dalam perkaranya melawan Para TermohonPeninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/ParaTerbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat IV/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa adalah berupa sebidang tanah perumahan seluas + 852M2, yang terletak di Kelurahan BajoE, Kecamatan Tanete Riattang Timur,Kabupaten Bone, yang berbatas pada sebelah :e Utara, dengan rumah Uleng, Hamzah dan tanah Ambo Dai;e Timur, dengan rumah Damang

(Seluruh Surat Pelepasan Lahan di atas selanjutnya disebut sebagaiPerjanjian Pelepasan).Mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa perkara ini, PerjanjianPelepasan yang ditandatangani oleh Penggugat dan para pemilik Tanahsebelumnya dilakukan sebelum perjanjian jual beli antara Tergugat 1 danTergugat 2 yang baru dilakukan pada tanggal 1 September 2017, danseluruh Perjanjian Pelepasan ditandatangani dihadapan Kepala Desa,Damang Kepala Adat dan Camat yang berwenang.Bahwa Tergugat merupakan salah satu

Putusan Nomor 37/PDT/2019/PT PLKyang haknya diakui oleh Kepala Desa dan Damang KepalaAdat yang berwenang dan telah dialinkan kepada Penggugat?

Adapun pemegang hak milik yangsah atas tanah tersebut yakni Tergugat sebagaimana Surat KeteranganTanah Adat (SKTA) Nomor: 04/SKTA/DKA/Kps.Mrg/II/2010 yang diterbitkanoleh Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas,tertanggal 14 Februari 2010, yang kemudian dibeli oleh Tergugat II.4. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Pengugat pada huruf B, yangmenyatakanan bahwa Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah atasobjek sengketa.

Adapunpemegang hak milik yang sah atas tanah objek sengketa yakni Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor:04/SKTA/DKA/Kps.Mrg/II/2010 yang diterbitkan oleh Damang Kepala AdatKecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, tertanggal 14 Februari2010, yang kemudian tanah objek sengketa dibeli oleh Tergugat II.5.

Berita acara hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan danDesa/Kelurahan, merupakan hasil kesepakatan musyawarah bersamaseluruh anggota kerapatan yang wajib disahkan oleh Damang Kepala Adat;c. Ketetapan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat merupakan ketentuan hukumyang mengikat bagi setiap warga masyarakat adat Dayak;d. Pengajuan permohonan untuk memperoleh SKTA kepada Kerapatan MantirPerdamaian Adat;e.

Damang kepala adat wilayah yang bersangkutan menerbitkan SKTA.Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Penggugatuntuk menyerahkan bukti bahwa seluruh proses penerbitan SKTAsebagaimana dimaksud di atas telah dipenuhi untuk memeriksa keabsahanpenerbitan SKTA No. 123.2. Pasal14 Pergub SKTA menyatakan sebagai berikut:1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, terhadapseluruh Tanah Adat dan HakHak Adat di Atas Tanah akanditertibkan.2.

Lestari ( GAL ), yang bersesuaian denganketerang Saksi Suriyanto yang mana pihak pertama adalah Muhammad AtailahRajun (Penggugat) dan Pihak Kedua adalah Suriyanto (dari PT GAL), masingmasing pihak telah menandatangani, yang intinya adalah : Pihak pertamabersamainimenyatakan dengan sebenarbenarnya bahwa pihak satusatunyayang menguasai lahan/tanah garapan dan yang mana merupakan tanah negarayang dimilikiberdasarkan surat keterangantanahadat No.123s/d126/SKTA/DKA/KpsMrg/X/2010 yang dikeluarkan oleh Damang

E yaitu Kepala DesaDadahup, Yetsi Runjan yaitu Damang Kepala Adat KecamatanDadahup Kabupaten Kapuas, serta Randu Ramba, SH yaitu CamatKecamatan Dadahup; Surat Keterangan Kepala Desa Bendi E.

E yaitu Kepala DesaDadahup, Yetsi Runjan yaitu Damang Kepala Adat KecamatanDadahup Kabupaten Kapuas, serta Randu Ramba, SH yaitu CamatKecamatan Dadahup, yang isinya adalah mengenai Pemilik M.AtailahRajun, dengan letak tanah Sei.Paramboi Desa Sri Mulya KecamatanDadahup, ukuran tanah 286,77 dengan jumlah kompensasi Rp.1.433.850.000, (satu milyar empat ratus tigapuluh tiga delapanratus lima puluh rupiah); Foto Penggugat yang telah menerima pembayaran lahan atas namaM.Atailah Rajun,Menimbang, bahwa berdasarkan

Pembanding/Terdakwa I : YUDA PRATAMA PUTRA BIN DJAMIRIN Diwakili Oleh : TRI IRMA FEBRIANTI SH dan REKAN
Pembanding/Terdakwa : HERTZA FEBRIAN BIN ROBERT Diwakili Oleh : TRI IRMA FEBRIANTI SH dan REKAN
Terbanding/Penuntut Umum : DAMANG ANUBOWO, SE, SH, MH

Laung Tuhup, Terdakwa melakukanpemasangan hinting pali atau Ompong Adat Larangan yang disaksikanoleh Damang Wilson Tobeng dan diberikan rekomendasi dari sdr.

