Bahwa perbuatan terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum.bersama terdakwa lainnya(berkas perkara terpisah) dalam pemberian dana Bansos tahun 2010 kepada penerimasebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010tanggal 15 April 2010, telah menguntungkan para penerima bantuan,karena tanpamembuat dan mengajukan proposal sebagian dari para penerima bansos telah menerimauang dana Bansos tahun 2010.

Pengelolaan danKeuangan Daerah) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Kendal sekarang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Kendal ;Bahwa setahu saksi anggaran untuk Bansos 2010 diSetda Kendal pada BagianKesra. sebesar Rp.1,3 milyar dan ditetapkan pada tanggal 18 Pebruari 2010 ;Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010 dari bagian Kesra.mengajukan suratpermohonan pencairan dana Bansos ;Bahwa syarat syarat permohonan pencairan dana bansos keagamaan antara lainKwitansi

Bansos tersebut terdakwa mendapatkan honor danterdakwa juga pernah memerintahkan bendahara pembantu Siti Romelah untukmencairkan uang Bansos tapi terdakwa sendiri tidak tahu apakah saat perintahkanpencairan tersebut kapasitas terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) atau sebagai Kabag.Kesra ;Bahwa selain sebagai Bendahara pengeluaran Pembantu, tugas lain dari Siti Romelahadalah sebagai anggota Tim Pengkaji dan anggota Tim Pembagi Bansos 2010 ;Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan

tentang Penetapan Penerima Bansos ituterakhir diparaf oleh Sekda Drs.

AHMAD RIKZA untuk diberikan kepada penerima Bansos.

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1(satu)bundel Laporan keuangan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di Kabupaten Karimun tahun 2012. 2) 1(satu) bundel laporan kegiatan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di kabupaten karimun tahun 2012.3) 1( satu ) bundel Dokumen terdiri dari :a.

Photo Copy JUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBN-P.d.

Photo Copy Surat Keputusan pemberian BANSOS peningkatan mutu Kapasitas pendidikan Inklusif ( APBN-P ) pengembangan pembelajaran pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun 2012 nomor : 1882 / C4 / KU / 2012, tanggal 19 Nopember 2012.4) 1 ( satu ) buah Asli Perjanjian pemberian BANSOS pengembangan Propinsi/kabupetan/kota penyelenggara pendidikan Inklusif APBN-P pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun anggaran 2012 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan pengembangan

Suprayetno, S.Pd, di beberapa lembar kwitansi terdapat materai yang ditempel dibagian tanda tangan telah ditanggalkan.37) 1 ( satu ) bundel Laporan bansos penyelenggaraan pendidikan Inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di Kabupaten Karimun tahun 2012 sambungan laporan keuangan bulan juni 2013.38) 1 ( satu ) buah buku kas umum bendahara Pokja Sdr. M.

30(tiga puluh) hari setelahdana Bansos diterima oleh Pokja.

dana Bansos pengembangan provinsi/kabupaten/kota penyelenggarapendidikan inklusif.

mendapati ada pihak lain yang bukanmenjadi target penerima dana Bansos pendidikan inklusif layanan khusussebagaimana telah dirancangkan dalam Proposal Pokja Karimun tapimendapatkan keuntungan atau fasilitas dari dana Bansos tersebut sebagaiberikut:1.

Sebaliknya, Terdakwa selaku ketua Pokjamalah memutuskan sendiri menambah 56(lima puluh enam) ABK wilayahKarimun untuk menerima dana Bansos. Padahal, dalam rapat jumlah ABK yangdisetujul menerima dana Bansos hanyalah 14(empat belas) orang.

Sebaliknya, dari fakta di persidangan didapati bahwa jumlah faktualdana Bansos yang dinikmati Terdakwa yang tidak sesuai dengan peruntukandana Bansos tersebut adalah sebesar Rp. Rp. 63.646.000,00,(Enam puluh tigajuta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1(satu)bundel Laporan keuangan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di Kabupaten Karimun tahun 2012. 2) 1(satu) bundel laporan kegiatan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di kabupaten karimun tahun 2012.3) 1( satu ) bundel Dokumen terdiri dari :a.

