produk akhir a quoseharusnya dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;Bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2008 yang dikoreksi Terbandingterkait langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding namun tetaptidak dapat dikreditkan karena tidak terkait dengan penyerahan CPO danPK yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, Majelis berpendapat bahwaproses produksi untuk menghasilkan CPO dan PK merupakan suatu matarantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial

jadi dan ataubahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atauseluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikanatas barang jadi berada pada pengguna jasa;Bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (8) UU PPN dan Pasal 2 ayat(4) PMK244, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa atas pendapat Majelis Hakimpengadilan pajak yang menyatakan bahwa Majelis berpendapatbahwa proses produksi untuk menghasilkan CPO dan PKmerupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkansecara parsial

dan PK, berdasarkan Pasal 16B ayat (3)UU PPN dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan kecuali Pajak Masukan atasjasa titip olah saja yang dapat dikreditkan karena atas maklontersebut telah melibatkan perusahaan lain untuk menambah nilaibarang;Bahwa dengan demikian atas pendapat Majelis Hakimpengadilan pajak yang menyatakan bahwa:Majelis berpendapat bahwa proses produksi untukmenghasilkan CPO dan PK merupakan suatu mata rantai yangtidak dapat dipisahkan secara parsial

Samarinda tanggal 22 Nopember 2011 nomor:32/PDT.G/2011/PN.SMDA dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dansurat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding II;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tinggi mencermatikeberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding didalam memori bandingnyaternyata mengenai halhal dimaksud bilamana membaca dan mencermati secara utuhdan tidak secara parsial

Penilaianpembuktian dalam perkara a quo, mestinya dilakukan secarakomprehensif (saling berhubungan) dan bukan secara parsial yanghanya mengacu pada sebagian keterangan saksi yang relevan.Pembuktian seperti itu, cenderung menghasilkan kebenaran dankeadilan prosedural, jauh dari keadilan subtansial. Sebab hakimterpatron cara berpikir legalistik formal, menafsirkan pasal 19 huruf (f)PP No. 9 Tahun 1975 secara tekstual.

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial, harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secarakumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan,berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri

unsur ini telah dipertimbangkan dalamdakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsurini haruslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalm bentukbukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum Permufakatan Jahat menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatanHalaman 13 dari20 Putusan Nomor 1488/Pid.Sus/201 5/PN.L bp.secara parsial, harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secarakumulatif;Menimbang, bahwa Permufakatan jahat diartikan

unsur ini telah dipertimbangkan dalamdakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambilalin menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanyaunsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan dalm bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Halaman 9 Putusan No. 97/Pid.Sus/201 5/PNLbp10Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan KeteranganTerdakwa

karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum Permufakatan Jahat menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial, harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secarakumulatif;Menimbang, bahwa Permufakatan jahat diartikan bahwa adanya suatuperbuatan persekongkolan atau kerjasama

unsur ini telah dipertimbangkan dalamdakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanyaunsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan dalm bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri

ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadipertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur ini haruslahdinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I dalm bentuk bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

Landscape Hotel Timbunan: Berdasarkan kondisi lapangan, parsial C, parsial E, parsial G,parsial H, parsial I, parsial J, parsial K, dan parsial L seiringberjalannya waktu) perencanaan hingga pelaksanaanterdapat penurunan evaluasi tanah dari muka kantin;c. Gedung Abdoer Rauf Sesuai kondisi dilapangan dan setelah dihitung ulang terdapatperbedaan volume antara perencanaan dan pelaksanaan;d.

dan Termohon PKPU telah sepakat untuk melakukan pembayarandengan sistem sebagai berikut:Down Payment 10% dari nilai Surat Kontrak Kerja Parsial(SKKP) Dibayar setelah Pihak Kedua selesaimelakukan pekerjaan persiapan untukkelompok pekerjaan seperti yang dimaksudpada Pasal 3 Point A dan BProgress Selanjutnya =: Dibayarkan setiap 10% prestasi kerja untuksetiap masingmasing Surat Kontrak KerjaParsial (SKKP) seperti yang dimaksud padapasal 3 point A dan B, sampai mencapaiprestasi 100%Retensi : 5% dari

nilai Surat Kontrak Kerja Parsial(SKKP) yang waktu dan nilainya disesuaikandengan SKKP dan dibayar setelah selesaimasa pemeliharaan selama 1 bulan.Lebih lanjut, merujuk ketentuan tersebut, Pemohon PKPU II telahmelaksanakanpekerjaanpersiapanuntuk kelompok pekerjaansepertiyang dimaksud pada Pasal 3 PointA dan B Perjanjian Kontrak 001 fHalaman 6 dari 64 Putusan Nomor 209/Pdt.SusPKPU/2021/PN.

Toto Sunarto, diberi tanda P.I10;Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Kontrak Payung No.: 001/SPKKP/ABSKBP/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019, diberi tanda P.II11;Fotokopi Surat Kontrak Kerja Parsial dalam bentuk Surat Perintah KerjaNo.: 01/SPK/ABS/2019 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp8.422.545.160,00 (Delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta limaratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh Rupiah), diberi tanda P.IueFotokopi Certificate of Payment atas proyek Perum Babelan SakinahResidence

Pst. adalah Surat Berita Acara Pemeriksaan Bersama, yang pemeriksaannyadilakukan bersamasama;bahwa benar Saksi mengetahui kerjasama antara PT ABS dengan PT KBP,tetapi untuk pekerjaan yang berbeda;bahwa benar Saksi mengetahui surat bukti Nomor T18a dan T18b, yaituberisi tentang klausul surat kontrak kerja parsial;bahwa benar klausul surat kontrak kerja parsial tersebut tidak dapatdijadikan dasar untuk melakukan pekerjaan dan yang dijadikan dasar untukmelakukan pekerjaan adalah Surat Perintah Kerja

Pst.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.Il11 dan P.Il12 yaitu SuratPerjanjian Kerja Kontrak Payung No. 001/SPKKP/ABSKBP/XII/2019 tertanggal26 Desember 2019 dan Surat Kontrak Kerja Parsial dalam bentuk SuratPerintah Kerja No.01/SPK/ABS/2019 dengan nilai pekerjaan sebesarRp8.422.545.160,00 (Delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratusempat puluh lima ribu seratus enam puluh Rupiah) dari buktibukti tersebutmembuktikan adanya kesepakatan yang telah mengikat Pemohon PKPU IIdengan Termohon

Surat Keputusan (Pasal 58 dan Pasal 63 UndangUndangNomor 13 tahun 2003);Menghukum Tergugat harus menerbitkan Surat Keputusan pengangkatansesuai perjanjian kerja awal di Cibinong pabrik Bogor bukan di Palembangtempat dimutasi (Pasal 54 ayat (1) huruf d):Menghukum Tergugat untuk melaksanakan PB yang sudah dikeluarkanoleh Disnaker Bogor dan telah diterbitkan akta bukti pendaftaran PB dariPHI, karena kenyataan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan dengansurat mutasi dibuat jadi 1 (satu) bukan secara parsial

Sinkronisasi dan konsistensi gugatan sangat menentukan penyelesaianperkara ini secara menyeluruh, tidak parsial dan tidak menyisakan masalah baru yangbisa membuat Penggugat mendapatkan kerugian yang lebih besar;Menimbang, bahwa antara surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugatsecara lisan tersebut terdapat cacat pada materi gugatan, khusus dalam perkara initerletak pada inkonsistensi Penggugat itu sendiri.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Jakarta sebagaimana tersebut pada halaman 14 dan 15, telahbersifat parsial terhadap bukti T22 T45 dan T41 dan pertimbangan hukumHakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana tersebut padahalaman 29, juga telah bersifat parsial terhadap bukti T45, T46 s/d T48bukti T41, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta danPengadilan Agama Jakarta Utara yang menangani dan memutus perkarasengketa tanah yang dimaksud di atas, samasama

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksi 1. J. Sigalingging, 2.

unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum Permufakatan Jahat menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial, harus diartikan sebagai telah teroenuhinya unsur ini secarakumulatif;Menimbang, bahwa Permufakatan jahat diartikan bahwa adanya suatuperbuatan persekongkolan atau kerjasama

unsur ini telah dipertimbangkan dalamdakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebutdiambil alin menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini,karenanya unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalm bentuk bukantanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalahbersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatansecara parsial

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan KeteranganTerdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, ternyata

karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihi 3menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial

melaksanakan sita eksekutorial dan eksekusi lelang atas obyekSebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggalyang terurai daam Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 11062/Mekarjaya, luas434 m2, rertulis atas nama XXXXXXdan XXXXXX, batasbatas :Utara : Rumah milik orang lain;Timur 1 XXX XXX j anna renee cece nee cee nnn nen nnn nnnSelatan : Jalan Komplek ;2 2202020222222 ne ee n=Barat 1 KXKXKXKX jeewes enews ners cease nen enna nse n nn eee ene cneencnseenenBahwa dengan eksekusi secara parsial

Bahwa permohonan eksekusi hanya boleh diajukan oleh pihak yangmemenangkan perkara, oleh karenanya dalam perkara a quo Terlawanyang mengajukan obyek eksekusi secara parsial dan sekehendaknyaadalah wujud dari etikat buruk dan mau menangnya sendiri yang hal iniadalah sebagai penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga peradilandan sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikanPelawan baik secara moril maupun materiil ;7.Bahwa Pelawan bersama ini memohon kepada Yth.

untukmenghasilkan produk akhir a quo dapat dikreditkan Pemohon Banding;bahwa Terbanding juga mengakui bahwa Pajak Masukan Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Desember 2008 yang dikoreksi Terbanding terkait langsung dengankegiatan usaha Pemohon Banding namun tetap tidak dapat dikreditkan karena tidakterkait dengan penyerahan CPO dan PK yang terutang Pajak Pertambahan Nilai,Majelis berpendapat bahwa proses produksi untuk menghasilkan CPO dan PKmerupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan secara parsial

Mataram hanyamenguatkan begitu saja Putusan Hakim PN.Selong Tanpa adapertimbangan hukum secuiloun, padahal Hakim PN.Mataram jelasjelasdalam mengadili perkara No. 52/Pdt.G/2006/PN.Sel, telah mengutipketerangan saksi secara parsial sehingga berdasarkan hukum olehkarena mengutip keterangan saksi MASU'UD, Nusiah alias AmaqRabiah, Amaq Ruayah alias Murjan, Lalu Ishak dan Salman secaraparsial atau hanya bagianbagian tertentu tidak dalam kontekskeseluruhan yang kemudian langsung menarik kesimpulan yang

Selong tidak menyimpulkan dalam suatu rangkaianhanya sepotongpotong secara parsial. Bahwa jelas terhadappertimbangan PT.Mataram yang demikian tersebut tidak bisadipertahankan karena salah dalam menerapkan hukum dan haruslahdibatalkan.15.Bahwa putusan Majelis Hakim PT. Mataram yang telah menguatkanputusan PN.

Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial,harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkanketerangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sendiri

karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaanprimair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, karenanya unsur iniharuslah dinyatakan terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa pola kualifikasi unsur ini pada dasarnya adalah bersifatalternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu cara perbuatan secara parsial