Ditemukan 1345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : batersebut b.tersebut bersebut boytersebut bintersebut
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
198 — 68
  • Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidanatambahan yang dapat dijatunkan kepada terdakwa berupa pembayaran uangpengganti, sebagai dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 joUU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan pembayaran uang pengganti yangjumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi.soeawani Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf btersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Juni 2019 — 1.Tonnies Sianturi 2.Tohonan Silalahi 3.Murni Elieser Verawaty Munthe 4.Dermawan Sembiring 5.Arlene Manurung 6.Syahrial Harahap
389 — 85
  • bendanya dapat disita oleh jaksa dandilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupiuntuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanyatidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuaidengan ketentuan dalam undangundang ini dan lamanya pidanatersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) btersebut
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
404 — 1199
  • masyakat adat atas pengakuantanah hak adat (tanah Ulayat/Tanah Nagari/Tanah Marga, dll) telan jugaHalaman 43 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN Bbudilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor: 34/PUUIX/2011 tertanggal 12 Juli 2012 yang pertimbangan hukumya menyatakan:Menurut Mahkamah, kewenangan pemerintah untuk menetapkan statuswilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagaibukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf btersebut
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 28 Mei 2015 — ENDANG SUTRIANI BINTI BADENI KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
98 — 17
  • Hal btersebut mengingat bahwa sebagai anggota dan atau ketua PPK seharusnya bertindak netral (non diskriminasi). Tindakan tersebut jelas sekali bahwa Saudara Moch. Tauchid dan dua belas PPK lainnya telah menyalahgunakan wewenangnya untuk tujuan lain yaitu untuk memenangkan terdakwa Hj. Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo dalam pemilihan umum legislatif. Selain itu tindakan Saudara Moch.