Photo Copy JUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBN-P.4) Photo Copy Surat Keputusan pemberian BANSOS peningkatan mutu Kapasitas pendidikan Inklusif ( APBN-P ) pengembangan pembelajaran pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun 2012 nomor : 1882 / C4 / KU / 2012, tanggal 19 Nopember 2012.5) 1 ( satu ) buah Asli Perjanjian pemberian BANSOS pengembangan Propinsi/kabupetan/kota penyelenggara pendidikan Inklusif APBN-P pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun anggaran

SUPRAYETNO, S.Pd, di beberapa lembar kwitansi terdapat materai yang ditempel dibagian tanda tangan telah ditanggalkan.38) 1 ( satu ) bundel Laporan bansos penyelenggaraan pendidikan Inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di Kabupaten Karimun tahun 2012 sambungan laporan keuangan bulan juni 2013.1 ( satu ) buah buku kas umum bendahara Pokja Sdr. M.

Photo CopyJUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBNP.4) Photo Copy Surat Keputusan pemberian BANSOS peningkatan mutuKapasitas pendidikan Inklusif ( APBNP ) pengembangan pembelajaranpendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun 2012nomor : 1882 /C4/KU/ 2012, tanggal 19 Nopember 2012.5) ( satu ) buah Asli Perjanjian pemberian BANSOS pengembanganPropinsi/kabupetan/kota penyelenggara pendidikan Inklusif APBNPpendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahunanggaran 2012 antara pejabat

30(tiga puluh) hari setelan dana Bansos diterima oleh Pokja.Sementara itu dana Bansos sudah masuk ke rekening an.

TpgSuhatsyah, ST ikut di dalam rapat yang membahas implementasi dariproposal yang diajukan Pokja seperti bentuk layanan yang diberikan adalahlayanan khusus, kriteria anak yang digolongkan sebagai ABK yang akanmendapatkan bantuan dana Bansos, jumlah peserta didik yang diajukan olehKordinator wilayah untuk disetujui sebagai penerima Bansos dan membahasberapa besar dana Bansos yang akan diterima oleh setiap anak di wilayahKarimun, Durai, Kundur dan Moro.

menyalahi kesepakatandalam Perjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tanggal 27 November 2012 yangmengatur bahwa dana Bansos bersifat swakelola.

Photo CopyJUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBNP.Photo Copy Surat Keputusan pemberian BANSOS peningkatan mutuKapasitas pendidikan Inklusif ( APBNP ) pengembangan pembelajaranpendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun 2012nomor : 1882 /C4/KU / 2012, tanggal 19 Nopember 2012.( satu ) buah Asli Perjanjian pemberian BANSOS pengembanganPropinsi/kabupetan/kota penyelenggara pendidikan Inklusif APBNPpendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahunanggaran 2012 antara' pejabat

Penetapan Kelompok Penerima Bansos Sarana Pascapanen Tanaman Pangan di Kabuaten/Kota se- NTB yang bersumber dari APBN-P TA. 2015.

tertanggal 20September 2010 tentang Pengembangan Budidaya sapi perah pola PMUK melaluiDana Bansos Dirjen Peternakan Tahun 2010.

T.agung (Ibu YENIselaku Ketua Tim Teknis) dengan kelompok Sido Makmur sebesar 5 % darinilai bansos yang diterima kelompok Sido Makmur. Sedang lainnya habisuntuk biaya operasional dan menjamu/konsumsi dan tranport para tamu, antaralain dari Dirjen Peternakan 2 kali dan dari Dinas Peternakan tingkat Propinsi 1kali ;Bahwa yang membuat kesepakatan bahwa kelompok SIDO MAKMUR harusmembayar fee 5 % dari nilai bansos adalah Bu YENI selaku Ketua Tim teknisKab.

Rejotangan terpilih sebagai penerima dana bansos PMUK 2010,pada saat itu menanda tangani Surat perjanjian kerja sama dengan PPK tertanggal 20September 2010, tentang Pengembangan Budidaya sapi perah pola PMUK melalui DanaBansos Dirjen Peternakan tahun anggaran 2010 ; Bahwa dana bansos Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) langsung ditransferke rekening kelompok SIDO MAKMUR di BRI Unit.

T.agung (Ibu YENIselaku Ketua Tim Teknis) dengan kelompok Sido Makmursebesar 5 % dari nilai bansos yang diterima kelompok SidoMakmur. Sedang lainnya habis untuk biaya operasional danmenjamu/konsumsi dan tranport para tamu, antara lain dariDirjen Peternakan 2 kali dan dari Dinas Peternakan tingkatPropinsi kali ; Bahwa yang membuat kesepakatan bahwa kelompok SIDOMAKMUR harus membayar fee 5 % dari nilai bansos adalah BuYENI selaku Ketua Tim teknis Kab.

