Bandara Udara Aroeboesman Ende yang sudahdilaporkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Surat Tergugatkepada Pengugat yang menanyakan Klarifikasi Kondisi KM Arariyatertanggal 24 september 2014 ~00n nn ann nnn mnnennnnnnnnnnsannnnn12.Bahwa Penggugat bersedia menyediakan dana untuk menarik KM Arariyayang terdampar sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan saatPenggugat bersedia menyediakan dana akan tetapi terhadap KM Arariyamalah dipotong habis, sehingga KM Arariya yang mempunyai Groose

denganSrtifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Jakarta Selatan sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku yaitu Peraturan PemerintahNo. 24 tahun 1997, maka sesuai pasal 14 ayat (2) dan ayat (3)UU Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Tanggungan ini memuat irah9irah berupa Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa yang mempunyai' kekuatan eksekutorial yag sama denganputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapdan berlaku sebagai pengganti groose

Pasal 14 ayat (2) dan (3)UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atasTanah yang telah diikat secara Hak Tanggungan berdasarkan irahirahDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka HakTanggungan yang demikian telah memiliki kKekuatan Eksekutorial yangsama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap dan berlaku sebagai pengganti groose acte, sehinggakreditur (/.c.

. "; Penijelasan Pasal 7 ayat (1): Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasariSurat Paksa. ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial sertamemberi kedudukan hukum yang sama dengan groose akte yaituputusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakantanpa bantuan putusan pengadilan lainnya dan tidak dapat diajukanbanding";Pasal 8 ayat (1):"(1). Surat Paksa diterbitkan apabila: a.

ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PPSP dan Penjelasannya yang menyatakan: Pasal 7 ayat (1):"Surat Paksa berkepala katakata DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyaikekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama denganputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";Penjelasan Pasal 7 ayat (1): "Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yangdidasari Surat Paksa, ketentuan ini memberi kekuataneksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang samadengan groose

Padahal Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum sama sekali denganPenggugat;Bahwa berdasarkan alasan tersebut, tindakan Penggugat yang menarikTurut Tergugat adalah keliru dan tidak tepat sehingga dapat dikatakan errorin persona;Tentang tidak singkronnya posita dengan petitum gugatan;Bahwa di dalam petitum, Penggugat memintakan agar Tergugat IVmembatalkan Salinan Akta/Groose Pelepasan Hak Nomor 50 tanggal 27Februari 2014 antara Tergugat dan Turut Tergugat yang dibuat dihadapanTergugat IV;Bahwa selain

Kabupaten Karimun (depan Hotel Paragon);Menyatakan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III telah melakukanperbuatan ingkar janji (wanprestasi);Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmelaksanakan prestasinya yaitu melanjutkan proses jual beli ataupelepasan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana tersebutdalam Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan TanahNomor 001/593/2009, atas nama Tergugat , dari Tergugat kepadaPenggugat dihadapan pejabat yang berwenang;Menyatakan Salinan Akte/Groose

(mohonperiksa buku Perlawanan terhadap Groose akta serta putusan Pengadilan danArbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, karangan M. Yahya Harahap, terbitanPT. Citra Aditya Bakti, 0293 hal 28).10.Bahwa, dengan tidak adanya wujud langsung dari permohonan Sita Eksekusimaupun permohona Eksekusi Lelang yang diajukan oleh Terlawan II, makasudah sepatutnya perlawanan yang diajukan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima.Perlawanan yang diajukan error in persona 1.

Bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaanpelelangan sebagai akibat adanya groose aktahipotek dengan memakai kepala "Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yangmempunyai kekuatan hukum sama dengan suatuputusan pengadilan, seharusnya dilaksanakan atasperintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeriapabila ternyata tidak terdapat perdamaianpelaksana;b.

