Ditemukan 248185 data
14 — 3
Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernama NurHidayah yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernamaMuhammad Hafly bin H.M.
Arbain; Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapalbatas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atashal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh keduaorang tua pihak pria atau wanita (vide Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1Tahun 1974 tentang Perkawinan); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agamaberpendapat Pemohon memiliki /egal standing (kewenangan dankepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin aquo,Menimbang
Berdasarkan bukti P21 dan P.2 tersebut, Pengadilanberpendapat bahwa Pemohon adalah pihak materil yang memilikikewenangan dan kepentingan hukum langsung (/egal standing) dalampermohonan a quo (persona standi in judicio); Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga Pemohon yangmenunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara Pemohon dengan anakbernama Nur Hidayah; Bahwa bukti P.5 menunjukkan Pemohon telah mengajukan permohonankepada KUA setempat untuk menikahkan anaknya namun ditolak karenaumur
YUDI
Tergugat:
1.Mohammad Agus Alfian
2.Riyadi Purwanto
144 — 76
Sehingga Pelawan tidak mempunyai/tidak memilikikedudukan hukum//egal standing untuk mengajukan gugatan (personaStandi in judicio);3. Bahwa derden verzet hanya dapat diajukan bila barang yang disita itumerupakan miliknya, dalam hal ini hanya pemegang hak milik.
Bahwa dari gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan, Pelawan tidakmempunyai/tidak memiliki kedudukan hukum//egal standing untukmengajukan gugatan (persona standi in judicio) dan Pelawan tidakHalaman 5 dari 20 Hal.Putusan Nomor 197/Pdt.Plw/2019/PN.SDAmenunjukkan bukti kepemilikan atau) alas hak sebagai buktikepemilikannya, sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, olehkarena sudah selayaknya jika gugatan perlawanan Pelawan ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;GUGATAN PERLAWANAN
Sehingga Pelawan tidakmempunyai/tidak memiliki kedudukan hukum//egal standing untukmengajukan gugatan (persona standi in judicio) dan terhadap perkara a quokedudukan Pelawan sudah terwakili oleh Terlawan Tersita sebagai DirekturUtama PT Ciptaning Puri Wardani. Sehingga tidak ada dasar bagi Pelawanuntuk mengajukan gugatan perlawanan a quo;.
Eksepsi menyangkut Perlawanan Pelawan error in persona; Bahwa dalam perlawanan Pelawan dalam perlawanaannya angka 1disebutkan sebagai Komisaris PT Ciptaning Puri Wardani, karenanyaberdasarkan UU Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 Pelawan tidakmempunyai kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan(persona Standi in judicio); Bahwa karena Pelawan tidak mempunyai /egal standing dan tidakmempunyai bukti kepemilikan atau alas hak kepemilikan maka Pelawantidak dapat mengajukan perlawan ini karena
No. 95/Pdt.G/2016/PN.Sda; Bahwa berdasarkan hal hal tersebut menurut Terlawan sudah selayaknyajika perlawanan Pelawan ditolak setidaktidaknya tidak dapat diterima;Halaman 15 dari 20 Hal.Putusan Nomor 197/Padt.Plw/2019/PN.SDAMenimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pelawan dalam Repliknyatelah menyangkal eksepsi Terlawan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa eksepsi Terlawan mengenai gugatan perlawanan Pelawan errorin persona dengan dalil hukum Pelawan adalah komisaris yang tidakmempunyai /egal
167 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat kuasa adalah sebagai dasar bahwa kuasamempunyai /egal standing untuk beracara di persidangan sehingga harusmemenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.Sehingga apabila surat kuasa tidak memenuhi syarat, maka kuasaPenggugat tersebut tidak mempunyai /egal standing untuk mewakili parapihak di persidangan;Halaman 4 dari 6 hal. Put.
70 — 10
menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatutanggapan apapun dan mohon penetapan ;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas.Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelisakan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan /egal
Pasal 1870 KUH Perdata, alatbukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama KualaTungkal memiliki Kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan /egal standing, Pemohon dalampermohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung darianak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebutPenetapan Nomor 38/Padt.P/2017/PA.Ktl.
