Ditemukan 1461 data
79 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim dalam membuatkeputusan harus benarbenar melalui proses peradilan yang jujur dan dalampertimbangannya harus didasarkan pada keadilan subtantif bukan hanyakeadilan normatif, selain daripada itu hakim dalam membuat putusannya harusdengan mempertimbangkan semua komponenkomponen yang ada danterungkap dalam persidangan;Bahwa Judex Facti dalam hal ini telah keliru dan sangatlah tidak pantas jikamenghukum Pemohon (dahulu Pembanding/Terdakwa II.
Pembanding/Tergugat I : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat VI : Faizal Fahri, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat IV : Wahyudi Saputra, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat II : Boy Edy Sopyan, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Tergugat V : Abi Rizal, selaku anak dari almarhum H. Nurhasan Hamzah Diwakili Oleh : Hj. Siti Aisah selaku isteri dari Alm. H. Nurhasan Hamzah
Pembanding/Intervensi I : Justina Tri Rusmiati
Terba
40 — 32
sesuaidengan SP2HP tanggal 23 Oktober 2015 prosesnya mengandungunsur kejahatan, ini menunjukan sangat bahwa apa yang menjadi alasan penggugat penuh dengan rekayasa dan menilai sendiri apa yangmenjadi ranah pidana yang tidak bisa disimpulkan sendiri.Olehkarenanya apa yang menjadi alasan serta dalil Penggugat sangat tidakberalasan oleh karenanya dapat di tolak;Bahwa dalil Penggugat pada point 25,26 dan 27 halaman 8, sangattidak beralasan dan apa yang disampaikan Penggugat berputarpersoalan yang tidak subtantif
62 — 27
Pasal 39 UU Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek dan Pasal 17 PPNomor 23 Tahun 1993, Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek sehinggasecara hukum tidak ada alasan hukum kepada Tergugat untuk tidak melaksanakan pencatatan perubahan alamat tersebut;Tergugat berkeberatan dengan dalildalil hukum Penggugat pada angka 3, yaknibahwa dalam melaksanakan pencatatan Perubahan alamat tersebut, Tergugat tergesadan tidak didahului prosesproses hukum sebagaimana diatur dalam UU Merek antaralain Pemeriksaan Subtantif
SITI ZAITUN RASJIDI, ST. DKK
Tergugat:
BUPATI MINAHASA SELATAN
152 — 58
Hal mana menunjukkanketidakpatuhan Tergugat terhadap peraturan perundangundangan danketidaktertiban Tergugat terkait administrasi di bidang kepegawaian,akan tetapi disisi lain ketidaktaatan Tergugat terkait pemenuhanformalitas waktu pengambilan keputusan yang merupakan aspekprosedur tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan subtantif dalamperkara a quo;Halaman 72 dari 78 Hal.
17 — 5
secara terorganisirmenjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan bukan tanaman beratnyamelebihi 5 (lima) gram dan Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai NarkotikaGolongan bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat1.041,8 (seriou empat puluh satu koma delapan) gram, maka menurut MajelisHakim penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana akan ditentukandalam amar putusan sudah sesuai rasa keadilan formal (menurut UndangUndang) dan keadlilan yang berlaku di masyarakat (keadilan subtantif
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
HENDRA RIKA Bin ZAKARIA
85 — 18
Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi subtantif tidak hanya di bidang migas, melainkan jugaketenagalistrikan, mineral dan batubara, panas bumi, serta EBTKE. Selainitu juga berbagai diklat di bidang hukum baik legal drafting, dan contractdrafting.
1.Moh. Nashih, S.Pd.
2.Dra. Ita Sadrini
Tergugat:
Ketua Tim Seleksi Jawa tengah Empat Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dan Kota
127 — 42
Tahun 2018 TentangPerubahan atas Peraturan Komisi Pemilihnan Umum Pepublik Indonesia Nomor7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi danKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diharapkan dapat menjawabpermasalahan hukum terkait eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan, tentangsiapakah yang berkualitas untuk didudukan sebagai Tergugat dalam sengketa a quo,Menimbang, bahwa maka dengan starting point tersebut melalui judicialactivism dapat memperluas makna tidak hanya pada keadilan subtantif
HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terdakwa:
1.HASAN BIN ALM DAUD
2.RUSLAN BIN IBRAHIM
91 — 10
Ahli YONATHAN AGUNG PAHLEVI, telah disumpah yang menerangkan padapokoknya :Bahwa Ahli mengerti Ahli diperiksa sebagai Ahli sehubungan dalam perkaratindak pidana kepabeanan di bidang impor sebagaimana dimaksud dalampasal 102 huruf a Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006;Bahwa Ahli bersedia disumpah dan Ahli telah mengucap sumpah;Bahwa dalam memberi keterangan Ahli telah mengikuti pendidikan keahlianseperti Diklat Teknis Subtantif
PT FATMA NUSA MULIA dalam hal ini diwakili oleh Ir ERIYANTO MUSA
Tergugat:
PPK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
1.PT. ARSHY CITRA KAMATO dalam hal ini diwakili oleh SUGIMAN
2.PT. TIGA PILAR SEJATI dalam hal ini diwakili oleh ALFHAINI RIZKA
180 — 53
dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugatbutir ketiga, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikansebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo.Putusan No. 32/G/2018/PTUN.Pbr Hal. 64 dari 74Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;bahwa kepentingan secara subtantif
334 — 166
Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada poin 21 yang menyatakanpada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Nomor84/KPTS/DPP/II/2020 tertanggal 25 Februari 2021 tentangpemberhentian/pemecatan Penggugat adalah cacat hukum dikarenakanadanya kehilafan penulisan/tyoo pada penomoren surat adalah tidakbenar dan tidak dapat dibenarkan karena dalil tersebut lebih kepadamencaricari alasan dan tidak subtantif, sehingga tidak dapat dijadikanpedoman maupun pertimbangan untuk menyatakan surat keputusantersebut cacat
175 — 66
Bukti P2,3,6 s/d 18,25 s/d 28 dan 30 s/d 34 telahdicocokkan sama aslinya, sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagaibukti dalam perkara ini;Menimbang, mengenai bukti P1 berupa foto copi dari foto copi, namunkarena bukti tersebut secara subtantif sama dengan bukti P2 dan P3, demikianjuga dengan bukti P21,22,23,24 berupa foto copi dari foto copi namun secarasubtantif sama dengan BT.II,III,IV,V,VI.5,6,7 dan 8 maka bukti P1 dan buktiP21 s/d 24 dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara
208 — 423 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka untuk menegakkan keadilan subtantif yakni demitegaknya keadilan, kepastian hukum dan kemanfatan (kemashlahatan)untuk mencari solusi terbaik keluar dari konflik PPP yang dapatmeruntuhkan PPP.