Tulungagung sebelum cairmeminta fee 10 % dari nilai kontrak/bansos kepadanya,terdakwa MOCH ICHWANI NOOR, MURSITO (Almarhum),selanjutnya dinego dikantor Dinas Peternakan dengan Bu YENIakhirnya disepakati bersama fee untuk Dinas Peternakan Kab.Tulungagung adalah 5 % dari nilai bansos ; Bahwa setelah dana bansos cair fee 5 % senilai Rp.25.000.000, tersebut diserahkan 2 kali yang pertama di rumahmakan lodo di Ds. Tapan Kec/.

uang dana Bansos, karena Terdakwa tidakmelakukan pengawasan dan kontrol pada pekerjaan Bendahara dalam melakukanpembayaran.

Dipersidangan Terdakwa berdalih bahwa seluruh pengeluaran dana Bansos dilakukanoleh Bendahara Pokja dan Terdakwa mengetahui seluruh pengeluaran setelahdilaporkan Bendahara.

Sumber dana Bansos tersebut berasal dari APBNP sebesar Rp.900.000.000,00, (Sembilan ratus juta rupiah) dan sudah termasuk pajak,dimana daerah Kabupaten Karimun sebagai penerima dana Bansos akan dijadikansebagai daerah uji coba (piloting) penyelenggara pendidikan inklusif.

Menetapkan barang bukti berupa :1) 1(satu)bundel Laporan keuangan pelaksanaan bansos penyelenggaraanpendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) diKabupaten Karimun tahun 2012.2) (satu) bundel laporan kegiatan pelaksanaan bansos penyelenggaraanpendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di kabupatenkarimun tahun 2012.3) 1( satu ) bundel Dokumen terdiri dari :a.

Photo Copy JUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBNP.d.

Put.No. 218 PK/PID.SUS/2016Dana Bansos tahun 2010 tidak dilakukan dengan cara menitransfer, tetapidiberikan secara tunai dan langsung kepada Penerima.

Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya padaputusan a quo hal. 97 98 pada pokoknya menyatakan: Bahwaperbuatan Terdakwa dalam pemberian Dana Bansos kepadapara penerima sebagaimana dalam Daftar Lampiran SuratKeputusan Bupati Nomor 450/204/2010 tanggal 15 April 2010telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu parapenerima Bansos. Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;b.

RAHMAN (KABAG KESRA) selaku PPTK kepada KepalaDPPKD tidak harus seijin dan persetujuan dari PemohonPeninjauan Kembali karena yang mempunyai kewenangan untukmencairkan dana BANSOS tersebut adalah Kepala DPPKD,sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bupati KendalNomor 94 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang TataCara Penyaluran BANSOS Kabupaten Kendal. Berdasarkan haltersebut, maka atas penggunaan dana BANSOS tersebut jelasmenjadi tanggung jawab Alm.

Selain itu. pula sesuai fakta hukum yang terungkapdipersidangan, proses pencairan dana BANSOS yang diajukanoleh Drs. ABD RAHMAN kepada Kepala DPPKD (Alm.

DJAMBARI, SAICHU dan MUBTADI (ParaPenerima BANSOS), bantuan yang diberikan sangat bergunadan sangat membantu para penerima BANSOS;Ahli Pidana Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HARIEd, S.H.

Labuhan Batu Utara telahdilaksanakan proyek Bansos Perencanaan PercetakanPersawahan seluas 210 (dua ratus sepuluh) Ha denganpekerjaan Tahap Pertama seluas 50 (lima puluh) Ha;Bahwa tugas dan tanggungjawab Dinas Pertanian dalamproyek Bansos Perencanaan Percetakan Persawahan tersebutsesuai dengan DIPA Nomor : 0824/01808.4/2010 tanggal 31Desember 2010, yaitu :CPCL (Cari peserta dan cari lokasi);Mengusulkan CPCL untuk ditetapkan oleh SK Bupati;Mensosialisasikan kepada Kelompok Tani yang ditetapkan olehSK

Labuhan Batu Utara, yang dilakukan olehPutra dan Adi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011;Bahwa saksi mengetahui proyek Bansos percetakanpersawahan melalui Dinas Pertanian Kab. Labuhan Batu Utarapada bulan Juni 2010 yang dilaksanakan sejak bulanSeptember 2010 di Dusun XIV Desa Pulo Dogom Kec. KulauhHulu Kab.