Halaman 6 dari 11 HalMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki /egal standing untukmengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut padapokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama M.Idris bin Juman dengan Yuliana binti Alamsyah, namun usia anak Pemohontersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantinsebagaimana ketentuan perundangundangan yang berlaku, sedang pernikahantersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan
8 — 0
Nomor 50 Tahun 2009,ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat,sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksi relative Pengadilan AgamaMojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuanPasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal
standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik,Putusan Nomor 1399/Padt.G/2015/PA.MrHalaman 7 dari 12terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga suamidan istri memiliki /egal standing untuk bertindak sebagai Penggugat danTergugat dalam perkara a quo;Menimbang
, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki /egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan2 (dua) orang saksi, keterangan saksisaksi di bawah sumpah di persidangan,dinilai telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 7tahun 1989 yang telah diubah
14 — 1
Adapun setelah isteri Pemohon tersebut meninggal dunia anaknyadiasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai bapaknya sehingga Pemohon dalamhal ini memiliki egal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa pertimbangan utama perwalian terhadap anakadalah agar bagaimana masa depan dari anak tersebut dapat terjamin,sehingga pengangkatan wali dari anak haruslah dipilin yang memang benarbenar cakap untuk membimbing anak tersebut;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohontelah
uraian di muka adalah agar bagaimana masa depan dari anaktersebut dapat terjamin, sehingga pengangkatan wali dari anak haruslah dipilihyang memang benarbenar cakap untuk membimbing anak tersebut;Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dapat bertindak secarahukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana maksud Pasal47 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentag Perkawinan tanpamemerlukan penetapan pengadilan terlebin dahulu karena orang tua bagianaknya adalah merupakan wali menurut hukum atau /egal
mandatory (legalrepresentative);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan /egal mandatory (legalrepresentative) adalah seseorang atau badan yang dengan sendirinya menuruthukum bertindak mewakill orang atau badan tersebut tanpa memerlukan suratkuasa.
14 — 14
untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segalasesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalamberita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami dari Termohonyang menikah pada tanggal 17 Desember 2017, oleh karena itu PemohonHalaman 4 dari 8, penetapan Nomor 6165/Pdt.G/2021/PA.Cbnmempunyai /egal
ditandatangani oleh pihakPemohon prinsipal dan oleh Para Kuasa hukum, dibuat sebelum permohonanperceraian diajukan dan isinya khusus untuk mengajukan perkara perceraian,oleh karena itu surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasahukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acarasumpah Advokat, oleh karena itu majelis berpendapat surat kuasa tersebutdinyatakan sah dan para kuasa hukum tersebut mempunyai /egal
17 — 12
terakhir dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dari segi kewenangan relatif Pengadilan, penentuankompetensi relatif berdasarkan asas actor sequitur forum rei (tempat tinggal pihakberperkara) meskipun perkara ini merupakan permohonan, sesuai pasal 142 Rbgpemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar,dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum (/egal
cakap;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang undang nomor 1tahun 1974, bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua, bukanoleh yang bersangkutan sebagai calon mempelai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pemohonbelum cakap serta tidak mempunyai kKewenangan untuk mengajukan permohonanDispensasi Nikah untuk pernikahannya sendiri;Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya permohonan yangdiajukan oleh pemohon adalah premature dan tidak mempunyai /egal
11 — 1
Saksi Pertama : SAKSI I.e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahtanita PenQQUgal jessssssserernssssassenscnnssanseennesnsassnennnssnisasenenrnnaaaase nenae Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Tergugat T egal;e Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugatterjadi
Saksi Kedua : SAKSI Il.e Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahBude ipar Penggugat jnnnn nnn ne nnn nnn nen nonce nenennnnnese Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Tergugat T egal;e Bahwa setahu saksi, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat semulaharmonis, namun sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran
, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyatacocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka buktibuktisurat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa FotocopyKartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXX tanggal YYY, makaterbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum PengadilanAgama Tegal, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterimaPengadilan Agama T egal
92 — 8
peristiwa perceraian Almarhum Muhammaddengan Hanifah binti Basyah, selanjutnya di dalam persidangan Majelis Hakimtelah meminta penjelasan dari Para Pemohon mengenai pernikahan danperceraian kedua orang tuanya tersebut namun ternyata Para Pemohon tidakdapat memberikan keterangan yang jelas dan tegas, sehingga menurutpenilaian Majelis Hakim posita (fundamentum petendi/) permohonan ParaPemohon tidak menerangkan dengan jelas dasar hukum (rechtgrond) dankejadian yang mendasari permohonan Para Pemohon dan /egal
standing ParaPemohon dalam mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menerangkan dengan jelasdasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari permohonan ParaPemohon /egal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan inimaka permohonan Para Pemohon belum memenuhi asas jelas dan tegas (eenduidelijkke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rvsehingga permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat materiil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulanpermohonan
36 — 8
uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Penetapan Nomor 37/Pat.P/2016/PA.Sqgt hal. 5 dari 11 hal.Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, MajelisHakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal
Pasal 1870 KUH Perdata,alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dansempurna (volledig), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan AgamaSengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan /egal standing, Pemohon dalampermohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung darianak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalitersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki /egal standinguntuk
10 — 2
Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadilidan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapbkan untuk sidangPemohon diwakili Kuasanya, dan majelis hakim telah memberikan arahan danmasukan kepada Pemohon, agar mau menunda permohonannya, akan tetapiPemohon melalui kuasanya menyatakan meneruskan perkaranya ;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahuluMajelis Hakim mempertimbangkan hukum formil tentang /egal
PA.Jbg.Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti identitaspihakpihak dalam perkara ini, antara Pemohon dan anak yang dimintakandispensasi nikah, ternyata Pemohon bukan merupakan pihak yang dimaksudoleh pasal 6 dan 7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo, UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 dan PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 6 (enam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon menjadi cacat formal karena error inpesonasebab Pemohon tidak mempunyai /egal
9 — 1
No.1795/Pat.G/2019/PA.Gsdi sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebuttelah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.Nomor: 73/KMA/HK.O1/IX/2015, oleh karena itu Advocad/ Pengacara tersebutmempunyai /egal standing untuk beracara dan mewakili/mendampingiPenggugat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal 17 Juni 2010, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor139/33/V1/2010, tanggal 17 Juni 2010, dan perkawinan tersebut hingga saat inibelum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai /egal standinguntuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan denganjalan menasehati pihak Penggugat agar mencari alamat dan keberadaanTergugat senyatanya;Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 02 Oktober 2019 kuasaPenggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena Penggugat akanmencari
7 — 1
tahun pembuatan suratkuasa ternyata relevan serta menyebutkan kompetensi relative di PengadilanAgama Medan tempat perkara diajukan;Bahwa terhadap meterai yang terdapat dalam surat kuasa khususPenggugat telah diberi tanggal,bulan dan tahun, sesuai ketentuan Pasal 7angka (5) dan (9) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubahdengan Undnag Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,dengan demikian surat kuasa khusus Penggugat dianggap telah bermeteraidan kuasa Penggugat mempunyai /egal
persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiranTergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang undang;Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerimakuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jis Pasal1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 atas dasar hukum tersebut, makapenerima kuasa secara formal memiliki /egal
7 — 3
50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kKuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal
standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 sebagai bukti otentik, terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai
a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatanya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan2 (dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil
36 — 11
Kedudukan hukum (/egal/ standing) Penggugat a quo;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubahmenjadi UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwagugatan perceraian diajukan oleh istri atau kKuasanya kepada Pengadilanyang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk)terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimanatersebut
berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan a quo;Kedudukan Hukum (legal standing) PenggugatMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebutdi atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan aktaautentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbuktiPenggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejaktanggal 22 Januari 2012, sehingga dengan demikian Penggugat memilikikedudukan hukum (/egal
standing) untuk bertindak sebagai pihak dihadapan Pengadilan;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kKedudukanhukum (/egal standing) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan aquo maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokokperkara gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya padaalasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni 2016 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena seringterjadi perselisihan dan pertengkaran
83 — 30
Dengandemikian, penerima kuasa tersebut memiliki /egal standing untuk mewakilipemberi kuasa (Pembanding) dalam mengajukan upaya hukum bandingterhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo;Menimbang, bahwa Tergugat yang sekarang sebagai Terbanding dalamberacara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Ari Endrartomo, S.H.dan Recky Pernandus Surupandy, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor diRungkut Mapan Tengah VII DF/23 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 12 Juli 2017;Menimbang, bahwa
