No. 2374 K/Pid.Sus/201 1hal ini dapat berakibat terjadinya penyalagunaan masa berlakunya IzinPemanfaatan Kayu (IPK) dimaksud..

CV.Bukit Tapuk;Peta Kerja Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pembukaan Lahan untukPerluasan Pemukiman Penduduk pada Areal Penggunaan Lain (APL) an.CV.

), mengisyaratkan bahwa Kawasan Hutan Areal PenggunaanLain pada ljin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain(APL) yang dimiliki oleh Terdakwa .

Tapuk; Peta Kerja Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pembukaan Lahan untukPerluasan Pemukiman Penduduk pada Areal Penggunaan Lain (APL) an.CV.

BukitTapuk; Surat Perintah Tugas Nomor : 070 / 348 / 2009 tanggal 01 Juli 2009tentang Penunjukan Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP)pada Lokasi IPK Transmigrasi CV.

Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten ButonSelatan;Bahwa penerbitan IPK adalah dasar untuk menerbitkan SVLK, namuntanpa SVLK, Tergugat dapat melaksanakan pengolahan ataupemanfaatan kayu di APL Kabupaten Buton Selatan sebagaimanaketentuan dalam IPK Nomor : 110 Tahun 2015 tentang Pemberian IzinPemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT.

Satya Jaya Abadi di KecamatanSampolawa Kabupaten Buton Selatan sehingga penerbitan SVLKbukanlah perkara wajib dalam perjanjian antara Penggugat danTergugat;Bahwa sekitar awal Juli 2015, Tergugat melakukan upaya pengolahanpada wilayah sebagaimana ditentukan dalam IPK Nomor : 110 Tahun2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT.Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;Bahwa dalam upaya sebagaimana dijelaskan pada point 19, terjadipenghalangan dari masyarakat

Nomor : 110 Tahun 2015 adalah sah;Bahwa untuk biaya operasional upaya pembelaan terhadap GugatanPembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perternakan,Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110Tahun 2015 Tentang Pemberian lIzin Pemanfaatan Kayu (IPK) atasnama PT.

Tanopa sepengetahuan Penggugat,Tergugat mengurus lzin Pemanfaatan Kayu melalui Dinas KehutananProvinsi;Pada tanggal 25 Juli 2016, terbitlah Surat Keputusan Kepala KehutananProvinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 198/SK/2016 Tentang PemberianZin Pemanfaatan Kayu (IPK) Kepada PT.

Satya Jaya Abadi DiKelurahan Todombulu Kecamatan Sampolawa Kabupaten ButonSelatan;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kehutanan ProvinsiSulawesi Tenggara Nomor : 198/SK/2016 Tentang Pemberian IzinPemanfaatan Kayu (IPK) Kepada PT.

terhadappemegang IPK CV.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.62/Menhutll/2014 tanggal 2 September 2014 tentang izinPemanfaatan kayu (IPK);Pasal 36Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:a. Melunasi PSDH, DR dan PNT;6).

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhutll/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)5.

;Bahwa benar keberatan Pengusaha IPK pemegang izin APLdikenakan PNT;Bahwa benar CV.

Dwi Mitra masih aktif dalam anggota ASOSIASI;Bahwa benar belum ada menyampaikan laporan kepada ASOSIASImengenai kegiatan izin IPK;Bahwa benar Izin perusahaan CV. Dwi Mitra di areal lahanperkebunan;Bahwa benar kewajiban PNT dulu dibebankan kepada pemegang izinIPK APL sedangkan IPK HTI tidak setelah ada putusan MA;(3). Ir.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bermula pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 23.00 Wibterdakwa SUWARTO Als WARTO Bin (Alm) PARJO, terdakwa II PRAYOGAHalaman 3 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN RhlDWI SYAFUTRA Als DWI Bin KURNIANSA dan saksi ENDANG SAPUTRASARAGIH Als ENDANG pergi menuju ke kantor IPK PAC KepenghuluanKampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilirberencana untuk melakukan gotong royong.

Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakatyang dapat dipercaya bahwa di pekarangan (jalan lorong) di samping rukokantor IPK di Jalan Kampung Harapan, kemudian kami melakukanpengintaian ke lokasi tersebut sekitar pukul 23.00 WIB, saat melakukanpengintaian dilokasi itu, ada 3 (tiga) orang lakilaki terlinat mencurigakanyang berada dipekarangan, lalu kami mendatangi mereka, dan setelah itukami lakukan penggeledahan terhadap mereka.

tersebut yakni Terdakwa, sdr Iman,Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN RhlTerdakwa , sdr Hendra, saksi Endang, dan 2 (dua) orang yang Terdakwatidak kenal, sedang memakai sabusabu yang disediakan oleh saksi Endang; Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh saksi Endang untuk datangkekantor IPK untuk gotong royong, dan saat itu Terdakwa datang bersamadengan sdr Iman sekitar pukul 21.00 WIB , di kantor IPK tersebut sudah adaTerdakwa I, sdr Hendra juga saksi Endang dan 2 (dua) orang yang Terdakwatidak

Rokan Hilir dimana shabutersebut diserahkan kepada Terdakwa yang sudah ada di kaca pirex untukTerdakwa konsumsi; Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 17 September2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Kantor IPK Kampung Harapan Kec. BaganSinembah Raya, Kab.

Pemeriksamenegaskan bahwa pembayaran tersebut dianggap pembayaran atas penyerahan aktiva tidakberwujud karena esensinya adalah merupakan pemakaian atau pemanfaatan Ijin PemanfaatanKayu (IPK) milik Koperasi Luvang Kriman oleh Pemohon Banding;Menurut bahwa pembayaran sebesar Rp. 516.618.900,00 kepada Koperasi Luvang Kriman merupakanPemohon pembayaran atas "Jual Beli Kayu" yang semuanya tertuang dalam perjanjian kerjasamalBanding tanggal 1 Maret 2007 antara Koperasi Luvang Kriman dengan Pemohon Banding

menyatakan bahwa pembayaran sebesar Rp. 516.618.900,00 kepada Koperasi Luvang Kriman merupakanpembayaran Royalti atas penggunaan aktiva tidak berwujud yang dikenakan PPh Pasal 23dengan tarif 15%, sebagaimana tertuang dalam pembahasan sengketa perpajakan No.BA01/V.23/WPJ.14/BD.06/12 tanggal 13 Januari 2012 dimana ditegaskan bahwa pembayarantersebut dianggap sebagai pembayaran atas penyerahan aktiva tidak berwujud karenaesensinya adalah merupakan pemakaian atau pemanfaatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK

Koperasi Luvang Krimandengan Pemohon Banding beserta adendumnya dimana untuk memperoleh kayu tersebutPemohon Banding melakukan sendiri proses penebangannya;bahwa berdasarkan buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding antara lain suratperjanjian kerja sama, kuitansi pembayaran dan faktur angkutan kayu bulat dapat terlihatbahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah berdasarkan penyerahanaktiva berwujud berupa kayu tebangan dan bukan atas penyerahan aktiva tidak berwujudyaitu IPK

Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajaktertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan ataukarena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak;bahwa dalam persidangan terbukti bahwa IPK yang terkait dengan sengketa tidaklah beralihkepemilikan dan masih tetap dimiliki oleh koperasi Luvang Kriman sebagai mitra kerja samaPemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding berdasarkan anggapan adanya penyerahanaktiva tidak bewujud

Kayong Makmur Sejati (KMS) yang mempunyai jinPemanfaatan Kayu (IPK) dikawasan Hutan Sungai Kelik;Bahwa di persidangan telah diajukan bukti oleh Penuntut Umum berupa :1.

No. 1711 K/Pid.Sus/2010dan diangkut ke Sawmil Cen Bagusuntuk diolah menjadi kayu berbagaiukuran dan disatukan dengan kayukayu yang berasal IPK CV.

Kayong Makmur Sejati (KMS), bahwa masyarakatmenggesek kayu log/bulat milik Terdakwa di areal IPK CV.

No. 1711 K/Pid.Sus/2010disimpan di sekitar areal gudang PO Cen Bagus sejak bulan Juli 2007sampai dengan bulan Mei 2008, bahwa kayukayu yang diolah di PO CenBagus berasal dari IPK Kayong Makmur Sejati (KMS), bahwa masyarakatmenggesek kayu log /bulat milik Terdakwa di areal IPK CV.