Labuhan Batu Utara;Bahwa pelaksana dari proyek Bansos tersebut adalahKelompok Tani Desa Pulo Dogom Bawah dengan Ketua yaituterdakwa dan Wakil Ketua adalah Sugito;Bahwa setahu' saksi, masSyarakat yang memiliki arealpersawahan di Dusun XIV Desa Pulo Dogom tidak diharuskanmenjadi anggota Kelompok Tani sekalipun areal lahannyamasuk dalam proyek Bansos percetakan persawahan tersebut;Bahwa saksi mengetahui Supardi ada memiliki sebidang lahandengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) rante yang terletak diDusun

LabuhanBatu Utara, namun saksi tidak mengetahui darimana Supardimendapatkan lahan tersebut;Bahwa areal lahan milik Supardi masuk didalam proyekBansos percetakan persawahan tersebut;Bahwa sebelum proyek Bansos tersebut dilaksanakan, pihakDinas Pertanian Kab. Labuhan Batu Utara pernah melakukansosialisasi perihal proyek Bansos tersebut di Balai Desa PuloDogom yang dihadiri oleh pihak Dinas Pertanian Kab.

Labuhan Batu Utara dan areal lahan milikSaksi Supardi masuk didalam proyek Bansos percetakanpersawahan tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 05 Mei2011 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa selaku Ketua KelompokTani Desa Pulo Dogom Bawah bersama Sugito sebagai WakilKetua memerintahkan saksi Putra untuk menumbang tanamankelapa sawit milik saksi Supardi tersebut;5.

Hasil pemeriksaanfisik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Nopember2010, sementara pemeriksaannya dilakukan pada bulan Januari 2011;Bahwa nilai bahan bangunan yang diterima para Penerima Bansos, jauhlebih kecil dari yang seharusnya. Warga penerima bansos hanya menerimasekitar Rp. 4 juta dari yang seharusnya Rp. 9 juta. Begitupun upah tukangyang disalurkan oleh saksi YAKUP.

Muaro Jambisebesar Rp. 500 juta tersebut dicairkan (kliring) oleh Terdakwa , laludananya dimasukan dalam rekening atas nama Terdakwa 1;Anggaran Bansos RSRTLH Kab. Muaro Jambi sebesar Rp. 500 jutadiperuntukan bagi pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 450 juta danupah tukang sebesar Rp. 50 juta.

Hasil pemeriksaan41fisik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Nopember2010, sementara pemeriksaannya dilakukan pada bulan Januari 2011;Bahwa nilai bahan bangunan yang diterima para Penerima Bansos, jauhlebih kecil dari yang seharusnya. Warga penerima bansos hanya menerimasekitar Rp. 4 juta dari yang seharusnya Rp. 9 juta. Begitupun upah tukangyang disalurkan oleh saksi YAKUP.

Muaro Jambi terhadap pemberian Bansos RSRTLHTahun Anggaran 2010 yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedurpenyaluran Bansos, yakni menyimpan uang anggaran Bansos RSRTLH dalamrekening pribadinya, melibatkan pihak rekanan dalam penyaluran Bansos dalambentuk bahan bangunan, kemudian menyampaikan Laporan Pelaksanaan BansosRSRTLH tanggal 30 Oktober 2010 dan 08 Maret 2010 kepada Kemensos RI(vide barang bukti No. 8 dan 12) yang isinya tidak sebagaimana fakta yangsebenarnya, merupakan tindakan penyalahngunaan

RSRTLH sebesarRp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) seharusnya disalurkan secara utuhdalam bentuk uang tunai kepada 50 (lima puluh) KK Penerima Bansos, namundana tersebut dimasukan dalam rekening pribadi Terdakwa yang dikucurkansecara bertahap kepada Terdakwa II dan saksi YAKUP.

bertanggungjawab secara formal dan materialatas penggunaan hibah atau bansos yang diterimanya, pertanggungjawabanpenerima hibah / bansos meliputi :a.b.Laporan penggunaan hibah/bansos.Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan dana hibah / bansosyang menyatakan bahwa hibah / bansos yang diterima telah digunakansesuai NPHP.Hal 27 Putusan Nomor : 252/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.c.

pelaksanaan hasiljarring aspirasi masyarakat melalui Hibah dan bansos;> PERWALI No. 34 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan walikotano. 13 Nomor 2013;Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.2.

Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukanpembayaran dana bansos dan dana hibah tersebut adalah sebagai berikut:Untuk dana Bantuan Sosial :> Foto copy KTP yang masih berlaku;> Foto copy Rekening Bank a. n Ketyau dan Bendahara Pokmas;> Fakta Integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa bansosyang diterima akan digunakan sesuai RAB;> Kwitansi tanda terimaUntuk dana Hibah :a. NPHD (Naskah Perjanjian Hibahn Daerah)b. Foto copy KTP yang masih berlaku;c.