Pemasangan Pamflet Pengumuman Lelang pada Obyek Sengketamengakibatkan Pembeli takut, rekanan tidak percaya dan Para Penggugatmalu di lingkungan;Bahwa perbuatan Para Tergugat membuat PemberitahuanPelaksanaan Lelang, Penetapan Jadwal Lelang dan Pengumuman Lelangmerupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad), berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3201 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari531986 : Bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan sebagaiakibat adanya groose akta hipotek

TENTANG TIDAK SINGKRONNYA POSITA DENGAN PETITUMGUGATANBahwa didalam petitum, Penggugat memintakan agar Tergugat IVmembatalkan Salinan akta/groose pelepasan hak nomor: 50 tanggal27 Februari 2014 antara Tergugat dan Turut Tergugat yang dibuatdihadapan Tergugat IV;Bahwa sSelain itu, di dalam petitum, Penggugat juga memintakan agarTurut Tergugat dihukum untuk mengembalikan segera dan seketikaSurat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No:001/593/2009 atas nama Tergugat kepada Penggugat;Bahwa

Menyatakan Salinan Akte/Groose Pelepasan Hak Nomor 50tanggal 27 Februari 2014, antara Tergugat dan Turut Tergugatyang dibuat dihadapan Tergugat IV tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;. Menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan segera danseketika Surat Keterangan Riwayat Kepemiikan/PenguasaanTanah Nomor: 001/593/2009 atas nama Tergugat kepadaPenggugat;Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2016/PT.PBR8.

Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yangberwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau(6) Pasal 86 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/20I0 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang:Pembeli memperoleh kutipan risalah lelang sebagai akta jual beliuntuk kepentingan balik nama atau grosse risalah lelang sesuaikebutuhan;Bahwa kemudian berdasarkan Groose Risalah Lelang Nomor 774/2012tertanggal 24 Agustus 2012 Tergugat III dinyatakan sebagai pemenanglelang atas 2 (dua) bidang

TT.111 : Groose Akta BAS 07;41.

TT.112 : Groose Akta BAS 09;Halaman 53 dari 65 halaman, Putusan Nomor 25/PDT/2021/PT.BJM42.43.44.45.46.47.TT.113 :Groose Akta BAS 11;TT.114 : Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor:144/PID/2019/PT.Bjm;TT.115 : Surat dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor: B5/.0.3.10/Kpa.5/02/2021 tanggal 08 Februari 2021;TT.116 : Grosse Akta Hipotek Nomor: 046/2015 tertanggal 01 Desember2015;TT.117 : Grosse Akta Hipotek Nomor: 047/2015 tertanggal 01 Desember2015;TT.118 : Grosse Akta Hipotek Nomor: 048/2015

Edyson Muslim, dalampembayaran angsuran terhadap Terlwan II atas objek tanah danbangunan yang terletak di Jalan Brawijaya No.48 Villa IndahPajajaran (VIP), Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Utara,Kota Bogor, wanprestasi melakukan pembayaran sehinggaTerlawan Il melelang dan berdasarkan Groose Risalah LelangNo.066/2006 tanggal 3 Februari 2006 yang dikeluarkan KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KPKNL ) Jakarta IllTerlawan Ill sebagai Pembeli Lelang atas Objek Lelang berupasebidang tanah dan

bangunan sertipikat HGB No.153/BabakanNo.48 Villa Indah Pajajaran (VIP) Kelurahan Babakan KecamatanBogor Utara, Kota Bogor.Hal 6 dari 45 Putusan Nomor 300/PDT/2020/PT.BDGBahwa atas Groose Risalah Lelang No.066/2006 tanggal 3 Feb2006 ayah dari Pemohon yang bernama DR.

nn eeBahwa satu dan lain hal pasal 14 ayat (3) UU No.4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda Benda YangBerkaitan Dengan Tanah, Hak Tanggungan tersebut memilikikekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Pasal 14 ayat (3) UU No.4 tahun 1996Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap danberlaku sebagai groose

Tanda Penduduk atas nama Moedjino, NIK3311121208430002, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberitanda P16;17.Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sri Sumiyati tanggal 27 Agustus2017, bermeterai cukup dan Sesuai dengan aslinya, diberi tanda P17;18.Fotocopy History Payment palsu, bermeterai cukup, tidak ada aslinya,diberi tanda P18;19.Fotocopy Salinan/ Kutipan/Groose Risalah Lelang Nomor: 229/ 2011Tanggal 7 April 2011 dari Kantor KPKNL Surakarta, bermeterai cukup tidakada aslinya, diberi tanda

Bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan sebagaiakibat adanya groose akta hipotek dengan memakai kepala DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mempunyaikekuatan hukum sama dengan suatu putusan pengadilan, seharusnyadilaksanakan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeriapabila ternyata tidak terdapat perdamaian pelaksana;b.

Bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangansebagai akibat adanya groose akta hipotek dengan memakaikepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esayang mempunyai kekuatan hukum sama dengan suatu putusanpengadilan, seharusnya dilaksanakan atas perintah dan pimpinanKetua Pengadilan Negeri apabila ternyata tidak terdapatperdamaian pelaksana;b.

Padahal Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum samasekali dengan Penggugat.Bahwa berdasarkan alasan tersebut, tindakan Penggugat yangmenarik Turut Tergugat adalah keliru dan tidak tepat sehingga dapatdikatakan Error In Persona.Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 88/PDT/2016/PT.PBR5.TENTANG TIDAK SINGKRONNYA POSITA DENGAN PETITUMGUGATANBahwa didalam petitum, Penggugat memintakan agar Tergugat IVmembatalkan Salinan akta/groose pelepasan hak nomor: 50 tanggal27 Februari 2014 antara Tergugat dan

Menyatakan Salinan Akte/Groose Pelepasan Hak Nomor 50tanggal 27 Februari 2014, antara Tergugat dan TurutTergugat yang dibuat dihadapan Tergugat IV tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat;. Menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan segera danseketika Surat Keterangan Riwayat Kepemiikan/PenguasaanTanah Nomor: 001/593/2009 atas nama Tergugat kepadaPenggugat;.

Groose akta hak eigendom yang diterbitkan berdasaroverschrvjingsardonantie (s 183427) sejak berlakunya UUPA sampaitanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut peraturan pemerintah No.10 Th. 1961 di daerah bersangkutan, atau;c. Surat tanda hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan Swapraja yangbersangkutan; atau;d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri AgrariaNo. 9 Th. 1959 atau;e.

Putusan Nomor 442 K/TUN/2012kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama denganputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Penjelasan Pasal 7 ayat (1): "Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasariSurat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial sertamemberi kedudukan hukum yang sama dengan groose akta yaituputusan Pengadilan Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap.

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI dalam Putusan No: 3201/Pdt/1984 tanggal 30 Januari1986, yang dalam kaidah hukumnya dinyatakan bahwa berdasarkan pasal224 HIR/ 258 Rbg ditegaskan bahwa pelaksanaan pelelangan sebagai akibatadanya groose Akta Hipotek dengan memakai kepala Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mempunyai kekuatan hukumsama dengan suatu Putusan pengadilan, seharusnya dilaksanakan atasperintah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, tetapi

kewajibannyaterhadap tergugat, bahkan tidak ada niat baik dari penggugat untukbernegosiasi ataupun menemui tergugat;Kenapa baru sekarang, setelah proses lelang yang sah telah dilaksanakandan proses eksekusi pengosongan akan dilaksanakan oleh turut tergugat Il,penggugat baru melakukan negosiasi dan mengajukan gugatan yang tidakBahwa berkaitkan dokumendokumen pelaksanaan lelang menurut pasal 86ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan no 93/2010, penggugat bukan merupakanpihak yang berkepentingan atas kutipan/salinan/groose

perjanjian tersebut penggugat melanggar ketentuan perjanjiansehingga tergugat memberi peringatan dan akhirnya penggugat dinyatakanwanprestasi sehingga tergugat melalui turut tergugat melakukan parate eksekusiterhadap jaminan tersebut ;Bahwa tergugat tidak pernah menghalangi penggugat untuk mendapatkanrekening koran, bahwa tergugat telah memberitahukan proses lelang kepadapenggugat sebelum lelang dilaksanakan ;Bahwa sesuai ketentuan penggugat bukan merupakan pihak yangberkepentingan atas kutipan/salinan/groose