Ditemukan 1413 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-06-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PA MATARAM Nomor 275/Pdt.G/2016/PA.Mtr Tanggal 26 Oktober 2016 — PEMOHON
16 — 2
16 — 2
untuk dikabulkan sebagaimana akan dimuatdalam amar putusan perkara ini;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon Konvensi padapetitum huruf c Pemohon Konvensi pada pokoknya memohon kepadaPanitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapanikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah, namun untuk memenuhi pasal84 ayat (1) Undangundang nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang no 3 Tahun 2006 dan Undangundang No 50 Tahun 2009,Majelis Hakim berpendapat bahwa secara ex oficio
Putus : 09-06-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2677 K/Pdt/2009 Tanggal 9 Juni 2011 — CV. TOWER INDONESIA, dk vs. JAN MERKUS (Warga Negara Belanda),
38 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya dalam pasal 178 ayat (1) HIR dinyatakan : Hakimkarena jabatannya atau secara ex oficio wajib mencukupkan segala alasanhukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara ;Bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas bahwa putusan yang tidakcukup pertimbangan hukum adalah cacat yuridis, sehingga putusan yangdemikian harus dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
Putus : 29-08-2007 — Upload : 11-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530K/PID/2005 Tanggal 29 Agustus 2007 — DJOKO MARTONO bin SUNARDI
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sekitar Rp. 825.259.500, (delapanratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratusrupiah) sehingga dana yang tersisa pertanggal 3 Maret 2001 tinggal Rp.423.789, (empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluhsembilan rupiah) ;Bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Bendahara Rutin BagianPemerintahan Desa maka secara ex oficio Terdakwa juga selaku BendaharaPenerima pada Panitia/Komisi Lelangan Kab.
Register : 29-11-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 429/PDT/2018/PT MDN Tanggal 9 Januari 2019 — PEJABAR PEMBUAT KOMITMEN (PPK) VS TENGKU ISYAWARI BINTI TENGKU ISYAMUDDIN, DKK
114 — 72
114 — 72
Bahwa sesuai dengan asas pembagian kekuasaan kehakiman yangdianut oleh Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945jJuncto UndangUndang Kekuasaan Kehakiman R. dan sesuai denganprinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepada hakimsecara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka secaraex oficio hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksaHalalaman 26 dari 57 Halaman Putusan Perdata Nomor 429/Padt/2018/PN MDNperkara tersebut.
UndangUndangKekuasaan Kehakiman Republik Indonesia serta sesuai denganprinsip hukum, yaitu apabila suatu perkara yang diajukan kepadahakim secara absolute tidak berwenang memeriksa perkara tersebut,maka secara ex oficio hakim harus menyatakan dirinya tidakberwenang untuk memeriksa perkara tersebut sehingga cukupberalasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidakberwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkaragugatan Para Penggugat a quo.2.
Register : 21-03-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PA PACITAN Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Pct Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 2
16 — 2
dikabulkannyapermohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidangPengadilan Agama, berarti tuntutan hakhak Pemohon sebagai suamitelah dikabulkan, dengan demikian maka dipanding adil apabila pada saatyang sama Pemohon dihukum pula untuk memenuhi kewajibannyaberupa nafkahnafkah yang menjadi hak Termohon sebagai isteri, olehkarena terjadinya perceraian dalam perkara a quo atas kehendakPemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampai pada diktumamar putusan, majelis hakim secara ex oficio
Putus : 23-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/TUN/2015 Tanggal 23 Nopember 2015 — WENDRY PURBYANTORO vs MULYADI
81 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikianpertimbangan hukum tersebut adalah tidak cukup untuk dijadikandasar mengadili/memutus perkara yang dimohonkan kasasi ini,karena putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum sepertiitu adalah tidak sejalan dan malah bertentangan dengan maksud dantujuan dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009;Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa :Hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak
Register : 09-03-2010 — Putus : 17-02-2011 — Upload : 02-01-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 978/ Pdt.G / 2010 / PA.Sby Tanggal 17 Februari 2011 — PEMOHON VS TERMOHON
16 — 2
16 — 2