Kwitansi tanda terima ;Hal 35 Putusan Nomor : 252/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.Bahwa didalam pencairan dana Bansos dan Dana Hibah tersebut tidakdikenakan pajak.Bahwa benar penerima dana Bansos dan Dana Hibah tersebut harusmembuat laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban untukdana hibah dan bansos terdiri atas :a. Laporan penggunaan dana ;b. Surat pernyataan tanggung jawab ;c.

;Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah kerugian Negara/daerah dalampenyaluran dana bansos dan hibah melalui JASMAS untuk Kelurahan NgronggoTahun Anggaran 2014 adalah : No.

CL yang telahdisurvei dan diverifikasi, SK Penetapan Gapoktan penerimadana bansos UPPO, surat Perjanjian Kerjasama antara PPKdengan Ketua Gapoktan Lohjinawi tentang pelaksanaankegiatan UPPO tahun 2011, Rencana Usulan KegiatanKelompok (RUKK) Gapoktan Lohjinawi, dokumen terkaitpencairan dana bansos UPPO yang dilakukan secara bertahap,dokumen laporan pertanggungjawaban dana bansos UPPO dariGapoktan, dan dokumen dokumenlainnya.

EdyMaryanto.Yang bersangkutan menyadari bahwa proses pencairan uangdana bansos UPPO di banktersebut tidak sesuai denganprosedur, karena yang bersangkutan bukan BendaharaGapoktan Lohjinawi.Yang bersangkutan tidak ada maksud tertentu, namun hanyamembantu Ketua Gapoktan untuk memperlancar pencairan/pengambilan uang dana bansos UPPO di bank.Yang bersangkutan adalah pemiiik tanah (warisan dariOrangtuanya bernama Sdr.

Yuwono) bahwa agar dicektelah disalurkannya dana bansos UPPO tahun 2011, kemudiansetelah dicek oleh yang bersangkutan ternyata dana bansosUPPO tersebut telah masuk di rekening bank (BNI Cabang Pati)atas nama Gapoktan Lohjinawi yaitu tanggal 1 Juli 2011 sebesarRp340.000.000,00. Terhadap dana bansos UPPO sebesar itu,Sdr. Edy Maryanto tidak mengetahui secara pasti rincianpenggunaannya.Setelan mengetahui bahwa dana bansos UPPO tersebut telahmasuk di rekening bank, selanjutnya Sdr.

Realisasi Pencairan Dana Bantuan Sosial UPPO, terdiri dari1) Nominal Dana Bansos UPPO dariPusat 340.000.0002) Pendapatan bunga 1.000.000Sub Jumlahi...... 341.000.0002.

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengelolaan Bansos KegiatanPrasarana dan Sarana Pertanian. Nomor 520, tertanggal 12 Nopember 2011. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Bansos Kegiatan Prasarana danSarana Pertanian, Nomor 520, tertanggal 26 Nopember 2011.

saat itu ada permintaan dana hibah/bansos dari unsur pimpinan DPRD Kabupaten Jember, seingat terdakwa adajuga hadir saksi ABD.

Dina.Bahwa rapat pembahasan terkait dana Dana Hibah/Bansos dari APBD Kab.Jember yang pengusulannya melalui DPRD Kab.

dengan pembahasanbersama dengan DPRD dalam bentuk pengesahan RAPBD menjadi APBD.Bahwa untuk penyelenggaraan APBD terkait hibah/bansos biasanya diawalidengan pembuatan SK tentang hibah/ bansos secara keseluruhan sebagaidasar dari pelaksanaan pencairan maupun penyerahannya.Bahwa syaratsyarat sebagai penerima hibah disiapkan dari bawah yangmana dalam hibah/ bansos yang pengusulannya melalui DPRD KabupatenJember Tahun Anggaran 2015 tidak ada terlampir proposal, dimana hibah/bansos tersebut dilakukan

/ bansos yangdiusulkan oleh DPRD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, sayasudah lupa.Bahwa yang mengajukan perubahan anggaran hibah/ bansos TahunAnggaran 2015 adalah sesuai usulan DPRD Kabupaten Jember.Bahwa SK penerima bantuan hibah/ bansos yang diusulkan melalui DPRDKabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tanda tangan dan sudah ada dimeja.Bahwa sebelum disetujui uSulan hibah/ bansos dari DPRD KabupatenJember Tahun Anggaran 2015 ada lapor Sugiarto.

Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Sumatera Utara.j. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Sumatera Selatank. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Gorontalo. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Pemkab Blitarm.Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Pemkab Bojonegaron.