karena substasi persoalanberkaitan dengan partai politik yang merupakan pilar demokrasi dankosntitusi, sifat perkara tersebut sangat berbeda dengan perkara perdatayang hanya mengikat pihakpihak yang bersengketa saja, sedangkanperkara yang ditangani Mahkamah Partai a quo adalah berdemisi hukumtata negara yang bersifat dinamis dan tidak hanya berlaku kepada pihakpihak yang berseketa saja (erga omnes), maka ultra petita itu dapatditerapbkan dalam hukum yang bersifat dinamis untuk menegakkankebenaran subtantif
59 — 39
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tidakmenjelaskan ...38menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahamidari doktrin maupun yurisprudensi; Menimbang, bahwa secara subtantif kepentingan adalah nilai yangdilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada tidaknya hubungan hukumantara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yangmenjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara, Buku Il, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
RIDUAN ZAHRI, S.Sos
Tergugat:
BUPATI BANGKA BARAT
153 — 217
Menimbang, bahwa salah satu aspek subtantif yang penting untukdiperhatikan dalam penerbitan suatu keputusan adalah, apakah badan/pejabatHalaman 50 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUNPGPtata usaha negara telah menerapkan dasar hukum yang tepat dan benar untukterbitnya suatu keputusan, dikaitkan dengan fakta atau peristiwa hukum yangmenjadi alasan terbitnya suatu keputusan;Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, Penggugat diberhentikantidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dikarenakan
ABDUL HARIS Bin LURAN Bin HARUN Bin HAMID
Tergugat:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
170 — 140
SK01/Gp.2/IV/2017 masingmasing adalahtertanggal 04 April 2017, sehingga yang demikian bukanlah sesuatuyang subtantif Karena kesalahan demikian tidak serta mertamenjadikan subtansi surat tersebut menjadi cacat formal sebagaimanapandangan Penggugat :Hal. 34 dari 62hal.
335 — 208
tersebut.10 Adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil penggugat bahwa merek REGIS @ THE PEAK ATSUDIRMAN milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merekmerek REGIS milik Penggugat.Tentang Itikad Tidak Baik11 Bahwa tentang niat untuk membonceng/Itikad tidak baik yang di dalilkan oleh Penggugat sangatlah tidak relevankarena merek REGIS @ THE PEAK ATSUDIRMAN milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati prosesprosespemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Subtantif
51 — 19
Sekiranya Majelis Hakim meyakini Dakwaan Saudara PenuntutUmum tidak mempunyai dasar hukum atau kabur/tidak jelas dan janganterkecoh untuk diajukan kepersidangan dan Mohon Dikabulkan Eksepsi inidan kami menuntut keadilan Formil Dengan alasan sebagai berikut, dalamkeadilan formal atau keadilan hukum acara, Majelis hakim harusmemberikan perlakukan yang sama kepada pihak berlainan dalam Keadilansubtantif, tidak boleh memperlakukan sama, melainkan harus sesuaidengan bagian yang wajar dan patut, Keadilan Subtantif
84 — 22
undang undang baik pidana penjaranya maupundendanya ,untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan.Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadappenyalahgunaan narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secaraproporsional dengan memperhatikan dan menilai fakta yang terungkapdi persidangan secara obyektif dengan mempertimbangkan semuaaspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan danjuga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semuapihak walaupun penerapan hukum subtantif
ASHAR JAYA
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
350 — 913
Kdi, tanggal 16Juli 2018:Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Kendari nomor 21/G/2015/PTUN.Kdi padahalaman 6465, yaitu: Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif adalah nilai yangdilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknyahubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tatausaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, UsahaMemahami Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il,Sinar Harapan, Jakarta, 1993,
66 — 15
Dan terhadap bukti TR.2 a quo majelis hakim menilai bahwa bukti TR.2tidak memiliki relevansi untuk dijadikan dasar adanya dana bantuan dari orangtua Tergugat dan eksistensi bukti TR.2 tersebut secara subtantif semakinmemperkuat status keberadaan objek sengketa gugatan pada poin 4 sebagaiharta bersama antara Penggugat dan Tergugat.