Ditemukan 449 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-08-2021 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 15 Februari 2022 — Penggugat:
1.Tri Andarsanti Pursita
2.Jeanny Lamtiur Simanjuntak
3.Gunawan Wibisono
4.Yusnelly Suryadi D
5.Hj. ShantyWidhiyanti SE
6.Virza Syafaat Sasmitawidjaja
7.Indra
Tergugat:
Gubernur Provinsi DKI Jakarta
13331732
  • BPKmenyatakan, penangangan banjir di DKI Jakarta masih cenderung reaktifdan belum mengacu kepada perencaan yang jelas, menyebabkanpelaksanaan program pengendalian banjir tidak terarah dan tidak efektifdalam menangani banjir dan genangan di DKI Jakarta. Permasalahanyang ditemukan oleh BPK diantara lainnya sebagai berikut:a.
    Namun, Para Penggugatberpandangan bahwa agar tertionya penyelenggaraan pemerintahan,hendaknya ketentuan yang sudah ditentukan oleh peraturanperundangundangan tidak disimpangi, dan dalam hal ini Tergugattidak memiliki alasan yang kuat, yang menjelaskan kenapa Tergugatmelakukan tindakan sebagaimana dinyatakan pada Objek Sengketa.Kemudian berdasarkan pemaparan pada posita poin 21, upayapengendalian banjir Tergugat ditemukan tidak terarah, tidak efektif,tidak mengacu kepada perencaan yang jelas oleh
Register : 26-06-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 11 Nopember 2014 — Drs. A. CHOLIL MANSYUR., MBA
10117
  • cara tunai yangdiurus oleh bendaharawan di BPBD Hernawati, saksi menerima pembayaran dibank setelah ditelepon oleh Hernawati;Bahwa saksi menerima pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah lebih kurangRp. 800.000.000,Bahwa terhadap tembok yang roboh saksi sudah diperbaiki;Bahwa sisa yang 10% diambil lagi oleh Benny Chandra;Bahwa saksi pernah menangani proyekproyek lainnya sehingga mengetahuimengerjakan sesuai dengan RAB dan gambar, tembok roboh karena faktor alamdan alasan teknis dan dari sisi perencaan
    seharusnya menunjuk konsultan perencana;Bahwa benar tidak ada konsultan perencana yang ditunjuk untuk mengerjakanrencana kegiatan pembangunan tembok penahan di BPBD Lahat dan kegiatanperencanaan hanya merupakan formalitas saja dimana uang untuk kegiatanperencanaan sebesar Rp.240.000.000, telah dikeluarkan oleh Bendaharakegiatan kepada orang yang tidak berhak yang bernama OOK;Bahwa benar Terdakwa telah menyetujui pengeluaran dana untuk kegiatanperencanaan sebesar Rp.240.000.000, karena apabila dana perencaan
    ,MM selaku Pejabat PembuatKomitmen dan Kristiana, ST..MSPDA Binti Anwar Kenawas selaku PejabatPengadaan /Ketua Panitia Pengadaan;Menimbang, bahwa dalam proses perencaan kegiatan hingga proses pelaksaanpekerjaan fisik di lapangan tidak dilakukan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalamPerpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu tidak dilakukan penunjukan konsultan perencanadan pemilihan rekanan pemenang lelang yang melaksanakan kegiatan fisik di lapangandilakukan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden
Register : 11-03-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 22 April 2020 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
ARIS MUNANDAR, S.T., Bin BUYUNG RUBAIS
13568
  • Kaur Oleh PTPulau Batu Intan Kontak Fisik Nomor : 091.07/ Kont/PBBPBD/2011 Tanggal 25 Juli 2011; Dokumen Kontrak Perencaan Paket 2 Lokasi Kab. Kaur,Bengkulu Selatan dan Seluma Oleh Geo Persada KonsultanNomor : 024.05/PBBPBD/ 2011 Tanggal 31 Mei 2011; Dokumen Kotrak Pengawasan Paket 3 Lokasi Kaur, BengkuluSelatan dan Kab Seluma Oleh CV Nusa Persada KonsultanNomor 122.07/Kont/PBBPBD/2011 Tanggal 3 Agustus 2011; Dokumen Penawaran Paket VII Lokasi Kab.
    Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN BglDokumen Kontrak Perencaan Paket 2 Lokasi Kab. Kaur,Bengkulu Selatan dan Seluma Oleh Geo Persada KonsultanNomor : 024.05/PBBPBD/ 2011 Tanggal 31 Mei 2011;Dokumen Kotrak Pengawasan Paket 3 Lokasi Kaur, BengkuluSelatan dan Kab Seluma Oleh CV Nusa Persada KonsultanNomor 122.07/Kont/PBBPBD/2011 Tanggal 3 Agustus 2011;Dokumen Penawaran Paket VII Lokasi Kab. Kaur Oleh PTPulau Batu Intan Nomor 26/PEN/PBI/VII/2011Tanggal 27 Juni2011;Foto Dokumentasi Lokasi Kab.
Register : 04-11-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 3 Maret 2016 — WAN RAMLI, ST.MT Bin WAN UMAR HADI
8615
  • TIPIKORNo.71/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PbrBahwa setahu saksi konsultan perencanaan PT Mutiara Rupat Consultant dengandirekturnya adalah Ir NURYASIN ABDILLAH, namun yang membawa danmengurusnya adalah bukan Ir NURYASIN ABDILLAH akan tetapi KHAIRULKAMAL ST atas sepengetahuan dari Wan Ramli selaku PPK ;Bahwa dalam tahapan perencanaan tersebut tidak ada dilakukan pengujian baiksecara lapangan maupun secara laboratorium terhadap rencana badan jalan yangakan dikerjakan tersebut dengan alasan anggaran untuk perencaan
    SoebrantasKota Dumai tersebut dari pihak konsultan perencanaan adalah HAMBALI atassuruhan KHAIRUL KAMAL ST ;Bahwa HAMBALI tersebut namanya tidak ada dalam kontrak perencanaan selakutenaga ahli dari PT Mutiara Rupat Consultant tersebut, yang mana selaku tenagaahli PT Mutiara Rupat Consultant tersebut sesuai kontrak adalah sdriZURNIYENTI, ST selaku team leader, Ir EDUAR selaku Ahli teknik jalan raya danMULIA RAHMAD ST selaku ahli estimasi ;Bahwa setelah hasil perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencaan
    tersebut melaksanakan tugas pengawasan adalahkontrak/SPK Nomor : 02/SPK/PGWS/DPUBM/VIV/2012, tanggal 16 Juli 2012,dengan anggaran sebesar Rp. 44.910.000, (empat puluh empat juta sembilanratus sepuluh ribu rupiah) ;Bahwa yang menjadi PPTK Perencanaan dan Pengawasan adalah Roma DonaST;Bahwa Wan Ramli tidak ada menyuruh Khairul Kamal untuk menjadi kunsultanpernencanaan dan konsultan pengawas proyek pelebaran jalan HR.Soebrantas Dumai dan tidak mengetahui kalau PT Mutiara Rupat Consultantselaku konsultan perencaan
Putus : 11-09-2013 — Upload : 09-05-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.SUS/ 2013/PN.Mks
Tanggal 11 September 2013 — - Drs. SALIM RASYAD VS. - JPU
10311
  • Bahri Mappiase, M.Ag, Kasubag Perencaan Kantor Wilayah DepartemenAgama Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Drs. H. Anmad Rusydi, MM dan Dr.H.M.RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen;Bahwa dalam sosialisasi tersebut Kepala Kantor Wilayah Departemen AgamaProvinsi Sulawesi Selatan, yaitu Drs. H. Bahri Mappiase, M.Ag, KasubagPerencaan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan yaituDrs. H. Ahmad Rusydi, MM dan Dr.H.M.
    Bahri Mappiase, M.Ag, Kasubag Perencaan Kantor Wilayah DepartemenAgama Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Drs. H. Anmad Rusydi, MM dan Dr.H.M.RAPI, M.Ag BIN ANCI ABBAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen;Bahwa dalam sosialisasi tersebut Kepala Kantor Wilayah Departemen AgamaProvinsi Sulawesi Selatan, yaitu Drs. H. Bahri Mappiase, M.Ag, KasubagPerencaan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan yaituDrs. H. Ahmad Ruslydi, MM dan Dr.H.M.