Dengan demikian, penerima kuasa tersebutmemiliki /egal standing untuk mewakili pemberi kuasa (Terbanding) dalamberacara di tingkat banding;Tentang Perubahan Gugatan.Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan pembagian hartabersama pada tanggal 20 Juni 2017, dan Pembanding mengajukan perubahangugatan tertanggal 15 Nopember 2017 yang disampaikan pada persidangantanggal 15 Nopember 2017 yang pada pokoknya menambah obyek sengketaharta bersama (vide, berita acara sidang tanggal 15 Nopember 2017);Menimbang
Sungguhpunkuasa Terbanding tidak memiliki /egal standing untuk menandatanganiPernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi, namun hal tersebut menurutmajelis tingkat banding tidak berakibat pelaksanaan mediasi tersebut menjadibatal;Tentang Penyitaan.Menimbang, bahwa dalam memrori bandingnya pada point 9 (Sembilan)Pembanding menyatakan yang pada pokoknya bahwa setelah penyitaan obyeksengketa selesai dilaksanakan, namun sampai sekarang ini obyek sengketayang telah diletakkan sita tersebut belum didaftarkan
11 — 1
hukumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang No. 18Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut: Sebelum menjalankanprofesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengansungguhsungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisilihukumnya;Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak formil,Kuasa Hukum/Advokat harus memenuhi syarat formil yang telah ditentukan olehundangundang agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak (/egal
tidak akan menghadirkanPemohon inperson dengan alasan sudah dikuasakan oleh Pemohon, kemudianMajelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggillangsung Pemohon inperson, namun Pemohon inperson tidak hadir hanya diwakilioleh Kuasa Hukum/Advokat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan petimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum/Advokat Pemohon yang belumbersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah Hukum domisilinya, tidakmempunyai /egal
standing atau bukan persona standi in judicio dalam perkara a quo,maka berdasarkan ketentuanketentuan yang telah digariskan oleh undang undang,bagi Kuasa Hukum/Advokat yang belum bersumpah di depan Pengadilan Tinggitidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatanperbuatan/tindakantindakanhukum untuk dan atas nama Pemohon di dalam maupun di luar Pengadilan, karenatidak memiliki /egal standing mewakili kepentingan dan menuntut hak sebagaiPemohon.
Joni Muda bin Kitcon Muda
Termohon:
Sri Wahyuni Husaen binti Husain Muhammad
29 — 9
bersembunyi atauenggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu permohonan berikut;buktibuktinya dan memberikan putusan atas permohonan tersebutMenimbang, bahwa oleh sebab perkara ini diajukan dalam rangkamemutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cerai talak,maka majelis hakim perlu mengungkap fakta adanya hubungan perkawinanPemohon dan Termohon sebagai suami istri yang belum pernah putus sehinggapara pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, agar parapihak memiliki egal
standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakanpengadilan yang memeriksa dan memutus perkaraperkara tertentu makasekalipun tidak ada eksepsi, Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbanganpokok perkara khususnya permasalahan rumah tangga antara Pemohon danTermohon, terlebin dahulu akan mempertimbangkan J/egal standing pihak(status perkawinan Pemohon dan Termohon);Menimbang, bahwa dalam membuktikan terkait status perkawinan antaraPemohon dan Termohon, Pemohon melalui
tersebutharus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan MajelisMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalildalil permohonannya terkait hubungan perkawinan antara Pemohon danTermohon di mana pembuktian tersebut berkaitan erat dengan perkara CeraiTalak ini;Menimbang, bahwa pembuktian mengenai hubungan perkawinan adalahjalan menuju pemeriksaan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon melaluikuasanya dan menjadi /egal
1.MIRCOS SINAULAN
2.YUNIKE KATIANDAGO
51 — 27
Hakimtelah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo,maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal standing daripihak yang didudukan sebagai Anak dalam Pemohonan a quo;Menimbang, bahwa tentang /ega/ standing atau kedudukan hukum dariAnak dalam permohonan a quo, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalahseorang yang belum berusia 19 (Sembilan
Chantika Shinka Sinaulan dimana pada saatpermohonan ini diajukan, Kurnia Chantika Shinka Sinaulan masih berusia 18(delapan belas) tahun (vide bukti P4 dan bukti P6) dan belum pernah menikahHalaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 171/Pat.P/2021/PN Amr(vide bukti P8), sehingga kedudukan Kurnia Chantika Shinka Sinaulan sebagaiAnak dalam permohonan a quo adalah beralasan hukum;enimbang, bahwa oleh karena Anak dalam permohonan a quo beralasanhukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal
Pasal 6 Peraturan MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berhakmengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak dalam permohonan a quoadalah Mircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago (vide bukti P5), dengandemikian yang memiliki kedudukan hukum atau /egal standing untuk mengajukanpermohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan a quo adalahMircos Sinaulan
dan Yunike Yultje Katiandago, dengan demikian /egal standingMircos Sinaulan dan Yunike Yultje Katiandago sebagai Para Pemohon dalampermohonan a quo adalah beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohondalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan ParaPemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu sampai denganpetitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkanatau