Ditemukan 1319 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : utrech ulricht utreck unrecht utrich
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps
Tanggal 13 April 2016 — I GUSTI AYU ARDANI
219 — 154
  • Utrecht dalam bukunya Pengantar HukumAdministrasi terbitan Pradnya Paramita Jakarta, tahunl990, halaman 144)mendiskrifsikan Jabatan adalah suatu lingkungan kerja atau pekerjaan tetap yangdiadakan atau dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yangdihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara, lingkunganpekerjaan tetap adalah suatu lingkungan kerja yang sebanyakbanyaknya dapatdinyatakan dengan tepat, cermat dan teliti ;Menimbang, bahwa jabatan dalam birokrasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/PID.SUS/TPK/2016/PN. Jkt Pst
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - AJIB SHAH
348 — 316
  • Utrecht, dalambukunya, Hukum Pidana I, Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292).Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahamibahwa:Pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan(schuld).
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps.
Tanggal 13 April 2016 — IDA BAGUS SUSILA
236 — 190
  • Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasiterbitan Pradnya Paramita Jakarta, tahun1990, halaman 144) mendiskrifsikan Jabatanadalah suatu lingkungan kerja atau pekerjaan tetap yang diadakan atau dilakukan gunakepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi socialtertinggi yang diberi nama Negara, lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungankerja yang sebanyakbanyaknya dapat dinyatakan dengan tepat, cermat dan teliti;Menimbang, bahwa jabatan dalam birokrasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 11-12-2017 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.REINALDO SAMPE, SH.
2.HUBERTUS TANATE, SH
3.I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH
4.WENY F. RELMASIRA, SH
5.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU
79 — 60
  • Unsur Beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut ;Menimbang, bahwa banyak ahli hukum menterjemahkan voorgezettehandeling sebagai suatu perbuatan berlanjut, dimana Utrecht menyebutnyadengan perbuatan terusmenerus , Schravendijk sama juga dengan WirjonoProdjodikoro dengan menyebutkan perbuatan yang dilanjutkan .
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-02-2009 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 255/PIDB/2009
Tanggal 18 Februari 2009 — dr.NAZMIL FUAD HARAHAP. MKes
180 — 56
  • Utrecht SH alam Budaya hUkum Pidana ,Peneribtan Universitas Bandung, 1960 hal 270, menulis sebagai berikut :Menurut pelajaran materieele wederrechttelijkheid harus ditafsirkan371(diinterpretasikan) sebagai melawan hukum tertulis maupun hukum yangtidak tertulis. Menurut pencafsiran yang luas ini, maka Hukum itu bukanhanya Undangundang tetapi hukum seluruhnya bahkan asasasas hukumpula. (Prof. Dr. H.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 13 April 2016 — Dra. NI LUH NYOMAN HENDRAWATI
204 — 131
  • Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasiterbitan Pradnya Paramita Jakarta, tahunl990, halaman 144) mendiskrifsikanJabatan adalah suatu lingkungan kerja atau pekerjaan tetap yang diadakan ataudilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkandengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara, lingkungan pekerjaanHal. 335 dari 480 hal putusan No. 46/Pid.SusTPK/2015/PN Dps .336tetap adalah suatu lingkungan kerja yang sebanyakbanyaknya dapat dinyatakandengan tepat
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 13 Oktober 2015 — Dahono Bin Pawirodinomo
166 — 66
  • Padaperaturan ini belum dicantumkan tentang keharusan menyertakan buktibukti secara fisik pada laporan hasil pekerjaan sebagaimana padaPermendagri nomor 32 tahun 2011. bahwa adapun revisi tersebutdilakukan dalam rangka penyempurnaan peraturan tersebut.Menimbang bahwa interpretasi historis adalah suatu penafsirantentang sejarah perundang undangan yaitu menyelidiki maksud pembuatperaturan dalam menetapkan peraturannya ( Utrecht, 1989:209) atausuatu pengertian pada saat pasal tersebut dirumuskan yaitu
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
334 — 119
  • Utrecht, dalam bukunya,Hukum Pidana I, Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292).Hal374 dari 469hal Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdnb Pengertian supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.MenurutR.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
864 — 339
  • Utrecht Moh. SalehDjindang, Pengantar Administrasi Negara Indonesia, Cetakan IX, Jakarta IchtiarBaru, 1990, halaman 144) adalah suatu lingkungan tetap yang diadakan dandilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkandengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara;Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, perlu dipahami apa yangdimaksud Penyelenggara Negara.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
202 — 50
  • Utrecht, dalam bukunya,Hukum Pidana I, Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292).Hal 373 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdnb Pengertian supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.Menurut R.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
459 — 2300
  • Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 900/04199/ BPKAD/2013 danNomor 02/PA/AF/X/2013tanggal 03 Desember 2013 2401.06/12/2013 11584/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kpd Universitas Sriwijaya utk biaya Perjalanan, Biaya Hidupselama 3bulan, tuition fee & Pengurusan Visa 4 Orang DosenUNSRI ke Utrecht Belanda.Berdasarkan Perjanjian Hibah No 900/04252/BPKADII/2013 & No144/UN9/MoA/DN/2013 tgl 06122013 2402.11/12/2013 11724/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Kelompok Sejahtera Pengrajin Tenun Songket
    Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 900/04199/ BPKAD/2013 danNomor 02/PA/AF/X/2013tanggal 03 Desember 2013 2401.06/12/2013 11584/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kpd Universitas Sriwijaya utk biaya Perjalanan, Biaya Hidupselama 3bulan, tuition fee & Pengurusan Visa 4 Orang DosenUNSRI ke Utrecht Belanda.Berdasarkan 900/04252/BPKAD1I/2013 & No144/UN9/MoA/DN/2013 tgl 06122013Perjanjian Hibah No 2402.11/12/2013 11724/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Kelompck Sejahtera Pengrajin Tenun Songket
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
1924 — 2234 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Utrecht, pemidanaan bertujuan sebagai prevensi atauperlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang dapat merugikankepentingan masyarakat itu (Sari Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka TintaHal. 557 dari 767 hal. Put. No. 1261 K/Pid.Sus/2015Mas, Surbaya, 1987, hal. 360).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2015 — Pidana - WARYONO KARNO
296 — 240
  • Untukkonteks ini lebih cocok menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke2;Bahwa bicara soal peserta delik, atau pelaku peserta, itu biasanyamengacu pada bentuk turut serta melakukan tindak pidana, yang Ahlimaksud turut serta ini mededader bukan deelneming, karena beberapaliteratur misalnya Utrecht atau Hamid Hadawi menggunakan istilahturut serta untuk titel penyertaannya, tetapi yang Ahli maksud adalahturut serta dalam bentuk mededader, artinya ada beberapa orang yangmelakukan tindak pidana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
235 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Utrecht, HukumPidana 1, lbid, halaman 384, lihat juga Prof. Dr.Mr.H.A. ZainalAbidin Farid, SH, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.Kedua, Juli 2007, halaman 210, lihat juga Prof. Moeljatno, SH,AsasAsas Hukum Pidana, Ibid, halaman 93) ;Hal. 1704 dari 1737 hal. Put. No.119 PK/Pid.Sus/20107.4.rece7.3.
    Utrecht, Hukum Pidana 1, Ibid halaman 383) ;9. Bahwa dalam kenyataannya, baik judex juris maupun judex facti tingkatpertama justru tidak konsisten dalam menerapkan ajaran Conditio SineQuo Non tersebut, karena yang dipidana/dipertanggungjawabkan secarapidana dalam perkara ini hanyalah terbatas kepada Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana, sedangkan pihak lain yang melanjutkan (estafet)perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidakdipertanggungjawabkan secara pidana.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
599 — 203
  • Utrecht, 1987:301);Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara yang dimaksuddengan willens en wettens adalah seorang yang melakukan sesuatuperbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu sertaharus menginsafi, mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak sengaja atau alpaoleh Van Hammel (R. Wiyono, 2014:58) dikemukakan bahwa kealpaan itumengandung 2 (dua) syarat yaitu :1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
2087 — 1703
  • Utrecht, dalam bukunya, Hukum Pidana I,Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292).Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan :e Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanyakesalahan (schuld).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
295 — 94
  • HukumKeuangan Negara.Struktur pasal 6 Undangundang nomor 17 tahun 2003, kewenanganpengelolaan keuangan negara ada di tangan Presiden, Presidenkemudian mendelegasikan kepada Menteri Keuangan dalam rangkakewenangan fiskal kemudian juga di delegasikan kepada Menteri sertakepada Kepala Daerah artinya Presiden tidak lagi bertanggung jawabpenuh.Diskresi adalah keleluasan bertindak dari pejabat Negara dalammenghadapi tindakan administrasi, diskresi ada 2 (dua) yaitu diskresibebas dan diskresi terikat.Menurut Utrecht
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
290 — 126
  • HukumKeuangan Negara.Struktur pasal 6 Undangundang nomor 17 tahun 2003, kewenanganpengelolaan keuangan negara ada di tangan Presiden, Presidenkemudian mendelegasikan kepada Menteri Keuangan dalam rangkakewenangan fiskal kemudian juga di delegasikan kepada Menteri sertakepada Kepala Daerah artinya Presiden tidak lagi bertanggung jawabpenuh.Diskresi adalah keleluasan bertindak dari pejabat Negara dalammenghadapi tindakan administrasi, diskresi ada 2 (dua) yaitu diskresibebas dan diskresi terikat.Menurut Utrecht
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2684 — 4590 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II.Surabaya: PustakaTinta Mas, 1999, hal. 328).e Bahwa atas pencabutan hak sebagai penjatuhan pidana tambahan kitatelah diingatkan kembali adanya hukumanhukuman yang merendahkanmartabat manusia (onterende straffen) dan kesepakatankesepakataninternasional pun sudah menegaskan penghapusan terhadap hukumanyang merendahkan martabat manusia.Hal. 1257 dari 1717 hal. Put.