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2018 — Pahala Tua, S.Sos., MM alias Pahala Tua Sidauruk
15468
  • Nip.hal 461987070920100120022 Pangkat/ Golongan Pengatur Muda (III/a) danKawankawan.Bahwa Tufoksi saksi sebagai Staf Perencaan yaitu :a. Menyiapkan Dokumen RKA, DPA, KAK, Usulan Lelang dll.b. Melaksanakan Surve lokasi pekerjaan Swakelola atau pekerjaan untukPihak Ketiga.c. Membuat RAB, Gambar dan Draf SPT untuk kegiatan Swakelola.d. Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi menyangkut pekerjaanProgres Fisik dan Keuangan (penyerapan anggaran).e.
    Pengarsipan.Sedangkan untuk pekerjaan swakelola masingmasing kecuali TatangSutisna melakukan Surve lokasi, pembuatan RAB, Gambar Kerja danDraf SPT.Bahwa proses Perencanaan Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas PUTata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat TA. 2013 s/d TA. 2014, yaitu :hal 51 Bahwa awalnya saksi mendapatkan disposisi surat dari Mulyanel (TA.2013) atau Purwanti (TA. 2014) selaku Kasi Perencanaan untukmelakukan Surve lokasi yang akan dilakukan pekerjaan Swakeloladengan petunjuk dari Kasi Perencaan
    Bahwa setelah RAB, Daftar Analisa Bahan/ Upah/ Alat, Gambarlokasi dan pekerjan, serta Draf SPT kepada Kasi Tata AirKecamatan atau Kasi Pemeliharaan berdasarkan petunjuk KasiPemeliharaan pada saat akan melakukan Surve, maka dokumentersebut saksi berikan kepada Kasi Perencaaan kemudiansetelah semua dokumen tersebut ditandatangani oleh KasiPemeliharaan dan Kasudin maka saya diminta oleh KasiPerencana untuk menghubungi Kasi yang akan melaksanakanpekerjaan tersebut mengambil dokumen ke Kasi Perencaan,
    selanjutanya saksi tidak mengetahui lagi.Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara Surve yangditandatangani oleh pejabat setempat (RT/RW) atau Kasi Tata AirKecamatan.Bahwa dokumen RAB, Daftar Analisa Bahan/ Upah/ Alat, Gambar lokasidan pekerjan serta Draf SPT yang saksi buat hanya diberikan kepadaKasi Perencaan dan tidak kepada yang lain, dan saksi tidak mengetahuitentang pengadaan material dan jasa angkutan dilakukan oleh PihakKetiga.Bahwa konsep Swakelola yang dilakukan oleh Suku Dinas PU Tata
    Bahwa seminggu kemudian saksi dihubungi oleh Yanel atau Purwantiselaku Kasi Perencaaan yang memberitahukan saksi untuk datang keSudin, kemudian setelah saksi datang saksi diminta untukmendatangani SPT yang akan saksi terima, namun dalam SPTtersebut belum ditandatangani oleh Kasudin.= Bahwa satu atau dua hari kemudian saksi dihubungi kembali olehYanel atau Purwanti (Kasi Perencanaan) yang memberitahukan bahwaproses perencaan telah selesai dan agar saksi untuk datang ke Sudin,hal 210kemudian setelah
Putus : 08-02-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 8 Februari 2017 — MUHAMAD BAHRUDIN Bin ABDUL KADIR
12037
  • Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang Tanah Lahan Desa Binawara2. 1 (satu) bundel Asli Notulen Rapat Bersama Perencaan Penggunaan Dana Konvensasi Lahan oleh PT.KAM sebesar Rp. 393.000.000 tanggal 5 Agustus 20153. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Berita Acara Rapat Perihal Tindak Lanjut Persoalan Surat Pemberitahuan BPD Nomor :03/BPD/DBNWR/2015 Tanggal 13 April 20154. 1 (satu) bundel fotocopy Notulensi Rapat PT.Kodeco
    Menyatakan barang bukti berupa ;1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidangTanah Lahan Desa Binawara2. 1 (satu) bundel Asli Notulen Rapat Bersama Perencaan PenggunaanDana Konvensasi Lahan oleh PT.KAM sebesar Rp. 393.000.000tanggal 5 Agustus 2015Putusan nomor 33/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm. dari 84 halaman210.11.12.13.14.15.1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Berita Acara Rapat PerihalTindak Lanjut Persoalan Surat Pemberitahuan BPD Nomor:03/BPD/DBNWR/2015 Tanggal 13 April
    tetap, maka hartabendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi UangPengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta bendayang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka diganti denganpidana penjara selama 2(dua)bulan;Memerintahkan supaya Terdakwa MUHAMAD BAHRUDINBin ABDULKADIRagar tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :1.10.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidangTanah Lahan Desa Binawara1 (satu) bundel Asli Notulen Rapat Bersama Perencaan
Register : 16-05-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 65/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat:
FITRA ANUGRAWAN
Tergugat:
KEPALA DESA PURWOKERTO, KECAMATAN NGADILUWIH, KABUPATEN kEDIRI
147129
  • sebagai Perangkat Desa Purwokerto ;Bahwa setelah saksi tidak lulus duitnya dikembalikan ;Bahwa permintaan duit itu inisiatifnya pak Lurah ;SAKSI EKO RUDIONOYang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa Purwokerto dan sebagai PanitiaPengangkatan Perangkat Desa Purwokerto ;Bahwa ada pengumuman dari panitia bahwa di Desa Purwokerto adaPengangkatan Calon Perangkat Desa melalui banner, antara lain : CalonSekretaris Desa, Calon Kepala Dusun, dan Calon Kaur Perencaan
Register : 04-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
SUTRISNO
6137
  • Bahwa pencairan dana dari Dinas Pertanian dan Tanaman PanganProvinsi Riau ke Kelompok Tani sekaligus 1 kali pencairan perkelompok tani, untuk kelompok tani Bina Permai dengan luas lahan100 hektar dan dana sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah).Halaman 32 dari 121 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.SusTPK/2019/PN.PbrBahwa benar dana bersumber dari APBN / Kementrian Pertanian;Bahwa benar tujuan kegiatan cetak sawah tersebut adalah untukmenambah luas sawah baru;Bahwa benar terhadap pelaksanaan dan perencaan
Register : 26-02-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 34/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
PANUT
Tergugat:
KEPALA DESA NGADIBOYO
317177
  • Ketentuan rekomendasiini dalam rangka pembinaan supaya apa yang telah dilakukan oleh kepaladesa atau pemerintahan desa sudah sesuai dengan ketentuan yangberlaku.Bahwa setelah adanya musyawarah dengan BPD dan telah adanyarekomendasi dari Camat, bahwa perangkat desa yang bersangkutan telahberusia 60 tahun, maka Kepala Desa mengeluarkan Surat KepetusanPemberhentian Dengan Hormat;Bahwa semua yang berkaitan dengan perencaan, pengusulan APBDestermasuk pemberhentian perangkat desa ini, sudah mengacu pada
Register : 09-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - IIS SUTRISNA, ST bin BENUM SETIAWAN
8624
  • Soewotoyaitu sejak Terdakwa dilantik pada Juli 2013 sebagai Kepala Suku DinasPU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur dan saksi tidak memilikihubungan keluarga dengan Terdakwa ;Bahwa hubungan saksi dalam Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas PUTata Air Jakarta Timur TA. 2013 s/d TA. 2014 tidak ada, namun dalampenyusunan perencaan APBD setiap Tahun Anggaran dan PerubahanHal 113 dari 243 hal.Put.No.10/Pid.Sus/Tpk/201 7/PN.Jkt.Pstmaka saksi selaku Kepala Kantor Perencaaan Kota akan menentukananggaran
    Timur memberikan catatantentang kendala dan penyelesasaksinnnya, kemudian tidaklanjutnnya dilakukan teguran oleh Walikota dan juga jika Sudin tidakmengindahkan atau tidak melaporkan kegiatannya kepadaPerencanaan Kota teguran akan diberikan oleh Walikota kepadaSudinnya.Bahwa setiap Triwulan saksi selaku Kepala Perencanaan Kotamengirimkan blangko laporan untuk diisi oleh Suku Dinas PU Tata AirKota Administrasi Jakarta Timur, lalu setelah diisi maka laporan/ blangkotersebut di kirimkan kembali kepada Perencaan
    Kota dan kemudianberdasarkan jadwal maka saksi dan staf Perencaan Kota akan memonitordan mengevalusi semua kegiatan dan penyerapan anggarannya setelahitu Kasudin dan Stafnya akan dipanggil untuk diklarifikasi kalrifikasilaporan yang dikirmnya, dengan mempertanyakan secara langsung danbiasanya yang menjadi pertanyaan kita dan temukan kita biasanya : Mengapa penyerapan bisa timpang antara penyerapan anggarandengan pekerjaan fisiknya, dan biasanya pihak Sudin menjawabpencairan yang dilakukan oleh pihak
    dilakukan perubahan potonganya berparsaksisi sebesar dari 20%s/d 30%, yaitu diawali pada saat menjadi Kepala Suku Dinas PU Tata AriKota Administrasi Jakarta Timur;Bahwa para Kasikasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan melakukankeberatan terhadap pemotongan sebesar 35%, dengan usulan dari kitapada Kasikasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan dilakukanpemotongan sebesar 20% s/d 25%, sehingga pada saat ituWahyudsaksinto selaku Kasi Perencanaan dipanggil oleh ke ruangankerjannya lalu Wahyudsaksinto selaku Kasi Perencaan
    meminta dibuatkanSPJ dan Laporan Kegiatan pada Staf Pemeliharaan, namun dibuat olehStafnya yang bernama Laman, namun jumlahnya juga sama).Selanjutnya saksi keruangan Staf Pemeliharaan yang bernama Robbyyang seakanakan nantinya sebagai pengawas kegiatan dari pihak Sudinsebesar Rp.250.000,00 per SPT, lalu saksi memberi uang pada Nety stafPerencanaan yang membuat SPT, Laporan Kegiatan yang meliputiprogress dan Time Schedule serta foto sebesar Rp.200.000,00 per SPT.Lalu saksi berikan juga pada staf perencaan
Putus : 05-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1040 K/Pdt/2012
Tanggal 5 Nopember 2012 — PT. KERETA API (Persero), dkk vs PT. ARGA CITRA KHARISMA
10478 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 24 September 1980 ;Bahwa Surat Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 jugamenyatakan kepada bekas Pemegang Hak yang memenuhi syarat dapatmenggunakan atau mengusahakan sendiri tanah/bangunan yang akandiberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanahtanah tersebutdiperlukan untuk Pembangunan bagi Penyelenggaraan KepentinganUmum;Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor3 Tahun 1979 telah diatur dan ditentukan mengenai Penggunaan daribekas Hak Barat didasarkan pada, Perencaan
Register : 09-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - Drs. ZULKARNAEN bin BUJANG
9722
  • Soewotoyaitu sejak Terdakwa dilantik pada Juli 2013 sebagai Kepala Suku DinasPU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur dan saksi tidak memilikihubungan keluarga dengan Terdakwa ;Bahwa hubungan saksi dalam Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas PUTata Air Jakarta Timur TA. 2013 s/d TA. 2014 tidak ada, namun dalampenyusunan perencaan APBD setiap Tahun Anggaran dan Perubahanmaka saksi selaku Kepala Kantor Perencaaan Kota akan menentukananggaran dan program kegiatan Suku Dinas PU Tata Air KotaAdministrasi
    Timur memberikan catatantentang kendala dan penyelesasaksinnnya, kemudian tidaklanjutnnya dilakukan teguran oleh Walikota dan juga jika Sudin tidakmengindahkan atau tidak melaporkan kegiatannya kepadaPerencanaan Kota teguran akan diberikan oleh Walikota kepadaSudinnya.Bahwa setiap Triwulan saksi selaku Kepala Perencanaan Kotamengirimkan blangko laporan untuk diisi oleh Suku Dinas PU Tata AirKota Administrasi Jakarta Timur, lalu setelah diisi maka laporan/ blangkotersebut di kirimkan kembali kepada Perencaan
    Kota dan kemudianberdasarkan jadwal maka saksi dan staf Perencaan Kota akan memonitordan mengevalusi semua kegiatan dan penyerapan anggarannya setelahitu Kasudin dan Stafnya akan dipanggil untuk diklarifikasi kalrifikasilaporan yang dikirmnya, dengan mempertanyakan secara langsung danbiasanya yang menjadi pertanyaan kita dan temukan kita biasanya : Mengapa penyerapan bisa timpang antara penyerapan anggarandengan pekerjaan fisiknya, dan biasanya pihak Sudin menjawabpencairan yang dilakukan oleh pihak
    dilakukan perubahan potonganya berparsaksisi sebesar dari 20%s/d 30%, yaitu diawali pada saat menjadi Kepala Suku Dinas PU Tata AriKota Administrasi Jakarta Timur;Bahwa para Kasikasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan melakukankeberatan terhadap pemotongan sebesar 35%, dengan usulan dari kitapada Kasikasi Kecamatan dan Kasi Pemeliharaan dilakukanpemotongan sebesar 20% s/d 25%, sehingga pada saat ituWahyudsaksinto selaku Kasi Perencanaan dipanggil oleh ke ruangankerjannya lalu Wahyudsaksinto selaku Kasi Perencaan
    meminta dibuatkanSPJ dan Laporan Kegiatan pada Staf Pemeliharaan, namun dibuat olehStafnya yang bernama Laman, namun jumlahnya juga sama).Selanjutnya saksi keruangan Staf Pemeliharaan yang bernama Robbyyang seakanakan nantinya sebagai pengawas kegiatan dari pihak Sudinsebesar Rp.250.000,00 per SPT, lalu saksi memberi uang pada Nety stafPerencanaan yang membuat SPT, Laporan Kegiatan yang meliputiprogress dan Time Schedule serta foto sebesar Rp.200.000,00 per SPT.Lalu saksi berikan juga pada staf perencaan
Register : 25-04-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL
Tanggal 2 Mei 2016 — Pembanding/Terdakwa : Drs.ICHWAN YUNUS. CPA.,MM Bin YUNUS Diwakili Oleh : ENDIZAL, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ARIEF WIRARAWAN. SH
13044
  • Kepala Subdin Kelembagaan danSarana Prasarana yang didalamnya menerangkan bahwa perencaan awal telahmencapai ratarata 54 % dan menghabiskan anggaran bantuan pemerintahAPBN tahun anggaran 2016 kurang lebih sebesar Rp. 864.000.000, (delapanratus enam puluh empat juta rupiah) dengan dilampirkan:a.
    Kepala Subdin Kelembagaan danSarana Prasarana yang didalamnya menerangkan bahwa perencaan awal telahmencapai ratarata 54 % dan menghabiskan anggaran bantuan pemerintahHal. 68 dari 172 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PTBGL.APBN tahun anggaran 2016 kurang lebih sebesar Rp. 864.000.000, (delapanratus enam puluh empat juta rupiah) dengan dilampirkan:a.
    Kepala Subdin Kelembagaan danSarana Prasarana yang didalamnya menerangkan bahwa perencaan awal telahmencapai ratarata 54 % dan menghabiskan anggaran bantuan pemerintahAPBN tahun anggaran 2016 kurang lebih sebesar Rp. 864.000.000, (delapanratus enam puluh empat juta rupiah) dibuat seolaholan pekerjaanpembangunannya sudah 50 % padahal didalam pelaksanaan PembagunanUSB SMK IT Arsitek Kota Bengkulu, terdakwa bersama Tim Pembangunanyaitu. saksi Jajang Nurjana selaku Ketua TIM, saksi Zaidan Jauhari, SE
Register : 19-06-2013 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 66/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 20 Nopember 2013 — - dr. VIVE KANANDA, Sp.THT
8329
  • Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009, sehinggaMajelis berpendapat Terdakwa belum mempunyai pengalaman dan keahliansebagai Pengguna Anggaran dan oleh karenanya prinsip kehatianhatian belumdimiliki secara maksimal oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang belum mempunyaipengalaman sebagai Pengguna Anggaran dan dalam proses pengadaan barangdan jasa pemerintah khususnya pengadaan instalasi listrik untuk RSU KumpulanPane Kota Tebing Tinggi telah tepat dengan mengangkat atau menunjukkonsultan perencaan
    Mitra Informatika dan konsultan pengawas CV.Presisi Tama, namun berdasarkan fakta dilapangan konsultan perencanaan CV.Mitra Informatika tidak jujur dalam membuat perencaan harga khususnya hargauntuk penambahan daya listrik dari 105 KVA menjadi 350 KVA sebagaimana yangtertera dalam enginering estimate (EE), yang seharusnya CV.
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
Ir. ARBAIN JUNAEDI ALS JUNAEDI BIN HASBI.
489265
  • BAKRI, menjawab "SIAP EYANG.Selanjutnya pada tanggal 10 agustus 2020 bertempat dikamar 709 hotelciputra cibubur Terdakwa, Saksi RUHIMAN ALS MAMAN bin SARIM, saksiSYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, saksi ROSIDI als ROS bin SAILIN (alm), dansaksi Saksi NURLUTFIAH alias LUTFI melakukan perencaan ataupemufakatan pembunuhan terhadap korban Sugianto dimana para saksitersebut dan TERDAKWA sepakat akan melakukan pembunuhan terhadapkorban Sugianto pada tanggal 11 agustus 2020 dengan berpura purasebagai petugas pajak
    BAKRI, menjawab "SIAP EYANG.Selanjutnya pada tanggal 10 agustus 2020bertempat dikamar 709 hotel ciputra cibubur Terdakwa, Saksi RUHIMANALS MAMAN bin SARIM, saksi SYAHRUL Bin SAWIRUDDIN, saksi ROSIDIals ROS bin SAILIN (alm), dan saksi Saksi NURLUTFIAH alias LUTFImelakukan perencaan atau pemufakatan pembunuhan terhadap korbanSugianto dimana para saksi tersebut dan TERDAKWA sepakat akanmelakukan pembunuhan terhadap korban Sugianto pada tanggal 11agustus 2020 dengan berpura pura sebagai petugas pajak
    untuk melaporkan hasilnya dan ROSIDI berkata kepadaTerdakwa ARBAIN, Saya tunjukan bukti komunikasi yang saya lakukankepada eksekutor kenalan bapak yang gagal selanjutnya ROSIDIberbicara dihadapan yang lain bahwa ROSIDI melaporkan kepada yanglainya hasil pembicaraan ROSIDI dengan Mahfud.Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 ROSIDI, Terdakwa ARBAIN danSYAHRUL pindah kamar menuju kamar 705 dan selanjutnya ROHIMANdan LUTFI Pindah ke kamar 707, lalu ROHIMAN datang Kekamar 705dan membuka pembicaran perihal perencaan
Putus : 11-07-2013 — Upload : 07-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 951 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — Ir. KETUT RADIARTHA ANAK DARI NYOMAN KUASA
7343 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karya Adhie ;Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Perencanaan Teknis PenyediaanAir Bersih Nomor 640/06/PRCPAB/KIMPRASWILTAM/2006 tanggal 3Juli 2006 tentang Pekerjaan Perencaan Teknis Penyediaan Air BersihKota Nanga Pinoh ditunjuk PT.
    Karya Adhie ; Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Perencanaan Teknis PenyediaanAir Bersih Nomor 640/06/PRCPAB/KIMPRASWILTAM/2006 tanggal 3Juli 2006 tentang Pekerjaan Perencaan Teknis Penyediaan Air BersihKota Nanga Pinoh ditunjuk PT.
Register : 17-10-2013 — Putus : 20-07-2014 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 186/PDT.G/2013/PN.BB
Tanggal 20 Juli 2014 — PENGGUGAT -IMAS MINTARSIH alias NYIMAS MINTARSIH binti EDJEH -E. RATNANINGSIH alias NYIMAS NENGSIH binti EDJEH TERGUGAT -PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
14041
  • LILY SUMANTRIBahwa saksi adalah Bupati Kabupaten Bandung periode 04 Oktober 1969 sampaidengan 04 Desember 1980:Bahwa ada perencanaan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bandung;Bahwa yang membuat perencaan adalah Ir.Abdul Mutholib,Menteri PU kerjasamadengan ITB;Bahwa pembebasan dilakukan pada tahun 19731974 di Daerah manggahang, Andir danBaleendah;Bahwa yang melakukan pembebasan diantaranya adalah PT.Sekawan;Bahwa tanah yang sudah dibebaskan telah dibayarkan oleh Tim Pembebasan;Halaman 33 dari 43 Putusan
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 210/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
ROSIDI ALIAS ROS BIN SAILIN.
347216
  • peranmasingmasing dan tidak ada yang keberatan;Bahwa terkait dengan saat rekonstruksi, peran Terdakwa mengetahuiadanya rencana pembunuhan, terus bersama dengan Rosidi menyiapkanplat nomor, helm dan jaket;Bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukum setiap kali diperiksa;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;Bahwa ROSIDI bersamasama dengan JUNAIDI, RUHIMAN, MAHFUD,SYAHRUL, DEDI dan LUTFI telah melakukan perencaan
    kembali ke hotel untukmelaporkan hasilnya dan ROSIDI berkata kepada ARBAIN, Saya tunjukanbukti komunikasi yang saya lakukan kepada eksekutor kenalan bapak yanggagal selanjutnya ROSIDI berbicara dihadapan yang lain bahwa ROSIDImelaporkan kepada yang lainya hasil pembicaraan ROSIDI dengan Mahfud.Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 ROSIDI, ARBAIN dan SYAHRULpindah kamar menuju kamar 705 dan selanjutnya ROHIMAN dan LUTFIPindah ke kamar 707, lalu ROHIMAN datang Kekamar 705 dan membukapembicaran perihal perencaan
    untuk menghilangkan (membunuh)SUGIANTO.Bahwa kemudian dilakukan perencanaan yaitu ROSIDI, DEDI, ARBAIN danSYAHRUL dengan rencana menggunakan mobil INNOVA Milik sdri LUTFIdengan peran sebagai berikut :Sdr DEDI duduk di kursi Supir, ROSIDI duduk di kursi depan sebelah kiridepan, ARBAIN duduk di kursi sebelah kanan tengah, SYAHRUL duduk dikursi sebelah belakang kanan dan bersembunyi, di bangku kiri tengahdibiarkan kosong untuk korban dengan perencaan ROSIDI akan berpurapura sebagai LEO purapura sebagai
    Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (Satu) buah dompet warna hitam berikut isinya, dan atas keberadaanbarang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian di antara alatalat buktidan barang bukti tersebut, sehingga diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut :Bahwa ROSIDI bersamasama dengan JUNAIDI, RUHIMAN, MAHFUD,SYAHRUL, DEDI dan LUTFI telah melakukan perencaan
Putus : 16-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Gto
Tanggal 16 Mei 2019 — - RICKY NANGOY, A.Md
14917
  • atas di Jalan Beringin serta biaya pengaspalan di lokasi lain yangtidak diatur dalam kontrak yaitu Jalan Palma, Jalan Ahmad Piola (JembatanJodoh), Jalan samping BNN kota, Jalan Anggur, dan Jalan Beringin akses JalanH.B Jasin padahal penambahan lapisan aspal bagian atas di Jalan Beringin tidakdiperlukan/dibutunkan karena terhadap pekerjaan Jalan Beringin sudah adaanggaran tersendiri dan sudah mencukupi untuk pembiayaan pekerjaan tersebutdan pengalinan biaya dan pekerjaan tersebut tidak ada dalam perencaan
    atas di Jalan Beringin serta biaya pengaspalan di lokasi lain yangtidak diatur dalam kontrak yaitu Jalan Palma, Jalan Ahmad Piola (JembatanJodoh), Jalan samping BNN kota, Jalan Anggur, dan Jalan Beringin akses JalanH.B Jasin, padahal penambahan lapisan aspal bagian atas di Jalan Beringin tidakdiperlukan/dibutunkan karena terhadap pekerjaan Jalan Beringin sudah adaanggaran tersendiri dan sudah mencukupi untuk pembiayaan pekerjaan tersebutdan pengalihan biaya dan pekerjaan tersebut tidak ada dalam perencaan
    atas di Jalan Beringin serta biaya pengaspalan di lokasi lain yangtidak diatur dalam kontrak yaitu Jalan Palma , Jalan Anmad Piola (Jembatan Jodoh) ,Jalan samping BNN kota , Jalan Anggur, dan Jalan Beringin akses Jalan H.B Jasinpadahal penambahan lapisan aspal bagian atas di Jalan Beringin tidakdiperlukan/dibutuhkan karena terhadap pekerjaan Jalan Beringin sudah ada anggarantersendiri dan sudah mencukupi untuk pembiayaan pekerjaan tersebut dan pengalihanbiaya dan pekerjaan tersebut tidak ada dalam perencaan