang dirugikan, karenaKeputusan TUN yang terikat umum semua keputusan TUN itu bersifat ergaomes, kongkrit disini keputusan bukan atas permohonan tetapi ex oficiomisalnya keputusan TUN atas permohonan ditujukan kepada ahli makasemuanya terikat atas KTUN tersebut karena bersifat erga omes ;Bahwa obyek sengketa ini mempunyai sifat umum karena sesuai dengan sifatsetiap keputusan TUN yang erga omes, konkritnya disini keputusan TUN iniEX OFICIO
Register : 05-01-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PA PACITAN Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.Pct
Tanggal 10 Mei 2016 — PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI
433207
  • No. 0028/Pdt.G/2016/PA Pct.maka Majelis Hakim secara ex oficio memandang perlu untukmempertimbangkan akibat hukum dari putusnya perkawinan karena kehendaktalak dari Pemohon Konvensi tersebut;Menmbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan PemohonKonvensi untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agamasebagaimana dalam Konvensi tersebut di muka, berarti tuntutan hakhakPemohon Konvensi sebagai suami telah dikabulkan, dan dengan demikianmaka dipandang adil apabila pada saat yang sama
Register : 21-03-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PA PACITAN Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Pct
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
162
  • dikabulkannyapermohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidangPengadilan Agama, berarti tuntutan hakhak Pemohon sebagai suamitelah dikabulkan, dengan demikian maka dipanding adil apabila pada saatyang sama Pemohon dihukum pula untuk memenuhi kewajibannyaberupa nafkahnafkah yang menjadi hak Termohon sebagai isteri, olehkarena terjadinya perceraian dalam perkara a quo atas kehendakPemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampai pada diktumamar putusan, majelis hakim secara ex oficio
Register : 09-03-2010 — Putus : 17-02-2011 — Upload : 02-01-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 978/ Pdt.G / 2010 / PA.Sby
Tanggal 17 Februari 2011 — PEMOHON VS TERMOHON
162
  • Termohon agar Pemohon dihukum untuk menyerahkanrumah di XXXX Sidoarjo untuk anak, yang diajukan Termohon secara lisan pada tahapkesimpulan, dan kuasa hukum Pemohon menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut, olehkarenanya berdasarkan Pasal 132 ayat (1) HIR maka gugatan Termohon tersebut tidak dapatdipertimbangkan karena gugatan balik (rekonpensi) harus diajukan bersamasama denganjawaban ; 22 22222 2222 enone nnn nnn nnn nnn nnn n= Menimbang bahwa permohonan Pemohon di kabulkan, maka secara exs oficio
Putus : 23-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — WENDRY PURBYANTORO vs MULYADI
8445 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikianpertimbangan hukum tersebut adalah tidak cukup untuk dijadikandasar mengadili/memutus perkara yang dimohonkan kasasi ini,karena putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum sepertiitu adalah tidak sejalan dan malah bertentangan dengan maksud dantujuan dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009;Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa :Hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak
Register : 06-12-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA SLEMAN Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Smn
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
255
  • untuk mutah ini, Majelis Hakim harusmempertimbangkan tentang lamanya pernikahan yaitu 15 tahun, dan kemampuanTergugat Rekonvensi dengan menimbang tentang penghasilan TergugatRekonvensi adalah sebesar Rp. 1.376.845,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluhenam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) perbulan, ditambah denganhasil sewa dari satu mobil Toyota Avanza dan Truck yang tidak jelasbesarannya, tergantung dari laku atau tidak persewaan kedua kendaraantersebut, maka Majelis Hakim secara ex oficio
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — BURHAN KOTO vs H. MARWAN
5451 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 541 K/TUN/2015Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa :Hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yangberperkara;Bahwa ketentuan tersebut diatas membawa konsekuensi bagi seorangHakim sebelum menentukan aturanaturan hukum yang akandigunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara,ia harus terlebih dahulu memahami dan meneliti inti permasalahanyang menjadi pokok sengketa karena
Register : 23-06-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1929/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr
Tanggal 20 Desember 2016 —
395
  • tinggal bersama Tergugat, maka kepada Tergugatdihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut dengan baikbaik kepadaPenggugat dengan mengedepankan kepentingan kedua anak tersebut, dankepada Penggugat diminta untuk tidak mempersulit atau menghalang halangiTergugat untuk bisa bertemu dan mengajak jalanjalan kedua anak tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak Penggugat danTergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan pasal 41 huruf ( c ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim secara ex oficio
Register : 07-05-2013 — Putus : 19-11-2013 — Upload : 28-11-2013
Putusan PA PACITAN Nomor 695/Pdt.G/2013/PA.Pct.
Tanggal 19 Nopember 2013 — PEMOHON dan TERMOHON
160
  • karena sebagaimana fakta bahwa Pemohon danTermohon sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan tidak pernahterjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yangmemohon izin untuk menjatuhkan talak roji terhadap Termohon telah cukupberlasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkaraini atas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio
Register : 08-09-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 4236/Pdt.G/2014/PA Sby
Tanggal 26 Februari 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
165
  • bahwa meskipun Termohon sebagai isteri yang akandiceraikan tidak menuntut untuk diberikan mutah sebagai pelipur lara atasperceraian yang diajukan oleh suami, namun karena mutah merupakan hakisteri yang akan diceraikan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakimmendasarkan kepada pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam dan denganpertimbangan Termohon telah mendampingi Pemohon selama kurang lebih8 tahun sebagai isteri dan ibu rumah tangga dalam suka dan duka, makapatut dan wajar apabila Majelis Hakim secara ex oficio
Register : 04-06-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 335/Pdt.G/2018/PN Sgr
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
2414
  • PENGGUGATtersebut sangatlah tidak beralasan menurut hukum, dan bagaimanamungkin TERGUGAT akan memindahtangankan serta mengalihkan harta harta tersebut dengan cara menjual, karena kenyataannya surat surat berharga yang melekat terhadap hak kebendaan tersebut semuadikuasai dan dibawa oleh PENGGUGAT dengan cara Melawan Hukum,sehingga tindakan PENGGUGAT menguasai Hak Milik orang laindikatagorikan Perbuatan Melawan Hukum dengan adanya unsurPenggelapan dan TERGUGAT dalam situasi demikian mempunyaiHAK EX OFICIO
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PA NGANJUK Nomor 1561/Pdt.G/2016/PA.Ngj
Tanggal 27 Maret 2017 —
110
  • nafkah kepadaanaknya (nafkah madiyah/nafkah lalu ) tidak bisa di gugat "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,makagugatan Penggugat poin ke 4 untuk nafkah anak yang lampau selama 1tahun harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang bahwa mengenai nafkah anak yang boleh di tuntut dandiminta adalah nafkah anak untuk masa yang akan datang , oleh karena itusekalipun gugatan Penggugat salah /tidak tepat atau sekalipun Penggugattidak minta nafkah dimaksud , Pengadilan Secara Ex oficio