PAMBUK, berjanji pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;Bahwa Terdakwa ada konsultasi dengan Saksi tentang masalah tanahTerdakwa pada tahun 2019 karena lahannya dirusak oleh perusahaandan menurut Saksi harus konsultasi dengan Lembaga Adat atauDamang, setelah berkoordinasi menurut Damang untuk permasalahanyang ada mesti dilakukan Lintung Adat yang ada syaratsyaratnyasupaya pimpinan perusahaan

MAWARDIdan Terdakwa:Bahwa benar ada surat rekomendasi dari Damang Kepala Adat untukTerdakwa melakukan Linting Adat;Bahwa benar ada Surat Pernyataan Tanah atas nama MAWARDI:Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatandan membenarkannya;Saksi BADIAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga jauh denganTerdakwa, Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;Bahwa pihak perusahaan membuka lahan ada izinnya

Diproses dan dipanggil secara patut sampai tiga(3) kali panggilan Tergugat tidak memenuhinya (hadir), selanjutnyaDewan Mantir Adat Desa Tumbang Empas melimpahkan perkaratersebut kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Mihing RayaKabupaten Gunung Mas pada tanggal 13 April 2017 dan diproses diKeDamangan tetapi sama halnya dengan proses di Dewan MantirAdat, yang mana Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhiHal 3 dari 10 hal Penetapan No. 8/PDT/2018/PT.PLKpanggilan dan datang dikedamangan hanya menyerahkan

Damang Kepala Adat Kecamatan Pulau Malan yang menerbitkanSurat Keterangan Pernyataan Tanah Lahan Hak Milik AtasNama Almarhum Rijan Timbang bagi Tergugat ;c.

Sebagai contoh, Aparatur yang mengabdipada Kantor Pertanahan Kabupaten, Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi serta Menteri Agraria dan Tata Ruang yang jelasmemiliki kapasitas dalam bidang pertanahan sekalipun ternyata merekatidak berwenang untuk menggugurkan/ menghilangkan hak adat yangdiberikan oleh Damang Kepala Adat dan diakui oleh berbagai ketentuanyang berlaku.Sebagai contoh lain, setiap sengketa yang menyangkut Domain TataUsaha Negara tidak dapat diadili oleh Pengadilan Negeri,

pokok gugatan Penggugat, ParaTergugat telah membantahnya dengan mendalilkan pada pokoknyaadalah sebagai berikut :bahwa Penggugat adalah perusahaan perkebunan yang tidakmemiliki hak atas tanah yaitu Hak Guna usaha sehingga tidakdapat dipungut pajak bumi dan bangunannya oleh negara;bahwa majelis hakim pengadilan negeri tidak memiliki kompetensiuntuk menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum suratsurat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang dimiliki olehPara Tergugat, oleh karena Surat Damang

Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLKPeradilan Adat dalam hal ini Damang Kepala Adat KecamatanPulau Malan; bahwa menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria beserta seluruh peraturanturunannya, Penggugat sebelum membuka lahan/ menanamkelapa sawit wajib memiliki Hak Guna Usaha; bahwa Penggugat secara hukum tidak menguasai areal tanahobyek sengketa, karena areal tersebut merupakan bagian dariareal pelepasan kawasan hutan atas nama PT Samba SaktiPerkasa selaku pemegang

Putusan No. 32/PDT/2016/PT.PLKrugi tanah yang terletak di desa Tumbang Lahang seluas 69 hektare + 87hektare + 10,77 hektare + 8,37 hektare + 49 hektare = 224,14 hektare,sedangkan di desa Tumbang Tanjung seluas 64,18 hektare;Menimbang, bahwa buktibukti sebagaimana tersebut diatas yaitubukti P.21 sampai dengan bukti P.26 telah ditandatangani oleh para pihakdan diketahui olen Kepala Desa, Camat, Ketua BPD dan Damang AdatKecamatan, dengan demikian majelis hakim tingkat banding berpendapatbahwa Penggugat

Talla untukmenikahkan Pemohon Il dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orangPenetapan Nomor 59/Pat.P/2016/PA.Batg, hal. 1 dari 10saksi nikah masingmasing bernama Mahmudding bin Damang danSaharuddin bin H.

