Bangka RayaNo. 110, Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pailit No.10/Paili/2005/PN.Niaga.Sby tertanggal 23 Maret 2006 = Jo.Penetapan No. 01/PKPU/2006/PN.

Bahwa sejak Pengadilan Niaga/Negeri Surabaya mejatuhkan putusannyaterhadap PT Katan Prima Permai (Dalam Pailit) sebagaimana PutusanNo.10/Paili/2005/PN.Niaga.

sebesarRp.1.817.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Surabaya tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum padatanggal 15 Juni 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembantah , KuasaPembantah Il, Kuasa para Pembantah Ill dan Terbantah, kKemudian terhadapnyaoleh para Terbantah diajukan permohonan kasasi secara lisan pada 22 Juni2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Reg.Nomor : /Kas/Paili

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan danmembuktikan permohonan Pailit Pemohon, adalah:e Permohonan yang keliru Subyek Hukumnya (Error in Persona);e Menyangkut masalah wanprestasi yang seharusnya diajukan gugatanperdata biasa di Pengadilan Negeri Gresik dan bukan diajukankepailitan di Pengadilan Niaga Surabaya;Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor :21/Paili/2011/PN.

Nomor/Kas/Paili/PN.Niaga Surabaya jo.

Nomor 612 K/Padt.SusPailit/2015.Judex Fact;Bahwa Termohon Paili/Pemohon Kasasi dalam tanggapannya padapokoknya menyangkal dengan menyatakan bahwa Termohon pailit/PemohonKasasi tidak memiliki hutang kepada Pemohon Pailit/Termohon Kasasi yangtelah jatuh tempo dan dapat ditagih, Termohon Pailit/Pemohon Kasasi tidakmempunyai Kreditur lain, sehingga syarat pengajuan kepailitan tidakterpenuhi, sehingga Permohonan Pemohon tidak beralasan dan karenanyamohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo menolak

dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 20 Juli 2011;Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UndangUndang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh Pemohonkasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Tentang Putusan No.04/Paili

/2011/Pn.Niaga.Smg Tanggal 11 Juli 2011Melampaui Batas Waktu Sebagaimana Ditentukan UndangUndang.Bahwa Pasal 8 ayat (5) Undangundang No.37 Tahun 2004, menyatakan : Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkanpaling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataanpailit didaftarkan.Bahwa perkara No.04/paili/2011/PN.Niaga.Smg terdaftar pada tanggal 9Mei 2011, dan Putusan perkara tersebut diputus dan diucapkan oleh MajelisHakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Griya Pesona Mentari (DalamPKPU) sebesar Rp 191.000,00 (Sseratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan dengandihadiri oleh Termohon PKPU/Debitor pada tanggal 16 Juni 2011 kemudianterhadapnya oleh Termohon PKPU/Debitor dengan perantaraan kuasanya(berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2011) diajukan permohonankasasi secara lisan pada tanggal 17 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari aktepermohonan kasasi No. 37 Kas/Paili/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst

membuktikan adanya aliran dana dari paraTermohon Kasasi/dahulu para Pemohon PKPU kepada PemohonKasasi/dahulu Termohon PKPU, sehingga jelas pertimbangan JudexFacti dalam putusan PKPU a quo alinea 3, 4 dan 6 adalah pertimbanganhukum yang bertentangan dan melanggar ketentuan hukum pembuktiantentang batas minimal pembuktian akta otentik yang diatur pada Pasal1870 KUHPerdata dan Pasal 285 RBG, dan oleh karenanya sesuaidengan Pasal 30 ayat b Undangundang Mahkamah Agungmengakibatkan putusan Pailit No. 10/Paili

No.12/Paili/2009/PN.Niaga.Smg. tanggal 8 April 2010 merupakan putusan yangsalah dalam menerapkan hukum Pembuktian ;Bahwa dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 22 alinea ke4putusan Prosedur Renvoi Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang No. 12/Prosedur Renvoi/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg. jo. No.12/Paili/2009/PN.Niaga.Smg. tanggal 8 April 2010 disebutkan sebagaiberikut :Menimbang, bahva memperhatikan bukti P8 tentang Daftar Tagihanpara Kreditor PT.

Bahwa dalil Penggugat angka 1,2,3,4 dan 15 yang pada intinyameyatakan telah membeli kendaraan APV tersebut dari asset budel pailitTIMOTIUS TRI SABARNO berdasarkan Sita Umum Kepailitan TimotiusSabarno yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 16 Februari 2006 No.01/Paili/2006/PN.NIAGA.Smg dengan cara konpensasi dari Balai HartaPeninggalan Semarang dengan membayar Rp. 13.000.000,(tiga belasjuta rupiah) ke kas negara (kas BHP Semarang) dan Rp. 14.000.000,(empat

Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 4 diatas denganalasan sebagai berikut:Atas dasar apa Timotius Tri Sabarno dan/atau Kurator dan/atauPanitia Kreditur dan atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No.01/Paili/2006/PN.NIAGA. Smg memasukkan atau menetapkan sitaatas kendaraan APV tersebut masuk dalam asset budel Pailit TimotiusTri Sabarno??

Kuswara Edy tidak memerlukan persetujuan Komisaris untuk menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja (Job Contract Agreement);Bahwa Pemohon Paili/Pemohon Kasasi tidak sependapat denganpertimbangan hukum Judex Facti (halaman 18 alinea 2 putusan) yangmenyatakan: ....maka dalam perkara a quo masih terdapatpermasalahan apakah Kuswara Edy dalam melakukan perbuatan hukumtersebut telah mendapatkan Surat Kuasa dari Ronie Tangkong selakuDirektur PT Kasadasa Perkasa dan juga apakah dalam perjanjiantersebut telah

sesudah putusan yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung pada tanggal 13 Mei 2005 Nomor 09K/N/2005 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dan IV pada tanggal O39 Juni2005 dan 08 Juni 2005, kemudian dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 27 Juni 2005 dan 05 Juli 2005. diajukan permohonanpeninjauan kembali oleh Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi IV secara lisandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta pada tanggal 05 Juli 2005 No. 13/PK/Paili

Nomor :17/Paili/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 26 Juni 2012, permohonan tersebutdisertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di KepaniteraanHal. 11 dari 38 hal. Put.

Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 17/Paili/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 April 2011 tersebut dalam point 1 di atas,Hakim Pengawas telah mengeluarkan penetapan HakimPengawas Nomor: 17/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal5 Mei 2011, di mana telah ditetapkan didalamnya antara lainbahwa:3.1.

Supaya Kurator mengumumkan Putusan Pailit Nomor:17/Paili/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 April 2011 diHarian Bisnis Indonesia dan Rakyat Merdeka dan BeritaNegara Republik Indonesia berdasarkan Ketentuan Pasal 15ayat (4) jo. Pasal 113 UU No. 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;(penetapan poin 1 dari 6 poin penetapan)3.2.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi tersebut pada halaman 4paragraf 3 dan 4 yang menyatakan:beeeeees Menimbang bahwa berdasarkan bukti PLW1 berupa putusanPengadilan Niaga Jakarta No. 20/Paili/2005 PN Niaga Jakarta Pusattanggal 21 September 2005 ternyata PT Cita Hidayat Komunika Putrasebagai Tergugat I/Terlawan V sekarang Terbanding telah dinyatakan pailit;Menimbang, bahwa menurut Pasal 26 (1) jo.

Sebagai Novum.Memperhatikan pertimbangan hukum dan Judex Juris yang sama sekalitidak menyebutkan (tidak dijadikan sebagai bukti) adanya Putusan Nomor47/Paili/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang memutuskan H.

CITA HIDAYATKOMUNIKAPUTRA, dengan demikian para Tergugat yang menyatakangugatan para Penggugat harus gugur demi hukum dinyatakan ditolak.Dengan alasan hukum sebagai berikut:Bahwa judex juris mengabaikan fakta bahwa dalam perkara permohonanpailit No. 20/Paili/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst, Termohon pailitnya adalah PT.Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 183 PK/Pdt/2009CITA HIDAYAT KOMUNIKAPUTRA (Termohon 1) dan H.

Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Il) kepada para Pemohon Pailit(para kreditor antara lain para Termohon Peninjauan Kembali/paraPenggugat), maka gugatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/TergugatIl harus ditolak.Bahwa oleh karena Turut Termohon Peninjauan Kembali Il/Tergugat (dalam pailit) yang mempunyai utang kepada para kreditor (antara lainkepada para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat) telahdinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 20/Paili

. : 2 H.Ngaijan bin Paili, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan,alamat di Komplek Yuka Lrg.

No. 74PK/Pdt .Sus/2011(dalam paili t)sebagaimana dibacakan pada rapat kreditur tertanggal18 Juni 2010 KPP PMA Empat mendapatkan bagian sebesarRp 1. 207. 006.434,10 (satu milyar dua ratus tujuh jutaenam ribu empat ratus tiga puluh empatrupiah sepuluh sen);eBahwa berdasarkan putusan Renvoi Prosedur Il No.14/Pailit/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 April 2009salah satu) amarnya berbunyi Memerintahkan kepadaKurator PT.

Munir Fuady, S.H., MH, LL.M., dalam bukunyaberjudul "Hukum Paili t Dalam Teori dan Praktekterbitan PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan III,Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun2004), Tahun 2005, pada Bab IX, halaman 153 danhalaman 154", menyatakan bahwa:"4.

Saksi SULTAN HAJRI BIN PAILI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 05.20WIB bertempat di di jalan raya di Desa Kembang Seri Kec. Talang EmpatKab.

Hakim berpendapat demi kemaslahatandan kepastian hukum, pernikahan para Pemohon dapat di sahkan;Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II dalampernikahan Pemohon dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yangbernama Usman, oleh karenanya pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi ketentuan pasal 14, 19,20 dan 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II telahdisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi lakilaki yang bernama Awi dan Paili

., Jo.Nomor: 22/Pdt.Sus/Paili/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst, tanggal 30 Juli 2015,yang amarnya berbunyi :MENGADILI:1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Keweajiban Pembayaran UtangSementara dari Pemohon PKPU PT. PANGHEGAR KANA LEGACYselama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusandiucapkan;2. Menunjuk Sdr. KISWORO,SH.MH Hakim Niaga pada Pengadilan NiagaJakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;3.

,Jo.Nomor:2/Pdt.Sus/Paili/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. tanggal 30 Juli 2015 yang manasedang diupayakan adanya perdamaian sebagaimana tujuan diajukannyaPKPU.10. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 tanpa konfirmasi kepadaPenggugat dan seizin serta sepengetahuan PENGURUS PT.PANGHEGAR KANA LEGACY (dalam PKPU) Tergugat (PT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhiketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1974 jis Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikandalildalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnyadikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Zanuar HamdaniBin Paili

Kerobokan dan tidak menerbitkan SHT atas tanah tersebutdengan alasan bahwa terkait tanah dan bangunan obyek perkara saat miada dalam boedel pailit berdasarkan putusan perkaraNo.09/Pailit/2013/PN.Niaga .Sby.16.Bahwa mengetahul perihal tersebut Penggugat sangat bingung dan tidakhabis pikir, karena kewajiban hutang semua terkait putusan perkaraNo.09/Paili/2013/PN Niaga Sby., telah di lunasi, namun mengapa tanahobyek perkara masih dalam boedel pailit, sehingga penetapan tanah obyekperkara sebagal boedel

Bahwa dengan demikian terkait dengan beban dan kewajibanPenggugat terhadap kreditur yang tersebut datam Putusan KepailitanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor09/Paili/2013/PN Niaga Sby., tanggal 07 Me, 2013, telah selesaisehingga tidak ada kewajiban Penggugat yang harus dibayar.e. Bahwa bangkmutnya PT.

RIYADISUWONO, S.H., M.Kn. di Seminyak Bali pada akhir tahun 2012,untuk memberikan semua penjelasan dan akibat hukum dariDebitur yang menyatakan diri pailit;10.Bahwa setelah dipertimbangkan dan disetujui oleh Penggugatmaka semua dokumen dan permohonan pailit ditandatangani olehPenggugat, termasuk dua akta pengakuan hutang debitur;11.Bahwa tugas Para Tergugat telah selesai sejak tanggal 7 Meitahun 2013 setelah Penggugat dinyatakan pailit oleh PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada putusan No.9/Paili

daliljawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:Fotocopy Surat Permohonan Lelang Eksekusi Harta Pailit tanggal 7Februari 2019, diberi tanda bukti TT.11;Fotocopy Surat Penetapan Jadwal lelang Nomor : S1287/WKN.14/KNL.01/2019 tanggal 13 Februari 2019, diberi tanda buktTT.12;Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 09/Pailit/2013/PN Niaga Sby tanggal 07 Mei 2013, diberi tandabukti TT.13;Fotocopy Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor : 09/Paili

Bahwa Termohon Pailit kKeberatan atas dalildalil Pemohon palit, kecuali yang secara tegas diakuikebenarannya oleh Termohon Paili;2. Bahwa bebar antar Termohon pailit dan Pemohon pailit telah terikat perjanjian hutang piutang padasebagaimana perjanjian tertanggal 6 September 2012 dengan masa waktu 1 (satu) tahun. Dan atas hutangtersebut Termohon dibebani beberapa kewajiban kepada Pemohon Pailit;3.