, selanjutnya fotokopi Surat PembentukanKelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif NamaNamaAnggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian namanamapenerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani olehHal. 8 dari 56 hal.

, selanjutnya fotokopi Surat Pembentukan Kelompok TaniBeringin beserta lampiran Daftar Normatif NamaNama Anggota KelompokTani Penerima Bansos yang sebagian namanama penerima dan jumlahnominal Bansos tersebut ditandatangani oleh Saksi Abbas bin Lapade(almarhum) dan sdr.

, selanjutnya fotokopi Surat PembentukanKelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif NamaNamaAnggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian namanamapenerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani oleh SaksiHal. 34 dari 56 hal.

dana bansos dari 2 (dua) lembaga LSM lainnya yaitu :1.

Saksi Kahar Gani sendiri yang datang ke Kantor GubernurProvinsi Sulawesi Selatan untuk menandatangani suratpenyetoran kembali dana Bansos tersebut ke Kas DaerahPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.Tidak ada dasar, fakta hukum dan alat bukti serta barang buktisebagaimana dalam berkas perkara yang membuktikan bahwaTerbanding / Pembanding pernah: Mengajukan proposal dana Bansos ke Pemerintah ProvinsiSulawesi Selatan. Menerima cek dana Bansos tersebut. Mencairkan cek dana Bansos tersebut.

Menggunakan dana Bansos tersebut. Membuat dan memasukkan laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana Bansos tersebut. Menandatangani surat penyetoran kembali dana Bansos tersebutkepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Menerima dana Bansos dari masing masing ke dua saksi tersebut.Tidak masuk akal, dan diluar nalar hukum kalau masing masingke dua saksi memberikan dana Bansos yang begitu besar kepadaTerbanding/Pembanding yaitu dengan total sebesar Rp.1.420.000.000, (satumilyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan tanpa alat buktiberupa tanda terima / tanda penyerahan.Kalau seandainya benar (quot non) bahwa masing masing kedua saksi benar telah memberikan dana Bansos tersebut kepadaTerbanding/ Pembanding, maka

mempergunakan danaBansos tersebut, masing masing ke dua saksi yang membuatlaporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos tersebut,dan bahkan saksi Kahar Gani sendiri yang menandatanganiSurat penyetoran kembali dana Bansos tersebut di KantorGubernur Provinsi Sulawesi selatan.

Suwandi ahli waris 20.000 M2 Rp. 112.500.000,Udin Bahwa sebelum dilakukan pencairan Dana Bansos dimaksud Saksi ABBAS binLAPADE (Alm) bersamasama saksi ABIDINSYAH dan saksi H.

, selanjutnya foto copy SuratPembentukan Kelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar Normatif NamaNama Anggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian namanamapenerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani oleh saksi ABBASBin LAPADE (Alm)dan sdr.

Suwandi ahli waris Udin 20.000 M2 Rp.112.500.000, Bahwa sebelum dilakukan pencairan Dana Bansos dimaksud Saksi ABBAS binLAPADE (Alm) bersamasama saksi ABIDINSYAH dan saksi H.

Suwandi ahli waris Udin 20.000 M2 Rp. 112.500.000, Bahwa sebelum dilakukan pencairan Dana Bansos dimaksud Saksi ABBAS bin LAPADE(Alm) bersamasama saksi ABIDINSYAH dan saksi H.

, selanjutnya foto copy SuratPembentukan Kelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar NormatifNamaNama Anggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian namanama penerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani olehTerdakwa JOHANSYAH bin BASRI, saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) dansdr.

SUWANDI, di serahkan kepada Bagian Perkotaan Pemkot Samarinda danBagian Kesra Pemkot Samarinda untuk melengkapi data pendukung PencairanDana Santunan BANSOS.

Solok.2) Kwitansi Nomor: 197 tanggal 26 Mei 2010 sebesar Rp 7.500.000,00untuk pembayaran Bansos turnamen volly ball di Kec. DanauKembar Kab. Solok.3) Kwitansi Nomor: 75 tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp 4.500.000,00untuk pembayaran Bansos kegiatan kelompok keramba jala apungTunggue Tarapuang di Nagari Kampung Batu Dalam Kec. DanauKembar Kab.

Solok.27)Kwitansi Nomor: 128 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00untuk pembayaran Bansos kegiatan Pengurus Group Randai Riak Danau di Kec.Danau Kembar Kab. Solok yang ditujukan kepada Bupati solok.28) Kwitansi Nomor: 130 tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00untuk pembayaran Bansos kegiatan Panitia Festifal Qosidah Rebbana Kec. DanauKembar Kab. Solok.29) Kwitansi Nomor: 235 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp 10.000.000,00 untukpembayaran Bansos pengurus BKMT Kec.

Solok.39) Kwitansi Nomor: 121 tanggal 31 Mei2010 sebesar Rp 4.000.000,00 untukpembayaran Bansos kegiatan Grupkesenian Minang Singo Berantai diJorong Timur Kenagarian KampungBatu Dalam Kec. Danau Kembar Kab.Solok.40) Kwitansi Nomor: 197 tanggal 26 Mei2010 sebesar Rp 7.500.000,00 untukpembayaran Bansos turnamen vollyball di Kec.

Kwitansi Nomor: 22 tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembayaran Bantuan Sosial (Bansos)kegiatan LKAM Kec. Danau Kembar.2. Kwitansi Nomor: 26 tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp9.000.000,00 untuk pembayaran Bansos kegiatan PembinaanCabang olah raga (KONI) Kec. Danau Kembar3. Kwitansi Nomor: 74 tanggal 07 Mei 2009 sebesar Rp 3.000.000,00untuk pembayaran Bansos kegiatan LKAM memajukan Nagariberbasiskan adat bersandi Sarak ,sarak bersandi kitabullah Kec.Danau Kembar4.

Solok.Kwitansi Nomor: 235 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran Bansos pengurus BKMT Kec.Danau Kembar.Kwitansi Nomor: 30 tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembayaran Bansos kegiatan Pengurus GroupRandai Riak Danau di Jorong Kampung Dalam Barat Kab.

Pasal 37 ayat 1 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedomanpemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD : Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materialatas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.2.Pasal 15 ayat 1 huruf Perguob DIY nomor: 46.1 tahun 2012 tentangtata cara hibah dan bansos : Penerima hibah/ bansos berupa uang vwejib menyampaikan laporanpenggunaan dan surat pernyataan tanggungjawaban penggunaanhibah/bansos kepada Gubernur melalui SKPD Teknis untuk

Pasal 37 ayat 1 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedomanpemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD: Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materialatas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.2.

Pasal 15 ayat1 huruf Pergub DIY nomor: 46.1 tahun 2012 tentangtata cara hibah dan bansos : Penenma hibah/ bansos berupa uang wejib menyampaikan laporanpenggunaan dan surat pernyataan tanggungjawaban penggunaanhibah/bansos kepada Gubernur melalui SKPD Teknis untuk diserahkankepada PPKD, dengan tembusan kepada Inspektorat, dengan formatlaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Il, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan an Peraturan Gubernur ini.Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016

Pasal 37 ayat 1 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedomanpemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD: Penerima bantuan sosial bertanggungjavab secara formal dan materialatas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.2.Pasal 15 ayat1 huruf Pergub DIY nomor: 46.1 tahun 2012 tentangtata cara hibah dan bansos : Penenma hibah/ bansos berupa uang vejib menyampaikan laporanpenggunaan dan surat pernyataan tanggungjawaban penggunaanhibah/bansos kepada Gubernur melalui SKPD Teknis untuk diserahkankepada

Pasal 37 ayat 4 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedomanpemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD yaitu :Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016/PT YYK.Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cdisimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyekpemeriksaan.3. Pasal 15 (4) Pergub DIY nomor : 46.1 tahun 2012 tentang tata carahibah dan bansos pertanggungjawaban penenma bansos meliputibuktibukti pengeluaran yg lengkap dan sah 4.

merk.Panasonik 1(satu) buah antena parabola warna silver merk.tanaka berikut receiver warna hitam mer.tanaka 1(satu) buah celana panjang warna hitam mer.Boss

Dikembalikan kepada saksi Eko Mulyadi ;

-1(satu) lembar blangko aplikasi pembukaan rekening tabungan Bank Jatim ,1(satu) blangko informasi data nasabah perusahaan Instansi/Pemda an Ormas Al-Azhar alamat Dusun Planggaran Timur Desa Lepelle Kec.Robatal,Kab.Sampang 1 (satu) buah surat pernyataan penerima Hibah /Bansos

Blangko surat pernyataaan penerima hibah/bansos pemantaukeuangan Negara SK MENKUMHAM AHU 014646 AH 01 07 2015 jl.Caman Raya No. 7 jatibening Bekasi1741210.

Sampang, 1 (Satu) lembar surat pernyataanpenerima hibah/bansos pemantau keuangan negara SK.

Maliku, Kabupaten Pulang Pisau 48. 1 (satu) buah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengguna Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 2 KM TA 2010 pada Kelompok Tani Taruna Bumi, Desa Mantaren II, Kec. Kahayan Hilir , Kabupaten Pulang Pisau.49. 1 (satu) buah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengguna Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 2 KM TA 2010 pada Kelompok Tani Karya Hidup, Desa Sebangau Permai, Kec.

Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau50. 1 (satu) buah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengguna Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Tata Air Mikro (TAM) seluas 50 Ha TA 2010 pada Kelompok Tani Suka Maju, Desa Gadabung, Kec. Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau51. 1 (satu) buah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengguna Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Tata Air Mikro (TAM) seluas 100 Ha TA 2010 pada Kelompok Tani Sumber Makmur, Desa Sanggang, Kec.

Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau52. 1 (satu) buah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengguna Dana Bansos Kegiatan Perluasan Areal Cetak Sawah seluas 50 Ha TA 2010 pada Kelompok Tani Saluang Belum, Desa Talio, Kec. Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau53. 1 (satu) buah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengguna Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Cetak Sawah seluas 50 Ha TA 2010 pada Kelompok Tani Sepakat II, Desa Pangkoh Hilir, Kec.

Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau54. 1 (satu) buah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengguna Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Cetak Sawah seluas 20 Ha TA 2010 pada Kelompok Tani Bamar Jaya II, Desa Bahaur Hulu Permai, Kec. Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau55. 1 (satu) buah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengguna Dana Bansos Kegiatan Pengembangan Cetak Sawah seluas 20 Ha TA 2010 pada Kelompok Tani Tunggul Ametung, Desa Bahaur Hulu Permai, Kec.

DARNO, S.Pd.60. 1 (satu) buah Buku Catatan Penggunaan Dana Bansos TA 2010 untuk Kegiatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Mantare II Kelompok Tani Taruna Bumi.61. 1 (satu) Bundel buku kwitansi Penggunaan Dana Bansos dalam pelaksanaan Kegiatan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 2 KM TA 2010.Dikembalikan kepada Sdr. SABAR SANYOTO.7. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Desa :Bahaur Hulu Permai PERLUASAN AREAL Bamar Jaya II/Kec : Kahayan Kuala Kegiatan : Bansos Konstruksi, Saprotan H.

, Saprotan AGUS GUNAKab : Pulang Pisau Nilai/Volume Rp. 375.000.000,/50 Ha5 Desa: Talio PERLUASAN AREAL Sido Makmur/Kec : Pandih Batu Kegiatan : Bansos Konstruksi, Saprotan ABDUL WASISKab : Pulang Pisau Nilai/Volume Rp. 375.000.000,/50 Ha6 6.Desa : Kanamit PERLUASAN AREAL Maju Bersama/Kec : Pandih Batu Kegiatan : Bansos Konstruksi, Saprotan LIMSUNKab : Pulang Pisau Nilai/Volume Rp. 450.000.000,/60 Ha7 7.Desa : Sanggang PENGELOLAAN AIR Sumber Makmut/Kec : Pandih Batu Kegiatan : Bansos Konstruksi,

Desa: Bahaur Hulu Permai PERLUASAN AREAL Bamar Jaya II/Kec : Kahayan Kuala Kegiatan : Bansos Konstruksi, Saprotan H.

Desa: Sanggang PENGELOLAAN AIR Sumber Makmur/Kec : Pandih Batu Kegiatan : Bansos Konstruksi, TAM SUKARNOKab : Pulang Pisau Nilai/Volume Rp. 100.000.000,/100 Ha8 8.Desa : Gadabung PENGELOLAAN AIR Suka Maju/Kec : Pandih Batu Kegiatan : Bansos Konstruksi, TAM MUJIANTOKab : Pulang Pisau Nilai/Volume Rp. 50.000.000,/50 Ha9 9.Desa : Gadabung PENGELOLAAN AIR Karya Bersama/Kec : Pandih Batu Kegiatan : Bansos Konstruksi, TAM SOIMANKab : Pulang Pisau Nilai/Volume Rp. 105.000.000,/105 Ha1010.

Desa: Talio PERLUASAN AREAL Saluang Belum/Kec : Pandih Batu Kegiatan : Bansos Konstruksi, Saprotan AGUS GUNA 5 Desa: Talio PERLUASAN AREAL Sido Makmur/Kec :Pandih Batu Kegiatan : Bansos Konstruksi, Saprotan ABDUL WASISKab : Pulang Pisau Nilai/Volume Rp. 375.000.000,/50 Ha6 6.