Memberi izin kepada Pemohon, Rusman bin Sulaeman untuk menjatuhkantalak satu raj'i terhadap Termohon, Murni binti damang di depan sidangPengadilan Agama Barru;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 371.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribuDemikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Barru pada pada hari Selasa, tanggal 19 desember 2017 Masehibertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 12 Peraturan GubernurKalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat DanHakhak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut,jelaslah bahwa yang dimaksud dengan tanah adat adalah tanahyang dikuasai berdasarkan hukum adat yang jelas batasbatasnyadan keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.

Sedangkantanah yang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak jelasbatasbatasnya dan tidak pula diakui oleh Damang Kepala Adatsehingga didapatlah fakta bahwa tanah tersebut bukanlah milikPenggugat (Bukti T.7);.

SAKSI , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Poros PinrangPare,Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, KabupatenPinrang, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi, dan Termohon istri Pemohonbernama Kamariah binti La Damang; Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 20 tahunnamun belum dikaruniai anak; Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkarnamun telah

menurut hukum Islam; Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) oranganak; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikahkarena pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah; Bahwa Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonanpenetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untukmendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon danPemohon II dan Pengurusan kelengkapan berkas ke Tanah suci sertakeperluan lainnya;Suwandi bin Damang

denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkarayatidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa awal permasalahan dalam perkara ini bukan mengenai gantirugi atau peralihan hak atas lahanlahan tetapi berkaitan denganpembebanan uang singer dan ganti rugi atas kerusakan dari hutan adatTamanggung Utun dan Puruk Pasak Talawang Kecamatan Pasak Talawangyang diupayakan oleh Tergugat selaku kuasa masyarakat penerus dariTamanggung Utun dan Almarhum Alex Samba selaku Damang

T120SS PU 1.5 WD 4X2 Atas nama DAMANG, dibelidengan harga Rp. 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah);23) Kendaraan Nomor KT 8151 EE, Tahun Pembuatan 2010, Nomor RangkaMHMUS5TU2EAK044425, BPKB Nomor H07418773, Warna Hitam, JenisMobil Barang, Merek SUZUKI, Model PICK UP.Kendaraan roda dua dengan rincian sebagai berikut:24). Kendaraan Nomor KT 2054 EM, Tahun Pembuatan 2008, Nomor RangkaMH330CC0028J24897, BPKB Nomor 3805182, Warna Hitam, Jenis SPDMTR, Merek YAMAHA, Model SOLO.25).

Damang sedang maharnya adalah sebuah cincinemas dengan berat gram. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (darah)dan hubungan persusuan dan halhal lain yang bisa menghalangi sahnya suatupernikahan. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II ketika menikah masih gadis dan perjaka. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidakpernah bercerai hingga saat imi dan telah dikaruniai 5 orang anak.

Hasnah, D. binti Damang, umur 48 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal diBTN Pepabri P9/19, Lorong 6, RT.005, RW.005, Kelurahan Penrang,Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnyaselanjutnya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal para Pemohon karena masingmasingmempunyai hubungan dengan almarhum Drs. Misbahuddin, baiksebagai anak kandung, ibu kandung maupun karena hubungansebagai ibu mertua.

Diproses dan dipanggil secara patut sampai tiga(3) kali panggilan Tergugat tidak memenuhinya (hadir), selanjutnyaDewan Mantir Adat Desa Tumbang Empas melimpahkan perkaratersebut kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Mihing RayaKabupaten Gunung Mas pada tanggal 13 April 2017 dandiproses diKeDamangan tetapi sama halnya dengan proses di Dewan MantirAdat, yang mana Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhipanggilan dan datang dikedamangan hanya menyerahkan /memberikan foto copy berkasberkas Surat Tanah

Damang Bin Beddu, umur 59 tahunSaksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon II karena saksiadalah Tetangga Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suamiisteriyang menikah pada tahun 2011 di Malaysia; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il dinikahkan oleh Imamsetempat yang bernama Baba dan yang menjadi wali adalah ayahkandung Pemohon Il, bernama Kuraini dan disaksikan oleh 2 (dua) orangsaksi

Ngalle
3.Sugitanpacina
4.Raba
5.Damang
6.Gassing
7.Tumara
8.Rano
9.Kalasia

Muslimin bin Damang, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, pendidikanSD, tempat kediaman di Jalan Danaweria RT. 12, Kelurahan Danaweria, Distrik FakfakTengah, Kabupaten Fakfak di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa saksi kenal Pemohon I dan mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupudua kali sedangkan dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan kenalsetelah menikah dengan Pemohon I Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon