Upati dalam proses pembubaran, hendak terlebih dahulu melunasiatau membayar seluruh hutanghutangnya ke pihak kreditur dan pesangonuntuk karyawannya. Menurut hemat Pemohon, apabila hal tersebut terlaksanapada tahun 2007, maka dari hasil penjualan asset PT. Tato dan atau PT.

UPATI), sehingga dengan demikian Pemohon tidakmempunyai kapasitas untuk mengajukan pembubaran PI. UsahaPerindustrian AlatAlat Tulis Indonesia (PT. UPATI) tersebut ;Permohonan pembubaran PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) dan PT.Usaha Perindustrian AlatAlat Tulis Indonesia (PT. UPATI) a quo tidak dapatdiajukan dalam bentuk gugatan permohonan (Voluntair) tetapi harus diajukandalam bentuk gugatan perkara contentiosa.Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon telah mengajukanpermohonan pembubaran PT.

No.1046 K/Pdt/2009permohonan pembubaran PT. Perusahaan Dagang Tato (PT. TATO) dan PT.Usaha Perindustrian AlatAlat Tulis Indonesia (PT.

UPATI, dan kearifan Mahkamah Agung, sebenarnyapermohonan Pemohon Kasasi/Pemohon untuk pembubaran PT. TATOCq. PT. UPATI, ini adalah untuk mengakhiri dominasi korporasi dari paraTermohon Kasasi/para Termohon , Il dan Ill, VI dan VII, yang dari sejaktahun 2002 yang lalu, telah menjadikan PT. TATO Cq. PT. UPATIsebagai PT. KELUARGA, dan yang menyebabkan utangutang PT.TATO Cq. PT.

Upati, olehkarena itu Pemohon Kasasi/Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukanpermohonan pembubaran PT.

BHAKTI WIRA SATRIA PERKASA bubar dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal Penetapan diucapkan;

BHAKTI WIRA SATRIA PERKASA;

Bhakti Wira Satria Perkasa;PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS;13. Bahwa karena ketidakpastian terhadap pembahasankeberlangsungan usaha dari PT.

Bahwa dengan dasar faktafakta di atas, maka Pemohonbermaksud untuk mengajukan pembubaran Perseroan Terbatas BhaktiWira Satria Perkasa oleh karena alasan yang disebutkan di bawah ini,Halaman 6 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btmhalmana didasarkan pada ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c dan Pasal157 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun 2007;Alasan Pembubaran PT Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c UndangUndang No. 40 Tahun 2007;15.

Oleh karena itu,alasan pertama Permohonan Pembubaran PT ini menjadi beralasanhukum.17. Bahwa selain hal alasan di atas, alasan kedua yang melandaskanPemohon untuk mengajukan Permohonan Pembubaran PT ini adalahkarena PT.

Bahwa berdasarkan ketiga alasan di atas, maka patutlah bagiPemohon untuk dapat dikabulkannya Permohonan Pembubaran PT ini,sehingga PT. Bhakti Wira Satria Perkasa dapat dibubarkan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri Batam, pengadilan mana yang berwenanguntuk menetapkan pembubaran perseroan tersebut karena domisili PT.Bhakti Wira Satria Perkasa yang berada di wilayah hukum PengadilanNegeri Batam;PENUNJUKAN LIKUIDATOR;Halaman 8 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm21.

Mengabulkan Permohonan Pembubaran PT.BHAKTI WIRA SATRIA PERKASA yang diajukan oleh Pemohon untukkeseluruhan;3. Menyatakan dan menetapkan PT. BHAKTI WIRASATRIA PERKASA bubar dengan segala akibat hukumnya sejak tanggalperkara a quo diucapkan;4. Menunjuk dan mengangkat Susanna Rebeccasebagai LIKUIDATOR di dalam proses pembubaran dan likuidasi PT.BHAKTI WIRA SATRIA PERKASA;5. Memerintahkan Likuidator yang ditunjuk untukmelakukan pengurusan dan pemberesan harta PT.

Virtutama MediaJihat, berdasarkan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa yangdilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 April 2015 diputuskan PT.Virtutama Media Jihati dilikuidasi dan dilakukan Pembubaran Badan Hukum(vide Pasal 146 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007);2. Bahwa Pemohon adalah Rohimin Al Asror, lahir di Lampung Tengah, tanggal10 Mei 1981, Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di BandarLampung, Jalan M.

Nomor 2162 K/Pdt/2016Tim Likuidasi paling lambat 60 hari ( vide Pasal 147 Undang Undang Nomor40 Tahun 2007);Bahwa sampai batas akhir diumumkannya proses pembubaran PT.Virtutama Media Jihati tidak ada satupun pihakpihak yang berkeberatanatas pembubaran PT.

Menyatakan sah Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 20 April 2015tanpa dihadiri oleh Termohon dan pembubaran PT. Virtutama MediaJihat sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;. Memerintahkan Termohon Il menghapus nama perusahaan dari daftarBerita Negara;. Menghukum Para Termohon membayar biayabiaya yang timbul dalamperkara ini;.

Bahwa seluruh berita acara pembubaran merupakan satu kesatuan yangtidak terpisahkan dalam proses pembubaran dan merupakan wewenangperadilan negeri untuk membuat penetapannya, dalil yang demikian jelasjelas bertentangan dengan Pasal 142 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas menurut Pasal 146Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karenasudah disetujui olen para pemegang saham;3.

Menyatakan sah Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 20 April2015 tanpa dihadiri oleh Termohon dan pembubaran PT. VirtutamaMedia Jihati adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;4.

Hewa Pahmi, S.Pd serta Guru, Tata Usaha SMA Karya yangdiberhentikan tanggal 20 Juni 2013, melalui Kalteng Pos, 3 (tiga) kaliberturutturut;Menghukum Tergugat II agar tidak merubah nama SMP Karya PalangkaRaya;Menghukum Tergugat dan Il membatalkan: Pembubaran Yayasan UriaSapta jaya dalam akta Pembubaran Nomor 97, yang ditandatangani olehNotaris Oen Roslianawati, S.H, MKn tanggal 24 Juli 2013;Menghukum Tergugat II agar menyampaikan Laporan PertanggungjawabanPengelolaan Sekolah kepada Penggugat , Il,

Pembubaran Yayasan Uria Sapfa Jaya sebagai berikut:a. Berdasarkan penjelasan kami pada poin 3,4, 5,6, 7 dan 8 tersebut diatas;b.

Berdasarkan penjelasan kami tersebut di atas (poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan9), maka kami adakan pembubaran dan dibuatlah Akta PembubaranNomor 97 tanggal 24 Juli 2013 oleh Notaris Oen Roslianawati, S.H, M.KnNotaris di Palangka Raya dan telah diakui oleh para penggugat;Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 2601 K/Pdt/201611.

Kemudian dikuatkan dengan adanyabukti bahwa Penggugat Ill, IV, V, telah menandatangani sebuah suratnotulen Rapat tentang pembubaran Yayasan Uria Sapta Jaya tanggal772013, dan selanjutnya dalam subyek hukum Penggugat ditemukanfakta bahwa Penggugat V telah meninggal dunia, hal ini membuatketidakbenaran dalil hukum Para Penggugat.

bagi pengurus yang pindah alamat, maka pembubaran sebagaimanayang tercantum dalam akta pembubaran yayasan Uria Sapta JayaPalangkaraya tanggal 24 Juli 2013 (bukti P.25/T.16) Nomor 97 adalah tidak sahdan batal demi hukum;Bahwa oleh karena pembubaran yayasan Uria Sapta JayaPalangkaraya tidak sah dan batal demi hukum, maka tindakan Tergugat yangtelah menyerahkan semua aset yayasan Uria Sapta Jaya Palangkaraya kepadaTergugat Il dengan alasan yayasan Uria Sapta Jaya Palangkaraya akandibubarkan tidak sah

GEMILANG SUKSES GARMINDO melanggar peraturan perundang undangan;

Vinytex, dimana berdasarkan ketentuan Pasal142 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), yangmengatur tentang alasanalasan untuk pembubaran PerseroanTerbatas, untuk jelasnya bunyi Pasal 142 UUPT, adalahsebagai berikut:Pasal 142:1) Pembubaran Perseroan terjadi:a.

Vinytex, oleh karena itu maka pembubaran PT. Vinytexhanya dapat dilakukan dengan Penetapan PengadilanHal. 9 dari 30 hal Put.

Vinytex melalui RUPS tidak dapat dilakukan, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 146 UndangUndang PT jo.Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UndangUndang PT No.40 Tahun 2007 pada butir c, pembubaran PT. Vinytex harusmelalui penetapan Pengadilan, sehingga dengan demikianbahwa Permohonan Pembubaran PT. Vinytex telah memenuhisetidaktidaknya 2 (dua) persyaratan yang diatur dalamUndangUndang PT;Bahwa Pembubaran PTI.

Vinytex yang tidak pernah ditanggapi olehTermohon dengan demikian RUPS tidak dapat dilaksanakanoleh karena tidak hadirnya Termohon serta dengankepemilikan masingrnasing saham yang berimbang dalam PT.Vinytex maka sangat beralasan apabila pembubaran PT.Vinytex dilakukan dengan penetapan Pengadilan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Atau:Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan pembubaran

Hakim Tunggalyang memeriksa perkara a quo menolakpermohonan Pemohon atau menyatakantidak dapat diterima;Bahwa, Pemohon telah mengajukanPermohonan Pembubaran PT.

Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pembubaran PT Damai ColumbusInternational adalah karena Pemohon menganggap PT Damai Columbus Internationaltidak mungkin dilanjutkan karena hubungan yang tidak harmonis antara parapemegang saham, dengan didasari faktafakta sebagai berikut:a. Perimbangan kepemilikan saham dalam PT.

DCI denganagenda untuk menyetujui rencana pembubaran PT. DCI, tidak pernah dihadiri olehTermohon I, dimana sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT. DCI, Pemohonselaku Direktur telah melakukan panggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada parapemegang saham PT. DCI dalam Surat Panggilan RUPSLB tertanggal 3 April2013 dan Surat Panggilan RUPSLB tertanggal 2 Mei 2013, namun RUPS tidakHal. 3 dari 13 hal. Put.

Bahwa faktafakta yang sudah disampaikan Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal146 ayat 1 huruf c UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, merupakan alasanalasan untuk mengajukan Permohonan Pembubaran PTDamai Columbus International kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;7. Bahwa Pemohon menganggap perlunya diangkat likuidator untuk mengurus PT.

DCIselama dalam proses pembubaran;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:1. Menetapkan Pemohon adalah Pemohon yang sah dan memiliki kapasitas hukumuntuk mengajukan Permohonan Pembubaran PT Damai Columbus International;2.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal146 ayat (2) yang berbunyi:Dalam penetapan ditetapkan juga penunjukan likuidator;Bahwa selain itu, permasalahan pembayaran pesangon bukan wewenang dari JudexFacti untuk mempertimbangkannya, sebab permasalahan pesangon adalahkewenangan absolute dari Pengadilan Hubungan Industrial;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya seperti tersebut pada poin ini jugamengatakan pengajuan permohonan pembubaran PT.

Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam Tingkat Kasasi No.I800 K/Pdt/2008 tanggal 16Januari 2009; yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Krachvan Gewsjde) ;Bahwa TERGUGAT menolak dan sangat keberatan terhadap tindakanPenggugat yang telah secara sepihak serta secara MELAWAN HUKUMmengajukan permohonan Pembubaran Yayayan Indonesia Maju (YIMA 1)yang didirikan dengan Akta No.1 tanggal 2 Juli 1999kepada Departemen Hukum dan HAM RI, dengan alasan: Bahwa permohonan dan mekanisme pembubaran Yayayan

IndonesiaMaju Akta No.1 tanggal 2 Juli 1999 tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat(3 dan4) Anggaran Dasar, yang pada pokoknya menentukan tentangsyarat pembubaran yayasan yang harus melalui memenuhi syaratkuorum serta tahapan penunjukan likuidator untuk pemberesanharta kekayaan yayasan; Bahwa permohonan dan proses pembubaran Yayayan IndonesiaMaju Akta No.1 tanggal 2 Juli 1999 tidak dilakukan berdasarkanmekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 62 sampai denganPasal 68 UndangUndang RI NO.16 Tahun 2001 Jo

Permohonan pembubaran Yayasan Indonesia Maju (YIMA 1)Akta No.1 tanggal 2 Juli 1999 ;2.

Permohonan pembubaran Yayasan Indonesia Maju (YIMA I) AktaNo.1 tanggal 2 Juli 1999 ;2. Permohonan pengesahan pengalihan asset Yayasan IndonesiaMaju (YIMA I) Akta No.1 tanggal 2 Juli 1999 kepada YayasanIndonesia Maju (YIMA Il) Akta No.3 tanggal 4 September 2003berupa pengalihan STIKIM dan STIKOM ; DITOLAK oleh Majelis Hakim perkara tersebut diatas.

Indonesia Sakti (YIS) ; Oleh karena itu Yayasan Indonesia Sakti secara Hukum TIDAKPERNAH ADA PEMBUBARAN dan masih tetap EXIS, demikian jugaTIDAK ADA PEMBUBARAN secara Hukum atas Yayasan IndonesiaMaju (YIMA l) Akta No. 1, tanggal 2 Juli 1999, jika ada pembubaranYayasan Indonesia Maju (YIMA ) Akta No.1 tanggal 2 Juli 1999 danpembubaran Yayasan Indonesia Sakti Akta No.6 tanggal 15 Febi 2006Halaman 18 Putusan Nomor : 649/PDT/2016/PT.DKIadalah TIDAK SAH dan melawan hukum karena bertentangan dengan# UURI

., berikut 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : AHU.AH.03.04-40 tanggal 22 Februari 2010 Perihal Pembubaran Yayasan Indonesia Sakti.6. 1 (satu) bendel foto copy Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Indonesia Sakti dan Pencatatan Dalam Daftar Yayasan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum KEMENHUMKAM R.I. atas Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri Yayasan Indonesia Maju No : 06 tanggal 15 Pebruari 2006 dihadapan Notaris Drs.

ANDY ALHADIS AGUS, S.H.7. 5 (lima) lembar Surat Nomor : AHU.AH.01.10-2 Perihal Permohonan Fatwa atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju) oleh Dirjen AHU KEMENKUMHAM R.I., kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Juni 2017;8. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 02/Tuaka Pdt/S/IX/2017 Perihal Petunjuk Hukum atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju).9. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Indonesia Maju Nomor :

ANDYALHADIS AGUS, S.H.7. 5 (lima) lembar Surat Nomor : AHU.AH.01.102 Perihal PermohonanFatwa atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju)oleh Dirjen AHU KEMENKUMHAM R.I., kepada Ketua MahkamahAgung R.I. tanggal 13 Juni 20178. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 02/Tuaka Pdt/S/IX/2017 PerihalPetunjuk Hukum atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (dhIndonesia Maju).9. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan RapatYayasan Indonesia Maju Nomor : 03 tanggal 13

Rasuna Said Kaviing 1 Jakarta Selatan sebagai pihakyang mengurus untuk mencatat Yayasan Indonesia Sakti dalam daftarYayasan Bubar pada Dirjen AHU MENHUMKAN, padahal organ YayasanIndonesia Sakti tidak pernah membuat rapat pembubaran YayasanIndonesia Sakti dahulu bernama Yayasan Indonesia Maju.Bahwa pencatatan Yayasan Indonesia Sakti dalam daftar Yayasan bubartidak memenuhi kebenaran formil untuk mencatat bubamya suatu Yayasandi Indonesia sebagaimana diatur pada mekanisme pembubaran YayasanPasal 62

sampai Pasal 68 UU No.16 Tahun 2001 Jo UU No.28 Tahun 2004Tentang Yayasan yang mewajibkan pembubaran yayasan harus ada : buktiputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakanyayasan telah sah bubar secara hukum, bukti yayasan menggangguketertiban umum, bukti yayasan melanggar kesusilaan, bukti Terdakwaditunjuk sebagai likuidator oleh organ yayasan dan pengadilan, buktipengumuman penyelesaian pembubaran di koran Nasional berbahasaIndonesia, bukti laporan likuidator bahwa yayasan sudah

ANDYALHADIS AGUS, S.H.5 (lima) lembar Surat Nomor : AHU.AH.01.102 Perihal PermohonanFatwa atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju)oleh Dirjen AHU KEMENKUMHAM R.I., kepada Ketua MahkamahAgung R.I. tanggal 13 Juni 20172 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 02/Tuaka Pdt/S/IX/2017 PerihalPetunjuk Hukum atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (dhIndonesia Maju).3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan RapatYayasan Indonesia Maju Nomor : 03 tanggal 13 Juli 2009

ANDY ALHADIS AGUS, S.H.5 (lima) lembar Surat Nomor : AHU.AH.01.102 Perihal Permohonan Fatwaatas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju) oleh DirjenAHU KEMENKUMHAM R.I., kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal13 Juni 2017;2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 02/Tuaka Pdt/S/IX/2017 PerihalPetunjuk Hukum atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h IndonesiaMaju).. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan RapatYayasan Indonesia Maju Nomor : 03 tanggal 13 Juli

Keputusan Muktamar Khusus LPM di Bandung, sebagaimanatercantum dalam Keputusan Nomor 01/Kpts/MuksusLPM/90, tanggal12 Juni 1990 tentang Pembubaran Lembaga Pendidikan Muslimin(LPM) dan Pembentukan Team Likwidasi, dan;b.

Menghukum Para Tergugat beserta semua pihak yang terkait denganYayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tanpa terkecuali untuk tundukdan patuh kepada Keputusan Rapat Khusus dalam sidang ParipurnaYayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tentang pembubaran YayasanLembaga Pendidikan Muslimin tertanggal 12 Juni 1990 yang isinyaHalaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 486 K/PDT/2017adalah tentang Pembubaran Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin(YLPM) dan Pembentukan Likwidasi YLPM;8.

Bukti T4 : Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19Nopember 2009, Nomor 125/Pdt.G/2009/PN.BB, yangmengatakan sah pembubaran tersebut;d. Bukti T5 : Akta Hibah dan pengalihan serta Penyerahan hak, tanggal13 Desember 1990 Nomor R2588;e. Bukti T6 : Surat Penjelasan Menkum HAM RI Nomor AHU.2AH.01.016299, tanggal 06 Juni 2012.f.

., Notarisdi Bandung;Bahwa, dalam persidangan terungkap fakta hukum yang tidakterbantahkan mengenai Pembubaran Yayasan Lembaga PendidikanMuslimin (YLPM) TAHUN 1990 tersebut telah diakui dan dibenarkan olehketerangan Saksi H.

12 Juni 1990 tentang pembubaran LPM dan pembentukan TimLikuidasi, karena H. Saifullah Rosyad Nurdin, dkk bukan mantan Pembinadan/atau pengurus berdasarkan Akta Nomor 46, tanggal 17 juli 1982 yangtelah dinyatakan bubar, H.

Putusan Nomor 463 K/TUN/2016di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa:Bahwa, yang menjadi obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP4/D.05/2015 tentang Pembubaran Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlinestertanggal 22 Januari 2015 (objek sengketa);.

Putusan Nomor 463 K/TUN/2016kewenangan yang ada padanya atau melekat pada jabatannyaberdasarkan Pasal 9 dan Pasal 55 ayat (1) UndangUndang Nomor21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UndangUndangOJK) terkait dengan Penetapan Pembubaran Dana Pensiun;3. Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara:Dasar bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untukmelakukan suatu tindakan/perbuatan hukum (publik) adalah adanyakewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan.

DapenMNA, yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa seluruhkekayaan Dana pensiun terpisah dari kekayaan pendiri serta dikecualikandari setiap tuntutan hukum atas kekayaan pendiri, oleh karenanya hartakekayaan Dapen MNA tidak dapat digunakan untuk kepentingan PT.Merpati Airlines dan alasan pembubaran dari Pendiri kepada OtoritasJasa Keuangan dalam Surat Permohonan Pembubaran Dapen MNANomor MNA/DZ/1928/AD.3/2014 Tertanggal 22 Desember 2014 adalahbertentangan dengan peraturan yang berlaku mengenai

Merpati Nusantara Aijrlines yang mempunyaipermasalahan keuangan, oleh karenanya pembubaran Dapen MNAbertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UndangUndang Dana Pensiun;Penggugat melihat adanya keganjilan dalam pertimbangan otoritas jasakeuangan perihal pembubaran Dapen MNA. Keganjilan tersebut terdapatpada pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan pada huruf (b) dalamputusannya yang menyatakan bahwa PT.

Merpati Nusantara Airlinesselaku Pendiri Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines melalui suratNomor MNA/DZ/1928/AD.3/2014 Tanggal 22 Desember 2014 telahmengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun Merpati NusantaraAirlines disertai dengan penunjukan tim likuidasi dengan alasanketidakmampuan pendiri untuk memenuhi kewajiban kepada DanaPensiun Merpati Nusantara Airlines, namun hal ini tidak sesuai denganpernyataan pendiri dalam Surat Permohonan Pembubaran Dana PensiunPT.

KHAERUDIN alias ENDIN dengan Nomor handphone0858 1040 5959 dengan tulisan SELURUH PARAKIAYI,SANTRI,TOKOH MASYARAKAT,DINTEN MINGGU TANGGAL 6PEBRUARI 2011 JAM 10.00 AYA PEMBUBARAN AHMADIYAH ODIKP.PEUNDEUY ;6. Pada tanggal O02 Pebruari 2011 terdakwa mengirim SMS kepadaSaksi NAHWAR bin MUHAMAD dengan Nomor handphone 0813 80832249 dengan tulisan SELURUH PARA KIAYI,SANTRI, TOKOHMASYARAKAT,DINTEN MINGGU TANGGAL 6 PEBRUARI 2011 JAM 10.00AYA PEMBUBARAN AHMADIYAH DI KP.PEUNDEUY ;7.

Pada tanggal O02 Pebruari 2011 jam 19.30 terdakwa mengirimSMS kepada Saksi KH.QURTUBI ZAELANI bin H.AHMAD denganNomor handphone 0857 1939 4444 dengan tulisan SELURUHPARA KIAYI,SANTRI, TOKOH MASYARAKAT,DINTEN MINGGU TANGGAL 6PEBRUARI 2011 JAM 10.00 AYA PEMBUBARAN AHMADIYAH DIKP.PEUNDEUY ;8.

HENDOMdengan Nomor handpone 0813 8404 4408dan saksi Endang bin Sidik nomor Handpone 087772349077dengan tulisan AS WR WB UNDANGAN KAPARA ULAMA KIAYI TOKOHAGAMA SANTRI MASYARAKAT PEMBUBARAN AHMADIYAH DI CIKEUSIKTANGGAL 6 PEBRUARI 3 MULUD DTN AHAD (H. UJANG CGLIS) jgndi krim plsi) ;2. Pada tanggal 01 Pebruari 2011 sekitar pukul 20.00 wibterdakwa mengirim SMS kepada Saksi KH.

KHAERUDIN alias ENDIN dengan Nomor handpone 08581040 5959 dengan tulisan SELURUH PARA KIAYIN, SANTRI,TOKOH MASYARAKAT, DINTEN MINGGU TANGGAL 6 PEBRUARI 2011JAM 10.00 AYA PEMBUBARAN AHMADIYAH DI KP. PEUNDEUY ;6. Pada tanggal O02 Pebruari 2011 terdakwa mengirim SMS kepadaSaksi NAHWAR bin MUHAMAD dengan Nomor handpone 0813 80832249 dengan tulisan SELURUH PARA KIAYI, SANTRI, TOKOHMASYARAKAT, DINTEN MINGGU TANGGAL 6 PEBRUARI 2011 JAM10.00 AYA PEMBUBARAN AHMADIYAH DI KP. PEUNDEUY ;7.

;Bahwa benar terdakwa mengirim SMS tersebut dengan memakaiHP Nomor Simpati No.081311210678 dan meminta untukdisebarkan ;Bahwa benar ajakan pembubaran Jamaah Ahmadiyah tersebuttelah diterima orang banyak, termasuk para TokohMasyarakat dan para Santri' melalui SMS yang mengatasnamakan KH.

TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telahmelakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum karenatelah memberhentikan PARA PENGGUGAT tanpa melaluiketentuan atau prosedur yang ditentukan oleh AD/ARTYKSPPM;Penggugat Mohon Pembubaran Yayasan KSPPM (Tergugat 1!)

oleh Auditor Independentberdasarkan AD/ART YKSPPM.Memerintahkan kepada para Penggugat untukmembentuk panitia pembubaran Yayasan KSPPMberdasarkan AD/ART YKSPPMBahwa dari kedua petitum gugatan para Penggugatasal/ para Terbanding / juga Pembanding II / jugaTermohon Kasasi tersebut, maka fakta hukum yangditemukan adalah Penggugat / Terbanding /Pembanding II / Termohon Kasasii hanyaberkeinginan agar dirinya diperintahkan ~~ untukmelakukan pemeriksaan keuangan (audit) dan untukmembentuk panitia pembubaran

Yayasan KSPPM,sedangkan isi/bunyi putusan Pengadilan TinggiMedan memerintahkan Termohon Kasasi / PembandingIl / Para Penggugat Asal untuk secara bersama samadengan Pemohon Kasasi untuk membentuk Tim AuditorDan Panitia Pembubaran Kasasi;Bahwa dengan adanya pertentangan antara petitumPenggugat asal/ Terbanding / Pembanding sekarangTermohon Kasasi dengan putusan Pengadilan Tinggiuntuk membentuk Tim auditor independent danPanitia Pembubaran, maka secara hukum dapatdinyatakan bahwa Pengadilan Tinggi

Pengadilan tingkat banding berpendapatbahwa keikutsertaan Termohon Kasasi sangatdiperlukan untuk melakukan pembentukanpanitia pembubaran YKSSPM, namun Pengadilantingkat banding tidak menunjuk sertamenyebutkan dalam pasal berapa dalam AD danART yang menjadi dasar untuk melakukan pembubarandan pembentukan panitia pembubaran YKSPPM ;b.

Bahwa pembentukan panitia pembubaran olehanggota badan pendiri bersamasama denganTermohon Kasasi tidak pernah dimintakan dalamgugatannya, melainkan Termohon Kasasi' memintadalam petitum gugatannya agar Termohon Kasasidiperintahkan oleh Pengadilan untuk membentuk TimPembubaran YKSPPM, yang lebih lengkapnya petitumgugatan Termohon Kasasi tersebut dikutip sebagaiberikut:"Memerintahkan para Penggugat untuk membentukpanitia pembubaran YKSPPM berdasarkan AD/ARTYKSPPM"d.

% (tiga perempat) bagian danjumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit % (tiga perempat) bagian danJumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorumkehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusanRUPS yang lebih besar,Dalam Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Termohon dipertegas lagi danmenentukan bahwa:Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,maka pembubaran

No. 359 K/Pdt//2010suara yang sah dan disetujui paling sedikit % (tiga perempat) dari jumlah suarayang sah yang dikeluarkan dalam rapat;Dengan demikian apabila Pemohon ingin membubarkan atau membekukanTermohon, maka terlebih dahulu meminta kepada Direksi atau Komisarissebagai Pemegang Saham lebih dari 1/10 bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah untuk diadakan RUPS atau RUPS lain untukdibicarakan mengenai pembubaran/pembekuan tersebut, namun demikianPemohon sama sekali tidak melakukan

hal tersebut;Sehingga dengan demikian di dalam pembubaran Perseroan tidak seperti dalampermohonan Pemohon a quo, karena berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas danketentuan Pasal 27 Anggaran Dasar Tergugat (PT.

WASKAD JAYAMETAL sebagaimana buktibukti yang telah diajukan tidak terdapat adanyapenempatan modal yang disetorkan secara tunai dengan bukti penyetoransebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 UndangUndang No. 40 Tahun20007 tersebut, sehingga syaratsyarat pendirian Perseroan dimaksud telahcacat hukum;Bahwa dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut yang telahmengutip ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan Pembubaran, Likuidasi danberakhirnya status

badan hukum perseroan berdasarkan penetapanpengadilan, yang secara implisitadalah bagian dalam petitum permohonanPemohon yang seharusnya jika Pembubaran ini bukan termasuk dalamketentuan Pasal 146 huruf (b) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tersebut,maka Hakim tingkat pertama dapat mempertimbankan petitum poin ke4,oleh karenanya pertimbangan Hakim Tunggal ini sangat tidak relevan danharuslah dinyatakan ditolak;Bahwa sebagaimana ketentuan tentang pengajuan permohonan yangsangat jelas adalah sifatnya

VIRTUTAMA MEDIA JIHATIdilikuidasi dan dilakukan Pembubaran Badan Hukum (videPasal 146 Ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun2007);2. Bahwa Pemohon adalah ROHIMIN AL ASROR, lahir diLampung Tengah, tanggal 10051981, Warga NegaraIndonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bandar Lampung,Jalan M.

VIRTUTAMA MEDIA JIHATIsehingga sah mewakili dirinya dalam kedudukannya selakupemgenag sejumlah saham senilai 50 %) dari keseluruhansahamsaham yang dimiliki oleh perseroan; sehingga berhakuntuk mengajukan permohonan pembubaran perusahaanBERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 (Pasal 142 ayat(1) ) yang menyatakan bahwa Direksi, Dewan Komisaris atausatu pemegang saham atau lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hakSuara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroankepada

VIRTUTAMA MEDIA JIHATI tidak ada satupun pihakpihakyang berkeberatan atas pembubaran PT.

Menyatakan sah Rapat umum pemegang saham tertanggal 20April 2015 tanpa dihadiri oleh Termohon ;dan pembubaran PT.VIRTUTAMA MEDIA JIHATI sah dan mengikat dengan segalaakibat Hukumnya;5. Memerintahkan Termohon Il menghapus nama perusahaandari daftar Berita Negara;6. Menghukum Para Termohon membayar biayabiaya yangtimbul dalam perkara ini;7.

Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecualidiperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalamr iki ci Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangkawaktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhiratau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilanniaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku Walisateal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan

Bahwa TURUT TERLAWAN IIl mengajukan permohonan pembubaranperseroan tersebut dengan tuntutan antara agar Pengadilan Negeri JakartaUtara memutuskan: Menyatakan PT SUNWAY KREASI BESTINDO (PELAWAN) bubardemi hukum; Menyatakan dan menunjuk TERLAWAN sebagai likuidator dalampelaksanaan pembubaran dan pemberesan PT SUNWAY KREASIBESTINDO (PELAWAN); Menetapkan upah bagi likuidator dalam pelaksanaan pembubaran danpemberesan perseroan PT SUNWAY KREASI BESTINDO (PELAWAN)Hal 5 dari 44 hal Put No.326/PDT/2019/PT.DKIberdasarkan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah dilakukanpengumuman pembubaran perseroan dalam koran SuaraPembaharuan pada tanggal 13 September 2016 dan Berita NegaraRepublik Indonesia serta pemberitahuan kepada Menteri Hukum danHak Asasi Manusia;2.

Bahwa ketentuan hukum mengenai pembubaran suatu Perseroan Terbatastelah diatur secara jelas dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ("UUPT No. 40/2007"), yaitu antara lain:(iii)Pasal 142 avat (2) UUPT No. 40/2007:"Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1):a. wajib diikuti dengan /ikuidasivanadilakukan oleh likuidatoratau kurator; danb.

(i) Pasal 147 avatm UUPT No. 40/2007:"Dalam jangka waktu paling am bat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejaktanggal pembubaran Perseroan, /Iikuidator watib memberitahukan:a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengancara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat KabarHal 22 dari 44 hal Put No.326/PDT/2019/PT.DKIdan Berita Negara Republik Indonesia; danb. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftarPerseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

Nomor : 2179 K/Pdt/2015, tertanggal 22Desember 2015.Bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut,juga menetapkan tuan Willy Soeseno, SH selaku Likuidator dalampelaksanaan pembubaran dan pemberesan perseroan PT Sunway KreasiBestindo sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia (Amar Putusan No.3, Putusan PN Jakarta UtaraNo.451/Pdt.G/2014/PN. Jkt.

Willy Soeseno yangberalamat pada kantor hukum Kosasih & Co. sebagai likuidator dalampelaksanaan pembubaran dan pemberesan perseroan PT SunwayKreasi Bestindo sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku di Indonesia;Menetapkan upah bagi likuidator dalam pelaksanaan pembubaran danpemberesan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo berdasarkanproposal tanggal 15 Desember 2014 dibebankan pada harta perseroanPT Sunway Kreasi Bestindo;Menetapkan seluruh biayabiaya yang timbul akibat pelaksanaanpembubaran

Willy Soeseno dalam pembubaran danHalaman 3 dari 8 hal. Put.

Willy Soeseno yang beralamatpada kantor hukum Kosasih & Co sebagai likuidator dalam pelaksanaanpembubaran dan pemberesan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia;Menetapkan upah bagi likuidator dalam pelaksanaan pembubaran danpemberesan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo berdasarkanproposal tanggal 15 Desember 2014 dibebankan pada harta perseroanPT Sunway Kreasi Bestindo;Menetapkan seluruh biayabiaya yang timbul akibat pelaksanaanpembubaran

Willy Soeseno dalam pembubaran danpemberesan perseroan PT Sunway Kreasi Bestindo bertanggungjawabkepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini sebesar Rp1.146.000,00 (satu juta seratusempat puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2179K/PDT/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Halaman 4 dari 8 hal. Put.

Sunway Kreasi Bestindo, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafanhakim dan/atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Bahwa sebagai pemegang saham, Para Termohon PeninjauanKembali berhak mengajukan permohonan pembubaran perseroan in casuPT.

kerjasama tersebut telahmengalihkan sahamnya baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, mengapaTurut Tergugat I dan II masih menandatangani perjanjian pembubaran kerjasamatanggal 28 Pebruari 2006 tersebut padahal jika melihat dalil Penggugat, TurutTergugat I dan II tidak mempunyai saham lagi ;Bahwa fakta lain atas kebohongan Penggugat dapat dilihat dari gugatan Penggugatpada butir 5.

Dari fakta ini jelas bahwa pengalihan saham menurut versi Penggugat ini telahdilakukan setelah pembubaran dan pembagian assetasset, oleh karena itu dalilPenggugat itu hanyalah dalil yang mengadaada dan karenanya harus ditolak ;4 Bahwa benar perjanjian kerjasama tertanggal 28 Pebruari 2000 telah dibubarkansebagaimana tertuang dalam surat perjanjian pembubaran kerjasama tertanggal 28Pebruari 2003, dan seluruh assetasset yang ada pada saat pembubaran telahdilakukan pembagian menurut porsi saham yang

dimiliki oleh masingmasing dantelah diterima oleh masingmasing pihak sebagaimana terlihat dalam pasal 2perjanjian pembubaran kerjasama tanggal 28 Pebruari 2003 ;5 Bahwa setelah pembubaran tersebut dilakukan maka Tergugat dengan modalsendiri melanjutkan operasional toko emas tersebut dan Penggugat diminta dandipercaya oleh Tergugat untuk bekerja (Mengelola) toko emas aquo ;6 Bahwa selama toko emas aquo tersebut dikelola oleh Penggugat yang nota beneadalah sebagai karyawan Tergugat selalu mengalami

Andika Tanado ( Penggugat ) : 15%Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Bukti T2 bahwa pada hari Jumat tanggal28 Pebruari 2003 telah ditanda tangani Surat Perjanjian Pembubaran kerjsa sama dimanadalam Pasal 2 menyebutkan : Para Pihak menyetujui bahwa dengan dibubarkannyakerjasama ini, maka pembagian asetaset atas usaha kerja sama tersebut berikut dengankeuntungan atau kerugian yang didapat akan diatur dan dibagi sesuai dengan proporsionalmodal yang pernah disetor oleh masingmasing pihak : Pembagian

mana akan dilakukanpada saat penanda tanganan Surat Perjanjian pembubaran kerjasama ini dan sebagai tandabukti penerimaan dan pelaksanaannya surat ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaandan pelaksanaannya surat ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah ; 13Menimbang, bahwa pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat telah merasadirugikan oleh Tergugat akibat adanya penutupan Toko Emas R & J oleh Tergugat tanpapersetujuan Penggugat yang juga merupakan Pemilik Toko Emas R & J;Menimbang, bahwa sesuai

Pemberitahuan Penetapan Pembubaran dan Penunjukan Likuidator PT.Omega Primawood (Dalam Pailit);4. Permohonan Pencatatan tentang Pembubaran PT. Omega Primawood(Dalam Pailit) dalam Daftar Perseroan.Yang pada pokoknya menyatakan bahwa:1. Berdasarkan fakta dan ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU KPKPU jo.Pasal 142 ayat (le) UUPT, PT. OMEGA PRIMAWOOD telah beradadalamkeadaan insolvensi (tidak mampu membayar), karenanyademi hukum dilakukan pembubaran.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (4) UUPT, Kurator cumLikuidator telah mengumumkan pembubaran PT. OMEGAPRIMAWOOD di dalam surat kabar harian Kompas dan Pikiran Rakyatpada tanggal 3 Desember 2009.Bahwa berdasarkan Pengumuman Pembubaran PT.

No. 33/Pdt/2019/PT.DKI10.pihakyang berkepentingan dengan pembubaran dan pelikuidasianDebitor Pailit sebagai perseroan, dipersilahkan menghubungi Kantorcum Likuidator....Dengan demikian, maka JELAS dan TERANG bahwa PT. OMEGAPRIMAWOOD TELAH berada dalam keadaan PAILIT dan INSOLVENSI(tidak mampumembayar). Karenanya DEMI HUKUM selanjutnyadilakukan PEMBUBARAN dan LIKUIDASI. Pembubaran dan LIKUIDASIBUKAN dilakukan atas keinginan PT. OMEGA PRIMAWOOD ataupunpengurus dan/atau pemegang sahamnyasendiri.

Sehingga sudah seharusnya TERGUGAT juga mengetahuistatus PEMBUBARAN dan proses LIKUIDASI PT.

OMEGAPRIMAWOOD) telah dilakukan pembubaran dan likuidasi (akibat keadaaninsolvensi).