Lalu diangkut ke Sawmil Cen Bagus untuk diolah menjadi kayuberbagai ukuran dan disatukan dengan kayukayu yang berasal IPK CV.

izin yang diperlukan dalam rangka pengusahaan, pengelolaanserta pemanfaatan kayu pinus negara (tanaman reboisasi) tersebut yaituberupa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sebagaimana ternyata dariKeputusan Bupati Dairi Nomor 52.2/36/II/2009 tentang Izin PemanfaatanKayu (IPK) tertanggal 17 Februari 2009, terdaftar atas nama Tergugat II ic.Joseph Situmorang, S.H., dikeluarkan oleh Bupati Dairi;Bahwa disamping hal tersebut di atas, pada angka 6 huruf (b) SuratPerjanjian Kerja tertanggal 01 Februari 2008,

secara tegas disepakati danditetapbkan, Bahwa Tergugat berkewajiban untuk membayar kepadaPenggugat, perongkosan, jasa dan biaya lainnya di luar biaya pengurusanizin, sebesar Rp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas jutarupiah);Bahwa Tergugat dan Tergugat II telah melaksanakan Izin PemanfaatanKayu (IPK) sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Dairi Nomor52.2/36/II/2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tertanggal 17Februari 2009 tersebut, dengan mengambil kayukayu dari lahan yangtermaktub

dalam Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut sejak dari bulanFebruari 2009 dan telah selesai dilaksanakan pada bulan September 2009yang lalu;Hal 2 dari 22 hal.

Kayu (IPK) dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam angka 6huruf (6) Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 Februari 2008 tersebutkepada Penggugat;Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang hingga saatini, tidak bersedia membayar pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)dan jasa sebagaimana ditetapkan dalam angka 6 huruf (b) Surat PerjanjianKerja tertanggal 1 Februari 2008 tersebut, telah menunjukan iktikad tidakbaik dari Tergugat dan Tergugat II, dimana dengan sikap dan perbuatantersebut secara

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung menanggung,untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, biayapengurusan izin pemanfataan kayu (IPK) sebesar Rp750.000.000,00 (tujuhratus lima puluh juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 5 (lima)persen setiap bulannya terhitung sejak buan Februari 2009 sampai dibayar lunas ;6.

) PT.Gorga Duma Sari Nomor :522.21/024/PH/DKP/2013 yang dikeluarkan Pemerintah KabupatenSamosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 9 Januari 2013 ;Bahwa setelah izin IPK Termohon ersebut diterbitkan oleh PemerintahKabupaten Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan maka PemerintahKabupaten Samosir memberikan Garansi Bank Izin Pemanfaatan Kayukepada Pemohon Kasasi dengan Nomor 522.21/034/PH/DKP/2013 yangdikeluarkan Pemerintah Kabupaten Samosir Dinas Kehutanan danPerkebunan tertanggal 10 Januari

2013 ;Bahwa setelah adanya garansi Bank IPK tersebut maka Termohonmemasukkan Bank Garansi (Jaminan Bank) Nomor : 01/BG/01/2013 yangdikeluarkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Balige tertanggal 14 Januari2013 dan Bank Garansi (Jaminan Bank) Nomor : 02/BG/01/2013 yang Halaman 11 dari 35 Penetapan Nomor 8/Pat.P/2018/PN Big10.dikeluarkan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Balige tertanggal 14Januari 2013 ;Bahwa setelah Termohon melengkapi dokumen sebagaimana tersebutdiatas maka Kepala Dinas Kehutanan dan

Lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Dan TempatPengumpulan Kayu (TPn) Pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Di ArealLokasi Atas Tanah yang Terletak Di Desa Hariara Pintu Kecamatan HarianKabupaten Samosir Atas Nama PT.GDS tertanggal 18 Februari 2013 ;Bahwa setelah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utaramenerbitkan surat tersebut maka Termohon melakukan pembayaransebagaimana ketentuan yang berlaku untuk itu yakni sebagai berikut : Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan

Samosirmengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Dan PerkebunanKabupaten Samosir Nomor : 085 Tahun 2013 tentang Revisi KeputusanKepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Samosir Nomor 005Tahun 2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)di Areal izin Lokasi Atas tanah Yang Terletak Di Desa Hariara PintuKecamatan Harian Kabupaten Samosir Seluas 800 Ha kepada PT.GDStertanggal 16 Agustus 2013;Bahwa Termohon melakukan pembayaran secara resmi kepada DinasKehutanan

) dari Dinas Kehutan Provinsi Sumut berdasarkanPERMENHUT RI No.14 Tahun 2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);Bahwa didalam PERMENHUT RI No.14 Tahun 2011 Tentang IzinPemanfaatan Kayu (IPK) tidak ada satu pasal pun yang menyebutkandidalam Penerbitan IPK harus memiliki Izin Lingkungan ;Bahwa oleh karena Termohon didalam melakukan kegiatannyaberpedoman kepada PERMENHUT RI No.14 Tahun 2011 Tentang IzinPemanfaatan Kayu (IPK) maka Termohon tidak mengetahui tentang IzinLingkungan ;Bahwa perbuatan Termohon

Uang Penggantian Hak 15% x Rp420.258.000,00 ..= Ro 63.038.700,00Jumlah IPK yang menjadi hak Pengugat (a+b+c) ..= Rp483.296.700,00Dikurangi Komponen IPK yang telah dibayar oleh:Hal. 10 dari 30 hal.Put.Nomor 22 K/Pdt.SusPHV/201411.d. PT. Pelindo VV (PD 45 Tahun 2008) Rp142.500.000,00e. DP4 (Nilai Tunai Manfaat Pensiun) Rp 44.731.000,00 (+)Jumlah yang telah dibayar (PT.

Sampai dengan tanggal 1 Nopember 2012, Tergugat tidak jugamemenuhi kewajibannya untuk membayar kekurangan IPK kepadaPenggugat, melainkan hanya menyampaikan tanggapan sesuai suratDireksi PT.

Pelindo VV (Persero) agar membayar sisa/kekurangan IPK pensiunkepada 54 (lima puluh empat) orang pekerja termasuk di dalamnya atasnama Penggugat, yang terdiri dari:1) Uang Pesangon 2 x 9 x Rp14.181.000,00 ........... =Rp255.258.000,002) Perumahan, pengobatan Rp255.258.000,00 x15% =Rp38.288.700,00Jumlah kekurangan IPK menurut Mediator ...... =Rp293.546.700,00h.

Sebagai informasi bahwa posisi saldo kewajiban utangImbalan Pasca Kerja (IPK) per 31 Desember 2011 mencapai sebesar +Rp28 miliar, termasuk di dalamnya hakhak Penggugat dan karyawan purnabhakti lainnya.

Dan dari hasil perhitungan tersebut, selanjutnya Tergugatmelakukan pencadangan kewajiban IPK dengan membukukan dalamNeraca Perusahaan (PT.

Bembeng denganperintah agar Saksi mengumpulkan anggota IPK yang berada di Pajak14Lincun Kec. Binjai Barat lalu Saksi dan temanteman Saksi berkumpul diPajak Lincun Kec. Binjai Barat sekira pukul 11.00 Wib;Bahwa Sdr. Bembeng yaitu Ketua SPTI (Serikat Pekerja TransportasiIndonesia) dan Ketua Satgas IPK Kota Binjai;Bahwa tujuan Saksi dan Sdr.

GabelSaksi juga tidak kenal karena kedua lakilaki tersebut adalah teman Sadr.Gabel;Bahwa setelah sampai di Pajak Tavip Binjai, Saksi melihat Terdakwa BobySardi Als Boby yaitu kelompok IPK dari Binjai Kota yang menjabat selakuKetua ranting IPK Kampung Binjai dengan bersama anggotanya yangberjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang;15 Bahwa anggota Saksi yang bernama Sdr. Ucok Setan dan Sdr.

Hendrodan 1 (satu) unit mobil minibus L.300 warna putih;Bahwa yang ikut penyerangan ke Pajak Tavip adalah anggota IPK cabangBinjai Barat, anggota IPK ranting Kec. Selesai, anggota IPK ranting Kel.Sukamaju, anggota IPK ranting Limau Mungkur dan anggota IPK rantingKel.

Pekan Binjai;Bahwa awalnya anggota PP melempari Saksi dan temanteman Saksi yangsedang berada di luar pagar sehingga Saksi dan temanteman Saksimenggoyang pagar sampai rusak;Bahwa Saksi di PAC IPK Binjai Barat selaku Wakil Ketua Ill sedangkan diSPTI jabatan Saksi selaku Wakil Sekjen Ill;Bahwa Terdakwa Boby Sardi adalah Ketua IPK ranting Kel. Pekan Binjaisedangkan Sdr. Bembeng adalah Ketua Satgas IPK Kota Binjai dan KetuaSPTI Kota Binjai;Bahwa Sdr.

Bembeng mengatakan baru kita serang;Bahwa anggota Saksi belum ada melakukan pengutipan uang SPTI di PajakTavip Binjal;Bahwa tujuan Saksi dan temanteman Saksi melakukan penyerangan diPajak Tavip Binjai adalah untuk merebut lahan atau menguasai Pajak Tavipyang selama ini dikuasai oleh Organisasi Pemuda Pancasila;Bahwa yang melakukan penyerangan adalah IPK cabang Binjai Barat, IPK20ranting Kec. Selesai, IPK ranting Kel. Sukamaju, IPK ranting Limau Mungkurdan ranting Kel.

strong>;

Bukit Tapuk; Surat Perintah Tugas Nomor : 070 / 348 / 2009 tanggal 01 Juli 2009tentang Penunjukan Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi(P2LHP) pada Lokasi IPK Transmigrasi CV.

Bukit Tapuk sejak dikeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) Areal Penggunaan Lahan (APL) Desa Sayoang Desa AmasingKota dan kegiatan yang telah dilakukan "PT.

Bahwa JPKAPL diterbitkan berdasarkan KepmenhutNo.SK.382/MenhutI/2004, tentang izin Pemanfaatan Kayu (IPK)sebagaimana keterangan saksi Ahli H. lorahim Ahmad, S.E., dan IrHal. 17 dari 25 hal. Put.

PenerimaanDaerah Halmahera Selatan tanggal 2 Oktober 2007 sebesarRp143.514.352,00 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran(SPP) dimuka untuk SP3, pembangun kebun kelompok tani danInfrastruktur Pedesaan dari IPK Pemukiman yang dikeluarkan olehDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Halmahera SelatanNo.522.3/348/2007 tanggal 23 Juli 2007; Telah membayar setoran luran IPK CV. Bukit Tapuk bag. EkonomiRek.

Apabila ada IPK yang tidak mencantumkantanggal/oulan/tahun berakhirnya berarti bertentangan dengan Kep.Menteri Kehutanan Nomor SK. 382 / Menhut Il / 2004 tanggal 18Oktober 2004 tentang IPK. Bahwa adapun jangka waktu masaberlakunya surat Izin IPKAPL milik CV. Bukti Tapuk yang dikeluarkanoleh Bupati Halmahera Selatan Tahun 2008 hanya berlaku dalam jangkawaktu 1 tahun.

Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Satya Jaya Abadi Di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;---------------------------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Satya Jaya Abadi Di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan,;-----------------------------------------------------------------------------------4.

2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari pada tanggal 15 Juli 2015, di bawah register Perkara Nomor22/G/2015/PTUNkKdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal29 Juli 2015, mengemukakan alasanalasan sebagai berikut ; I.Bahwa yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat adalah : Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan KehutananKabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK

Pada pokoknya SuratDirjen Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Rencana PemanfaatanDan Usaha Kawasan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesiatersebut antara lain menyatakan bahwa penerbitan Izin PemanfaatanKayu (IPK) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi ;Bahwa terkait dengan uraian di atas, maka perlu juga dikemukakanAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang telahdilanggar oleh Tergugat, sebagaimana yang tertuang dalam UndangUndang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan NegaraYang

IPK PT.

IPK PT. Matuari Waya Sejahtera dan sekaligusmemerintahkan Tergugat untuk mencabut Kembali Surat Keputusandimaksud;lll.

IPK PT.Matuari Waya Sejahtera;Halaman 26 dari 38 halaman. Putusan Nomor 73 PK/TUN/20163. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan Nomor S.635/VIBIKPHH/2014 tertanggal 18 September 2014Perihal Pembebanan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) an. IPK PT.Matuari Waya Sejahtera;4.

membayar penggantian nilai tegakan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pemegang IPK tetap diwajibkanmembayar PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan; Pasal 13:(1)Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), PejabatPenerbit IPK menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima;Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK

IPK PT. MatuariWaya Sejahtera;3. Mewajibkan Tergugat / Terbanding untuk mencabut Surat DirekturJenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor S.635/VIBIKPHH/2014tertanggal 18 September 2014 Perihal Pembebanan Penggantian NilaiTegakan (PNT) an. IPK PT. Matuari Waya Sejahtera;4.

Ipk/2018/PN. yk21. Djumadi;22. Dominika Aprilia Vitasari;23.

Ipk/2018/PN. yksehingga saat pengukuran untuk pembangunan kios/pasar desa,luasnya hanya 5.900 m?

Ipk/2018/PN. yk13. SAKSIDRS.

Ipk/2018/PN.Yyk2.

Ipk/2018/PN.Yykc).

IPK ranting yaitu VAL di JL Nuri Lk.

Binjai Timur Kota Binjai untuk membicarakan pemasangan plang IPK diSimpang 4 Banjaran.Dan padapukul 15.30 wibsaksikorbandantemantemannya pergi ke simpangbanjaran untuk memasang plang IPK tersebut. Setelah memasang plang tersebut, saksi korbandan temantemannya kembali ke rumah ketua. Dan salah satu dari temen saksi korban ANTOAls LEGOK diperintahkan ketua untuk menjaga plang dikarenakan semen pendiri plang tersebutbelum kering.

Binjai Timur Kota Binjai,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, jika perbuatanmengakibatkan lukaluka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 15.00 wib, saksi korban dan temantemannya (anggota IPK) di suruh kumpul di rumah ketua IPK ranting yaitu IMAL di Jl. Nuri Lk. IKel.

Binjaifimur Kota Binjai untuk membicarakan pemasangan plang IPK diSimpang 4 Banjaran. Dan pada pukul 15.30 wib saksi korban dan temantemannya pergi kesimpang banjaran untuk memasang plang IPK tersebut. Setelah memasang plang tersebut, saksikorban dan temantemannya kembali ke rumah ketua. Dan salah satu dari temen saksi korbanANTO Als LEGOK diperintahkan ketua untuk menjaga plang dikarenakan semen pendiri plangtersebut belum kering.

Lego mendirikan plang IPK di dekat palang milk PemudaPancasila di Jalan Juanda Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur;Bahwa Terdakwa pada saat Sdr. Johari Als Enjo dan temantemannya melakukanpenganiayaan terhadap Saksi korban Herman pada saat itu Terdakwa hanya melihat korbandipukul oleh Sdr.

Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi RIO dihubungisaksi SISWANTO yang kemudian mengadakan pertemuan untukdatang ke Semarang bersama terdakwa membahas rencana tindaklanjut kerja samanya, dalam pertemuan di kota Semarang didampingioleh saksi SISWANTO dan saksi RICKY, terdakwa menyampaikankalau kayu sudah siap di lokasi IPK dan ijin pengangkutanya jugasudah ada namun kehabisan modal untuk mengangkut kayu danmembayar karyawan dan minta kekurangan uang muka sebesar Rp.250.000.000.

EMPATSAUDARA selaku pemegang ijin IPK (lin Pemanfaatan Kayu) yangmemiliki kayu jumlahnya lebih dari 9.000 m3 (sembilan ribu meterkubik) dan pemegang ijin lokasi Industry Sawmill di Kec. Ngabang Kab.Landak Kalimantan Barat yang kerjasamanya dituangkan dalam akteperjanjian di Notaris, dalam perjanjian tersebut pihak CV. EMPATSAUDARA menyediakan kayu log dan kayu olahan kepada PT. TRIHalaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 253/Pid/2017/PT SMGMURTI SENTOSA, artinya PT.

EMPAT SAUDARA yang jumlahnyalebih dari 9.000 m8, jadi bisa mencukupi permintaan kayu berapapunjumlah yang diminta, pada intinya dalam pertemuan tersebut terdakwaLO SONG LENG alias ATI menyampaikan kalau dapat menyediakankayu dalam jumlah yang besar, terdakwa juga menunjukan dokumenin pemanfaatan kayu (IPK), dan sudah mempunyai izin usaha industriprimer hasil hutan kayu (IUIPHHK) atas nama CV.

EMPAT SAUDARA selaku pemegang ijin IPK (ijin pemanfaatankayu) yang memiliki kayu jumlahnya lebih dari 9.000 m3 dan pemegangijin lokasi industry sawmill di Kec. Ngabang Kab. Landak yangkerjasamanya dituangkan dalam akte perjanjian di Notaris, dalamperjanjian tersebut pihak CV. EMPAT SAUDARA menyediakan kayulog dan kayu olahan kepada PT. TRI MURTI SENTOSA, artinya PT.TRI MURTI SENTOSA dapat menjualkan kayu milik CV. EMPATSAUDARA yang ada di lokasi HPH di kec.Ngabang Kab.

strong>;

Satya Jaya Abadi di Kecamatan SampolawaKabupaten Buton Selatan sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan,Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015,tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An.

PT.Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan KehutananKabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 TentangPemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT.

Satya Jaya Abadi Di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan,Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110 Tahun2015, tanggal 20 Juni 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)An. PT.

IzinPemanfaatan Kayu (IPK), jika kemudian Para Penggugat dengan mendalilkansebagai perwakilan Masyarakat Hukum Adat, menyatakan bahwa kawasan tersebutadalah tanah/hutan adatnya, manakah diantara keputusankeputusan pemerintahtersebut yang secara langsung merugikan kepentingan Para Penggugat?

, dandapatkah dibenarkan menggugat dan memohon pembatalan atas Izin PemanfaatanKayu (IPK)nya dengan dalil karena telah diterbitkan di atas tanah/hutan adatnya,sementara status hukum dari kawasan tersebut sebagai Area Penggunaan Lain(APL) masih berlaku?

DPD II KabupatenBengkalis pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul21.00 WIB di Kantor IPK Jalan Lintas Duri Dumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang mana jabatan KetuaUmum tersebut digantikan oleh Saksi HAJRUL SYAH SINULINGGAsehingga membuat terdakwa merasa tidak terima dengan suratkeputusan dari IPK DPD Pekanbaru tersebut, lalu terdakwamenghubungi Saksi DEDI AFRIZAL Bin MARZUKI dan Saksi SURYADARMA Alias ENDA Bin MAYUNIS (berkas perkara terpisah) dantidak berapa

DPD II KabupatenBengkalis pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul21.00 WIB di Kantor IPK Jalan Lintas Duri Dumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang mana jabatan KetuaUmum tersebut digantikan oleh Saksi HAJRUL SYAH SINULINGGAsehingga membuat terdakwa merasa tidak terima dengan suratkeputusan dari IPK DPD Pekanbaru tersebut, lalu terdakwa7menghubungi Saksi DEDI AFRIZAL Bin MARZUKI dan Saksi SURYADARMA Alias ENDA Bin MAYUNIS (berkas perkara terpisah) dantidak

Saksi FRANSISCUS LUMBAN GAOL:Bahwa saksi kenal terdakwasebagai Ketua IPK DPD IlBengkalis, namun saksi tidakada hubungan keluargadengan terdakwa;Bahwa saksi ditangkap olehpihak Kepolisian pada hariRabu tanggal 03 Desember2014 sekitar pukul 14.30 WIBdi Kantor IPK Kulim JalanLintas Duri Dumai KM. 09Duri Kecamatan MandauKabupaten Bengkalis;Bahwa pada hari Rabutanggal 26 Nopember 2014sekitar pukul 21.00 WIB diKantor IPK Jalan Lintas DuriDumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan MandauKabupaten Bengkalis diterimasurat

Saksi AGUS IWAN MULYONO :Bahwa saksi kenal terdakwasebagai Ketua IPK DPD IlBengkalis, namun saksi tidakada hubungan keluargadengan terdakwa;Bahwa saksi ditangkap olehpihak Kepolisian pada hariRabu tanggal 03 Desember2014 sekitar pukul 13.30 WIBdi Kantor IPK Kulim JalanLintas Duri Dumai KM. 09Duri Kecamatan MandauKabupaten Bengkalis;Bahwa pada hari Rabutanggal 26 Nopember 2014sekitar pukul 21.00 WIB diKantor IPK Jalan Lintas DuriDumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan MandauKabupaten Bengkalis diterimasurat

Saksi SURYA DARMA :Bahwa saksi kenal terdakwasebagai Ketua IPK DPD IlBengkalis, namun saksi tidakada hubungan keluargadengan terdakwa.Bahwa saksi ditangkap olehpihak Kepolisian pada hariRabu tanggal 03 Desember292014 sekitar pukul 16.00 WIBdi Mess Bianglala Delta JalanRangau KM.02 DuriKecamatan MandauKabupaten Bengkalis.Bahwa pada hari Rabutanggal 26 Nopember 2014sekitar pukul 21.00 WIB diKantor IPK Jalan Lintas DuriDumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan MandauKabupaten Bengkalis diterimasurat pembekuan