Termohon agar Pemohon dihukum untuk menyerahkanrumah di XXXX Sidoarjo untuk anak, yang diajukan Termohon secara lisan pada tahapkesimpulan, dan kuasa hukum Pemohon menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut, olehkarenanya berdasarkan Pasal 132 ayat (1) HIR maka gugatan Termohon tersebut tidak dapatdipertimbangkan karena gugatan balik (rekonpensi) harus diajukan bersamasama denganjawaban ; 22 22222 2222 enone nnn nnn nnn nnn nnn n= Menimbang bahwa permohonan Pemohon di kabulkan, maka secara exs oficio
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/TUN/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — BURHAN KOTO vs H. MARWAN
53 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 541 K/TUN/2015Bahwa lebih dari pada itu Pasal 178 (1) HIR menyebutkan bahwa :Hakim karena jabatannya atau secara ex oficio, wajib mencukupkansegala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yangberperkara;Bahwa ketentuan tersebut diatas membawa konsekuensi bagi seorangHakim sebelum menentukan aturanaturan hukum yang akandigunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara,ia harus terlebih dahulu memahami dan meneliti inti permasalahanyang menjadi pokok sengketa karena
Register : 06-12-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA SLEMAN Nomor 1628/Pdt.G/2017/PA.Smn Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 5
24 — 5
untuk mutah ini, Majelis Hakim harusmempertimbangkan tentang lamanya pernikahan yaitu 15 tahun, dan kemampuanTergugat Rekonvensi dengan menimbang tentang penghasilan TergugatRekonvensi adalah sebesar Rp. 1.376.845,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluhenam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) perbulan, ditambah denganhasil sewa dari satu mobil Toyota Avanza dan Truck yang tidak jelasbesarannya, tergantung dari laku atau tidak persewaan kedua kendaraantersebut, maka Majelis Hakim secara ex oficio
Register : 28-07-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PA MATARAM Nomor 0304/Pdt.G/2015/PA.Mtr Tanggal 13 Januari 2016 — Penggugat dan tergugat
15 — 7
15 — 7
anak dewasa atau mandiridengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Konvensi pada petitum huruf cperihal perintah kepada Panitera/Sekretaris untuk mengirimkan salinanpenetapan ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undangundangnomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang no 3Tahun 2006 dan Undangundang No 50 Tahun 2009, Majelis Hakimberpendapat bahwa secara ex oficio
Register : 23-06-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1929/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr Tanggal 20 Desember 2016 —
37 — 5
37 — 5
tinggal bersama Tergugat, maka kepada Tergugatdihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut dengan baikbaik kepadaPenggugat dengan mengedepankan kepentingan kedua anak tersebut, dankepada Penggugat diminta untuk tidak mempersulit atau menghalang halangiTergugat untuk bisa bertemu dan mengajak jalanjalan kedua anak tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak Penggugat danTergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan pasal 41 huruf ( c ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim secara ex oficio
Register : 08-04-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PA POSO Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Pso Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 20
45 — 20
Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Hakimsecara ex oficio menghukum Pemohon untuk memberikan mutah dannafkah iddah yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan PemohonKonvensi;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi adalah Pegawai Negeri Sipildan mengingat lamanya pengabdian Termohon Konvensi selaku istriPemohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dianggap mampu dan patutuntuk memberikan mutah kepada Termohon Konvensi berupa alat shalatmukena dan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohonsebesar
Putus : 23-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2017 Tanggal 23 Februari 2017 — Dra. Hj. SUMAIYAH, MZ., M.M., vs. KETUA MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA PALEMBANG,
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipersidangan, sangat jelas hubungan hukum= antara PemohonBanding/dahulu Penggugat dan Termohon Banding/dahulu Tergugat,karena Walikota secara ex Officio melekat jabatan sebagai KetuaPembina Gerakan Pramuka Kota Palembang, sehingga Surat keputusan(dalam hal ini objek sengketa) merupakan Surat keputusan yang diterbitkan karena adanya sesuatu kekuasaan Tergugat yang telahmenimbulkan akibat hukum bagi pribadi (warga) atau dalam hal iniPemohon Banding/Tergugat sendiri;Bahwa apa yang di maksud dengan ex oficio
Register : 16-02-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 17-08-2015
Putusan PA RAHA Nomor 43/Pdt.G/2015/PA Rh. Tanggal 9 Juni 2015 — PERDATA PEMOHON Vs TERMOHON
12 — 5
12 — 5
bulan, dengan demikian tuntutanPenggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menetapkanharta bersama diserahkan kepemilikannya kepada anakanak PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini dicabut oleh PenggugatRekonvensi sehingga tidak dipertimbangkan lagi:Halaman 35 dari 34 Putusan No. 0043/Pdt.G/2015/PA RhMenimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut mutah, namunmajelis hakim karena jabatannya secara ex oficio
Register : 02-12-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 08-05-2013
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 552/Pdt. G/2012/PA Blk. Tanggal 11 Oktober 2012 — H. Achmad Yasin, S.Pd.I
MELAWAN
Hj. Berawati, S.Ag
59 — 58
59 — 58
tersebut harus disesuaikan dengankemampuan dan kepatutan Tergugat seperti dimaksud oleh Pasal 80 point (4) dan Pasal160 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, berdasarkan kepada kemampuan, kelayakan dan kepatutan makaTergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa kendatipun Penggugat tidak menuntut mutah terhadapTergugat, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara ex oficio
Register : 13-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA MEDAN Nomor 2392/Pdt.G/2019/PA.Mdn Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 1
17 — 1
Namun meskipun demikian dalam hal ini Majelis Hakimkarena jabatannya secara ex oficio dapat mempertimbangkan bahwa patutditetapkan hak mutah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,(duajuta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000, (Satu juta lima ratusribu rupiah) dari Tergugat Rekonvensi serta dihukum Tergugat Rekonvensiuntuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada PenggugatRekonvensi;Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi yangberkenaan dengan barangbarang hantaran
Putus : 01-06-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2140 K/PID.SUS/2010 Tanggal 1 Juni 2011 — Drs. NOCH RELLY KOEDOEBOEN ;
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Basri Adly Banjar, sebagai KepalaBappeda, karena itu secara ex oficio (Cf. UU No. 33 Tahun 2004,memangku Jabatan Sekretaris Tim Anggaran Pemkab.
Zeth Rahayaan, sebagai KepalaBagian Keuangan Setda Malra, dan karena itu secara ex oficio (UU No.33 Tahun 2004, memangku jabatan PPKD, yang menandatanganiDPASKPD No. 1.01.01.16.88.5.2, tanggal 12 April 2007), telahmemberikan keterangan dalam persidangan (Vide halaman 75 76,putusan Pengadilan Negeri Tual), yang antara lain, sebagai berikut : Bahwa Biaya Umum untuk perencanaan biasanya dilaksanakanoleh pihak ketiga, sesuai Keppres Tahun 2005 ;= Bahwa mekanisme pencairan dana melibatkan PPTK ;= Bahwa
Basri Adly Banjar, yang nota beneadalah Kepala Bappeda Matra, karena itu secara ex oficio adalahSekretaris Tim Anggaran Pemkab. Malra, yang sudah tentu sangatpaham tentang APBD Malra, dalam persidangan dengan tegasmenjelaskan bahwa TPA DAK dilaksanakan oleh Tim Koordinasi DAK,sedang pekerjaan perencanaan dilaksanakan oleh Konsultan (Vide,halaman 75 putusan Pengadilan Negeri Tual) ;Bahwa keterangan saksi a de charge Drs.
Register : 04-01-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Bjn Tanggal 20 Juni 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
13 — 2
13 — 2
untukTermohon sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutandan keadilan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuanpasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Al BagarahHalaman 22 dari 32 : Putusan nomor: 11/Pdt.G/2016/PA.Bjnayat 241 yang berbunyi : Artinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan hendaklah suaminyamemberikan mutah yang makruf, sebagai suatu kewajibanbagi orang yang bertaqwa ;Majelis Hakim secara ex oficio
Register : 27-10-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2422/Pdt.G/2021/PA.Mks Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 20
25 — 20
benda, maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuahkenangkenangan terakhir dari Pemohon selaku suami dan ditujukan untukmenghibur hati Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon,manakala sang istri (Termohon) yang telah sekian lama membina danmenemani Pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagimasa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelishakim berpendapat memiliki kKewenangan secara ex oficio
Register : 11-09-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PA AMBARAWA Nomor 803/Pdt.G/2014/PA.Amb Tanggal 12 Februari 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
11 — 0
11 — 0
Oleh karenanya Hakim karena Jabatanya (ex oficio) dapat menghukum kepadaTergugat Rekonvensi/Pemohon kepada Pengggat Rekonvensi sesuai dengan kepatutandan rasa keadilan untuk membayar nafkah Iddah tersebut sebesar Rp.3.000.000,(tiga jutarupiah) ; Menimbang, bahwa kaitannya dengan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon, maka berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami wajibmemberikan segala sesuatu keperluan